ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 016 K/PDT.SUS/2011 TENTANG HAK PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN

Abstract

Abstrak

Perjanjian kerja merupakan dasar bagi pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan perjanjian kerja tersebut seharusnya masing-masing pihak dapat menjalin hubungan kerja secara harmonis. Sayangnya tidak semua perjanjian kerja dibuat secara jelas dan akhirnya menimbulkan sengketa. Salah satu kasus yang terjadi adalah hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih yang dilaksanakan dengan lisan. Kasus ini berakhir di persidangan, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Rokimin tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Rokimin mendapatkan hak normatif sebagai pekerja.

Penelitian ini akan menjawab apakah pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 untuk mengabulkan gugatan Rokimin selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas hak normatif sebagai pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana peneliti akan memberikan argumentasi atas putusan tersebut. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk menilai putusan dimaksud. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab rumusan permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar kurang tepat. Walaupun perjanjian kerja dilakukan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, bukan berarti pekerja tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja dan pengusaha lepas dari tanggungjawabnya untuk memenuhi hak normatif pekerja, pekerja tetap mendapatkan hak normatif dari pengusaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peneliti lebih sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, mengingat walaupun perjanjian kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih dilaksanakan dengan lisan dan tidak disertai dengan perjanjian kerja secara tertulis, hal tersebut telah sesuai dengan konsep perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih tidak ada perjanjian kerja secara tertulis. Berdasarkan pembuktian di persidangan, membuktikan bahwa hubungan kerja antara Rokimin dengan PT. Gaya Putih telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan jo. pasal 10 ayat (3) Kepmen. No. 100/Men/VI/2004 menyatakan bahwa, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka status hubungan kerja Rokimin dengan PT. Gaya Putih adalah sebagai pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga Rokimin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 016 K/Pdt.Sus/2011 selaku pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja dan Tunjangan Hari Raya yang belum terbayar.

Kata Kunci : hubungan kerja, perjanjian kerja, hak normatif pekerja.

Abstract

The working agreement is the basis for workers and employers to exercise rights and obligations. Based on the agreement of each party should be able to establish a working relationship in harmony. Unfortunatel­y not all agreements are made clearly and eventually leading to the dispute. One of the cases was a working relationship between Rokimin againts PT. Gaya Putih that is made in unwritten working agreement. The case ended in court, where the verdict of the District Court in Denpasar stated that Rokimin did not have normative rights as worker, but the Supreme Court stated that Rokimin got the normative rights.

This research will answer whether considerations of judge in Supreme Court, on verdict Number 016 K/Pdt.Sus/­2011 for granting the lawsuit Rokimin as a worker with unwritten working agreement deserves the normative rights. This research is the normative legal research in which the reseacher will provide the argument over the verdict. Argumentation here is done by the researcher to judge the verdict. Researcher utilize conceptual approach and statute approach which are used to answer the research problems in this thesis.

Result of analysis showed that the considerations of judge in Industrial Relationship Court Denpasar are less precise. Although the working agreement is done unwrittenly and is not accompanied by written working agreement, it does not mean that the worker does not get the normative rights, while the employers free from their responsibilities to fulfill the normative rights, the worker here still gets severance pay, compensation pay and money paid as reward for service rendered from his employer based act number 13 of 2003 on labor law. The researcher agrees with the considerations of judge in Supreme Court, considering that although the working agreement between Rokimin againts PT. Gaya Putih was implemented unwrittenly and it is not attached by a written working agreement, that case was suitable with the contract concept according to article 1 point 14 of Labor Law. In addition, in a working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih there is unwritten working agreement. Based on the proof from the court, it clearly shows that the working relation between Rokimin againts PT. Gaya Putih happened along more than three years successively. According article 57 subsection (2) of Labor Law jo. article 10 subsection (3) Kepmen No. 100/Men/VI/2004 it states that, “The working agreement for a specified time which is not made unwrittenly, it clearly declared as the working agreement for unspecified time”. Based on that term of the working relation status between Rokimin againts PT. Gaya Putih is as the worker based working agreement for unspecified time. So status for Rokimin based on the Supreme Court Verdict Number 016 K/Pdt. Sus/2011 as the worker with the unwritten working agreement is allowed to get severance pay, compensation pay, money paid as reward for service rendered and the Hari Raya Allowance that have not been paid yet.

Key Words : Employment Relationships, Working Agreement, Normative Rights Of Workers.