TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN (PKBL) DALAM PELAKSANAANNYA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Abstract

Aturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungannya dalam BUMN terdapat dalam UU BUMN yaitu dalam pasal 88 ayat (1) kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri BUMN. Untuk BUMN Perseroan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungannya selain tunduk pada UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN juga wajib menjalankan peraturan yang ada pada UU PT dan PP TJSL PT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan TJSL dan PKBL dalam BUMN sehingga BUMN yang telah melaksanakan PKBL tidak bisa dinyatakan sebagai TJSL dan akibat hukum dari BUMN Perseroan yang hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja. Hal ini diteliti karena adanya kekaburan norma antara kewajiban menjalankan TJSL dan PKBL, masih banyak yang beranggapan bahwa TJSL dan PKBL adalah hal yang sama sehingga hanya berkewajiban untuk melakukan TJSL saja atau PKBL saja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana menganalisis norma yang mengatur aturan tentang PKBL dan norma yang mengatur aturan tentang TJSL. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PKBL dan TJSL adalah kedua hal yang berbeda sehingga BUMN yang berbentuk Perseroan wajib melakukan kedua program tersebut. Sesuai dengan teori tanggung jawab, BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan pertanggungjawaban hukum yang berupa tanggung jawab sebelum suatu kejadian Jadi, BUMN yang berbentuk perseroan wajib mematuhi semua Undang-Undang yang mengikat BUMN perseroan tersebut, seperti halnya UU BUMN, UU PT, Peraturan Menteri BUMN dan PP TJSL PT. Selain itu perlu adanya pembenahan bahasa dalam peraturan yang mengatur pengaturan mengenai PKBL dan TJSL, dalam hal ini diperlukan interpretasi untuk peraturan yang mengatur tentang PKBL dan TJSL. Interpretasi tersebut adalah interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan interpretasi sosiologis. Sanksi hukum akan diberikan apabila BUMN yang berbentuk perseroan hanya melakukan PKBL saja atau TJSL saja, karena memang pada dasarnya BUMN yang berbentuk perseroan harus melakukan kedua hal yaitu PKBL dan TJSL, namun dalam UU BUMN dan Peraturan Menteri BUMN serta dalam UU PT dan PP TJSL PT memang tidak dijelaskan secara jelas mengenai sanksi apa yang akan diberikan apabila tidak melakukan PKBL dan TJSL. Kata Kunci : PKBL, TJSL, BUMN Perseroan.
Abstract
The rules regarding responsibility towards the environment in STATE-OWNED ENTERPRISES is contained in the ACT on STATE-OWNED ENTERPRISES, namely in section 88 subsection (1) and then further regulated in the regulation of the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES. For the STATE-OWNED company in the social responsibility and the environment in addition subject to the ACT and regulations, the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES SOES are also obliged to run the existing regulations on the ACT of PT and PT TJSL PP. This research aims to know the implementation of PKBL TJSL and in STATE-OWNED ENTERPRISES, whether STATE-OWNED ENTERPRISES that have executed the PKBL can be expressed as TJSL and legal consequences of a STATE-OWNED Company that only does PKBL TJSL only or only. This researched due to the haze of the norm among the obligations run TJSL and PKBL, many assumed that TJSL and PKBL is the same thing that only obligated to do or TJSL PKBL only. This research is the juridical normative research which analysed the norms that govern the rules of PKBL and norms that govern the rules of TJSL. The results of this study tells us that the second is PKBL TJSL and different things so that STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to do these two programs. In accordance with the theory of responsibility, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company should do the legal liability of responsibility before an event so, STATE-OWNED ENTERPRISES in the form of the company is obligated to comply with all the laws that bind the company, STATE-OWNED ENTERPRISES as well as STATE-OWNED ENTERPRISES ACT, the Act, regulations, the Minister of STATE-OWNED PT and PP TJSL PT. Additionally need for revamping the language in the rules governing the arrangements on PKBL TJSL and ,
2
in this diperluhkan interpretation for rules governing of PKBL and TJSL. The interpretation is grammatical interpretation, systematic interpretation, interpretation of historical and sociological interpretation.
Penalties will be provided in the form of STATE-OWNED company just did the PKBL TJSL only or only, because it is basically in the form of STATE-OWNED company must do these two things, namely PKBL and TJSL, but in STATE-OWNED ENTERPRISES ACT and regulations the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES as well as in law of PT and PT PP TJSL is not explained clearly about what sanctions will be given when not doing PKBL and TJSL.
Keywords: PKBL, TJSL, STATE-OWNED Company.