NOVUM : JURNAL HUKUM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum <p>Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya. Jurnal Novum terbit empat bulan sekali, Januari, April, Juli, dan Oktober. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya.</p> <p><em>ISSN&nbsp;2442-4641&nbsp;<a href="http://u.lipi.go.id/1423066075">http://u.lipi.go.id/1423066075</a></em></p> en-US <p align="left">Authors who publish this journal agree to the following terms:</p><ol><li>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution License</a></strong> that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.</li><li>Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.</li><li>Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal.</li></ol> mahaendrawardhana@unesa.ac.id (Mahendra Wardhana) ditaperwitasari@unesa.ac.id (Dita Perwitasari) Sun, 15 Oct 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/46961 <p>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit mematikan yang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi Dasar hukum dan peraturan utama yang digunakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dalam pengaturannya beberapa peraturan yang lahir secara materi muatan dan prosedur tidak sesuai dengan yang seharunya dan bahkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga menyebabkan adanya kekosongan dan kekaburan norma hukum. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menjalankan aturan sesuai dasar hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peraturan mengenai penanganan pandemi telah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penerapannya serta mengetahui implikasi hukum dari pengaturan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dikaji menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan mulai dari penerapan kebijakan terkait status kedaruratan yang kurang tepat, kemudian pengaturan peraturan pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani Pandemi Covid-19 yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik secara materil dan formil. Menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menunjukan seolah adanya upaya pemerintah untuk “menghindar” dari tanggung jawab yang diamanatkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.</p> Dimaz Agung Prakoso, Hananto Widodo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/46961 Thu, 30 Jun 2022 12:52:07 +0000 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NO. 385 K/PDT.SUS-PHI/2022 TENTANG PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT PHK KARENA PEKERJA MANGKIR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47172 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki pengertian berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai yang memiliki banyak akibat, salah satunya yaitu hilangnya sumber pendapatan pegawai. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022 anatara Pekerja melawan PT. Bumi Mulya Makmur Lestari yang tidak sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa PHK dikarenakan pekerja mangkir 5 hari kerja/lebih berturut-turut berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penelitian ini bertujuan untuk membahas putusan Mahkamah Agung berkaitan perselisihan hak akibat PHK karena pekerja mangkir berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan barang bukti dan saksi di persidangan membuktikan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut sebaliknya aturan yang digunakan seharusnya Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003. Akibat hukum meskipun putusan <em>judex facti</em> salah menerapkan hukum tetap tidak dapat merubah amar putusan dikarenakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong><strong>p</strong><strong>utusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja, mangkir</strong></p> <p>&nbsp;</p> Linda Nilam Sari, Arinto Nugroho ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47172 Thu, 30 Jun 2022 12:53:29 +0000 Analisis Penegakan Hukum Terhadap Publikasi Putusan Dalam Website Mahkamah Agung Yang Mencantumkan Data Optik Bermuatan Kesusilaan https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47376 <p>Mahkamah Agung dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik atau transparasi memiliki wewenang memuat salinan putusan ke dalam situs website milik Mahkamah Agung. Pemuatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk terkait Perkara Tindak Pidana Kesusilaan lebih tepatnya pornografi balas dendan (<em>revenge porn) </em>yang dilakukan oleh terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm. ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mekanisme yang harus mengaburkan informasi terkait identitas saksi dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana menurut UU saksi korban yang harus dilindungi identitasnya dan perkara dalam persidangan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Keputusan tersebut Biro Hukum dan Humas yang bertanggungjawab mengelola situs website seharusnya melakukan pengaburan data optik yang bermuatan kesusilaan dan identitas korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap publikasi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta untuk mengalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap publikasi putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakna merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi putusan ke dalam situs Mahkamah Agung dalam perkara kesusilaan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dengan tidak mengaburkan foto serta identitas saksi perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan bentuk pertanggungajawaban yang timbul merupakan <em>vicarious liability</em> karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas informasi merupakan kesalahan korporasi dimana Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan seseorang yang memiliki hubungan kerja.</p> <p><strong>Kata kunci:</strong> Publikasi Putusan, Website Mahkamah Agung, Kesusilaan</p> Elviana Ratri Pramithasari, Gelar Ali Ahmad ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47376 Fri, 01 Jul 2022 01:39:03 +0000