TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG MENGAKU TERIKAT PERKAWINAN SIRI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2021/PN.SBS)

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs telah memutus serta mengadili Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Terdakwa dan korban dalam putusan ini merupakan pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri sehingga mereka tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, namun majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menyatakan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam perkara ini telah terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan UU Perkawinan serta mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan jika pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan, unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) UU PKDRT belum dapat terpenuhi karena keabsahan akad perkawinan yang mereka langsungkan belum terbukti di persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs  tetap dianggap  sah  dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan atas putusan pengadilan ini baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah berkekuatan hukum tetap ini juga berakibat dapat dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan siri, Akibat Hukum.