PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR OLEH POLISI KEHUTANAN DI WILAYAH KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) MADIUN

Abstract

Dampak pembalakan liar di wilayah KPH Madiun menyebabkan kerugian yang meningkat setiap tahunnya pada Perhutani. KPH Madiun memiliki hasil hutan yang 5% lebih tinggi dibanding wilayah lain yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat FSC (Forest Steward Council). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di wilayah KPH Madiun. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis untuk mengumpulkan data empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar telah dilakukan dengan upaya pre-emtif, preventif, dan represif oleh Polisi Kehutanan akan tetapi penegakan hukum belum berjalan secara maksimal karena kendala faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dengan kendala yang ada maka seharusnya Polisi Kehutanan menambah personil agar dapat bekerja lebih maksimal, masyarakat memahami regulasi yang mengatur dan bekerja sama dengan penegak hukum, dan pemerintah membuat regulasi terbaru agar dapat memberikan efek jera yang lebih maksimal bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar.

Kata Kunci: tindak pidana; pembalakan liar; penegakan hukum