EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DENGAN ADANYA REGULASI PENETAPAN SEBAGAI DESA WISATA

Abstract

Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan juga tersebar secara implisit dalam berbagai perundangundangan. Tidak adanya aturan jelas mengenai masyarakat hukum adat membuat eksistensinya di Indonesia semakin terkikis. Kebijakan pemerintah di sektor ekonomi berdampak bagi masyarakat hukum adat di Indonesia, terutama di Provinsi Bali yang memiliki Desa Adat Tenganan Pegringsingan yang merupakan Desa Adat Bali Aga telah dijadikan sebagai desa wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan yang ada di Kabupaten Karangasem yang di jadikan desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena mengamati eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan setelah ditetapkan menjadi desa wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara kepada kelian adat Desa Tenganan Pegringsingan dan Kepala Pengembangan sumber daya pariwisata Kabupaten Karangasem serta data sekunder yang berasal dari literatur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi masyarakat hukum adat Tenganan Pegringsingan lebih dikuatkan dengan dijadikan sebagai desa wisata, yang membuat keberadaan mereka di akui oleh masyarakat luas sebagai masyarakat hukum adat Bali Aga. Berbagai penghargaan yang diterima dari pemerintah merupakan wujud perlindungan sekaligus pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Tenganan Pegringsingan. Masyarakat adat Tenganan Pegringsingan juga masih memegang teguh awig-awig dan menganggap desa wisata merupakan bonus dari apa yang mereka lakukan. Pariwisata ada karena budaya bukan budaya ada karena pariwisata.