PROSES PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN IZIN PRAKTIK OLEH DOKTER(Studi Kasus Mohammad Gathfan Habibi Di RSIA Nyai Ageng Pinatih Kabupaten Gresik)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya laporan atas tindakan dokter yang menyebabkan pasien yang bernama Mohammad Gathfan Habibi meninggal dunia, dari laporan tersebut diketahui bahwa dua dokter yang dilaporkan tersebut juga telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik di Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nyai Ageng Pinatih. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pelanggaran izin praktik oleh dokter serta untuk mengetahui kendala bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Polres Gresik dan Dinas Kesehatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari informan yang berasal dari Kepolisian Resort Gresik, Dinas Kesehatan, serta orang tua korban. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian kasus ini menemukan bahwa dua dokter telah melakukan pelanggaran izin praktik dengan tidak memiliki surat izin praktik. Proses penyelesaian pada tahap pemeriksaan pendahuluan dilakukan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter karena adanya laporan, untuk penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut tidak tepat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/V/2007 yang telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka untuk penyelesaian kasus pelanggaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian namun oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Kendala dalam menyelesaikan kasus ini sumber daya manusia dari kepolisian Polres Gresik kurang menguasai dan memahami kasus pelanggaran izin praktik yang dilakukan oleh dokter, pihak kepolisian belum mengetahui adanya uji materiil terhadap Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga dalam proses pemeriksaan pendahuluan pihak kepolisian masih menerapkan Pasal 76 Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap dokter-dokter yang dilaporkan.
Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Dokter, Pelanggaran Izin Praktik.
Abstract
This research was motivated by a report of action of the doctors that caused a patient, named Mohammad Gathfan Habibie, died. Of the report, it has been known that the two reported doctors haven’t had a license of practice in the Maternity Hospital of “Nyai Ageng Pinatih”. This research aims to know the adjudication process of the case of practice license violation by the doctors and to know problems faced by police officers to resolve the cases. This legal research constitutes an empirical legal research. Approach used in this research is qualitative approach, location of the research is in the police office of Gresik and the public health office of Gresik. Type of data used in this research is primary and secondary data. Data was obtained from informants coming from the police office, the public health office, and parents of the victim. Analysis used in this research is qualitative analysis. Results of the research of this case found that the two doctors have conducted the violation of the practice license by have no the practice license. The adjudication process in the phase of preliminary examination was conducted on the action of the two doctors because of the report. The application of article 76 of the medical practice acts is not correct because of the verdict of constitutional court number 4/PUU/V/2007 which have conducted judicial review to the article 76 of acts 29 year 2004, that the article do not have binding legal force and is not a criminal act, so to resolve the case of violation is not conducted by the police but by the medical professional organization that is MKDKI and MKEK. Problems in this case is human resources owned by the police office of Gresik is insufficient in mastering and comprehending the case of practice license violation by the doctors, the police haven’t known the judicial review of article 76 of the medical practice acts so that in the preliminary examination process the police still applied article 76 of the medical practice acts to the reported doctors.
Keywords: adjudication process, doctor, practice license violation.