NOVUM : JURNAL HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH KREDITUR BARU (CESSIONARIS) TERKAIT DENGAN ADANYA LARANGAN KEPEMILIKAN TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN

Nabila Arsyta — 2024-06-25

Pada saat debitur mengalami kredit macet, maka pihak kreditur dapat melakukan pengalihan piutang (cessie). Dengan adanya cessie, maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Permasalahan yang terjadi pada saat kreditur baru ingin langsung memiliki objek jaminan tanpa melalui pelelangan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana perlindungan hukum debitur yang dirugikan atas penguasaan objek hak tanggungan oleh kreditur baru (cessionaris) dan apa akibat hukum atas adanya penguasaan objek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur baru (cessionaris)? Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa terkait perlindungan hukum debitur yang dirugikan atas adanya peralihan objek hak tanggungan oleh kreditur baru (cessionaris), serta menganalisa akibat hukum atas adanya peralihan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh cessionaris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan hukum debitur dalam peralihan objek hak tanggungan oleh kreditur baru (cessionaris) ini telah dilindungi oleh undang-undang, tepatnya pada Pasal 6 UUHT serta 1154 KUHPerdata. Selain itu, akibat hukum atas adanya peralihan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur baru (cessionaris) ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah memenuhi unsur-unsur PMH didalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Ranggy ANALISIS KONSEPSI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KLAUSUL YANG TIDAK DAPAT DIUBAH (UNAMENDABLE PROVISIONS) DI DALAM KLAUSUL PASAL 37 UUD 1945 SEBAGAI IDENTITAS KONSTITUSI

Ranggy Putranda Mahardika — 2024-06-25

Konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan prinsip-prinsip dasar dan identitas negara, termasuk konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu ketentuan yang tidak dapat diubah (unamendable provisions) yang mewakili identitas konstitusi adalah Pasal 37 UUD 1945, yang melarang perubahan terhadap bentuk NKRI. Dalam kaitannya dengan analisis konsepsi bentuk negara kesatuan, artikel ini mengeksplorasi latar belakang sejarah dan filosofis serta konteks hukum yang melandasi pembatasan tersebut. Berdasarkan penelitian konstitusional dan pandangan pakar hukum, konsep ini mencerminkan tekad untuk menjaga keutuhan dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam pembentukan negara pada tahun 1945. Dengan mengkaji kembali dokumen-dokumen sejarah serta pandangan para ahli, artikel ini menggambarkan peran dan relevansi Pasal 37 sebagai penjaga identitas konstitusi, yang menghadirkan tantangan dan pertimbangan yang harus diakui dalam mengamankan keutuhan negara dan prinsip-prinsipnya di tengah perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.

PERALIHAN HAK MILIK ATAS RUMAH KPR OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA SEBELUM LUNAS ANGSURAN

Firsty Oxana Dayinta Talia — 2024-06-25

Salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program KPR ini dilakukan dengan membuat perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan nasabah. Kreditur dan debitur diwajibkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Permasalahan terjadi ketika debitur mengalihkan rumah KPR tersebut kepada pihak ketiga selaku pembeli tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur, dimana jangka waktu kredit masih dalam masa angsuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga diperbolehkan apabila masih dalam masa angsuran? 2. Apa akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga sebelum lunas angsuran tanpa persetujuan kreditur? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga yang masih dalam masa angsuran serta untuk menganalisis akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga sebelum lunas angsuran tanpa persetujuan kreditur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendeketan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga bertentangan dengan ketentuan perjanjian kredit juga Undang-Undang Hak Tanggungan. Akibat hukum peralihan hak milik atas rumah KPR oleh debitur kepada pihak ketiga tidak adanya kepastian hukum dikarenakan tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah secara langsung pada Kantor Pertanahan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN ASET TANAH MILIK PIHAK KETIGA DALAM BOEDEL PAILIT

Sinta Nur Hamidah — 2024-06-25

Pada saat terjadi kepailitan, harta kekayaan yang dimiliki debitor dilakukan penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, tidak jarang juga aset yang digunakan oleh debitor juga dimasukkan ke dalam harta pailit seperti aset pihak ketiga yang digunakan sebagai jaminan utang debitor. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya perbedaan pemahaman terkait batasan kekayaan debitor. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan yang mengatur tentang penyertaan aset pihak ketiga kedalam harta pailit serta akibat hukum terkait permasalahan tersebut bagi para pihak khususnya pihak ketiga dan kreditor pemegang jaminan kebendaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya aset yang dimiliki oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak dapat diikut sertakan ke dalam harta pailit, hal ini dikarenakan aset tersebut tidak berada dalam penguasaan debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan terkait aset yang dimiliki oleh debitor pada anggaran dasar dan laporan keuangan perusahaan, dimana terdapat pula pencatatan utang dan aset yang digunakan sebagai jaminan pada lapora tersebut. Akibat hukum dari dimasukkannya aset pihak ketiga ke dalam harta pailit, mengakibatkan pihak kketiga kehilangan haknya dalam mengelola serta menguasai aset tersebut. Selain itu, kreditor pemegang jaminan juga terkena akibat dari adanya peyertaan tersebut, dimana kreditor tersebut dapat kehilangan hak prioritasnya dan status kreditornya mengalami perubahan.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING

shofiana nurul arifin — 2024-06-25

The number of people who want to become PMI, especially in the maritime sector, is not in line with knowledge, laws and procedures to protect crew members who work abroad, so that this condition results in legal problems such as what happened on the Long Xing 629 Ship related to the inconsistency of working hours experienced by Indonesian crew members. This study aims to find out the responsibility of P3MI for violations committed by Employers. This research is a normative juridical research through a legislative approach and a case approach. The results of the study explain that the Employer is the party that must be responsible for the violation of working hours experienced by the Long Xing 629 crew from Indonesia. This is due to inconsistencies in the Employment Agreement and it can be said that the Employer has breached the contract. The placement of PMI that is not in accordance with the employment contract is the responsibility of P3MI, because placing PMI is not in accordance with the type of work contained in the employment contract. When working abroad, P3MI and the employer are the parties obliged to provide legal protection to the crew, but in this case they are actually relieved of responsibility. The legal efforts made by the ABK to defend their rights are diplomatic and consular efforts carried out by the Representative of the Republic of Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Crew, Foreign Fishing Vessel, Protection of Indonesian Migrant Workers

Kesadaran Hukum Ibu atas Penandaan dan Informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Popok Bayi

Renita Andriyani — 2024-06-26

Kementrian Kesehatan telah menetapkan regulasi penandaan dan informasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) salah satunya pada produk popok bayi yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Popok Bayi yang akan diedarkan harus memenuhi standar kesehatan dengan mencantumkan penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada produk popok bayi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi perbekalan kesehatan rumah tangga pada popok bayi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep, khususnya di kecamatan Pasongsongan, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum ibu atas penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya, empat indikator tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Para ibu sebagai konsumen popok bayi belum memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi, perilaku mereka dalam memilih dan menggunakan popok bayi tidak mementingkan penandaan dan informasi PKRT pada popok bayi. Kesadaran hukum ibu sebagai konsumen popok bayi terkait penandaan dan informasi PKRT pada produk popok bayi dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca, faktor pendidikan dan faktor usia.
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Popok Bayi