Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM Berkaitan Dengan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan Di Kabupaten Gresik
Abstract
Abstrak
Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien. Dengan terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut, pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan adanya peraturan itu dikeluarkan dengan tujuan agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Halal dan mengkaji upaya preventif yang di lakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik dalam hal meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologi. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dengan metode analisis kulitatif.Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal sangat rendah. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM dalam kepemilikan Sertifikat Halal yaitu tingkat pendidikan pelaku usaha dan akses informasi, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik hanya sebatas upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memasang spanduk mengenai Sertifikat Halal dan mengadakan penyuluhan. Saran dari hasil penelitian ini bagi pelaku usaha UMKM, yang berada di Kabupaten Gresik, supaya mendafarkan produk yang di perdagangkan agar memiliki Sertifikat Halal. Bagi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Gresik, untuk mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Sertifikat Halal.
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, UMKM , Sertifikat Halal
References
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Ammiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta : Rajawali Pers
A.W.Widjaja. 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Jakarta: Era Swasta
Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
Erman Rajagukguk. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: CV Mandar Maju
Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo. 1991. Ilmu Alamiah Dasar, Jakarta: Ghalia Indonesia, 199l
Harry Duintjer Tebbens. 1980. International Product Liability, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland
Marzuki. 1983. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: PT.Hanindita Offset
Mukti Fajar dan Yuianto Achmad. 2004. Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris,Yogyakarta: Pustaka Belajar
Mulyana W. Kusumah; Paul S. Baut; dan Beny K. Harman. 1989. Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, Algemeen Deen. 1981. dikutip dari Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta
Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia
Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta
Sudarto. 2002. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Suhardjo. 1996. Perencanaan Pangan dan Gizi, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
Suherman Toha. 2011. Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
Tulus T.H. Tambunan. 2009. UMKM di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia
Zainuddin Ali. 2007. Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Yonas Bo’a. 2017. Pancasila Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Yuyun A, 2010, 38 Inspirasi Usaha Makanan Minuman Unuk Home Industry, AgroMedia Pustaka, Jakarta
Jurnal
Hermawan Usman, Atang. 2014. ”Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. Jurnal Wawasan Hukum.Vol 3 No. 1.
Ellya Rosana,”Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs. Vol 10 No. 1, Januaru – Juni 2014
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867).
Website
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 2014, Sertifikat Halal MUI, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1/diakses pada tanggal 24 Februari 2019 Pukul 17.54 WIB
Meutia Tamimi Auli, 2017, Sertifikat Halal, https://medium.com/@meutiauli/sertifikat-halal-c6a054b03e3c/diakses pada tanggal 22 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB
Abstract View: 94 
PDF Download: 194
Copyright (c) 2020 meivi kartika sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.
