IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAPMANTAN NARAPIDANA YANG MENJADI CALON KEPALA DAERAH(Analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015)

  • MOHAMAD ALDY FIRDAUS

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutus perkara dengan Nomor Register
42/PUU-XIII/2015. Mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan
dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada putusan MK dengan Nomor
42/PUU-XIII-2015 terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim seperti pada penjelasan
sebelumnya yang sering disebut sebagai Dissenting Opinion. Melihat adanya pernyataan munculnya
Dissenting Opinion yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan
tidak berlakunya Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala daerah
menimbulkan permasalahan, khususnya kepada mantan narapidana yang menjadi kepala daerah atau
pejabat publik yang pemilihannya melalui pemilihan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penafsiran hakim yang terdapat dalam pertimbangan dan mengetahui implikasi yuridis Putusan MK
Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus.
Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan
dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian, bahwa penafsiran majelis hakim konstitusi
membagi norma Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
kedalam tiga bagian pokok yakni, membedakan antara norma dengan penjelasan, norma merupakan
pemberian hukuman tambahan, norma dengan putusan MK terdahulu. Secara garis besar Majelis
menggunakan interpretasi harfiah dan fungsional. Implikasi Putusan tersebut jelas menghambat jalannya
pemilihan kepala daerah secara serentak dan menimbulkan terjadinya permasalahan hukum yang baru.
Pada putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 seharusnya Majelis Hakim MK mempunyai pendirian yang
tetap dengan putusan sebelumnya dan memasukkan bunyi penjelasan ke dalam norma undang-undang
tersebut.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mantan Narapidana
Implikasi Yuridis Putusan MK Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah

Abstract
Constitutional Court of Republic Indonesia has been deciding the case with the register No. 42/PUU-XIII/2015. Adjudicate upon constitutional cases at the first and final verdict in the case of judicial review of Act No. 8 of 2015 On Stipulation Government Regulation in Lieu of Act No. 1 of 2014 on the Election Of Governors, Regents and Mayors Become The Act against the Constitution of Republic Indonesia 1945. On The decision of the Court under No. 42/PUU-XIII/2015 there were differences of opinion among the judges as in the previous explanation that is often referred to as the Dissenting Opinion. Seeing the emergence statement of Dissenting Opinions and who opposed the Constitutional Court Decision No. 42/PU-XIII/2015 stating enactment of Article 7 letter g the Act No. 8 of 2015 on the election of regional heads aroused problems in the implementation, especially to ex-convict who want to be a regional candidate or public officials whose election through direct elections.The purpose of this research are to see judges interpretations found under consideration and see yuridical implication of The Constitutional Court Decision No. 42/PUU-XIII/2015. The approach used in this research is legislation, conceptual and case approach. There are two type of material used law is the law of primary and secondary resources. This research is using qualitative technique. The results of this research, that the interpretations of the Constitutional judges split the norm of Article 7 letter g of Act No. 8 of 2015 About The Local elections into three main parts namely, to distinguish between the norm with the explanation, the norm is an additional punishment, the norm with previous Court Verdict. The Constitutional Court shall adopt a literal interpretations and functional. Implications in this Verdict was clearly impended the local elections simultaneously and lead to a new legal issues. In Constitutional Court’s Verdict No. 42/PUU-XIII/2015 should The Constitutional Judges has a fixed establishment with the previous decision and enter the explanations of norms in to the clauses act.
Keyword: Regional Head Elections, Constitutional Court, Ex-Convict

Published
2015-10-15
Section
ART 1