NOVUM : JURNAL HUKUM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> en-US <p align="left">Authors who publish this journal agree to the following terms:</p><ol><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution License</a></strong> that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><li>Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.</li><li>Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.</li></ol> mahaendrawardhana@unesa.ac.id (Mahendra Wardhana) ditaperwitasari@unesa.ac.id (Dita Perwitasari) Sat, 15 Oct 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42263 <p>Pada putusan tingkat pertama ini, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Smn, tersebut hakim Menyatakan Terdakwa Indah Putri binti Maisel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat. Tujuan penelitian ini&nbsp; untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (<em>Ratio Decidendi</em>) Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 sudah tepat jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dan&nbsp; perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif . &nbsp;Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penjatuhan pidana dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung memutuskan dengan alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa terbukti karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan, sudah tepat dan benar. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017 proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlakuLalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya</p> <p><strong>K</strong><strong>ata </strong><strong>K</strong><strong>unci&nbsp; :</strong> Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana<strong>, </strong>Kealpaan, Luka Berat, Putusan Kasasi Nomor 97 K/Pid/2017.</p> Ahmad Agus Badru Tamam, Pudji Astuti ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42263 Fri, 30 Jul 2021 04:21:41 +0000 ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MENGENAI PERKARA HAK MILIK ATAS TANAH PADA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1753 K/PDT/2015 (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42264 <p>Pada Putusan&nbsp; Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015 bahwa di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong H.Muh. Thohir. perbuatan Terbanding I/Tergugat I yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa beserta Sertifikat Hak Milik nomor 1740/2008 atas nama H.Muh. Thohir dan membuat Surat Pernyataan Jual Beli atas obyek sengketa tanggal 14 Agustus 2007 antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding I/Tergugat I yang dibuat oleh Kepada Desa Aikmel dan termasuk segala surat peralihan Hak atas tanah lainnya yang timbul atas obyek sengketa. Tujuan penelitian ini&nbsp; untuk menganalisis mengenai kebenaran menurut konsep hukum perdata agraria tergugat telah dikatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (<em>onrechtmatige daad</em>) pada pertimbangan hakim putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 dan akibat hukum kepada penggugat atas sengketa hak milik atas tanah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Baik mengenai Subyek maupun Obyek gugatan serta kronologis tentang kepemilikan tanah Obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat; Kabur mengenai subyek gugatan; Penggugat telah salah menarik para pihak didalam perkara a quo, Akibat hukum yang ditimbulkan atas sengketa hak milik atas tanah tersebut pada putusan kasasi mahkamah agung nomor 1753 K/PDT/2015 tanda tangan Penggugat dalam Surat pernyataan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I (T-I) berbeda sehingga tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah tidak sah.</p> <p><strong>K</strong><strong>ata </strong><strong>K</strong><strong>unci&nbsp; :</strong> Hak Milik, Hak Atas Tanah<strong>, </strong>Pertimbangan Hakim, Putusan Kasasi, Perbuatan Melawan Hukum.</p> Labib Mahdi, Indri Fogar Susilowati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42264 Fri, 30 Jul 2021 04:23:33 +0000 KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA MEMILIKI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN (Studi Putusan Kasasi Nomor 3102 K/PID.SUS.LH/2018) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42293 <p>Terdakwa terbukti melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/PID.SUS.LH/2018. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/PID.SUS.LH/2018 pada perkara tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa SKSHH yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Implikasi Hukum&nbsp; Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102K/PID.SUS.LH/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan,pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengangkutan kayu hasil hutan hanya bermasalah pada tahapan administrasi saja yakni dokumen mengenai SKSHH . sedangkan bagi Terdakwa dalam penerapan hukum pasal 88 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1 ) ) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo. Pasal 12 Huruf e Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. Pasal 83 ayat (1) UU No 13 tahun 2013. Implikasi hukum bagi Terdakwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/PID.SUS.LH/2018 sekedar mengenai alasan hukum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam amar putusan dan putusan hakim pengadilan tinggi banding dibatalkan dan kembali mengacu pada putusan pengadilan tingkat pertama.</p> <p><strong>K</strong><strong>ata </strong><strong>K</strong><strong>unci&nbsp; :</strong> Tindak Pidana, Penerapan Hukum, Implikasi Hukum, Terdakwa.</p> Novelio Hendika Putra, Emmilia Rusdiana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42293 Fri, 30 Jul 2021 04:24:58 +0000 ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr TENTANG MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN MELALUI JUAL BELI REKENING BANK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42337 <p>Perkembangan teknologi yang begitu pesat, berbanding lurus dengan upaya masyarakat untuk menyiasati peraturan yang ada. Salah satu tindakan menyiasati peraturan adalah dilakukannya jual beli rekening secara berantai, untuk selanjutnya rekening tersebut ternyata digunakan sebagai rekening penadah judi<em> online</em>, seperti dalam perkara Nomor: 1131/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Tujuan Penelitian adalah mengetahui pertimbangan hakim yang memutus Perkara Nomor 1131/Pid.B/2019/Pn Jkt.Utr yang menyatakan bahwa putusan hakim bukan perbuatan pidana, dan mengetahui proses jual beli rekening dapat dikategorikan sebagai modus operandi tindak pidana perbankan. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<em>statute approach</em>), pendekatan konseptual (<em>conceptual approach</em>) dan pendekatan kasus (<em>case approach</em>), yang dikemas dalam metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dan menganggap para terdakwa melakukan jual beli biasa yang tidak ada unsur pidananya. Dimana proses jual beli yang dilakukan merupakan jual beli biasa sehingga pertanggungjawaban pidana beralih kepada pembeli. Tindakan yang dilakukan oleh bandar merupakan hal diluar tanggungjawab Para Terdakwa. Seharusnya Jual beli rekening yang dilakukan nasabah dapat di kategorikan tindak pidana perbankan karena apabila menggunakan logika terbalik “tidak mungkin seseorang akan membeli rekening apabila mekanisme pembukaan rekening sangatlah mudah”. Pembukaan rekening sendiri sekarang hanya perlu memberikan Kartu Tanda Penduduk kepada pihak bank, maka selanjutnya rekening akan dapat segera dibuka.</p> aditya yogi gusti prasetyo, Emmilia Rusdianna Rusdianna ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42337 Fri, 30 Jul 2021 04:26:42 +0000 Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.133/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Sby Tentang Korupsi https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42424 <p>Kasus korupsi di Indonesia banyak yang terungkap setelah disahkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berhasil disidangkan dengan dijatuhi pidana penjara. Namun ada beberapa kasus yang seolah-olah memang sudah diatur dalam persidangan, seperti putusan bebas bagi terdakwa yang bukti-buktinya cukup meyakinkan bahwa terdakwa bersalah Contoh kasus putusan bebas yang perlu diteliti ialah putusan Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, dengan terdakwa Ratih Retnowati yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019. Terdakwa yang memberikan keterangan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya 6 (enam) proposal yang diluar Dapil terdakwa, bukan merupakan suatu sikap yang menghapus kesalahan terdakwa mengingat dirinya merupakan fasilitator program tersebut. Terdakwa seharusnya lebih teliti dan cermat dalam seluruh proses pengajuan terlebih program pemberian dana hibah menggunakan keuangan negara. Terdakwa dapat dikatakan lalai terhadap tugasnya, sehingga akibat berupa kerugian keuangan negara timbul karena terdakwa lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa agar tidak terjadi kerugian negara. Pertimbangan hakim yang menjadikan penentu keluarnya putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 133/PID.SUS-TPK/2019/PN SBY dimana terdakwa diputus bebas padahal terdakwa memiliki kesalahan dalam perbuatan tersebut yaitu berupa kealpaan atau kelalaian sehingga akibat berupa kerugian keuangan negara timbul karena terdakwa tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang fasilitator. Hakim juga seharusnya melihat urgensi dan prioritas negara dalam memberantas korupsi sehingga menimbulkan kesan dan perasaan agar orang lain tidak akan pernah berani melakukan tindak pidana korupsi, juga memberikan kesan kepada masyarakat bahwa negara ini memang serius dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.</p> <p>Kata kunci : Korupsi, Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana</p> Januar Adi Cahyono, Pudji Astuti ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42424 Fri, 30 Jul 2021 04:28:22 +0000 ANALISIS YURIDIS CONTENT ID SEBAGAI PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS VIDEO YANG DIUNGGAH DI YOUTUBE https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42464 <p><em>Youtube </em>merupakan media sosial yang dapat digunakan <em>Youtuber</em> untuk mengunggah video. <em>Youtube</em>&nbsp;melindungi video yang diunggah dengan sistem <em>Content ID</em>. Namun, adanya <em>Content ID</em> ini menjadi tidak sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami apakah <em>Content ID</em> pada <em>Youtube </em>memberikan pelindungan hak cipta bagi <em>Youtuber</em> di Indonesia serta apakah upaya hukum yang dapat dilakukan <em>Youtuber</em> untuk melindungi video yang diklaim hak ciptanya oleh pihak lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum kemudian dilakukan analisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa <em>Content ID </em>dapat digunakan sebagai pelindungan hak cipta yang ada di <em>Youtube. Content ID </em>dapat digunakan oleh <em>Youtuber </em>dengan memenuhi beberapa kriteria tertentu<em>.</em> Pencatatan melalui <em>Content ID </em>tidak sesuai dengan prinsip deklaratif hak cipta.. <em>Youtuber </em>yang telah terdaftar ke <em>Content ID </em>dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengontrol dan mengelola video miliknya di&nbsp;<em>Youtube</em> agar mudah melakukan klaim hak cipta apabila terdapat pihak lain yang melanggar hak cipta. Klaim hak cipta yang dapat dilakukan <em>Youtuber </em>berupa pemblokiran, monetisasi, dan melacak penayangan video. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh <em>Youtuber</em> apabila ciptaannya diklaim pihak lain dapat dilakukan dengan upaya hukum preventif dan represif. Pada penelitian ini penulis menyarankan bahwa perlu diatur ke dalam peraturan menteri mengenai pelindungan hak cipta melalui <em>Content ID </em>agar memiliki payung hukum.</p> Yoseph Garintio Apriyesafian, Budi Hermono ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42464 Fri, 30 Jul 2021 10:18:03 +0000 ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI PERTANAHAN HAK GUNA USAHA YANG DIKECUALIKAN OLEH PUBLIK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42691 <p>Keterbukaan informasi pertanahan hak guna usaha bagi sebagian masyarakat mempunyai nilai yang sangat penting. Namun, adanya aturan pengecualian informasi pertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dinilai sangat merugikan. Masyarakat luas yang merasa adanya kerugian atas aktivitas tanah tersebut akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada pada tanah dengan sertifikat hak guna usaha tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberlakuan Perka BPN pasal 12 ayat (4) huruf i dapat dibenarkan menurut UU KIP pasal 17 huruf j atau tidak dan untuk memahami akibat hukum yang timbul terkait larangan informasi pertanahan yang tidak bisa diakses oleh para pemohon informasi ataupun publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif yang akan dibahas dalam skripsi ini berkaitan dengan isu hukum konflik norma. Konflik norma yang dimaksud yaitu konflik antara norma informasi pertanahan yang dikecualikan oleh publik dalam Pasal 17 huruf j UU KIP dengan Perka BPN pada Pasal 12 ayat (4) huruf i. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik analisa yang digunakan yaitu dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan yaitu pemberlakuan Perka BPN mengenai pengecualian informasi pertanahan Hak Guna Usaha tidak sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung pada UU KIP. Pada UU KIP menyebutkan pengecualian informasi haruslah berupa Undang-undang. Akan tetapi, pengecualian pertanahan Hak Guna Usaha tidak menggunakan Undang-undang sebagai dasar pengecualian, melainkan menggunakan Peraturan Kepala BPN. Adanya beberapa putusan dari Mahkamah Agung mengenai dibukanya informasi pertanahan Hak Guna Usaha juga menjadi dasar mengapa informasi pertanahan Hak Guna Usaha haruslah dibuka.</p> Mukhammad Farkhan Fajri, Indri Fogar Susilowati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42691 Thu, 09 Sep 2021 23:02:28 +0000 ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JPU DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 337/PID.SUS/2019/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42772 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan kesesuaian argumentasi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan kesalahan Terdakwa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana pornografi yang sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp. Jaksa penuntut umum kurang tepat dalam mengeluarkan surat dakwaan sehingga hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana, oleh karena jaksa penuntut umum harus cermat dalam mencantumkan pasal apa saja yang akan digunakan dalam tuntutan karena hakim tidak tidak dapat memutus perkara melebihi apa yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.</p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> Pornografi, Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim</p> Aulia Nur Rachmah ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/42772 Thu, 09 Sep 2021 23:05:43 +0000