ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 153/PID.B/2016/PN.JBG DIKAITKAN DENGAN PERKARA PENCURIAN DENGAN KERUGIAN DI BAWAH RP.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)

Abstract

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan proses acara pemeriksaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan untuk mengetahui juga bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal karena penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hokum primer, sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif .

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bawa Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dikarenakan aparat penegak hukum kurang mempertimbangkan unsur peraturan yang relevan dan unsur nilai kerugian sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG. Kemudian status Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tetap berkekuatan inkrah dan sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Hal ini didasarkan pada Pasal 234 KUHAP yang berbunyi apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat 2  telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Karena pada asasnya sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus tetap dianggap benar, berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habeteur yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Kecuali  para pihak yang berpekara mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut.

Kata kunci : Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG, kerugian, Pencurian ringan,Acara Cepat, Upaya Hukum.

Abstract

The problem raised in this study is whether the decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN. JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Fines in the Criminal Code. The purpose of this study is to determine whether Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is in accordance with the examination process in PERMA Number 2 of 2012 and also to find out how the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN.JBG who did not pay attention to the provisions of PERMA Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code.This type of research used in this study is the type of normative or doctrinal research because this study analyzes court decisions that are not in accordance with regulations. The approach used is the statutory, historical and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and other legal materials. This study uses prescriptive analysis techniques.The results of the discussion in this study indicate that the Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is not in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation No. 2/2012 concerning the Adjustment of Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. Because from the beginning the police in this case were investigators, public prosecutors and court chiefs to process the case as is the case for an ordinary examination because law enforcement officials did not consider the relevant regulatory elements and the element of loss value in connection with the case in Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG. Then the status of Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG is still valid and valid although it does not pay attention to the provisions of PERMA Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in the Criminal Code This is based on Article 234 of the Criminal Procedure Code which reads if the period of time referred to in Article 233 paragraph 2 has passed without a request for appeal being filed by the person concerned, the person concerned shall be deemed to have accepted the decision. Because in principle, a case that has been decided by a judge must still be considered true, based on the principle of legal res judicata pro veritate habeteur which means that the judge's decision must be considered true. Unless the parties who filed the case filed a legal effort to correct the decision. Keywords: Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG, loss, light theft, fast show, legal remedy.