ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI PERTANAHAN HAK GUNA USAHA YANG DIKECUALIKAN OLEH PUBLIK

Abstract

Keterbukaan informasi pertanahan hak guna usaha bagi sebagian masyarakat mempunyai nilai yang sangat penting. Namun, adanya aturan pengecualian informasi pertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dinilai sangat merugikan. Masyarakat luas yang merasa adanya kerugian atas aktivitas tanah tersebut akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada pada tanah dengan sertifikat hak guna usaha tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberlakuan Perka BPN pasal 12 ayat (4) huruf i dapat dibenarkan menurut UU KIP pasal 17 huruf j atau tidak dan untuk memahami akibat hukum yang timbul terkait larangan informasi pertanahan yang tidak bisa diakses oleh para pemohon informasi ataupun publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif yang akan dibahas dalam skripsi ini berkaitan dengan isu hukum konflik norma. Konflik norma yang dimaksud yaitu konflik antara norma informasi pertanahan yang dikecualikan oleh publik dalam Pasal 17 huruf j UU KIP dengan Perka BPN pada Pasal 12 ayat (4) huruf i. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik analisa yang digunakan yaitu dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan yaitu pemberlakuan Perka BPN mengenai pengecualian informasi pertanahan Hak Guna Usaha tidak sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung pada UU KIP. Pada UU KIP menyebutkan pengecualian informasi haruslah berupa Undang-undang. Akan tetapi, pengecualian pertanahan Hak Guna Usaha tidak menggunakan Undang-undang sebagai dasar pengecualian, melainkan menggunakan Peraturan Kepala BPN. Adanya beberapa putusan dari Mahkamah Agung mengenai dibukanya informasi pertanahan Hak Guna Usaha juga menjadi dasar mengapa informasi pertanahan Hak Guna Usaha haruslah dibuka.