ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 173/G/2014/PTUN.SBY

TENTANG SENGKETA PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI JALAN ANGGREK EMBONG KALIASIN SURABAYA

Abstract

Dalam konteks hukum agraria penyebutan istilah tanah sebagai suatu makna yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan perencanaan tata ruang atau yang dikenal dengan istilah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal ini sebagaimana terjadi dalam putusan nomor 173/g/2014/Ptun.Sby di Kota Surabaya, dimana PT. PRIME GLOBAL ASIA, berkedudukan di Jalan Ciliwung Nomor 11 A Surabaya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan obyek sengketa putusan Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang menolak penerbitan Surat Keterangan Rencana Tata Ruang Kota (SKTR). Dimana tanah tersebut disewanya dari Pihak PT. Kereta Api Indonesia selaku pemilik tanah dengan status tanah Hak Pakai Nomor: 4/Kel.Pacarkeling atas nama Departemen Perhubungan RI. Cq.Perumka. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 173/g/2014/Ptun.Sby, yang mengabulkan Petitum Penggugat agar tergugat dalam hal ini mencabut surat pemberitahuan surat keterangan Tata ruang yang menyatakan kawasan Embong Kaliasin merupakan kawasan RTH tidak boleh dibangun hotel. Pada pembahasan rumusan pertama, penulis analisis dasar pertimbangan Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat yaitu agar tergugat mencabut Surat Nomor 650/6082/436.6.2/2014, selanjutnya tergugat diperintahkan untuk menerbitkan SKTR bagi pembangunan hotel di Embong Kaliasin. Pada pembahasan rumusan kedua, penulis uraikan akibat hukum dengan adanya putusan hakim tersebut. Sebagai kesimpulan dapat dijelaskan pada prinsipnya putusan Hakim Nomor 173/g/2014/Ptun.Sby kurang tepat karena dasar pertimbangan Hakim sama sekali tidak mendasarkan pada UU Nomor 26 tahun 2007. 

Kata Kunci : Pemanfaatan tanah, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau