NOVUM : JURNAL HUKUM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> Universitas Negeri Surabaya en-US NOVUM : JURNAL HUKUM 2442-4641 <p align="left">Authors who publish this journal agree to the following terms:</p><ol><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution License</a></strong> that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><li>Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.</li><li>Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.</li></ol> Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Penggelembungan Harga (Mark-Up) Biaya Operasional Perusahaan https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58547 <p>Tindak pidana penggelapan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan jabatan menyalahgunakan kekuasaanya dengan menggunakan modus penggelembungan harga (mark-up) pada biaya operasional perusahaan. Para pelaku tindak pidana penggelapan memanfaatkan modus mark-up untuk menyamarkan tindak pidana yang sesungguhnya ia lakukan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pedoman penulisan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep mark-up pada tindak pidana penggelapan biaya operasional suatu perusahaan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi gambaran lebih mendalam mengenai konsep mark-up dalam tindak pidana penggelapan.&nbsp; Hasil penelitian ini yakni konsep penggelembungan harga (mark-up) yang biasa digunakan dalam lingkup ekonomi diterapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dengan cara menaikkan harga dengan nilai yang tidak wajar dan selisih antara laporan asli dengan laporan yang telah di mark-up akan digunakan untuk kepentingannya sendiri.</p> Rena Arya Febriant Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-05 2024-02-05 1 7 10.2674/novum.v1i1.58547 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58600 <p>Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi&nbsp; tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.</p> Nuraini Brillianti Fardana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 8 21 10.2674/novum.v1i1.58600 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58682 <p>Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap&nbsp; konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika.</p> <p>Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan</p> Amaliah Asyamillah Syafithri ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 22 33 10.2674/novum.v1i1.58682 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 (ANALISIS PUTUSAN NO 11/G/2022/PTUN.Jkt) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58692 <p>Indonesia menerbitkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law. Dengan adanya omnibus law maka banyak perundang-undangan yang diubah. Perubahan tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang mengaturan mengenai upah tenaga kerja. Upah minimum diatur melalui keputusan kepala daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Gubernur No 1395 mengenai upah minimum provinsi tahun 2022. Keputusan tersebut dicabut dan dibuat kembali melalui KepGub Provinsi DKI Jakarta No 1517. Pada keputusan No. 1517, pertimbangannya tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tetapi menggunakan pertimbangan sendiri untuk merespon terjadinya Covid-19. KepGub No 1517 tersebut kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke PTUN DKI Jakarta dengan perkara No.11/G/2022/PTUN.Jkt dan majelis hakim memenangkan APINDO selaku Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 11/G/2022/PTUN.Jkt, akibat hukum UMP tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan akibat hukum keterlambatan penentuan batas waktu penetapan UMP. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu mempelajari dan menelaah objek penelitian yang berpijak pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus kemudian diolah kemudian proposisi disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan SK1517&nbsp; memiliki persoalan. Terbitnya SK1517 tersebut beranggapan bahwa&nbsp; terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 91 Tahun 2020 yang kemudian menyatakan inkonstitusional bersyarat UU11/2020 maka PP36/2021 yang menjadi dasar terbitnya SK1395 sebelum digantikan oleh SK1517 menjadi tidak berlaku. Majelis hakim pertimbangannya berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencabut keberlakuan dari PP36/2021, kemudian majelis berpendapat bahwa SK1517 dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga layak dibatalkan.</p> Moch Miftahul Hikam Arinto Nugroho S.H.,S.Pd.,M.H. ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 34 47 10.2674/novum.v1i1.58692 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI NOMOR 233 K / PID.SUS / 2021 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAL PRAKTEK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58698 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di Makassar dan tanggung jawab dokter yang melakukan kelalaian medis tersebut. Serta pertimbangan hukum hakim dan keputusan hakim dalam penanganan kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data diambil dari penelitian kepustakaan, hukum dan data, informasi mengenai korban dan ahli hukum pidana, analisis data yang dilakukan.penggunaan menggunakan analisis data deskriptif, khusus mengkaji peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban mal praktek ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pelaku mal praktek, dalam hal ini&nbsp; dokter. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelanggaran profesi berupa kompensasi, baik materil maupun immateriil. Sedangkan seorang dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tiga macam kategori yaitu, mal praktek yang disebabkan atas kesalahan, mal praktek yang disebabkan atas kelalaian, dan mal praktek yang disebabkan atas kesengajaan.</p> <p>Orang yang dirugikan akibat malapraktik medis memerlukan perlindungan hukum, yang menyebabkan lebih banyak kerugian atau penderitaan bagi pasien. Untuk menciptakan suatu bentuk jaminan hukum, menjamin pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah selain KUHP telah mengundangkan undang-undang di bidang kesehatan dan praktek kedokteran, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 No. 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan.</p> <p>dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang sebuah Praktik Kedokteran. Pertanggungjawaban pidana dokter atas kesalahan dan kelalaiannya di dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pertanggungjawaban pidana dokter merupakan suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana professional misconduct, apabila sesuai dengan klasifikasi deliknya.</p> Muhammad Johan Nur Al Fariz ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 48 63 10.2674/novum.v1i1.58698 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58715 <p>The phenomenon of street children working is an issue in Indonesia which is still problematic in many areas. Children are one of the groups or groups of society that are protected, so the phenomenon of street children is a quite serious issue because it is related to the fulfillment of children's rights. Education, as one of the most important rights that a child is entitled to, certainly needs to be paid attention to, especially among street children. Legal protection for the educational rights of street children who work in Sidoarjo Regency includes the implementation of Article 8 paragraph 1 of East Java Governor Regulation Number 33 of 2018 through coaching. This guidance is carried out by the Sidoarjo Regency Social Service in collaboration with the East Java Provincial Social Service through the Youth Development Social Service (UPT PSBR) as the government agency responsible for fulfilling it. This writing is included in empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of the data. The research location is in Sidoarjo Regency, precisely in Alun-Alun. The results of this research show that there are still street children in Sidoarjo Regency who experience difficulties in providing their education and that there are internal and external obstacles from the relevant government parties so that there are no limitations in providing educational rights for street children.</p> <p><strong>Keywords</strong>: Street Children, Education, Legal Protection</p> Elisabeth Melanie Saraswati Eny Sulistyowati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 64 73 10.2674/novum.v1i1.58715 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58750 <p><em>One of the villages in Sidoarjo Regency, namely Bendotretek Village, is considered by many local people to be that the village's development is still lagging behind compared to the surrounding villages and village officials (individuals) are considered not optimal in disseminating village regulations so that many people who do not know about local village regulations. According to Permendagri 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, article 26 which states "Joint Village Head Regulations are disseminated to the community of each Village." which means that the village community should know and apply village regulations that have been approved and permitted. This makes the author interested in researching the level of legal awareness of the village community regarding the formation of village regulations, so that the author knows the level of awareness of the community regarding the formation of village regulations, because village regulations have an important function in the community itself, namely as a means of ensuring justice for the community. village. . This type of research is an empirical legal research method or empirical juridical research method, which is a form of sociological legal study and can also be called a subject study, which specifically examines current legal provisions and what the facts are in society. Based on research results, the level of awareness of the Bendotretek Village community is classified as low at 27.5% because many village residents are not aware of the village regulations. Based on the conclusions drawn by the author, respondents who have legal awareness of Bendotretek village regulations are village officials and stakeholders. Meanwhile, those who do not understand village regulations are ordinary people who have no work relationship with the village and people who are indifferent to village regulations. Efforts used to increase the legal awareness of the Bendotretek village community are by increasing the dissemination of village regulations to the community and encouraging stakeholders not to forget to convey them to their community members.</em></p> <p><strong>Keywords: Awareness, Community, Village Regulations</strong></p> Valda Pramudita Erviani ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-07 2024-02-07 74 83 10.2674/novum.v1i1.58750 HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58678 <p>Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya</p> Bagus Surya Dharma Muh. Ali Masnun ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-13 2024-02-13 84 95 10.2674/novum.v1i1.58678 PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN PENGGUNAAN GOCAR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/58778 <p>Perjanjian baku berisi ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai klausula baku. UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku tertentu pada Pasal 18. Ketentuan tersebut dibuat untuk mewujudkan kedudukan yang setara dari hubungan pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan penggunaan GoCar mencantumkan klausula eksonerasi pada poin 2E. Klausula tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila mengandung pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Ketentuan penggunaan Gocar dengan asas perlindungan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Gojek kepada konsumen atas kerugian dalam hal keselamatan dalam berkendara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 2 UUPK. Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu dengan pengembalian uang atau barang/jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) dilakukan dengan adanya pembuktian atas kesalahan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab atas kesalahan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa beban pembuktian atas kesalahan merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.</p> Eryna Dian Osada Eny Sulistyowati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2024-02-26 2024-02-26 96 106 10.2674/novum.v1i1.58778