ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (PUTUSAN NOMOR: 684 K/PDT.SUS-PHI/2015)

Abstract

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat dilakukan dengan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Berlawanan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Hasil Rapat Paripurna Sidang Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah, tanggal 29 Desember 2015, huruf B, butir 2 KUHPerdata Khusus (e) bahwa dalam hal terjadi PHK pegawai/pekerja karena kesalahan berat eks Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004), maka dapat dilakukan PHK tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat setelah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 dan SEMA 3/2015 pada Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu kajian terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan baik secara historis, sistematis, komparatif, sinkronis, maupun terhadap asas-asas hukum yang bersifat umum. Hasil yang diperoleh dari penelitian pada Putusan Mahkamah Agung No. 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015 bahwa Majelis Hakim maupun pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial maupun Kasasi tidak mempertimbangkan isi Putusan MK dimana tindakan PHK karena kesalahan berat dilakukan dengan adanya putusan pidana berkekuatan tetap.