NOVUM : JURNAL HUKUM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> Universitas Negeri Surabaya en-US NOVUM : JURNAL HUKUM 2442-4641 <p align="left">Authors who publish this journal agree to the following terms:</p><ol><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution License</a></strong> that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><li>Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.</li><li>Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.</li></ol> PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK ROHINGNYA TANPA PENDAMPING DI INDONESIA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38606 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Pada tanggal 15 Mei 2015 pengungsi Rohingya terdampar di Indonesia, pengungsi datang untuk mengungsi tidak hanya sendiri melainkan membawa sanak keluarganya termasuk pengungsi anak dan anak tanpa pendamping. Anak sama dengan pengungsi dewasa juga membutuhkan perlakuan yang sama yaitu mereka juga membutuhkan perlindungan yang khusus dan perhatian yang sama dengan pengungsi dewasa. Anak tanpa pendamping merupakan seorang yang masih dibawah umur, dan anak masih membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang sekitarnya, termasuk orang tua. Oleh karena itu anak mendapatkan hak perlindungan khusus dan hak asasi dari negara di dunia melalui <em>convention on the right of the child</em> (yang selanjutnya di sebut CRoC). Dalam hal ini Indonesia ikut serta memberikan hak anak tersebut dengan menjamin perlindungan pendidikan, sosial, kesehatan, moral maupun spiritualnya. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dasar negara Indonesia dalam melaksanakan perlindungan pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping, dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai Negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil pembahasan yaitu Indonesia mempunyai kewajiban melindungi para pengungsi termasuk pengungsi anak tanpa pendamping sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai negara transit, yang merupakan hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum Internasional yang berlaku dan tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingya tanpa pendamping menurut hukum Internasional adalah&nbsp; sesuai dengan pasal 22 Konvensi Hak Anak.</p> <p><strong>Kata Kunci</strong>: Anak rohingya, pertanggungjawaban negara, hukum pengungsi Internasional.</p> Moch Idham Baskoro pudji astuti Elisabeth septin puspoayu ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-03-21 2021-03-21 1 10 10.2674/novum.v0i0.38606 TINJAUAN YURIDIS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIDEO CONFERENCE UNTUK RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MENJADI AKTA NOTARIIL https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38554 <p>Dunia saat ini, khususnya Indonesia telah memasuki era industri 4.0, yaitu hampir kegiatan dilakukan secara digital. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah mempercepat dunia dalam penggunaan teknologi digital tanpa batas, sehingga pembatasan pertemuan menyebabkan semakin sering digunakannya aplikasi pertemuan virtual, seperti <em>zoom</em>. <em>E-notary</em> berkembang mulai memikirkan syarat menghadap sebagai syarat formil pembuatan akta notariil yang dilakukan melalui <em>video conference</em>, seperti pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan. Penelitian ini ingin menganalisis apakah penggunaan <em>video conference</em> dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil beserta akibat hukumnya. Penelitian normatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum untuk melakukan analisis permasalahan yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadap <em>video conference</em> dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil dan akibat hukum yang terjadi sama seperti akta notariil pada umumnya.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>akta notariil, menghadap notaris, <em>video conference</em>.</p> Virania Cahya Ramadhani Budi Hermono ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-03-24 2021-03-24 11 20 URGENSI KRIMINALISASI KEPEMILIKAN PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN TANPA IZIN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38693 <p><em>Airsoft gun</em> merupakan sebuah replika senjata api yang dibuat sedemikian rupa dengan kemiripan 1:1. Indonesia memiliki dua peraturan tentang <em>airsoft gun</em> yang tertuang pada Peraturan Polri Nomor 5 Tahun 2018&nbsp; dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan <em>airsoft gun</em> dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dan menjelaskan mengenai urgensi perlunya dilakukan kriminalisasi perbuatan berkaitan dengan <em>airsoft gun</em>. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa peraturan tentang <em>airsoft gun</em> yang ada, tidak dapat dijadikan sebagai dasasr hukum untuk menentukan suatu tindak pidana dan hakim dalam memutus perkara tentang <em>airsoft gun</em> akan menggunakan peraturan lain yang menyertai perbuatan pidana yang dilakukan dengan <em>airsoft gun</em>. &nbsp;Hal demikian terjadi karena peraturan tentang <em>airsoft gun</em> tidak berada pada level undang-undang, serta juga tidak sejalan dengan asas <em>no punish without representative</em> yang menyatakan bahwa dalam pencantuman norma pidana perlu persetujuan dari rakyat. Karena persetujuan rakyat hanya pada level undang-undang dan Perda. Dikaitkan dengan asas legalitas, peraturan tentang <em>airsoft gun</em> juga tidak secara eksplisit menyebutkan norma sanksi pidana di dalamnya. Karena asas legalitas bermakna peraturan harus jelas, tegas dan tertulis. Perlu dilakukan upaya kriminalisasi untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dengan dilakukan upaya adendum dengan menambahkan <em>airsoft gun</em> dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 supaya eksistensi <em>airsoft gun</em> memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> Yazid Bustomi Gelar Ali Ahmad ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-03-24 2021-03-24 21 30 TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DI INDONESIA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38705 <p><strong>Latar Belakang:</strong> Pelecehan seksual mencakup berbagai macam perilaku, termasuk pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, dan kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual non-fisik yang terjadi di kedai kopi Starbucks di kawasan Sunter, Jakarta. Dimana terdapat dua pelaku sebagai barista yang melakukan pelecehan seksual non-fisik terhadap pelanggan dengan cara mengintip melalui CCTV. Sebut saja DD dan KH, kedua barista tersebut mengintip dada serta paha pelanggan melalui CCTV. Akhirnya, DD dijatuhi pasal 27 ayat (1) UU ITE, sedangkan KH hanya berstatus sebagai saksi. Belum adanya aturan yang lebih spesifik mengatur pelecehan seksual non-fisik membuat pelaku tidak dapat dikenai pasal serta dijatuhi hukuman. Peneliti mencoba menganalisis pasal 281 KUHP dan pasal 27 ayat (1) UU ITE. <strong>Tujuan:</strong> Untuk menganalisis apakah pelaku pelecehan seksual non-fisik dapat dikenakan pasal 281 KUHP dan juga untuk menganalisis apakah perbuatan KH dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE seperti yang dijeratkan pada DD. <strong>Metode:</strong> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. <strong>Hasil:</strong> Perbuatan KH tidak memenuhi unsur terbuka dikarenakan locus dari perbuatan tersebut terdapat pada ruang CCTV. Perbuatan KH tidak memenuhi salah satu dari 3 unsur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE. <strong>Kesimpulan:</strong> Perbuatan KH memenuhi unsur sebagai perbuatan pelecehan seksual, namun KH tidak dapat dikenai pasal 281 KUHP dan juga pasal 27 ayat (1) UU ITE karena terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi.</p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> Pelecehan Seksual Non-Fisik, Starbucks, CCTV, KUHP, UU ITE</p> Dimas Syahrul Amrulloh Pudji Astuti ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2021-03-24 2021-03-24 31 40