https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/issue/feed NOVUM : JURNAL HUKUM 2023-01-15T00:00:00+00:00 Mahendra Wardhana mahaendrawardhana@unesa.ac.id Open Journal Systems <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43479 KESESUAIAN MASA PERCOBAAN PADA PEKERJA BIDANG PEMASARAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DI PT BUMI JATIKALANG SEJAHTERA SIDOARJO 2021-11-27T15:02:34+00:00 deanti arinda putri nabilah deanti_arinda@yahoo.com Emilia Rusdiana emmiliarusdiana@unesa.ac.id <ol> <li>Bumi Jatikalang Sejahtera merupakan satu-satunya perusahaan pengembang di Sidoarjo yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia dalam hal penyedia perumahan serta PT. BJS juga pernah mendapat penghargaan KPR terbanyak dari bank penyedia KPR yaitu salah satunya adalah bank BTN Sidoarjo. Untuk menganalisis kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera dan untuk memahami kendala yang dihadapi PT. Bumi Jatikalang Sejahtera dalam pemenuhan hak bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu terkait masa percobaan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah Kesesuaian masa percobaan pada pekerja bidang pemasaran dengan peraturan perundangan di PT. Bumi Jatikalang Sejahtera adalah larangan yang diatur pada Pasal 81 Angka 14 UU Cipta Kerja telah diketahui PT. BJS namun belum bisa mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.Alasan masih menerapkan masa percobaan pada pekerja, peforma setiap pekerja berbeda, menghemat biaya operasional upah bagi pekerja yang tidak bekerja sesuai dengan peforma yang diminta, beberapa pekerja yang mendaftar di bagian pemasaran tidak sepenuhnya mengerti kondisi lapangan, beberapa pekerja bagian pemasaran meminta menjadi PKWT. Ada beberapa saat pemenuhan hak bagi pekerja PKWT yaitu pada kendala eksternal, pekerja ada yang kurang jujur dan langsung menghilang apabila tidak memenuhi target penjualan.</li> </ol> <p><strong>Kata Kunci: Perusahaan Pengembang, Bagian Pemasaran, PKWT</strong></p> 2021-11-27T15:02:19+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43471 PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELAYANAN WAHANA TAMAN REKREASI DI KABUPATEN GRESIK 2021-11-29T09:55:41+00:00 Nia Ariani niaariani@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Pihak wahana taman rekreasi di kabupaten Gresik selaku pengelola standar pelayanan keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana. Hal ini perlu difokuskan utamanya pada standar pelayanan dan proses pengawasan terhadap standar pelayanan wahana taman rekreasi serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelayanan wahana taman rekreasi baik upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Gresik. pengguna wahana, maupun pihak pengelola wahana taman rekreasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan standar pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanakan pengawasan pengelolaan standar pelayanan yang dilakukan oleh &nbsp;pihak wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik. Penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di lokasi standar pelayanan di aliran listrik pada mesin penggerak wahana taman rekreasi di kabupaten Gresik&nbsp; tidak efektif karena petugas masih mendapati pengelola wahana &nbsp;belum melengkapi izin Operasional Standar Pelayanan, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap Wahana taman rekreasi di kabupaten Gresik dikarenakan adanya faktor ekonomi dan sumberdaya manusia yang menjadi penghambat dalam penertiban wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik dan kendala terhadap proses pengawasan standar pelayanan di Wahana taman rekreasi di&nbsp; kabupaten Gresik adalah dari segi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang belum melaksanakan sepenuhnya terhadap peraturan standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, kurangnya anggaran dana yang terbatas, belum adanya tenaga teknisi pengujian kelaikan wahana.</p> 2021-11-29T09:55:41+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42797 PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN SIDOARJO 2021-12-21T05:43:21+00:00 M,Dimas Satriya Mahaputra m.dimasmahaputra@mhs.unesa.ac.id Dr. Hananto Widodo S.H.,M.H. hanantowidodo@unesa.ac.id <p>Perkembangan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan dilapangan masih banyak usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan (selanjutnya disebut Perda Kab. Sidoarjo No. 34 tahun 2017 PPIUK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin usaha mendirikan karaoke hambatannya terjadi dalam penanganan penegakan karaoke ini adalah kesalapahaman antara DPMPTSP Sidoarjo dan pihak Sat Pol PP untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Sidoarjo yang sesuai Perda Sidoarjo No. 34 Tahun 2017 tentang prosedur pemberian izin usaha kepariwisataan. Upaya mengatasi hambatan hukum Dinas Pariwisata merupakan bagian terpenting dalam memberikan rekomendasi kepala DPMPTSP.</p> <p><strong>Kata Kunci : Izin, Penegakan Hukum, Karaoke</strong></p> 2021-12-21T05:43:21+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43571 JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEPFAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA 2021-12-21T05:49:13+00:00 Heny Novyanti henynovy@gmail.com Pudji Astuti pudjiastuti@unesa.ac.id <p>Perkembangan teknologi memicu munculnya salah satu software atau aplikasi sejenis <em>deepfake, </em>aplikasi tersebut dapat memanipulasi gambar atau video editan secara palsu dan dapat memicu adanya hoax ataupun ujaran kebencian lainnya. Seiring dengan perkembangannya, kejahatan <em>deepfake</em> juga ikut meluas dan terus berulang. Penyalahgunaan <em>deepfake </em>memicu berbagai dampak negatif dikalangan masyarakat. Terkait hal tersebut perlu adanya tindakan dan penanganan yang tepat, salah satunya dengan pengaturan pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan <em>deepfake</em>. Sebelum mengetahui jenis pengaturan hukum yang diperlukan, maka perlu diketahui apakah penyalahgunaan <em>deepfake </em>dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asas legalitas sendiri mengedepankan adanya aturan sebelum menentukan pidana pada suatu perbuatan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan jenis pengaturan hukum yang tepat terhadap penyalahgunaan <em>deepfake</em>, maka perlu menentukan terlebih dahulu terkait tindak pidananya. Untuk memaksimalkan adanya penelitian terkait penyalahgunaan <em>deepfake</em>, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji kaidah serta norma-norma dalam hukum positif di Indonesia.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong><em>deepfake</em>, tindak pidana, hoaks</p> 2021-12-21T05:47:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43504 PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH NEGARA ANTARA CHINA DAN INDIA DI LINE OF ACTUAL CONTROL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 2021-12-23T00:03:55+00:00 Dinda Anindita dinda.17040704036@mhs.unesa.ac.id Elisabeth Septin Puspoayu elisabethpuspoayu@unesa.ac.id <p class="abstrak"><span lang="EN-US">China dan India mengalami sengketa mengenai batas wilayah yang sah diantara kedua negara di <em>Line of Actual Control</em> (LAC) sejak tahun 1960 an hingga saat ini dan saling melakukan klaim berbagai wilayah di ketiga sektor LAC tersebut. Sektor barat LAC yang terdiri dari wilayah Aksai Chin merupakan wilayah inti sengketa yang saat ini sedang berada dibawah kontrol/penguasaan China sejak terjadinya <em>Sino-Indian War</em> 1962. Berbagai upaya diplomatik yang dilakukan sejak tahun 1990 an hingga saat ini belum berhasil menghasilkan yang sah antara kedua negara sehingga berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Tujuan penilitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui status wilayah di sektor barat yang menjadi sengketa di LAC antara China dan India menurut Hukum Internasional dan untuk menganalisa bentuk penyelesaian sengketa batas wilayah antara China dan India di LAC menurut Hukum Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (<em>legal research</em>). Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksai Chin merupakan wilayah sengketa yang sedang berada dibawah kontrol/kekuasaan China sejak <em>Sino-Indian War</em> 1962 melalui upaya aneksasi yang melanggar <em>Article</em> 2 ayat (4) <em>Charter of The United Nation</em>s dan juga <em>Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation among States in Accordance with The Charter of The United Nation</em>. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh China dan India antara lain : penyelesaian bersifat <em>non-legal binding</em> melalui mediasi ataupun konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional yaitu PBB dengan menarik perhatian Dewan Keamanan, atau juga penyelesaian yang bersifat <em>legal binding</em> melalui <em>International Court of Justice</em> (ICJ) ataupun <em>Permanent Court of Arbitration</em>&nbsp;(PCA).</span></p> 2021-12-23T00:03:55+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43701 PEMALSUAN MEREK OLI DI BENGKEL “SINAR JAYA MOTOR (SJM)” DI KABUPATEN LAMONGAN 2021-12-30T03:27:40+00:00 Destra Ridho Risma Ilmansyah destrailmansyah16040704106@mhs.unesa.ac.id Emmilia Rusdiana emmiliarusdiana@unesa.ac.id <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Based on interviews conducted by researchers with Mr. Didin as the owner of the Sinar Jaya Motor workshop, currently many used oil producers are dishonest by selling used oil that is reprocessed and sold like the original oil brand.&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;This study aims to examine the handling of the police in the crime of oil brand counterfeiting and this study is to find out the obstacles faced by the police in dealing with the crime of oil brand counterfeiting and to determine the police's efforts in handling the investigation of the oil brand counterfeiting crime. This research is a qualitative research&nbsp; and descriptive analysis techniques.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>The results of the study indicate that the handling of the police in this case still has not picked up the ball, just waiting for complaints from the aggrieved party. The police take action or socialize the right to use used oil brands, including violating Article 100 of Law No. 20 of 2016 paragraph (1) concerning brands. The obstacles faced are in the implementation of legal protection for brand holders, including the lack of socialization of the trademark law and not enough action among law enforcement officers in dealing with trademark infringement. Efforts to overcome legal obstacles in cases of oil brand counterfeiting are carried out by the police and take action to pick up the ball and are supported by cooperation with competent parties in the field of trademarks, namely the Directorate General of Intellectual Property Rights.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Keywords: Crime, Counterfeit, Brand, Oil.</strong></p> 2021-12-30T03:27:40+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43755 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 390/Pdt.G/2018/PN Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PT SINARMAS MULTIFINANCE 2021-12-30T03:29:59+00:00 Hafidh Lukmam Syaifuddin hafidhsyaifuddin16040704097@mhs.unesa.ac.id Indri Fogar Susilowati indrifogar@unesa.ac.id <p>Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen memberikan kemudahan dalam memberikan dana untuk keperluan kredit kepada masyarakat di samping lembaga perbankan. Untuk memberikan kepastian bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya, kreditor meminta adanya jaminan (fidusia) dimana jika debitor wansprestasi maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan permasalahan yaitu tindakan menarik dan/atau menahan secara paksa objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan berakibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan (Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan pada penelitian ini digunakan pendekatan kasus, sebab masalah yang diteliti adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd. selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga perlu adanya kajian peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan, serta pendekatan konseptual dengan mengutip pendapat sarjana untuk mendapatkan landasan teori dalam menjawaban masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa hakim kurang tepat memasukkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan karena mengatur tentang perjanjian kredit pengadaan barang, sedangkan faktanya adalah perjanjian kredit dan pengakuan hutang. Sedangkan pertimbangan hakim yang menyatakan menarik dan/atau menahan kendaraan objek jaminan fidusia secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan pada objek jaminan fidusia tersebut bukan milik Tergugat (bukti&nbsp; T-2), hakim tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Akibat hukum atas Putusan Nomor 390/Pdt.G/2018/PN Mnd adalah Penggugat (Dennie Mamangkey) memperoleh kembali haknya atas 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Agya warna merah, dan ganti rugi materiil sebesar Rp.179.000.000,-.</p> 2021-12-30T03:29:58+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43810 PROSES PENGURUSAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA 2021-12-30T03:33:23+00:00 Bhovy Ardianti Putrie bhovyardiantip@gmail.com Tamsil tamsil tamsil@unesa.ac.id <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Permasalahan soal tanah adalah permasalahan yang menyentuh hak rakyat.&nbsp; Faktanya, di Kota Surabaya masyarakatnya yang masih menempati tanah bekas partikelir harus membayar uang sewa, yang mana Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu subyek pemegang hak pengelolaan atas tanah negara tersebut dan dalam hal ini pihak ketiga adalah pihak yang menyewa yaitu masyarakat Surabaya , dengan cara menerbitkan Izin Pemakaian Tanah. Sebagai masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku, keinginan untuk mengantongi status hak atas tanah sangat penting yang mana tanah memiliki kekuatan dibawah hukum yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah tidak berhenti berjuang untuk mendaftarkan tanah sesuai hak atas tanah yang ada di peraturan. Dalam proses permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kota Surabaya diatur didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perngurusan pendaftaran hak atas tanah oleh pemegang Izin Pemakaian tanah pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. &nbsp;Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah oleh pemegang IPT pasca berlakunya perda yang berlaku dalam proses pengurusannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelepasan yang mana sudah dicantumkan didalam Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tantang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah&nbsp; Kota Surabaya. Setelah persyaratan dan kriteria sudah memenuhi aturan yang sudah ditetapkan maka pemegang IPT harus melalui beberapa tahapan yaitu ada tiga tahap dalam proses pengurusan yang mana saat ini masih sampai tahapan verifikasi data (tahap pertama). Hambatan dalam proses pengurusan&nbsp; yaitu harus melampirkan sertifikat asli &nbsp;tanah aset pemkot, yang mana sampai saat ini pemkot menahan sertifikat tersebut, belum lagi penetapan harga tanah senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Surabaya dengan nilai yang sangat tinggi.&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci : Proses, Izin Pemakaian Tanah , Hak Atas Tanah</strong></p> 2021-12-30T03:32:12+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/44070 KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT MINYAK GORENG YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA 2022-01-09T11:31:32+00:00 alifian adinata alifian.adinata.aa@gmail.com Eny Sulistyowati enysulistyowati@unesa.ac.id <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Kementerian Perindustrian telah menetapkan regulasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng sawit, dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019. Apabila Minyak Goreng tidak memiliki Standar Nasional Indonesia, maka minyak goreng tersebut dilarang beredar, dan harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia. Riset ini dilakukan di pasar Pacar Keling kota Surabaya, dengan jumlah penduduk paling banyak terletak di Surabaya bagian timur di Kecamatan Tambaksari, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Hukum konsumen terkait dengan minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya seperti pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Para konsumen belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk minyak goreng tidak mempertimbangkan minyak goreng yang ber Standar Nasional Indonesia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan. Kesadaran hukum konsumen terkait minyak goreng yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, faktor pendidikan, faktor penghasilan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Standar Nasional Indonesia, Minyak Goreng</p> 2022-01-09T11:31:32+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43971 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA NOMOR 40/B/2020/PT.TUN.SBY TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK CACAT HUKUM ADMINISTRASI 2022-01-09T11:37:19+00:00 Yanuar Pradana Yanuarpradana@mhs.unesa.ac.id Tamsil S.H., M.H. Tamsil@unesa.ac.id <p>ABSTRAK</p> <p>Permasalahan yang hendak dijadikan kajian oleh penulis adalah antara Drs. Nathanaiel Pandie, M.M. dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan Soleman Bahas. Pembanding/Soleman Bahas mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pada tanggal 7 Oktober 2019. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada putusan nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY yang isinya menyatakan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembanding karena Pihak Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan belum pernah mengajukan upaya keberatan terlebih dahulu maupun banding administrasi.<br>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apa dasar petimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY? (2) Apa akibat hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 40/B/2020/PT.TUN/SBY. bagi para pihak terkait?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach, case approach dan conceptual approach. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif.<br>Hasil penelitian ini adalah penulis kurang setuju dengan pertimbangan hukum majelis hakim pada amar putusan nomor : 31/G/2019/PTUN.KPG. Menurut penulis sebelum Drs. Nithanaiel Pandie mengajukan gugatan untuk membatalkan sertifikat hak milik Nomor: 378, tanggal 14 Juni 2018, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Surat Ukur Nomor: 277/Oseao/2018, Tanggal 13 Juni 2018 yang terletak di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Luas; 4066 meter persegi atas nama Soleman Bahas; seharusnya mengajukan Upaya administratif terlebih dahulu ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, dan Diperjelas juga dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung no 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menurut analisis penulis Dengan adanya ketentuan ini, maka orang atau badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu keputusan/Tindakan, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administrastif, setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Cacat Yuridis, Upaya Administratif</p> <p>ABSTRACT<br>The problem that the author wants to study is the dispute between Drs. Nathaniel Pandie, M.M. and the head of the land office Kupang, Soleman Bahas. Soleman Bahas submits appeal at Surabaya State Administrative High Court. On Oct 07, 2020. The Panel of Judges of the Surabaya State Administrative Court in decision number: 40 / B / 2020 / PT.TUN / SBY, which stated that they granted the appeals appeal and canceled the first court decision. Judges' considerations in granting the petition for comparison because in filling a lawsuit, the appel;ant/ plaintiff has never filed an objection nor and administrative appeal.<br>This study aims to analyze (1) What is the basis for the judges' consideration in the Surabaya State Administrative High Court's decision number: 40 / B / 2020/ PT.TUN / SBY? (2) What are the legal consequences of the Surabaya State Administrative High Court's decision number: 40 / B / 2020 / PT.TUN / SBY. for the related parties ?. This research is a normative juridical law research using the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal material of this study consisted of primary and secondary legal materials. Legal materials that have been processed are then analyzed using prescriptive methods.<br> The results of this study are the authors do not agree with the legal considerations of the panel of judges on the verdict number: 31/G/2019/PTUN.KPG. According to the author before Drs. Nithanaiel Pandie filed a lawsuit to cancel the title certificate Number: 378, dated June 14 2018, Oesao Village, East Kupang District, Surat Ukur Number: 277/Oseao/2018, dated June 13 2018 located in Oesao Village, East Kupang District, Regency Kupang, Area; 4066 square meters on behalf of Soleman Bahas; should first submit administrative efforts addressed to the Head of the Kupang Regency Land office in accordance with Article 75 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration that community members who are harmed by decisions and/or actions may submit administrative measures to the official who determines and/or take decisions and/or actions, and also clarified in article 2 paragraph 1 of the Supreme Court Regulation No. 6 of 2018 concerning guidelines for resolving government administrative disputes after taking administrative efforts. According to the author's analysis, with this provision, a person or civil legal entity who is harmed by a decision/action, must first file an administrative effort, after taking administrative efforts but there is no settlement, then the dispute can be submitted to the State Administrative Court.<br>Keywords:, Land Registration, legal defect, Authority</p> 2022-01-09T11:36:43+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/43808 PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT BELAJAR MENGAJAR DI KOTA SURABAYA 2022-01-12T08:17:09+00:00 RIFQI ADDARDIRI S.A rifqisa16040704068@mhs.unesa.ac.id Muh Ali Masnun, S.H.,M.H alimasnun@unesa.ac.id Nurul Hikmah L.c.,M.HI nurulhikmah@unesa.ac.id <p>Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satu diantaranya adalah penerapan sanksi administratif pada Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Penerapan hukum sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya sesuai peraturan daerah kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok adapun sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administartif berupa denda uang tunai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penegakan sanksi administratif kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 4 Ayat (1) sanksi administratif sesuai pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum sanksi administratif di kawasan tanpa rokok, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di tempat belajar mengajar yang dilakukan di sekolah SMA An-Najiah Kota Surabaya</p> 2022-01-12T08:17:09+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/44192 IMPLEMENTASI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO) 2022-01-17T10:37:41+00:00 Mega Citra Dewi mega.18010@mhs.unesa.ac.id Arinto Nugroho arintonugroho@unesa.ac.id <p>Pandemi Covid-19 memberikan dampak hampir di semua bidang kehidupan salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 menyebabkan proses pemenuhan hak dan kewajiban para pihak terhambat hingga menyebabkan perselisihan hubungan industrial marak terjadi. Salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial dilakukan oleh mediator yang difasilitasi oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Salah satu instansi tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tengah pandmi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi mediasi di tengah pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak semua prosedur dipenuhi berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8-16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 13-15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi, sedangkan hambatan mediasi di tengah pandemi Covid-19 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo meliputi hambatan eksternal yang terdiri dari mekanisme mediasi secara daring, sambungan internet para pihak, pemahaman pekerja terhadap mekanisme mediasi secara daring, dan kesibukan pengusaha dalam penentuan waktu mediasi; hambatan internal terdiri dari SDM, sarana dan prasarana, serta regulasi.</p> <p><strong>Kata kunci: Implementasi hukum, Mediasi, Pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.</strong></p> 2022-01-17T10:37:41+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/44452 ¬ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PT ARTHA DANA TEKNOLOGI 2022-01-21T02:10:35+00:00 Fahmi Hamsyah fahmihamsyah16040704173@mhs.unesa.ac.id Eny Sulistyowati enysulistyowati@unesa.ac.id <p>Pencantuman klausul baku pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman Indodana bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016&nbsp; Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma Pencantuman Klausula Baku pada pasal 6 sub umum angka 1 dan&nbsp; 2 pada perjanjian pinjaman online Indodana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku peminjam dana terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjaman online PT.Artha Dana Teknologi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasal 6 sub umum angka 1 dan&nbsp; 2 pada perjanjian pinjaman online Indodana terkait perubahan informasi, syarat, kebijakan serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman online secara sepihak oleh Indodana bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Upaya Hukum yang dapat ditempuh selaku pengguna jasa keuangan pinjaman online Indodana dalam menangani sengketanya, dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.</p> 2022-01-21T02:10:35+00:00 ##submission.copyrightStatement##