NOVUM : JURNAL HUKUM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> Universitas Negeri Surabaya en-US NOVUM : JURNAL HUKUM 2442-4641 <p align="left">Authors who publish this journal agree to the following terms:</p><ol><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution License</a></strong> that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><li>Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.</li><li>Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.</li></ol> TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH KREDITUR BARU (CESSIONARIS) TERKAIT DENGAN ADANYA LARANGAN KEPEMILIKAN TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60895 <p>Pada saat debitur mengalami kredit macet, maka pihak kreditur dapat melakukan pengalihan piutang (<em>cessie</em>). Dengan adanya <em>cessie,</em>&nbsp; maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Permasalahan yang terjadi pada saat kreditur baru ingin langsung memiliki objek jaminan tanpa melalui pelelangan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana perlindungan hukum debitur yang dirugikan atas penguasaan objek hak tanggungan oleh kreditur baru <em>(cessionaris)</em> dan apa akibat hukum atas adanya penguasaan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur baru (<em>cessionaris</em>)? Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa terkait perlindungan hukum debitur yang dirugikan atas adanya peralihan objek hak tanggungan oleh kreditur baru (<em>cessionaris</em>), serta menganalisa akibat hukum atas adanya peralihan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh cessionaris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan hukum debitur dalam peralihan objek hak tanggungan oleh kreditur baru (<em>cessionaris</em>) ini telah dilindungi oleh undang-undang, tepatnya pada Pasal 6 UUHT serta 1154 KUHPerdata. Selain itu, akibat hukum atas adanya peralihan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur baru <em>(cessionaris</em>) ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah memenuhi unsur-unsur PMH didalam Pasal 1365 KUHPerdata.</p> Nabila Arsyta Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-25 2024-06-25 15 28 10.2674/novum.v0i0.60895 Ranggy ANALISIS KONSEPSI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (UNAMENDABLE PROVISIONS) DI DALAM KLAUSUL PASAL 37 UUD 1945 SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60414 <p>Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan prinsip-prinsip dasar dan identitas negara, termasuk konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) yang mewakili identitas konstitusi adalah Pasal 37 UUD 1945, yang melarang perubahan terhadap bentuk NKRI. Dalam kaitannya dengan analisis konsepsi bentuk negara kesatuan, artikel ini mengeksplorasi latar belakang sejarah dan filosofis serta konteks hukum yang melandasi pembatasan tersebut. Berdasarkan penelitian konstitusional dan pandangan pakar hukum, konsep ini mencerminkan tekad untuk menjaga keutuhan dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam pembentukan negara pada tahun 1945. Dengan mengkaji kembali dokumen-dokumen sejarah serta pandangan para ahli, artikel ini menggambarkan peran dan relevansi Pasal 37 sebagai penjaga identitas konstitusi, yang menghadirkan tantangan dan pertimbangan yang harus diakui dalam mengamankan keutuhan negara dan prinsip-prinsipnya di tengah perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.</p> <p>&nbsp;</p> Ranggy Putranda Mahardika ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-25 2024-06-25 1 14 10.2674/novum.v0i0.60414 PERALIHAN HAK MILIK ATAS RUMAH KPR OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA SEBELUM LUNAS ANGSURAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60907 <p>Salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini dilakukan dengan membuat perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan nasabah. Kreditur dan debitur diwajibkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Permasalahan terjadi ketika debitur mengalihkan rumah KPR tersebut kepada pihak ketiga selaku pembeli tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur, dimana jangka waktu kredit masih dalam masa angsuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga diperbolehkan apabila masih dalam masa angsuran? 2. Apa akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga sebelum lunas angsuran tanpa persetujuan kreditur? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga yang masih dalam masa angsuran serta untuk menganalisis akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga sebelum lunas angsuran tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>), pendeketan konseptual (<em>conceptual approach</em>), dan pendekatan kasus (<em>case approach</em>). Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga bertentangan dengan ketentuan perjanjian kredit juga Undang-Undang Hak Tanggungan. Akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga tidak adanya kepastian hukum dikarenakan tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah secara langsung pada Kantor Pertanahan.</p> Firsty Oxana Dayinta Talia Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-25 2024-06-25 29 44 10.2674/novum.v0i0.60907 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN ASET TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM BOEDEL PAILIT https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60733 <p>Pada saat terjadi kepailitan, harta kekayaan yang dimiliki debitor dilakukan penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, tidak jarang juga aset yang digunakan oleh debitor juga dimasukkan ke dalam harta pailit seperti aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang debitor. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya perbedaan pemahaman terkait batasan kekayaan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan yang mengatur tentang penyertaan aset pihak ketiga kedalam harta pailit serta akibat hukum terkait permasalahan tersebut bagi para pihak khususnya pihak ketiga dan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak dapat diikut sertakan ke dalam harta pailit, hal ini dikarenakan aset tersebut tidak berada dalam penguasaan debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan terkait aset yang dimiliki oleh debitor pada anggaran dasar dan laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat pula pencatatan utang dan aset yang digunakan sebagai jaminan pada lapora tersebut. Akibat hukum dari dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit, mengakibatkan pihak kketiga kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai aset tersebut. Selain itu, kreditor pemegang jaminan juga terkena akibat dari adanya peyertaan tersebut, dimana kreditor tersebut dapat kehilangan hak prioritasnya dan status kreditornya mengalami perubahan.</p> Sinta Nur Hamidah Mahendra Wardhana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-25 2024-06-25 45 57 10.2674/novum.v0i0.60733 ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61025 <p>The number of people who want to become PMI, especially in the maritime sector, is not in line with knowledge, laws and procedures to protect crew members who work abroad, so that this condition results in legal problems such as what happened on the <em>Long Xing</em> 629 Ship related to the inconsistency of working hours experienced by Indonesian crew members. This study aims to find out the responsibility of P3MI for violations committed by Employers. This research is a normative juridical research through a legislative approach and a case approach. The results of the study explain that the Employer is the party that must be responsible for the violation of working hours experienced by the <em>Long Xing</em> 629 crew from Indonesia. This is due to inconsistencies in the Employment Agreement and it can be said that the Employer has breached the contract.&nbsp; The placement of PMI that is not in accordance with the employment contract is the responsibility of P3MI, because placing PMI is not in accordance with the type of work contained in the employment contract. When working abroad, P3MI and the employer are the parties obliged to provide legal protection to the crew, but in this case they are actually relieved of responsibility. The legal efforts made by the ABK to defend their rights are diplomatic and consular efforts carried out by the Representative of the Republic of Indonesia.</p> <p><strong>Keywords: Legal Protection, Crew, Foreign Fishing Vessel, Protection of Indonesian Migrant Workers</strong></p> shofiana nurul arifin Arinto Nugroho ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-25 2024-06-25 58 73 10.2674/novum.v0i0.61025 Kesadaran Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61172 <p>Kementrian Kesehatan telah menetapkan regulasi penandaan dan informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) salah satunya pada produk popok bayi yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Popok Bayi yang akan diedarkan harus memenuhi standar kesehatan dengan mencantumkan penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep, khususnya di kecamatan Pasongsongan, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya, empat indikator tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Para ibu sebagai konsumen popok bayi belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi, perilaku mereka dalam memilih dan menggunakan popok bayi tidak mementingkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi. Kesadaran hukum ibu sebagai konsumen popok bayi terkait penandaan dan informasi PKRT pada produk popok bayi dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca, faktor pendidikan dan faktor usia.<br>Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Popok Bayi</p> Renita Andriyani Eny Sulistyowati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-06-26 2024-06-26 74 85 10.2674/novum.v0i0.61172 LEGALITAS AKUN GAME ONLINE SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60945 <p><em>Terms of service are often encountered in an online application. One example is in the Mobile Legends online game application. Users are obligated to adhere to the rules agreed upon with the developer. There is a practice of buying and selling accounts on Facebook forums, while the nature of the accounts themselves remains abstract for the purposes of agreement. The issue the author examines is analyzing whether accounts in the Mobile Legends online game constitute property under Indonesian law, and the legal consequences of agreements for buying and selling Mobile Legends online game accounts. This research uses a legislative and conceptual approach, analyzed prescriptively by placing legal issues as the research object. The research results indicate that online game accounts are assets in the form of access rights and fall under intangible assets. Terms of service agreements are legally valid and comply with Article 1320 of the Civil Code. The agreement in the terms of service constitutes a lease agreement under the Civil Code. Because the terms of service agreement binds the user with the developer, one of its clauses being a prohibition on trading accounts, the legal act of buying and selling online game accounts between users does not comply with Article 1320 of the Civil Code and is therefore contrary to the law. Consequently, such transactions are not valid and are considered to have never occurred. Keywords: agreement, buying and selling, online game accounts.</em></p> <p><strong>Keywords:</strong> <em>agreement, buying and selling, game online accounts</em></p> Gita Listiavanti Budi Hermono , S.H., M.H. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-01 2024-07-01 86 95 10.2674/novum.v0i0.60945 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA TERHADAP PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK SECARA BERULANG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61042 <p>Prapenuntutan masih dilaksanakan berulang kali sehingga diperlukan aturan untuk memberikan batasan jumlah berapa kali prapenuntutan dapat dilakukan. Pembatasan ini dilakukan untuk meminimalisir berkas perkara yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik. Adapun isu hukumnya adalah adanya kekaburan norma dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan prinsip koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Dengan adanya bolak-balik berkas perkara akan membuat kepastian hukum dan hak asasi terkait dengan hak kebebasan tersangka menjadi terciderai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengikat atau tidaknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum serta perlindungan hukum bagi tersangka atas pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik yang dilakukan sebanyak lebih dari satu kali. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan prapenuntutan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor SE-3/E/EJP/11/2020 Tahun 2020 tentang petunjuk jaksa (P-19) pada tahap prapenuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum bersifat tidak mengikat sehingga dapat dengan mudah disimpangi dan bentuk perlindungan hukum bagi tersangka yang haknya diciderai atas adanya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik adalah dengan penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), memberikan rehabilitasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan penuntut umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> Fetty Faulina Yekti Emmilia Rusdiana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-01 2024-07-01 96 106 10.2674/novum.v0i0.61042 HAK PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SECARA SUKARELA YANG UPAHNYA BELUM DIBAYARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 318 K/PDT.SUS-PHI/2023) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61049 <p>Dalam hubungan kerja, adanya ketidaksesuaian antara pekerja dan pemberi kerja dapat menyebabkan pekerja melakukan pengunduran diri secara sukarela. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan hubungan industrial apabila terdapat hak yang belum dipenuhi pemberi kerja kepada pekerja, seperti kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait hak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela yang upahnya belum dibayarkan melalui studi kasus putusan mahkamah agung nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Jenis peneliatian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan metode penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pertimbangan hakim menerapkan Pasal 50 PP 35/2021 dan bukti yang ada, dilihat berdasarkan konsep kesukarelaan dan asas pacta sun servanda, Para Penggugat berhak atas upah dan THR yang belum dibayarkan serta uang pisah, namun seharusnya juga berhak atas uang pergantian hak. Akibat hukumnya Para Penggugat berhak atas hak tersebut, kecuali uang pergantian hak. Atas penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan hukum pada kasus serupa di kemudian hari.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Hak pekerja, Mengundurkan diri, Upah belum dibayarkan.</p> Naufal Abdul Majid Arinto Nugroho ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-01 2024-07-01 97 107 10.2674/novum.v0i0.61049 A PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5 TAHUN 2014 KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60568 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki permasalahan sampah yang cukup tinggi, pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014. Salah satu Kelurahan yang berada di Kota Surabaya yakni Kelurahan KapasMadya Baru&nbsp; masi dinilai cukup jauh dari pengelolaan sampah yang baik, hal ini terjadi akibat masyarakat masih belum memiliki rasa tanggung jawab serta masih sangat rendah pemahamannya terhadap manfaat dari kebersihan. Peran masyarakat sangat bergantung pada pemahaman dan kemauan masyarakat, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah selain berdampak pada keberhasilan juga sangat mempengaruhi kondisi pribadi masing-masing. Sebagian besar sampah berasal dari sampah rumah tangga. Sehebat apapun program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi sampah akan sia-sia jika di dalam masyarakatnya kesadaran akan lingkungan masih kurang. Pembahasan menitikberatkan pada bagaimana peran masyarakat Kelurahan KapasMadya Baru dalam mengelola sampahnya dan juga implikasi kepada masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya pada Kelurahan KapasMadya Baru, agar penulis mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat serta apa kendala dan upaya dalam permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di wilayah tersebut. Jenis penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris atau metode Penelitian yuridis empiris, merupakan salah satu bentuk kajian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai studi subjek, yang secara khusus mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berjalan serta apa yang faktanya ada di masyarakat. Kelembagaan dan peran serta masyarakat di Kelurahan KapasMadya Baru sangat minim akan kesadaran dan masih melanggar peraturan yang ada, diharapkan pihak instansi Pemerintahan, kelembagaan pengelolaan sampah, dan masyarakat mampu bekerja sama dalam menyukseskan dan mewujudkan lingkumgan yang bersih dan bebas dari sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya.</p> <p><strong>Kata kunci: </strong><strong>Peran Masyarakat, Sampah Surabaya, Peraturan Daerah.</strong></p> Putri Kharisma Milandhikasyah ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-01 2024-07-01 108 116 10.2674/novum.v0i0.60568 EX OFFICIO HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 116/PDT.G/2021/PA.PLH) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61093 <p>Pada kasus cerai gugat, tidak ada aturan yang secara tegas mewajibkan suami untuk menanggung nafkah dan biaya hidup bekas istri. Namun, pemberian nafkah seperti iddah dan mut’ah merupakan bagian dari perlindungan dan keadilan bagi perempuan pasca perceraian. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plh, di mana hakim memerintahkan mantan suami untuk memenuhi nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri, meskipun hal tersebut tidak dituntut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis preskriptif. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi bekas istri. Akibat dari putusnya perkawinan mencakup kewajiban memelihara dan mendidik anak, tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta biaya penghidupan bagi bekas istri. Dalam putusan tersebut hakim menetapkan bahwa tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut’ah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada tergugat sebelum mengambil akta cerai.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Cerai Gugat, Nafkah Iddah dan Mut’ah, Putusan Pengadilan</p> Reni Andika Saputri Dita Perwitasari ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-01 2024-07-01 117 123 10.2674/novum.v0i0.61093 Pencantuman Klausula Penghentian Pertanggungan pada Polis Asuransi yang Diterbitkan oleh PT Asuransi Artarindo https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61214 <p>Pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada polis asuransi merupakan hal yang harus ada dalam polis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf k Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, namun klausula ini dilarang untuk dicantumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo lalu dikaitkan dengan unsur-unsur klausula eksonerasi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan menganalisis akibat hukum atas pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada polis asuransi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum didapatkan dengan cara studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi PT&nbsp; Asuransi Artarindo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 249, 276, 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akibat hukum dari pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut adalah tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan polis ini karena syarat subjektif perjanjian yang berupa syarat kesepakatan dan syarat kecakapan telah terpenuhi. Polis ini juga tidak akan batal demi hukum karena syarat objektif perjanjian yang berupa syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.</p> andieni diva aprilita ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-03 2024-07-03 124 134 10.2674/novum.v0i0.61214 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 16/Pdt.G/2020/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM VERSUS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61595 <p>Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis putusan pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan jawaban tergugat tentang penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan dan analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak dilanjutkan jual beli dan ada keinginan untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, ditolak karena perjanjian jual beli mengandung penyalahgunaan keadaan, sehingga sejak awal perjanjian tidak sah karena mengandung kewajiban timbal balik yang tidak seimbang sebagaimana dalam Staatsblad 1938 No. 524. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi No. 3461 K/PDT/2001 tentang Asas Kebebasan Berkontrak, karena posisi salah satu pihak dalam perjanjian tidak setara, menyebabkan tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas karena melanggar syarat subjektif. Setelah diputuskan Hakim, maka putusan berakibat hukum langsung dan tidak langsung. Akibat hukum langsung adalah karena perjanjian jual beli dinyatakan batal, maka perbuatan hukum turunannya juga batal. Sementara akibat hukum tidak langsung merujuk pada pihak lain di luar putusan, yakni secara umum dan secara khusus.</p> Yulia Salasatul Amania Tamsil Rachman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-04 2024-07-04 135 150 10.2674/novum.v0i0.61595 IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DISPENSASI KAWIN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61205 <p>Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 mencapai 532. Dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan dan disahkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini membuat angka permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana implementasi PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan faktor apa saja yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro, tujuan penelitian ini yakni untuk memahami implementasi dispensasi perkawinan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bojonegoro dan memahami Faktor apa saja yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.&nbsp; Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bojonegoro telah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Terkait dengan faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin yaitu faktor faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada penelitian ini adalah hamil dan zina (menghindari zina). Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah faktor administratif, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor pendidikan.</p> <p><strong>Kata Kunci </strong>: Implementasi, Dispensasi Perkawinan, Kabupaten Bojonegoro&nbsp;&nbsp;</p> Vita Fitria Radiana Eka Putri Dita Perwitasari ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-04 2024-07-04 151 160 10.2674/novum.v0i0.61205 TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PENCURIAN DATA MELALUI FILE YANG MEMUAT HASIL RETASAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61626 <p>Pencurian data menjadi salah satu ancaman kejahatan di tengah perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Pencurian data ini dilakukan melalui pengiriman file yang memuat hasil retasan dan sangat merugikan korban sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum kejahatan pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan dan upaya pihak Kepolisian mengenai penegakan hukum kejahatan pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan di Polda Jawa Timur. Jenis penelitian ini sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian ini Penegakan hukum kejahatan pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan di Polda Jawa Timur dilakukan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum ini belum berjalan secara maksimal dibuktikan dengan faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan yang belum berjalan secara baik. Akibatnya laporan pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan di Polda Jawa Timur sedikit yang tertangani. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dengan kerjasama antara pihak Kominfo Jawa Timur dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian data bermodus APK Whatsapp dan sebagai wujud upaya atas kendala penegakan hukum yang terjadi baik fasilitas maupun respon masyarakat. Sedangkan upaya represif yang dilakukan untuk menangani kasus pencurian data melalui file yang memuat hasil retasan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta bekerja sama dengan pihak Kominfo.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>File Retasan, Pencurian Data, Penegakan Hukum.</p> rona suroya zain Pudji Astuti ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-07 2024-07-07 161 170 10.2674/novum.v0i0.61626 PENGATURAN TARIF BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEKERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA YANG MENDAPATKAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61660 <p>Penelitian berjudul Pengaturan Tarif Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Hal Pekerja Selain Penyelenggara Negara Yang Mendapatkan Upah Di Bawah Upah Minimum Kabupaten/ Kota. Penelitian dengan mengajukan permasalahan terkait bagaimana pengaturan BPJS Ketenagakerjaan terkait pembayaran iuran antara pemberi usaha dengan pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK serta akibat hukum dari perbedaan nominal upah pada saat pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas dan kaidah dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan gun menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Kekosongan norma terjadi akibat ketidakjelasan unsur-unsur objek. Dengan menerapkan <em>argumentum per analogiam</em>, pemberi kerja yang tidak mendapat penangguhan upah minimum, kebijakan Pasal 32 ayat (2) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 diberlakukan. Selain itu pertanggungjawaban administratif terhadap perusahaan yang lalai dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dapat diwujudkan dengan sanksi administratif yakni diberi teguran hingga pemberhentian kegiatan usaha, pembatalan maupun pencabutan perizinan Perusahaan.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>upah minimum, BPJS ketenagakerjaan, iuran.</p> Sarah Adhibah Suprayitno Mahendra Wardhana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-07 2024-07-07 171 181 10.2674/novum.v0i0.61660 KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERKAIT LEGALISASI PERATURAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/60103 <p>Pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan menyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Mengacu pada pasal tersebut, para pelaku usaha di Kabupaten Gresik yang memiliki pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dan mencatatkan peraturan perusahaannya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.&nbsp; Pada beberapa perusahaan , khususnya di Kabupaten Gresik, masih banyak perusahaan yang belum mencatatkan atau mengesahkan peraturan perusahaan yang dimiliki di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan para pelaku usaha tidak mengindahkan dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan dengan wawancara langsung dengan informan yaitu mediator hubungan industrial dan para pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: <em>Pertama, </em>kepatuhan hukum para pelaku usaha masih berada pada titik terendah yaitu pada taraf <em>compliance </em>yang mana seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. <em>Kedua, </em>upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam kepatuhan hukum pelaku usaha yaitu secara preventif, dimana Dinas Tenega Kerja Gresik melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan dengan kunjungan langsung ke perusahaan yang ada di wilayah Gresik.</p> <p><strong>Kata kunci : </strong>Peraturan Perusahaan, Kepatuhan Hukum, Dinas Tenaga Kerja</p> Muhammad Shihabuddin Firdaus ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-07 2024-07-07 182 189 10.2674/novum.v0i0.60103 Analisis hukum penjatuhan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61472 <p>Kasus KSP Indosurya melibatkan penggelapan dana nasabah senilai Rp 106 triliun oleh Henry Surya, yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi MA ini menimbulkan pro dan kontra, dengan sebagian anggota KSP Indosurya merasa kecewa karena tidak memberikan kepastian pengembalian dana mereka, sementara penasihat hukum Henry Surya menganggap putusan tersebut memiliki standar ganda. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji kesesuaian penjatuhan pidana terhadap Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menganalisis bahan hukum primer seperti KUHP, UU Perkoperasian, UU Perbankan, dan putusan pengadilan terkait kasus KSP Indosurya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian memaparkan bahwa Putusan Kasasi Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam kasus Henry Surya, pimpinan KSP Indosurya, dianggap tidak sesuai dengan hukum Indonesia karena mengabaikan beberapa aspek penting. Putusan ini tidak mempertimbangkan karakteristik khusus usaha koperasi, prinsip hukum korporasi, perlindungan hukum bagi pengurus koperasi, dan fungsi pembinaan serta pengawasan Pemerintah. Selain itu, penjatuhan pidana penjara 18 tahun dianggap tidak proporsional dan melebihi batas maksimum KUHP. Putusan ini juga tidak memperhatikan aspek perlindungan konsumen, pemulihan kerugian nasabah, dan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan aspek hukum yang lebih komprehensif dan perkembangan hukum ekonomi modern untuk mencapai keadilan yang lebih seimbang bagi semua pihak terlibat.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>KSP Indosurya, Kasasi, Pengelapan,Koperasi, Nasabah.</p> Siti Nur Azizah Vita Mahardhika ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-07 2024-07-07 190 201 10.2674/novum.v0i0.61472 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1116K/PDT/2023 TERKAIT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61151 <p>Perjanjian sewa menyewa kapal merupakan kontrak dalam industri pelayanan untuk memfasilitasi <br>penggunaan kapal oleh pihak yang membutuhkan tanpa harus memiliki sebuah kapal, namun <br>ketidakpatuhan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi yang berdampak pada pihak yang terlibat <br>sehingga menimbulkan pertanyaan apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan kasasi nomor <br>1116K/Pdt/2023 dan apa akibat hukum dari putusan kasasi nomor 1116K/Pdt/2023 terhadap penggantian <br>kapal antara PT Hartakie Ekspres dengan PT Trust Line Marine. Penggantian kapal antara TB Trust 36 <br>dengan TB Trust 77 yang spesifikasi mesin kapal pengganti tidak sesuai dengan perjanjian. Metode <br>penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus <br>pada putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum <br>primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan menggunakan <br>teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil dari analisis putusan. Hasil menyatakan <br>penggantian kapal TB Trust 36 dengan TB Trust 77 mencapai syarat sah perjanjian dan itikad baik. <br>Tanggung jawab pihak yang menyewakan kapal dibuktikan dengan meminta penyewa untuk memperbaiki <br>kapal TB Trust 77 sehingga tindakan Tergugat sesuai klausul perjanjian. Akibat hukum langsung yakni <br>dikabulkannya memori kasasi yang menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib ganti kerugian. <br>Sedangkan akibat hukum tidak langsung bagi para pihak yakni berakhirnya perjanjian sewa menyewa, <br>kehilangan peluang bisnis dan putusan dapat menjadi rujukan bagi para pihak dalam penegakkan hukum.<br>Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, Ganti Rugi</p> Nila Itqiyah Tamsil Rachman ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-07 2024-07-07 202 210 10.2674/novum.v0i0.61151 Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146K/Pdt.Sus-PHI/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Karena Pekerja Menolak Mutasi https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61134 <p>Yoga Wibowo adalah karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. yang telah bekerja sejak tahun 2005, di cabang Klaten Jawa Tengah. Setelah 17 tahun bekerja, Yoga di pindah tugaskan oleh perusahaan ke Kantor Cabang Pekanbaru, Riau. Mutasi yang dilakukan perusahaan kepadanya dinilai ada niatan untuk membuatnya tidak nyaman untuk melakukan pekerjaannya. Karena mutasi dilakukan secara sepihak, tidak cukup waktu untuk memberikan waktu Yoga Wibowo untuk mempersiapkannya. Yoga Wibowo pun melakukan metode penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, yakni melalui mediasi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Klaten. Namun pada saat sedang dilakukan sidang mediasi, Yoga Wibowo diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Pemutusan Hubungan kerja ini dikarenakan perusahaanmenganggap Yoga Wibowo telah mangkir, dengan tidak berangkat kerja ke tempat kerja barunya. Yoga Wibowo pada akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan pokok gugatan membatalkan surat mutasi dan juga surat pemutusan hubungan kerja. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan dari Yoga Wibowo tersebut melakui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146K/Pdt.Sus-PHI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan hukum positif dan penerapan hukum yang timbul atas pertimbangan hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah permintaan pembatalan surat mutasi kerja, dan pembatalan pemutusan hubungan kerja, tetapi hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum yang timbul dalam perselisihan putusan ini. Terdapat akibat hukum langsung dan juga akubat hukum tidak langsung, baik bagi perusahaan maupun bagi Yoga Wibowo sebagai pekerja.</p> Muhamad Rizal Yudha Firmansyah Mahendra Wardhana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-10 2024-07-10 211 222 ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61791 <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kehormatan serta nilai dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita bangsa, serta mempunyai peranan strategis dan sifat serta sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Untuk menjamin setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak harus mempunyai kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan bagi anak dengan memberikan jaminan atas terlaksananya hak-haknya dan pengasuhan yang adil (Sukardi, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Hukum pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penelantaran Anak pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bahan pustaka sebagai sumber informasi utama. Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Psb tentang tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. Hasil dari penelitian ini adalah hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku penelitian anak dinilai kurang efektif. Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari keadilan, sehingga putusan yang diciptakan oleh hakim harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Seorang hakim dalam putusannya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan Pemerintah atau lembaga-lembaga sosial baik KPAI ataupun pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarakat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar supaya tidak terjadi kasus penelantaran anak.</span></span></p> Rahma Desyanticha Amellia ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-10 2024-07-10 223 234 10.2674/novum.v0i0.61791 Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare Terkait Pembatalan Perkawinan https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/61799 <p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Perkawinan di Indonesia merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga untuk melaksanakan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur. Perkawinan yang telah dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui tidak sesuai syarat yang telah diatur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti halnya pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, dalam putusan tersebut terjadi suatu perkara pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan yang mendasari perkawinan tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan. Majelis Hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana bentuk paksaan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya kekaburan makna paksaan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai bagaimana sebenarnya bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, serta apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare terhadap perkawinan yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus, serta menggunakan teknik preskriptif dalam analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasar pada pengakuan Tergugat II, serta bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan tidak hanya paksaan yang mengandung unsur kekerasan saja, melainkan termasuk perbuatan yang menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul yaitu dibatalkannya perkawinan dalam perkara tersebut, sehingga kembali status keduanya sebagaimana sebelum perkawinan dilaksanakan.</p> <p><strong>Kata kunci</strong>: Pembatalan Perkawinan, Paksaan, Pengakuan</p> Nanda Dwi Safitri ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-07-10 2024-07-10 235 245