https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/feed NOVUM : JURNAL HUKUM 2026-01-15T00:00:00+00:00 Mahendra Wardhana mahaendrawardhana@unesa.ac.id Open Journal Systems <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58547 Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Penggelembungan Harga (Mark-Up) Biaya Operasional Perusahaan 2024-02-06T04:06:26+00:00 Rena Arya Febriant renaarya.20076@mhs.unesa.ac.id Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. emmiliarusdiana@unesa.ac.id <p>Tindak pidana penggelapan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan jabatan menyalahgunakan kekuasaanya dengan menggunakan modus penggelembungan harga (mark-up) pada biaya operasional perusahaan. Para pelaku tindak pidana penggelapan memanfaatkan modus mark-up untuk menyamarkan tindak pidana yang sesungguhnya ia lakukan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pedoman penulisan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep mark-up pada tindak pidana penggelapan biaya operasional suatu perusahaan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi gambaran lebih mendalam mengenai konsep mark-up dalam tindak pidana penggelapan.&nbsp; Hasil penelitian ini yakni konsep penggelembungan harga (mark-up) yang biasa digunakan dalam lingkup ekonomi diterapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dengan cara menaikkan harga dengan nilai yang tidak wajar dan selisih antara laporan asli dengan laporan yang telah di mark-up akan digunakan untuk kepentingannya sendiri.</p> 2024-02-05T03:26:45+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58600 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI 2024-02-07T02:41:54+00:00 Nuraini Brillianti Fardana nurainibrlnt@gmail.com <p>Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi&nbsp; tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.</p> 2024-02-07T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58682 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA 2024-02-07T02:45:52+00:00 Amaliah Asyamillah Syafithri amaliah.20199@mhs.unesa.ac.id <p>Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap&nbsp; konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika.</p> <p>Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan</p> 2024-02-07T02:45:07+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58692 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 (ANALISIS PUTUSAN NO 11/G/2022/PTUN.Jkt) 2024-02-07T02:52:08+00:00 Moch Miftahul Hikam moch.17040704075@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho S.H.,S.Pd.,M.H. arintonugroho@unesa.ac.id <p>Indonesia menerbitkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law. Dengan adanya omnibus law maka banyak perundang-undangan yang diubah. Perubahan tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang mengaturan mengenai upah tenaga kerja. Upah minimum diatur melalui keputusan kepala daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Gubernur No 1395 mengenai upah minimum provinsi tahun 2022. Keputusan tersebut dicabut dan dibuat kembali melalui KepGub Provinsi DKI Jakarta No 1517. Pada keputusan No. 1517, pertimbangannya tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tetapi menggunakan pertimbangan sendiri untuk merespon terjadinya Covid-19. KepGub No 1517 tersebut kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke PTUN DKI Jakarta dengan perkara No.11/G/2022/PTUN.Jkt dan majelis hakim memenangkan APINDO selaku Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 11/G/2022/PTUN.Jkt, akibat hukum UMP tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan akibat hukum keterlambatan penentuan batas waktu penetapan UMP. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu mempelajari dan menelaah objek penelitian yang berpijak pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus kemudian diolah kemudian proposisi disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan SK1517&nbsp; memiliki persoalan. Terbitnya SK1517 tersebut beranggapan bahwa&nbsp; terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 91 Tahun 2020 yang kemudian menyatakan inkonstitusional bersyarat UU11/2020 maka PP36/2021 yang menjadi dasar terbitnya SK1395 sebelum digantikan oleh SK1517 menjadi tidak berlaku. Majelis hakim pertimbangannya berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencabut keberlakuan dari PP36/2021, kemudian majelis berpendapat bahwa SK1517 dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga layak dibatalkan.</p> 2024-02-07T02:52:08+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58698 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI NOMOR 233 K / PID.SUS / 2021 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAL PRAKTEK 2024-02-07T02:57:17+00:00 Muhammad Johan Nur Al Fariz muhammad.19076@mhs.unesa.ac.id <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di Makassar dan tanggung jawab dokter yang melakukan kelalaian medis tersebut. Serta pertimbangan hukum hakim dan keputusan hakim dalam penanganan kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data diambil dari penelitian kepustakaan, hukum dan data, informasi mengenai korban dan ahli hukum pidana, analisis data yang dilakukan.penggunaan menggunakan analisis data deskriptif, khusus mengkaji peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban mal praktek ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pelaku mal praktek, dalam hal ini&nbsp; dokter. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelanggaran profesi berupa kompensasi, baik materil maupun immateriil. Sedangkan seorang dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tiga macam kategori yaitu, mal praktek yang disebabkan atas kesalahan, mal praktek yang disebabkan atas kelalaian, dan mal praktek yang disebabkan atas kesengajaan.</p> <p>Orang yang dirugikan akibat malapraktik medis memerlukan perlindungan hukum, yang menyebabkan lebih banyak kerugian atau penderitaan bagi pasien. Untuk menciptakan suatu bentuk jaminan hukum, menjamin pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah selain KUHP telah mengundangkan undang-undang di bidang kesehatan dan praktek kedokteran, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 No. 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan.</p> <p>dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang sebuah Praktik Kedokteran. Pertanggungjawaban pidana dokter atas kesalahan dan kelalaiannya di dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pertanggungjawaban pidana dokter merupakan suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana professional misconduct, apabila sesuai dengan klasifikasi deliknya.</p> 2024-02-07T02:56:28+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58715 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo 2024-02-07T03:02:08+00:00 Elisabeth Melanie Saraswati melsaras1995@gmail.com Eny Sulistyowati enysulistyowati@unesa.ac.id <p>The phenomenon of street children working is an issue in Indonesia which is still problematic in many areas. Children are one of the groups or groups of society that are protected, so the phenomenon of street children is a quite serious issue because it is related to the fulfillment of children's rights. Education, as one of the most important rights that a child is entitled to, certainly needs to be paid attention to, especially among street children. Legal protection for the educational rights of street children who work in Sidoarjo Regency includes the implementation of Article 8 paragraph 1 of East Java Governor Regulation Number 33 of 2018 through coaching. This guidance is carried out by the Sidoarjo Regency Social Service in collaboration with the East Java Provincial Social Service through the Youth Development Social Service (UPT PSBR) as the government agency responsible for fulfilling it. This writing is included in empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of the data. The research location is in Sidoarjo Regency, precisely in Alun-Alun. The results of this research show that there are still street children in Sidoarjo Regency who experience difficulties in providing their education and that there are internal and external obstacles from the relevant government parties so that there are no limitations in providing educational rights for street children.</p> <p><strong>Keywords</strong>: Street Children, Education, Legal Protection</p> 2024-02-07T03:02:08+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58750 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) 2024-02-07T03:05:22+00:00 Valda Pramudita Erviani valdapramudita.20047@mhs.unesa.ac.id <p><em>One of the villages in Sidoarjo Regency, namely Bendotretek Village, is considered by many local people to be that the village's development is still lagging behind compared to the surrounding villages and village officials (individuals) are considered not optimal in disseminating village regulations so that many people who do not know about local village regulations. According to Permendagri 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, article 26 which states "Joint Village Head Regulations are disseminated to the community of each Village." which means that the village community should know and apply village regulations that have been approved and permitted. This makes the author interested in researching the level of legal awareness of the village community regarding the formation of village regulations, so that the author knows the level of awareness of the community regarding the formation of village regulations, because village regulations have an important function in the community itself, namely as a means of ensuring justice for the community. village. . This type of research is an empirical legal research method or empirical juridical research method, which is a form of sociological legal study and can also be called a subject study, which specifically examines current legal provisions and what the facts are in society. Based on research results, the level of awareness of the Bendotretek Village community is classified as low at 27.5% because many village residents are not aware of the village regulations. Based on the conclusions drawn by the author, respondents who have legal awareness of Bendotretek village regulations are village officials and stakeholders. Meanwhile, those who do not understand village regulations are ordinary people who have no work relationship with the village and people who are indifferent to village regulations. Efforts used to increase the legal awareness of the Bendotretek village community are by increasing the dissemination of village regulations to the community and encouraging stakeholders not to forget to convey them to their community members.</em></p> <p><strong>Keywords: Awareness, Community, Village Regulations</strong></p> 2024-02-07T03:04:58+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58678 HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2024-02-13T03:35:00+00:00 Bagus Surya Dharma bagussurya.20007@mhs.unesa.ac.id Muh. Ali Masnun alimasnun@unesa.ac.id <p>Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya</p> 2024-02-13T03:35:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58778 PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN PENGGUNAAN GOCAR 2024-02-26T03:32:07+00:00 Eryna Dian Osada erynadian.20108@mhs.unesa.ac.id Eny Sulistyowati enysulistyowati@unesa.ac.id <p>Perjanjian baku berisi ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai klausula baku. UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku tertentu pada Pasal 18. Ketentuan tersebut dibuat untuk mewujudkan kedudukan yang setara dari hubungan pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan penggunaan GoCar mencantumkan klausula eksonerasi pada poin 2E. Klausula tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila mengandung pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Ketentuan penggunaan Gocar dengan asas perlindungan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Gojek kepada konsumen atas kerugian dalam hal keselamatan dalam berkendara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 2 UUPK. Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu dengan pengembalian uang atau barang/jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) dilakukan dengan adanya pembuktian atas kesalahan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab atas kesalahan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa beban pembuktian atas kesalahan merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.</p> 2024-02-26T03:32:07+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58897 DAMPAK PENCABUTAN PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA 2024-03-15T00:52:56+00:00 IZAT ROLIBI PUTRA AMIN izatrolibi.20061@mhs.unesa.ac.id Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Asimilasi rumah sendiri berdasarkan situs menpan.go.id merupakan langkah khusus yang dilaksanakan oleh pemerintahan lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mencegah <em>Overcapacity</em> di dalam lapas maupun rutan.dengan mekanisme yang dimana narapidana dapat pulang terlebih dahulu namun dengan adanya Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 maka asimilasi rumah dicabut, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah pada lapas terkait <em>overcapacity</em> pada lapas.Penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas yaitu penelitian ini berjenis penelitian hukum secara empiris, analisis secara sosiologis hukum artinya pendekatan dengan analisis terkait respon dan tanggapan yang terjadi saat sistem hukum tersebut sudah berjalan. dari pencabutan program asimilasi rumah berdasarkan pada Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 yang dimana prosesdur kembali sepeerti semula, yang artinya narapidana harus menunggu SK PB didalam lapas. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan <em>overcapacity</em> pada lapas. hal tersebut berdasarkan pada data jumlah narapidana yang seharusnya bisa mendapatkan asimilasi rumah namun dengan dicabutnya asimilasi rumah dan data jumlah narapidana yang masuk di lapas Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya asimilasi rumah dapat membawa dampak terhadap Lembaga pemasyarakatan dan narapidana, yang dimana narapidana dapat pulang lebih awal namun dengan catatan mennunggu SK PB dan diawasi oleh bapas, sehingga dapat mengurangi <em>overcapacity</em> pada lapas.serta dicabutnya asimilasi rumah maka akan menimbulkan <em>overcapacity</em> pada lapas.</p> <p><strong><em>Kata kunci : Asimilasi Rumah, Lapas, Narapidana,Hak integrasi,Sistem Pemasyarakatan.</em></strong></p> 2024-03-15T00:52:56+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59035 ANALISIS YURIDIS PERKARA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO. 1646/PDT.G/2017/PA.MKS J.O PUTUSAN NO. 17/PDT.G/2018/PTA.MKS) 2024-04-25T02:51:44+00:00 Titis Dinia Ramadani titisdinia88@gmail.com <p>Pemberian hak asuh anak di bawah umur ketentuannya terdapat dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf&nbsp; a Kompilasi Hukum Islam. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran Majelis Hakim dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian dan memahami akibat hukum adanya Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tidak cukup apabila menggunakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf a KHI, namun harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pemberian hak asuh anak di bawah umur dan mengatur hak-hak anak serta melihat bagaimana fakta dalam persidangan mengenai siapa yang berhak untuk menerima hak asuh atas anak. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak menghapuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak walaupun hak pemeliharaan jatuh kepada Ibu. Kedua orang tua wajib memberikan kasih sayang, mendidik dan memelihara anak-anaknya serta memastikan bahwa hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.</p> 2024-04-25T02:51:14+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59091 PROBLEMATK KEGAGALAN PROGRAM PEMBINAAN RESIDIVIS DI LAPAS KELAS I SURABAYA 2024-04-25T02:54:20+00:00 Salsabila Oktaviani salsabilaoktaviani.20107@mhs.unesa.ac.id Pudji Astuti pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini dialatarbelakangi adanya kenaikan jumlah residivis di LAPAS Kelas I Surabaya pada tahun 2022-2023. Peningkatan angka residivis di LAPAS Kelas I Surabaya ini mengindikasikan kegagalan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana, sehingga mneningkatnya angka residivis. Padahal LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan pembinaan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya beserta hambatan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya dalam membina residivis.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitiatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan program pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya dikarenakan pegawai LAPAS masih belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan masih terdapat kegiatan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya.</p> <p><strong>Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> 2024-04-25T02:54:20+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59132 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 8/PDT.G/2023/PN.MTR TENTANG PENGUASAAN TANAH WARISAN SECARA SEPIHAK 2024-04-25T02:57:38+00:00 Arinta Fanda Ashiilah arintafanda.20031@mhs.unesa.ac.id Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. indrifogar@unesa.ac.id <p>Sengketa mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak terdapat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, putusan tersebut berisikan gugatan waris yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu penelitian ini berfokus untuk membahas apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR terkait penguasaan tanah warisan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dikarenakan terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi dan gugatan perbuatan melawan hukum termasuk dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibat hukum dari putusan ini bagi penggugat yaitu telah memiliki pengakuan yang sah sebagai salah satu ahli waris yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut. Sementara bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan SHM No. 877, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses bagi waris.</p> 2024-04-25T02:57:37+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59218 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN LHOKSUKON NO 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH GARAPAN DI ATAS HGU 2024-04-25T03:00:42+00:00 Athaya Salma Amalina athayasalma.20136@mhs.unesa.ac.id Tamsil S.H., M.H. tamsil@unesa.ac.id <p class="abstrak"><span lang="EN-US">Kasus Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak atas tanah garapan di atas HGU dalam Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. Adanya penghalangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap petugas pengadaan tanah yang akan mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah garapan para penggugat, membuat penggugat merasa dirugikan karena tanah garapannya tidak bisa dilakukan pendataan sebagai tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara. Majelis hakim memutus Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan didasarkan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, secara umum pertimbangan hakim mengenai sahnya para penggugat sebagai penggarap beserta sahnya tanah garapan para penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plu Pakam ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi para penggarap selaku pihak yang menguasai tanah garapan tersebut dengan iktikad baik. Akibat hukum yang timbul dalam putusan ini yakni menyatakan sah tanah garapan para penggugat berdasarkan SKT serta mengharuskan petugas pengadaan tanah untuk mendata tanah garapan para penggugat sebagai bagian dari pengadaan tanah pembangunan waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara.</span></p> 2024-04-25T03:00:42+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59003 Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap Terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran 2024-05-01T12:36:41+00:00 Fauziah Rachmadyta fauziahrachmadyta.20148@mhs.unesa.ac.id Mahendra Wardhana mahendrawardhana@unesa.ac.id <p>Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan asli Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P.&nbsp; Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga Protokol Notaris yang diatur pada Pasal 16 ayat (2) UUJN-P karena Protokol Notaris juga termasuk pada Arsip Vital. Minuta Akta dapat mengalami kerusakan hingga musnah akibat kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik yang termasuk pada bencana nonalam. Terdapat 3 (tiga) fakta hukum yang terjadi, yaitu kebakaran pada kantor Notaris yang mengakibatkan musnahnya kumpulan Minuta Akta yang disimpannya. Terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap terkait fakta-fakta hukum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran. Metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitiannya, yaitu belum adanya aturan terkait perlindungan hukum bagi Para Penghadap apabila Minuta Akta rusak atau musnah akibat <em>force majeure</em>. Selanjutnya, Para Penghadap dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menunjukkan bahwa Salinan Akta isi dan bunyinya sama dengan Minuta Akta yang telah musnah akibat kebakaran.</p> 2024-05-01T12:36:41+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/51430 PELINDUNGAN HAK PRIVAT ATAS HAK CIPTA POTRET SILUET 2024-05-13T03:45:05+00:00 Fajar Tri Septiono fajarseptiono@mhs.unesa.ac.id <p>Potret merupakan karya cipta yang mendapat pelindungan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). <br>Permasalahan yang diangkat pada kajian ini adalah ketika potret diambil oleh fotografer tidak tampak <br>wajah dari orang yang dipotret. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah objek pada potret tetapi <br>hanya bentuk siluet memiliki hak privat pada Hak Cipta. Potret yang akan diteliti yaitu potret dengan judul <br>“A Farmer’s Quiet Journey”. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum pada tataran dogmatik <br>hukum. Penelitian hukum atau legal research merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisa <br>masalah, kemudian memecahkan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potret <br>dengan judul “A Farmer’s Quiet Journey” memuat objek orang di dalamnya, walaupun tidak tampak wajah <br>sebagai identifikasi dari orang yang dipotret, tetapi tetap dapat diketahui bahwa objek tersebut adalah <br>orang, sehingga karya fotografi tersebut dikatakan sebagai potret. Dengan demikian, orang yang berada <br>pada potret tersebut memiliki hak privat atas Hak Cipta potret dirinya. Sehingga, tindakan unggah di <br>Adobestock tetap harus atas izin dari orang pemilik siluet tersebut.<br>Kata Kunci: Hak Cipta, Potret, Siluet.</p> 2024-05-13T03:44:38+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59329 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1034K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PEMBAYARAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DAN UPAH PEKERJA YANG DIRUMAHKAN 2024-05-13T04:04:11+00:00 Putry Reydiana Beatrix putryreydiana.20125@mhs.unesa.ac.id Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. mahendrawardhana@unesa.ac.id <p>Riyani Chairunnisa adalah karyawan PT Selong Selo Lombok yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Setelah satu tahun bekerja, Riyani dirumahkan oleh perusahaan akibat pandemi COVID-19. Selama dirumahkan, Riyani tidak memperoleh upah sama sekali dari perusahaan tanpa adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan penjelasan apapun. Riyani pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pokok gugatan permintaan pembayaran upah selama dirumahkan, pembayaran kompensasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, dan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan keempat pokok gugatan Riyani Chairunnisa tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah tepat menerapkan hukum terkait pembayaran upah Riyani selama dirumahkan dan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Adapun akibat hukum yang timbul dalam perselisihan dan putusan ini, yaitu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung baik bagi perusahaan maupun bagi Riyani selaku pekerja.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> <strong>Merumahkan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja</strong></p> 2024-05-13T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59330 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1049K/PDT.SUS-PHI/2023 TENTANG HAK PEKERJA YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN KERJA 2024-05-13T04:07:23+00:00 Erdian Okta Bima Dewangga erdianokta.20128@mhs.unesa.ac.id Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn. mahendrawardhana@unesa.ac.id <p>Hubungan kerja ialah hubungan diantara majikan dan buruh berdasar pada suatu kontrak kerja dimana memuat unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1049K/Pdt.Sus-PHI/2023 antara istri almarhum Kamaru Zaini (Pekerja) melawan PD. Candra dan PT. Multidepo yang menuntut hak-hak suaminya dikarenakan mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas putusan Mahkamah Agung berkaitan perselisihan hak akibat PHK karena pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia dimana perjanjian kerja secara lisan dan pekerja tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1049K/Pdt.Sus-PHI/2023, Majelis Hakim MA menerapkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan fakta di persidangan membuktikan terpenuhinya unsur pada pasal tersebut. Akibat hukum putusan judex facti, amar putusan tidak dapat dirubah dikarenakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Hakim MA mengabulkan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja dimana pemutusan hubungan kerja dikarenakan pekerja mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.</p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> <strong>Putusan Pengadilan, Hubungan Kerja, Hak Pekerja</strong><strong>.</strong></p> 2024-05-13T04:07:23+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59339 TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG MENGAKU TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs) 2024-05-13T04:10:35+00:00 Nailissa'adah . nailissaadah.20137@mhs.unesa.ac.id Gelar Ali Ahmad gelarahmad@unesa.ac.id <p>Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs telah memutus serta mengadili Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Terdakwa dan korban dalam putusan ini merupakan pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri sehingga mereka tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, namun majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menyatakan bahwa unsur lingkup rumah tangga dalam perkara ini telah terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan UU Perkawinan serta mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan jika pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan, unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) UU PKDRT belum dapat terpenuhi karena keabsahan akad perkawinan yang mereka langsungkan belum terbukti di persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs&nbsp; tetap dianggap&nbsp; sah&nbsp; dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan atas putusan pengadilan ini baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah berkekuatan hukum tetap ini juga berakibat dapat dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa.</p> <p><strong>Kata kunci: </strong>Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan siri, Akibat Hukum.</p> 2024-05-13T04:10:35+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59346 ANALISIS PENAFSIRAN MAKSUD “PERBUATAN TERCELA” DALAM PERSYARATAN PEMILU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024-05-13T04:13:28+00:00 Miranda Aurelia Mirandaaurelia22@gmail.com Hananto Widodo Hanantowidodo@unesa.ac.id <p>Indonesia merupakan negara yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, berbentuk Republik (Supriadi, 2018). Di dalam Undang Undang, Presiden disebutkan selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, serta dibantu oleh seseorang Wakil Presiden yang bertugas mendampinginya dalam melaksanakan kewajiban -kewajibannya. Bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden bertugas membuat Undang - Undang serta membuat Peraturan Pemerintah guna melakukan Undang – Undang tersebut. Presiden serta Wakil Presiden diseleksi lewat Pemilu, teratur di Undang - Undang No 7 Tahun 2017. Sesuai dengan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Undang – Undang No 7 Tahun 2017, terdapat syarat yaitu berbunyi “Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela” pada huruf j Pasal 169. Namun, belum pada enafsiran deskriptif secara konkrit tentang yang dapat xii dimaksud “Perbuatan Tercela” dalam Undang – Undang Pemilu atau Peraturan KPU, maka tidak ada dasar hukum yang jelas untuk mengeluarkan keputusan bahwa calon tertentu tidak memenuhi syarat sebagai Calon Presiden. Dalam studi skripsi ini, penulis merasa bahwa kata “Perbuatan Tercela” di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu itu belum jelas maknanya sebab tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan tercela dalam syarat tersebut. Maka, penulis merasa bahwa skripsi ini perlu dibuat dalam rangka mencari penjelasan lebih lanjut mengenai konteks dari kata – kata “Perbuatan Tercela” bagi syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.&nbsp;</p> <p>Kata Kunci : Presiden, Wakil Presiden, Syarat, Perbuatan Tercela.</p> 2024-05-13T04:13:05+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59478 ANALISIS YURIDIS JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN PADA PEKERJA DENGAN MASA KERJA DI BAWAH 12 BULAN 2024-05-14T00:47:11+00:00 Denial Ikram denialikram.20056@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan jaminan sosial yang melindungi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. UU SJSN sebagai salah satu regulasi mengenai jaminan sosial Indonesia menyebutkan bahwa manfaat jaminan sosial merupakan hak setiap peserta yang membayar iuran, namun PP JKP sebagai regulasi penerapan JKP hanya memberikan pengaturan pemberian JKP pada pekerja dengan masa kerja di atas 12 bulan saja, sehingga menimbulkan kekaburan hukum bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan dalam hal mendapatkan manfaat JKP. Adapun penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja di bawah 12 bulan juga tetap berhak untuk mendapatkan manfaat perlindungan atas kehilangan pekerjaan dengan&nbsp; JKP dan bagaimana mekanisme pemberian perlindungannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah&nbsp; primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan&nbsp; yang dianalisis dengan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta dengan masa kerja di bawah 12 bulan tetap mendapatkan hak untuk atas JKP dengan upaya perlindungan berupa penetapan regulasi untuk pekerja di bawah 12 bulan pada PP JKP, rekomposisi dana JKP, dan peningkatan manfaat yang didapatkan peserta JKP.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Jaminan Sosial, Kehilangan Pekerjaan, Rekomposisi.</p> 2024-05-14T00:47:10+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59316 EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO 2024-05-15T03:28:18+00:00 Aisyah Ramadhina Savitri aisyahramadhina.20085@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja tidak dapat terjalin dengan baik, maka dapat muncul perselisihan yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi yaitu penyelesaian yang sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah mediasi. Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, perselisihan hubungan industrial yang tercatat hanya ditangani oleh seorang &nbsp;mediator, sehingga peran dari mediator hubungan industrial dikhawatirkan tidak lagi efektif karena minimnya jumlah personil mediator. Selain itu dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mediator juga menghadapi beberapa hambatan yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan melalui mediasi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memaduan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Mojokerto. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data deskriptif yang berasal dari wawancara dengan informan.</p> <p>Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Mojokerto ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator hubungan industrial. Perselisihan yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dapat selesai melalui kesepakatan yang melahirkan Perjanjian Bersama, Perjanjian Bersama tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan mediasi. Jumlah hasil akhir mediasi melalui Perjanjian Bersama paling besar dengan jumlah prosentase sebesar 61% sehingga dapat disimpulkan peran dari mediator hubungan industrial tersebut efektif. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi adalah hambatan yang beraasal dari dalam proses peneyelesaian perselisihan dan dari luar proses penyelesaian perselisihan.</p> <p>Kata kunci : <strong>Mediasi, Mediator, Perselisihan Hubungan Industrial.</strong></p> 2024-05-15T03:28:17+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59399 PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF TINDAKAN KEKERASAN BAGI PERAWAT PEREMPUAN PADA SHIFT MALAM 2024-05-15T03:32:18+00:00 Mohamad Caesar Ramadhani mohamadcaesar.20060@mhs.unesa.ac.id <p>The aim of writing this research is to analyze the implementation of legal protection for female nurses who <br>are employed at night and to analyze the obstacles that may occur in the implementation of legal protection <br>for female nurses employed at night at the Mabarrot Hasyimiyah NU Manyar Clinic, Gresik Regency. This <br>research is empirical legal research, which is carried out by looking at the implementation of law according <br>to conditions in society. Based on an analysis of the laws and regulations in Indonesia which regulate <br>protection for female workers who are employed at night, the following forms of protection for female <br>workers were found: Getting nutritious food and drinks: Maintaining decency and safety while at work: <br>Getting transportation between pick-up and drop-off for female workers going to and from work: Availability <br>of security guards at the workplace: Providing proper bathrooms with adequate lighting and separate for <br>female and male workers. Based on the research, it was concluded that there are still several shortcomings <br>regarding the protection of female workers who are employed at night. Apart from that, obstacles that may <br>occur are the lack of operational funds from employers, workers' ignorance regarding their rights and the <br>absence of supervision and guidance from the Manpower Service regarding the implementation of legal <br>protection for female workers who are employed at night.<br>Keywords: Women Workers, Legal Protection, Night Workers, Nurses, Healt Clinics.</p> 2024-05-15T03:31:37+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59430 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 10/PDT.G/2019/PN.DPS TENTANG HUTANG PIUTANG YANG DIBUAT DENGAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI 2024-05-15T03:37:56+00:00 Malinda Akomar malindaakomar.20149@mhs.unesa.ac.id Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. indrifogar@unesa.ac.id <p>&nbsp;</p> <p><em>Debt and credit agreements that are principal agreements are usually followed by an additional agreement, namely a mortgage agreement where the pledged goods are immovable property owned by the debtor. In reality, there are still cases related to debt and credit agreements where a mortgage agreement is not made as collateral, but the creditor provides a condition that he will lend funds to the debtor as long as the signing of a Sale and Purchase Binding Agreement, such as one of them that has been decided in Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps. This decision is a case that occurred between Ni Made Krisnawati (Plaintiff) against Ir. Johadi Akman (Defendant II) and I Putu Hamirtha, S.H. (Defendant II). The Plaintiff borrowed money from Defendant I amounting to 17 billion on the condition that a PPJB was made and borrowed another 10 billion so that the old agreement was canceled and a new agreement was made, such as Deed of Sale and Purchase No. 21, Deed of Power of Sale No. 22 and Deed of Vacation No. 23. This study aims to determine and understand the basis of the judge's consideration (ratio decidendi) and the legal consequences for the parties of the follow-up to the Denpasar District Court Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN.Dps.</em> <em>This research method uses normative legal methods with statutory, conceptual and case approaches. The results of this research show that the deeds have fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the KUHPer so that they are legally valid and are not based on the legal act of debt and credit. In addition, it is known that the Plaintiff did not immediately vacate the land and/or building that was the object of the sale and purchase, thus fulfilling all the elements of default as set out in Article 1243 of the Civil Code. The legal consequences resulted in the Plaintiff as the losing party only being punished to pay court costs.</em></p> <p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Agreement, Debts, Mortgage Rights</em></p> 2024-05-15T03:37:34+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59441 AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.) 2024-05-15T03:40:19+00:00 Daffa Adi Chandra daffaadic@gmail.com Vita Mahardhika vitamahardhika@unesa.ac.id <p>Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental. Salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum. Hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Tujuan dari&nbsp; penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta akibat hukum yang pantas bagi pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya fakta terkait penyakit bipolar yang dapat memperoleh alasan penghapus pidana serta akibat hukum berupa kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan penyakit yang diderita (bipolar).</p> <p><strong>Kata Kunci: Tindak Pidana, Bipolar, Akibat Hukum</strong></p> 2024-05-15T03:40:19+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59468 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1368/PDT.G/2022 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KETIDAKSESUAIAN LUAS TANAH 2024-05-15T03:42:22+00:00 Anisa Nuraisah Nuraisah anisanuraisah.20002@mhs.unesa.ac.id Dita Perwitasari ditaperwitasari@unesa.ac.id <p>Sengketa mengenai perbuatan melawan hukum ketidaksesuaian luas tanah terdapat pada putusan nomor&nbsp; 1368/Pdt.G/2022/PN.Sby. Perbuatan para tergugat yang tidak menjual tanahnya&nbsp; sesuai&nbsp; hasil luas pengukuran resmi kantor pertanahan surabaya I menyebabkan kerugian bagi penggugat. Pada saat penggugat melakukan pendaftaran tanah ditolak oleh kantor pertanahan surabaya I karena terdapat perbedaan luas tanah yang tidak sesuai antara yang tercatat di Letter C dengan yang tertulis dalam PPJB, dan sesuai hasil luas pengukuran resmi oleh pertugas ukur kantor pertanahan surabaya I. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan pengadilan negeri nomor 1368/Pdt.G/2022 terhadap para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, PPJB yang terjadi antar para pihak tetap berlaku karena tidak adanya prestasi yang dilanggar oleh para pihak dalam PPJB. Pada pertimbangan hakim, hakim tidak cermat dalam hal membedakan kasus wanprestasi atau kasus perbuatan melawan hukum. Perbedaan luas tanah disebabkan tidak menggunakan metode pengukuran kadastral sesuai sesuai Pasal 24 ayat (2) Permen ATR/KBPN 16/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PMNA/KBPN 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 menggunakan metode terestrial, fotogrametrik, satelit atau metode lainnya. Terkait adanya kelebihan luas tanah menjadi milik penggugat, sehingga turut tergugat untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik penggugat sesuai putusan hakim. Akibat hukum dari putusan ini dikabulkannya gugatan penggugat untuk seluruhnya.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Pendaftaran Tanah, PPJB, Letter C, Pengukuran, Perbuatan Melawan Hukum</p> 2024-05-15T03:42:22+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59557 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) MELALUI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS/2020 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS 2024-05-20T02:29:22+00:00 Yoshua Cahyono yoshuacahyono.20054@mhs.unesa.ac.id Gelar Ali Ahmad gelarahmad@unesa.ac.id <p>Jabatan direktur pada sebuah perseroan merupakan dambaan bagi sebagian orang. Kewenangan direktur yang melekat secara <em>inherent</em> pada diri dan jabatan direktur berdasarkan undang-undang untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, namun hal demikian seringkali rawan akan penyalahgunaan wewenang (<em>abuse of power)</em>. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan merupakan salah satu delik tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 UU PTPK. Dalam hal ini pasal tersebut telah digunakan untuk menjerat terdakwa Karen Agustiawan selaku Direktur PT. Pertamina Hulu Energi dan telah terpenuhi semua unsur formil dan materiil delik pasal <em>a quo </em>sebagaimana telah diputus pada pengadilan tingkat pertama dan banding, namun pada tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020 terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (<em>Ontslag Van Alle Rechtsvervolging</em>) oleh Mahkamah Agung dengan 2 dasar pertimbangan hukum. <em>Pertama</em>, perbuatan terdakwa tidak keluar dari ranah <em>Business Judgement Rule</em>; <em>Kedua</em>, kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN bukanlah kerugian keuangan negara sebagaimana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwa penyertaan modal dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Perlu diketahui bahwa <em>Business Judgement Rule</em> merupakan doktrin dalam hukum perseroan terbatas yang mempunyai <em>condition precedent</em> yang ketat untuk dapat dipakai direksi sebagai pembelaannya, sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Selain itu terkait status hukum anak perusahaan BUMN yang dipersamakan dengan BUMN menurut Putusan Nomor: 21 P/HUM/2017 tersebut implikasinya adalah kekayaan pada anak perusahaan tersebut masuk dalam kategori kekayaan negara.</p> 2024-05-20T02:29:22+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59301 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG TUA PULAU REMPANG TERHADAP DAMPAK PROYEK REMPANG ECO-CITY DI KOTA BATAM 2024-05-20T03:20:23+00:00 Madaniyah Anugrah Murti madaniyahanugrah.20045@mhs.unesa.ac.id Indri Fogar Susilowati indrifogar@unesa.ac.id <p>Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam merelokasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dari wilayah adatnya. Masyarakat hukum adat Kampung Tua yang menempati Pulau Rempang memberikan penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah karena berpotensi menghilangkan identitas masyarakat hukum adat di wilayahnya. Wilayah masyarakat hukum adat Kampung Tua telah diakui dalam SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengakuan dan perlindungan hukum dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan wilayah yang diberikan pada masyarakat hukum adat Kampung Tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil peneltian memaparkan, SK Walikota Batam No.105/HK/III/2004 mengakuai wilayah dan tidak merekomendasikan wilayah yang ditetapkan untuk diberi Hak Pengelolaan Sehingga,&nbsp; pembangunan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat harus menjamin partisipasi dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat Kampung Tua. Sebagai pemilik Hak Pengelolaan, BP Batam dapat memanfaatkan tanah dengan bekerja sama dengan pihak lain, proyek Rempang Eco-City adalah rencana pembangunan antara BP Batam dan PT MEG yang ditetapkan sebagai PSN. Pembangunan harus memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Kurangnya jaminan terhadap partisipasi masyarakat hukum adat Kampung Tua dalam pembangunan Rempang Eco-City dan penghormatan terhadap pengakuan wilayah Kampung Tua, telah mengabaikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat.</p> 2024-05-20T03:20:23+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59368 Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 75 K/Ag/2018 Atas Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin 2024-05-20T03:32:27+00:00 Reza Ayu Wulan Sari rezaayu20131@mhs.unesa.ac.id Indri Fogar Susilowati indrifogar@unesa.ac.id <p>Kutipan buku pendaftaran rujuk, sejalan dengan ketentuan pada Pasal 10 dan 166 KHI, menjadi satu-satunya bukti sah peristiwa rujuk. Meskipun demikian, Putusan No. 1750/Pdt.G/2016/PA.Bm membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti rujuk sepihak Penggugat. Ketidakpastian ini muncul karena kurangnya bukti konkret tentang terjadinya rujuk yang dilakukan di luar hadapan PPN. Putusan tingkat banding No. 0068/Pdt.G/2017/PTA.Mtr membatalkan putusan tingkat pertama, karena Majelis Hakim menilai kurangnya bukti rujuk Penggugat. Permohonan Kasasi pada Putusan No. 75 K/Ag/2018 ditolak, Menyatakan ketiadaan bukti rujuk yang sah dan inkonsistensinya saksi atas terjadinya rujuk <em>bil fi’li</em>. Pasal 3 ayat (3) UU No. 22 Tahun 1946 mengandung makna bahwa rujuk tidak harus dilaksanakan dihadapan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 75 K/Ag/2018 beserta implikasi hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konsep serta kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan No. 75 K/Ag/2018 telah tepat untuk menolak kasasi Penggugat. Ketentuan Pasal 10 dan 166 KHI, Pasal 29 dan Pasal 30 PMA No. 11 Tahun 2007 menegaskan bahwa bukti rujuk hanya dapat diperoleh dari kutipan buku pendaftaran rujuk. Akibat hukum dari putusan ini adalah mempertahankan status perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah. Sementara itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah putus berdasarkan akta cerai No. 0350/AC/2014. Implikasi perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 156 KHI, dimana menekankan kewajiban dan hak-hak suami dan Istri, terutama terkait pemeliharaan dan pendidikan anak.</p> <p><strong>Kata Kunci : Pembuktian Rujuk, Rujuk <em>Bil fi’li</em>, Akibat Perceraian</strong></p> 2024-05-20T03:26:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59558 ANALISIS YURIDIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN NO.30/PID.SUS/2023/PN.CBI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS YAYASAN AYAH SEJUTA ANAK) 2024-05-28T07:55:57+00:00 Anindya Ramadhani anindyaramadhani.20098@mhs.unesa.ac.id Pudji Astuti pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Anak terlantar berhak mendapatkan kebahagiaan melalui proses adopsi. Proses adopsi di Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga pengasuhan anak seperti yayasan maupun panti asuhan. Namun, dalam fenomena di masyarakat masih ada yayasan yang beroperasi secara ilegal seperti pada kasus “Yayasan Sejuta Anak” dalam putusan No. 30/Pid.Sus/2023/PN.Cbi. Yayasan tersebut diduga telah melakukan praktik perdagangan orang berkedok adopsi anak. Penulis tertarik untuk meneliti dakwaan yang diberikan JPU pada Terdakwa Suhendra dalam Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketepatan JPU dalam menentukan dakwaannya serta akibat hukum jika terjadi salah penerapan hukum oleh JPU dalam dakwaannya pada Putusan No. 30/Pid.Sus/2023/Pn.Cbi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik preskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut menunjukan adanya ketidaksesuaian dakwaan JPU, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana. Maka dari itu, JPU harus lebih cermat dan teliti dalam mencantumkan pasal yang akan didakwakan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Hakim juga akan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Yayasan, TPPO, Adopsi, Perlindungan Anak, JPU</p> 2024-05-28T07:55:57+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59548 ANALISIS PUTUSAN NOMOR 68/Pdt.G/2018/PN.Btl TERKAIT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR MOBIL YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA 2024-05-29T02:42:47+00:00 Nabilah Talithania Azaria Putri nabilah.20155@mhs.unesa.ac.id Mahendra Wardhana mahendrawardhana@unesa.ac.id <p>Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yang memberikan kenikmatan atas suatu barang selama jangka waktu tertentu disertai pembayaran harga sewa yang mengikutinya. Dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi tindakan wanprestasi dan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Seperti Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl. yakni tindakan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa BPKB mobil yang melibatkan Nurdiansyah (Penggugat) selaku pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil beserta BPKB mobil dengan Didik Supriadi (Tergugat). Dimana Tergugat tidak lagi melaksanakan apa yang dijanjikan tersebut dan selalu berbelit-belit dalam mengembalikan BPKB mobil milik Penggugat yang pada faktanya BPKB tersebut dijaminkan ke PT. MNC Finance Cabang Yogyakarta oleh istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/Pn.Btl dan akibat hukum yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No. 68/pdt.G/2018/Pn. Btl dan bagaimana akibat hukum pada putusan No. 68/Pdt.G/2018/Pn. Btl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji), pendekatan kasus (terkait wanprestasi perjanjian sewa menyewa), dan pendekatan konseptual (mengutip pendapat para ahli sebagai dasar untuk menjawab permasalahan). Hasil penelitian menyatakan majelis hakim mengabulkan sebagian petitum Penggugat terkait tindakan wanpestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Pertimbangan hakim menyatakan tindakan tergugat telah dipandang memenuhi syarat wanprestasi dan memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata. Akibat hukum nya adalah Penggugat memperoleh kembali hak atas mobil nya dan ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.000.000,-.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa, Jaminan Fidusia.</p> <p>&nbsp;</p> 2024-05-29T02:42:47+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59633 Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator Dalam Penambahan Masa Jabatan KPK 2024-05-29T03:13:19+00:00 Mukti Satrio Wibowo muktisatrio.20143@mhs.unesa.ac.id Sulaksono Sulaksono sulaksono@unesa.ac.id <p>Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan judicial review pengujian materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pembatal norma (negative legislator). Melalui Putusan No. 112/PUU-XX/2022 (Uji Materi Pasal dalam UU KPK). Mahkamah Konstitusi Mengabulkan secara keseluruhan gugatan pemohon tentang permohonan uji materi materi Pasal 29 Huruf e), Pasal 34 UU KPK dalam Perkara Nomor No. 112/PUU-XX/2022 Tujuan penelitian ini untuk a)&nbsp; Menganalisis Urgensi Mahkamah Konstitusi Menjalankan Wewenang Sebagai Positif Legislator Dalam Putusan No. 112/PUU-XX/2022 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya urgensi mahkamah konstitusi untuk menjalankan wewenang sebagai positif legislator karena alasan pemohon tidak memenuhi syarat untuk mahkamah konstitusi untuk bersifat positif legislator. serta mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan pemisahan kekuasaan menurut asas trias politika</p> <p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><strong><em>Mahkamah Konstitusi</em></strong><strong><em>, </em></strong><strong><em>kewenangan</em></strong><strong><em>, </em></strong><strong><em>positif legislator</em></strong></p> 2024-05-29T03:13:19+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59248 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 DALAM MENOLAK UJI FORMIL UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA 2024-05-29T03:19:10+00:00 Pijar Febryagna Sukaca pijarfebryagna.20046@mhs.unesa.ac.id Hananto Widodo hanantowidodo@unesa.ac.id <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengundang permasalahan dari segi formil maupun materil yang pada ujungnya menimbulkan permohonan judicial review UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah satunya permohonan perkara Nomor 34/PUU-XX/2022. Para pemohon mendalilkan bahwa dalam segi formilnya yakni pembuatan RUU IKN dilaksanakan sangat cepat dengan metode <em>fast track legislation</em> (FTL) sehingga dinilai menjauhkan dari partisipasi masyarakat yang menyebabkan kurangnya pemenuhan asas keterbukaan. Selain itu dalam prosesnya terdapat beberapa pendapat ahli yang kurang dipertimbangkan pendapatnya dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pada amar putusannya Hakim MK menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dikarenakan tidak beralasan menurut hukum. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk Menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan menganalisis akibat hukumnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Hasil dan pembahasan yang didapat adalah ditemukan bahwa kurangnya publisitas dalam penyebarluasan RUU IKN dan masih belum ditemukannya tolak ukur atau parameter meaningful participation sehingga menimbulkan inkosistensi putusan Hakim MK antara judicial review UU Cipta Kerja dan UU IKN. Konsep FTL yang masih belum ada dasar hukumnya juga menjadi permasalahan dengan ditambah tidak selarasnya peraturan mengenai keberlakuan Ibu Kota Negara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Alhasil akibatnya putusan ini akan mengikat secara publik dan dengan masih ditemukannya masalah, kepastian hukum masih belum terjamin.</p> 2024-05-29T03:19:10+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59692 Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm Terkait Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi 2024-05-29T03:23:59+00:00 lutfia widatul millah lwmillah0309@gmail.com pudji astuti pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi pada Pasal 5 ayat (1). Ketentuan tersebut dibuat untuk menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional atau setara, sehingga dapat menimbulkan adanya rasa jera dalam diri pelaku. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan kategori sedang, tidak mempertimbangkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, pendekatan kasus dengan menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm terkait tindak pidana korupsi, serta pendekatan konsep yang berdasar pada kerugian keuangan negara yang menjadi acuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dijatuhkan tidak setara dengan beratnya perbuatan pelaku sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan rasa jera dalam diri pelaku. Sebaiknya, dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat menjatuhkan pidana yang bersifat proporsional.</p> 2024-05-29T03:23:59+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59725 ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KERJA (STUDI PADA PERUSAHAAN PT. X DI SURABAYA) 2024-05-29T03:28:49+00:00 adela oktaviani putri adelaoktaviani123@gmail.com arinto nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki beberapa jenis salah satunya PHK oleh perusahaan, dalam praktiknya terdapat pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Salah satu pelanggaran peraturan perusahaan yang terjadi ialah tidak memenuhi target kerja yang ditetapkan perusahaan dan berujung pada PHK dengan menyatakan bahwa pekerja melakukan tindakan indisipliner. Perusahaan dapat melakukan PHK akibat pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan termuat dalam Pasal 154A ayat (1) huruf k UU No. 6 Tahun 2023. Dalam hal PHK akibat pelanggaran peraturan perusahaan, pekerja mendapat hak sebagaimana Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021. Terdapat kasus pekerja yang di putus hubungan kerjanya akibat pelanggaran peraturan perusahaan namun tidak mendapatkan uang penggantian hak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pekerja yang tidak memenuhi target kerja dapat diputus hubungan kerjanya serta untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran peraturan perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif dan perspektif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja A yang tidak memenuhi target kerja dapat dikatakan telah melalukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT. X Tahun 2021-2023. Berdasarkan perjanjian bersama antara pekerja dengan perusahaan hak yang didapatkan oleh pekerja yang melanggar peraturan perusahaan hanya mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tanpa uang penggantian hak tidak sesuai sebagaimana Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021.</p> 2024-05-29T03:28:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59754 URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 2024-05-29T03:35:57+00:00 Monalisa Indah Ronauli Monalisaindah.20048@mhs.unesa.ac.id <p>Mekanisme penghilangan paksa diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dalam undang-undang tersebut definisi penghilangan paksa masih belum jelas tidak terdapat subjek aktif dan tidak terdapat unsur merendahkan martabat kemanusiaan dalam kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi ratifikasi konvensi internasional The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban dan kleuarga korban penghilangan paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan konsep ilmu hukum dalam dasar analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, meratifikasi konvensi The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dilakukan sebagai upaya pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban penghilangan paksa. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk penguatan regulasi dan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam bentuk pemulihan hak-hak korban perlindungan hak-hak yang dirampas mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.</p> <p>&nbsp;</p> 2024-05-29T03:34:24+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59775 KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK TERKAIT PELAPORAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DI KABUPATEN MOJOKERTO 2024-05-29T03:49:44+00:00 Sofia Ardini sofiaardini.20086@mhs.unesa.ac.id Eny Sulistyowati enysulistyowati@unesa.ac.id <p>Perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat wajib untuk dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menurut Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi wajib pajak di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Perumahan Harmoni Residence Kabupaten Mojokerto dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian kesadaran hukum wajib pajak terkait pelaporan perubahan objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak menunjukkan nilai yang rendah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum dan pengawasan rutin secara pasif dan aktif dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.</p> <p><strong>Kata Kunci : Wajib Pajak, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran Hukum</strong></p> 2024-05-29T03:49:43+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59784 ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERDAMAIAN DAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI KERINGANAN PIDANA PADA PENCABULAN AYAH TIRI (Studi Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr) 2024-06-06T04:36:02+00:00 Labib Mirza Sudarto labibmirza.20006@mhs.unesa.ac.id Gelar Ali Ahmad gelarahmad@unesa.ac.id <p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Pertimbangan hakim merupakan penentu dari nilai nilai yang terdapat pada suatu putusan hakim dengan menilai baik atau buruknya, tepat atau tidak tepat dan benar atau salahnya suatu peristiwa dengan melihat rasa keadilan dan juga kepastian hukum. Lalu, bagaimana bila terdapat pertimbangan hakim yang kurang memberikan kepastian hukum dan argument argument yang sesuai hukum seperti pada putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr. Pada pertimbangan putusan tersebut yang menjadi pokok permasalahan yang akan di analisis oleh penulis adalah perdamaian dimuka persidangan dan surat permohonan sebanyak 129 orang desa setumuk yang menjadi keringanan pidana. Akan hal tersebut putusan 469/Pid.Sus/2020/PT.Pbr menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan apakah pertimbangan yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan hukum atau belum. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatife dengan pendekatan perundang undangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perdamaian di muka persidangan dan surat permohonan tidak memenuhi ancaman hukumannya, seharusnya ancaman hukumannya seimbang dengan pidana yang telah diperbuat agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan.</p> <p><strong>Kata Kunci: Pencabulan, Perdamaian, Surat Permohonan.</strong></p> 2024-06-06T04:36:02+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59783 Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penjarahan Cagar Budaya Bawah Air (Studi Kasus Penjarahan Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteanian) 2024-06-11T01:43:20+00:00 Fridina Tiara Khanza fridina.20171@mhs.unesa.ac.id Elisabeth Septin Puspoayu elisabethpuspoayu@unesa.ac.id <p>Kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian yang berlokasi di landas kontinen merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum internasional terhadap cagar budaya bawah air. Penjarahan tersebut melanggar ketentuan dalam Konvensi UNESCO 2001. Penjarahan dapat mengakibatkan hilangnya warisan budaya manusia di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perlindungan mengenai cagar budaya bawah air menurut hukum internasional serta pertanggungjawaban negara akibat penjarahan cagar budaya bawah air. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adanya kasus penjarahan barang dalam Kapal Dagang Fort Royal 1 di Laut Mediteranian membuktikan bahwa belum ketatnya penjagaan serta kurang tegasnya aturan mengenai perlindungan cagar budaya bawah air. Prancis sebagai negara pihak masih dalam proses penyelidikan pencarian pelaku penjarahan serta barang yang dijarah. Prancis sebagai negara pihak tentunya harus melakukan pertanggungjawaban akibat penjarahan yang terhadi yaitu dengan cara restitusi dan kepuasan.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Perlindungan, Penjarahan, Cagar budaya bawah air</p> 2024-06-11T01:43:20+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59954 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGONSUMSIAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI BAGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA 2024-06-11T02:00:58+00:00 Balqis Ghaida Bahiya balqis.20183@mhs.unesa.ac.id Irfa Ronaboyd Irfaronaboyd@unesa.ac.id <p><em>The writing of this study aims to analyze the Consumption of Unprotected Wildlife for Indonesian Public Health, this research is a normative legal research, which is carried out by means of a Statutory Approach, a Legislative Approach, and a Conceptual Approach. This approach departs from the views and doctrines that developed in legal science related to Juridical Analysis of the Consumption of Wildlife That Are Not Protected for Indonesian Public Health. There are incomplete norms that make these laws and regulations do not have a strong foundation to solve problems related to the consumption of unprotected wildlife. In the case of zoonotic diseases, there is no specific regulation regarding the consumption of wildlife, there are incomplete norms related to the case where if the consumption of wildlife continues, it is likely that the Indonesian state will experience another outbreak event in the future. In order to create regulations to deal with the spread of the plague through wildlife, it is necessary to have regulations that regulate matters related to food or consumption of wildlife that are susceptible to spreading the virus to humans so that it will become a dangerous outbreak.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Keywords: Wildlife consumption, Zoonotic Diseases, Food Health, Food, plague</em></p> 2024-06-11T01:50:01+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59744 PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2024-06-13T02:44:02+00:00 Zahrotus Suroya zahrotussuroya.20041@mhs.unesa.ac.id Pudji Astuti pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Tindak&nbsp; pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau disebut <em>extraordinary crime </em>yang mana seharusnya aturan yang dibuat mampu membuat pelakunya jera sehingga tidak melakukan kejahatan itu kembali.&nbsp; Akan tetapi pada aturan baru yang dibuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023&nbsp; tentang Kitab Undang-undang hukum pidana telah meringankan sanksi penjara dan sanksi denda pada pelaku tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Mengingat kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, maka pembaharuan hukum ini seharusnya dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar aturan tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional serta untuk mengetahui dasar pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi pada KUHP Nasional. Sehingga permasalahan terkait peringanan sanksi pidana tindak pidana korupsi ini memotivasi penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode&nbsp; penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach), </em>pendekatan konseptual<em> (conceptual approach), </em>dan pendekatan historis<em> (historical approach). </em>Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian adalah tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional melalui asas kodifikasi serta dapat diketahui bahwa pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada politik hukum pidana, individualisasi pidana, dan pemidanaan. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada mengingat kasus korupsi ini merugikan bukan hanya bagi negara tetapi juga masyarakat.</p> <p><strong>Kata kunci</strong> : Tindak Pidana Korupsi, Kodifikasi, Sanksi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2024-06-13T02:44:02+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60158 penelitian ini ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI 2024-06-13T04:50:27+00:00 Diana Nur Mc Nuff diananur.20042@mhs.unesa.ac.id <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tujuan dan alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama dari adanya pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin pilihan mereka yang akan mewakili hak masyarakat di rana pemerintahan. Pada dasarnya pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diamandemen memuat sejumlah asas yang dimaksudkan untuk menggembleng atau menjadi semangat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan kampanye didasarkan pada prinsip imparsialitas dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kehadiran kampanye membantu masyarakat secara aktif memutuskan dan memberikan suara terhadap visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi antara pasangan calon dengan warganya agar kepuasan terhadap demokrasi dapat dirasakan secara luas. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik lokal dan dilakukan secara bertanggung jawab.Tanggung jawab dalam kegiatan pemilu berarti melampaui batas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap peserta pemilu lainnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan deklarasi tersebut mengacu pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang memperbolehkan penggunaan lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dengan syarat peserta pemilu hadir. Mengenakan pakaian pemilu pada saat mengikuti kampanye pemilu atas undangan partai politik yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya membatasi peran kampus dalam pendidikan generasi mendatang, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis dan harus berdasarkan fakta. Penyelenggaraan kegiatan pemilu di lembaga pendidikan bukan merupakan bagian dari penyerahan hak asasi manusia bagi seluruh peserta pemilu. Kegiatan pemilu merupakan bagian dari hak berekspresi dan hak perampasan. Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h tentang pelarangan kegiatan pemilu oleh lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, dan menyampaikan hal-hal tersebut tetap diperlukan dan termasuk dalam teks UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai norma tersendiri. Pasal 280 (1) (H) Tujuan konsolidasi yudisial atas memuat tekstual adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran pemilu</p> <p><strong>Kata Kunci: <em>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/, bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, Pelanggaran UUD 1945 <br> <br> </em></strong></p> 2024-06-13T04:49:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60140 TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 2024-06-13T04:55:45+00:00 Dewa Rizky Pangestu dewarizky.20147@mhs.unesa.ac.id Sulaksono Sulaksono sulaksono@unesa.ac.id <p>Penelitian ini mengkaji proses perizinan berbasis risiko <em>(Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA)</em> yang mengadaptasi asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai dasar penyelenggaraan KTUN. Perizinan termasuk dalam KTUN, sehingga PP 5/2021 yang mendasari sistem OSS mengadopsi asas ini. Penelitian ini juga menanggapi masalah dalam permohonan perizinan melalui OSS akibat inkonsistensi pelaksanaan dengan peraturan terkait fiktif positif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan <em>statute, historical, case, dan conceptual approach</em>. Sumber hukum primer adalah perundang-undangan, sementara bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan disertasi. Kebijakan administratif Indonesia kini menggunakan teknologi, termasuk <em>OSS-RBA</em> yang diatur dalam PP 5/2021, menggantikan PP 24/2018. Namun, meski konsep fiktif positif diterapkan dalam PP 24/2018 dan UUAP, implementasinya dalam PP 5/2021 belum konsisten. Beberapa pemohon mengalami keterlambatan dalam perizinan, menunjukkan sistem <em>OSS</em> belum sepenuhnya otomatis sesuai prinsip fiktif positif. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemohon, menghambat investasi. Evaluasi dan perbaikan implementasi <em>OSS-RBA</em> penting untuk memastikan prinsip AUPB diterapkan efektif, menciptakan birokrasi lebih baik, transparan, dan efisien serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perbaikan ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia global. Inkonsistensi antara praktik perizinan dan peraturan seperti PP 5/2021, serta belum terbitnya Perpres tentang bentuk KTUN yang dianggap dikabulkan secara hukum, menyebabkan ketidakpastian hukum. Implementasi UUCK dalam <em>OSS-RBA</em> menciptakan masalah fiktif positif. Solusi melalui konstruksi hukum seperti <em>Argumentum Per Analogium</em> dan Penyempitan Hukum. Penghapusan kewenangan PTUN berdampak pada pemohon, sehingga pembentukan Perpres terkait Pasal 53 UUAP yang diubah oleh UUCK sangat diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi.</p> 2024-06-13T04:55:45+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60163 PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK (Studi Kasus di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) 2024-06-13T05:01:07+00:00 Riang Yustiva Yuniar riangyustivayuniar@gmail.com Mahendra Wardhana mahendrawardhana@unesa.ac.id <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebagai negara agraris, pertanian dan perkebunan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan&nbsp; tentang pertanahan. Kendati demikian, faktanya masih terjadi konflik agraria. Munculnya konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih, kesenjangan, dan ketidakserasian terkait peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022, yang menempati konflik agraria tertinggi pada sektor perkebunan. Salah satu konflik lahan perkebunan yang masih bermasalah dan belum memiliki titik temu atas kriminalisasi konflik agraria adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang saling berkaitan dengan permasalahan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian hukum dalam Konflik Agraria ini, salah satunya upaya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Meskipun adanya redistribusi tanah, petani masih memiliki hambatan dalam melakukannya, antara lain : (1) belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang mengenai akta legalitas; (2) letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM; (3) adanya penyewaan tanah kepada pihak lain; (4) adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU; dan (5) batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas</p> <p><strong>Kata Kunci : Konflik Agraria, Perusahaan, Petani</strong></p> <p>&nbsp;</p> 2024-06-13T05:01:07+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60186 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 36/PDT.G/2023/PN.SBY TENTANG PENUNDAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 2024-06-13T05:05:51+00:00 Alief Piansyah aliefpiansyah.20073@mhs.unesa.ac.id Mahendra Wardhana mahendrawardhana@unesa.ac.id <p>Perjanjian kredit yang menggunakan jaminan berupa hak tanggungan memiliki hak eksekutorial yang kuat, sehingga butuh putusan pengadilan untuk membatalkannya. Penelitian ini berusaha mengkaji perkara gugatan penundaan eksekusi lelang hak tanggungan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak dari putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Sby mempertimbangkan tiga hal yaitu pertimbangan mengenai wanprestasi, pertimbangan keterlambatan karena Pandemi Covid-19 yang dianggap sebagai force majeur, dan pertimbangan&nbsp; adanya&nbsp; kebijakan yang mendukung stimulus&nbsp;&nbsp; pertumbuhan ekonomi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor&nbsp; 11/PJOK.03/2020. akibat hukum bagi para pihak yakni lelang ditunda dan diperintahkan untuk renegosiasi</p> <p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><strong><em>Perjanjian Kredit, Penundaan Lelang, Force Majeur</em></strong></p> 2024-06-13T05:05:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60208 Pemenuhan Uang Penggantian Hak Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Dalam Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020 2024-06-13T05:14:20+00:00 Claudia Amanda claudiaamanda.20063@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan hak meskipun terdapat <em>dissenting opinion</em> berdasarkan Putusan&nbsp; Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020&nbsp; dengan adanya keberlakuan surat edaran menakertrans dan untuk menganalisis apa akibat hukum dari perselisihan hak antara pekerja dan pengusaha berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.Sus-PHI/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan <em>statute approach&nbsp; </em>dan <em>conseptual approach</em>.</p> <p>Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemenuhan uang penggantian hak bagi pekerja yang mengundurkan diri. Berawal dari putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg dan berlanjut pada tingkat MA dengan nomor putusan 801k/Pdt.sus-PHI/2020 yang merupakan salah satu permasalahan hubungan industrial terkait perselisihan hak. Para pihak yang berselisih ialah PT Multi Mayaka (Penggugat) dengan Gregorius Puji Satriyo Nugroho (Tergugat) selaku pekerja dari PT. Multi Mayaka. Penggugat tidak memberikan uang atau menahan gaji bulan Februari 2019, uang pisah serta uang penggantian hak sebesar 15% (lima belas persen) Tergugat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perusahaan berupa Keputusan Direksi Ref.No.003/DIR/I/2019 tentang peraturan untuk bagian penjualan. PT Multi Mayaka menyampaikan bahwa Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk diselesaikan yaitu menagih piutang dealer yang masih belum tertagih sejumlah Rp. 7.410.000,- (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).</p> <p><strong><em>Kata Kunci: Uang penggantian hak, Hak pekerja, Pekerja mengundurkan diri (resign)</em></strong></p> 2024-06-13T05:14:20+00:00 ##submission.copyrightStatement##