ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 695 / PDT / 2021 / PT SBY TENTANG PEMBATALAN PENETAPAN STATUS KEAHLIWARISAN ANAK KANDUNG TERHADAP SAUDARA ANGKAT PEWARIS

Abstract

Praktek jual beli tanah umumnya didahului oleh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan dihadapan notaris. Pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 695/Pdt/2021/Pt Sby terjadi sengketa atas sebidang tanah hasil jual beli berdasarkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lunas yang secara fisik tidak dapat dikuasai pembeli melainkan dikuasai dan dikelola oleh ahli waris penjual berdasarkan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 605/Pdt.P/2017/Pn Sby. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dan memutus perkara ini. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli memiliki Akta PPJB lunas yang dibuat dihadapan notaris. Hal itu tidak mengesampingkan kewajiban pembeli untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dihadapan PPAT, namun dalam PPJB lunas tersebut terdapat klausula menjual dimana pembeli dapat bertindak sebagai penjual apabila dalam proses pembuatan AJB pihak penjual tidak dapat hadir, sakit ataupun meninggal dunia. Hal tersebut menegaskan bahwa pembeli memiliki alas hak yang jelas atas sebidang tanah tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 605/Pdt.P/2017/Pn Sby karena mengandung konten yang dilarang serta bertentangan dengan Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) edisi 2007.