EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO

Abstract

Abstrak

Penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol (Minol), namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol mengalami peningkatan mencapai 50% setiap bulan berdasarkan data barang bukti penyitaan yang diambil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol dan hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios yang tidak mempunyai izin khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan wawancara kepada informan yaitu Ketua Bidang Penegak Peraturan Daerah, penyidik, pemilik kios, pihak keamanan serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pihak- pihak terkait dalam Peraturan Daerah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan penjual harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Hasil penelitian menunjukan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin belum efektif. Hal ini dapat diamati dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor yang memenuhi hanya dari faktor hukum, hal tersebut dikarenakan peraturan yang diatur sudah sesuai dengan tujuan hukum dalam mengatur masyarakat namun fakta yang terjadi dalam lapangan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto. Kerahasiaan informasi dalam melakukan penertiban yang lemah, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan penertiban, masyarakat yang tidak mendukung terhadap peraturan yang ada dan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol itu mengikuti perkembangan zaman. Cara mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni pemerintah segera memenuhi sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap aparat dan memberikan sanksi yang berat kepada aparat. Selain itu yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam hal penyebaran informasi waktu dan tempat yang akan dilakukan razia.

Kata kunci : pengawasan, perizinan, minuman beralkohol

Abstract

The sale of alcoholic beverages has been regulated in Mojokerto District Regulation Number 3 year 2016 concerning Supervision, Control, Distribution, Sales and Licensing of Alcoholic Beverages, but annually violations in the licensing of alcoholic beverage sales increased by 50% each month based on data evidence of seizure taken from the Satuan Polisi Pamong Praja. This study was conducted to determine the effectiveness of supervision of alcoholic beverage sellers and the obstacles encountered in optimizing the supervision of the implementation of stalls that do not have permits in Mojokerto regency. This research is a juridical sociological. The data collection techniques are observations conducted at the Office of Satuan Polisi Pamong Praja, and interviews to informants namely the Chairman of the Regional Law Enforcement, investigators, stalls owners, security and documentation to help check the truth of the data. The analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis technique. The effectiveness of supervision by the Mojokerto District Government on the parties concerned in the Regional Regulations clearly states that the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places and the seller must have an Alcoholic Beverage Trading License or Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). The result of the research shows that until now the supervision on the implementation of the staging of unlicensed alcoholic bavereges stall sellers has not been effective. This can be observed from several factors such as regulation, law enforcers, facilities and infrastructure, community and cultural factors. Of the several factors the one that meet the requirements is regulation factor, it is because the regulations are in accordance with the objectives of law in regulating the community but the facts that occur in the field of constraints faced in optimizing the supervision of the management of the stalls selling alcoholic beverages without permits in the Mojokerto regency. Is less the maintenance of confidential information in the conduct of control, the lack of patrol units in the field during the conduct of the curbing, lack of support from the community against existing regulations and the assumption in the community that consuming alcoholic beverages that follow the times. The government should immediately fulfill the facilities and infrastructure, provide counseling to the public, and increase supervision of the authorities and provide severe sanctions for officials involved in leaking information about time and place to conduct law enforcement.

Key words: supervision, permits, alcoholic beverage