NOVUM : JURNAL HUKUM

Alasan Pemberat Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Menteri Sosial Dalam Putusan No. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST

Eva Yulia, Emmilia Rusdiana — Thu, 19 Jan 2023 22:00:06 +0000

The judge's decision on corruption by the former minister of social affairs in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst who did not accommodate the reason for the ballast resulted in criminal sanctions received by the perpetrator being unworthy. The non-accommodation of ballast reasons related to office crimes in Article 52 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes even though the elements of the article have been fulfilled by criminal acts committed by Juliari Peter Batubara is the main problem studied. This study aims to determine the appropriate criminal sanctions for perpetrators of corruption of the Covid-19 Social Assistance. The type of research used by the author is normative juridical using primary and secondary legal materials, and takes a statutory approach (Statue approach), conceptual (Conceptual approach), and Case approach (Case approach). So as to get the result that the elements of the ballast article, namely Article 52 of the Criminal Code, have been fulfilled by the actions of Juliari Peter Batubara, so that in Decision No. 29 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. PST sanctions imposed should have been more severe. And the elements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Anti-Corruption Law have also been fulfilled, so Juliari Peter Batubara should be charged with the article and can be sentenced to death because of the fulfillment of the elements of "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law.

Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Pekerja Yang Mengundurkan Diri Atas Perintah Pengusaha

Maria Adisti Anggia, Arinto Nugroho — Tue, 24 Jan 2023 01:11:24 +0000

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dikecualikan untuk pekerja yang mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun dan meninggal dunia. Persoalannya, terhadap pekerja yang mengundurkan diri tidak diberi batasan arti mengundurkan diri. Dewasa ini, mekanisme mengundurkan diri seringkali digunakan oleh pengusaha untuk mengurangi beban pesangon dengan memberikan perintah kepada pekerja untuk mengundurkan diri sehingga terdapat cacat kehendak. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui melalui sebuah analisis mengenai apakah pengunduran diri atas perintah pengusaha dapat dikategorikan sebagai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan bagaimana upaya hukum bagi pekerja yang mengundurkan diri atas perintah pengusaha agar pekerja dapat kembali mendapatkan hak atas JKP. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut ialah metode penelitian normatif yang sifatnya preskriptif dengan jenis pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal yang menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder dan juga bahan non-hukum. Berdasarkan metode penelitian tersebut didapat hasil bahwa mengundurkan diri harus atas kemauan pekerja sendiri tanpa tekanan/perintah dari pihak lain, sehingga pekerja yang mengundurkan diri atas perintah pengusaha tidak masuk dalam pengecualian penerima JKP dan harus dikategorikan sebagai PHK oleh perusahaan. Upaya hukum bagi pekerja guna kembali mendapat haknya atas JKP dapat dilakukan sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: Mengundurkan diri, JKP, perintah pengusaha, PHK

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN GANTI RUGI MELALUI KONSINYASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO

Rakha Bagus Taruna, Indri Fogar Susilowati — Tue, 24 Jan 2023 01:15:09 +0000

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto telah diresmikan pada tahun 2017, namun setelah peresmian tersebut masih terdapat beberapa masyarakat perdesa yang belum mengambil uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri. Terutama desa Bungurasih memiliki jumlah warga terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dikarenakan masih mengalami permasalahan sehingga masyarakat yang terkena permasalahan tersebut uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri atau dikonsinyasi. Hal tersebut yang menimbulkan masalah bagi masyarakat desa Bungurasih dalam pengambilan uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol Surabaya-Mojokerto. Selain itu, problematika pelaksanaan pemberian ganti rugi atas tanah bagi masyarakat desa Bungurasih yang terkena pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana untuk mendapatkan datanya langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto terdapat permasalahan dalam proses musyawarah penetapan ganti kerugian dan pemberian ganti kerugian yang diakibatkan oleh masyarakat. Permasalahan diakibatkan oleh oknum yang memprovokasi masyarakat untuk menolak uang ganti kerugian dan terdapat masyarakat yang masih mengalami permasalahan dalam pemberian ganti kerugian sehingga belum bisa mengambil uang ganti rugi yang dikonsinyasi. Permasalahan yang dialami masyarakat dalam ganti rugi melalui konsinyasi dikarenakan mengalami masalah seperti, tidak dapat membuktikan alas hak berupa sertifikat, masalah sengketa waris, salah penetapan alas nama, alas hak digadaikan kepada pihak lain, dan menolak harga tanah. Permasalahan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan uang ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Konsinyasi.

PROBLEMATIK UPAYA PAKSA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA KEPEGAWAIAN

Charisma Taufiq Nur Rahman — Wed, 25 Jan 2023 07:49:06 +0000

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah ketiadaan aturan pelaksana upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) UU 51/2009 (UU Peratun) mendelegasikan aturan pelaksana tersebut agar dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sudut pandang yuridis, ketentuan ini masih menimbulkan problem, yakni: 1. Jenis Peraturan apa yang dimaksud berupa produk hukum apa?; 2. Bagaimana substansi aturan pelaksana upaya paksa tersebut jika diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan? Mengingat masih terdapat kekosongan hukum ketentuan aturan pelaksana upaya paksa. Tujuan penelitian ini ialah sebagai bahan sumbangan pemikiran kepada negara agar segera membentuk aturan pelaksana upaya paksa. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan isu kekosongan hukum. Metode analisis ialah analisis preskriptif. Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, disertasi sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian ini antara lain: 1. Konstruksi penentuan produk hukum yang tepat sebagai aturan pelaksana upaya paksa adalah Peraturan Pemerintah; 2. Konstruksi mekanisme pengenaan uang paksa (dwangsom) dan sanksi administratif sebagai upaya paksa harus diawali oleh amar putusan yang mengabulkan permohonan upaya paksa Penggugat. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan upaya paksa dikenakan berdasar pada petitum gugatan yang memohon agar Tergugat dikenakan upaya paksa jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan.

KESINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Asna Azizia Nikmah — Wed, 15 Feb 2023 14:48:36 +0000

Kesetaraan gender merupakan tujuan di dalam perkembangan dunia yang biasa dikenal dengan (SDG’s) Suistanable Development Goals. Data terbaru Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2020, kesetaraan gender berada pada peringkat 5 dari 17 target. Statistik data yang diambil dari situs resmi PBB untuk perempuan memperlihatkan adanya peningkatan kekerasan fisik dan seks terhadap perempuan yang usianya 15-49 tahun. Di Indonesia sendiri, dari data Komnas Perempuan menyebutkan bahwa perkara terkait kekerasan terhadap perempuan atau anak mencapai angka 1.299 perkara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait Kekerasan Seksual yang ada di Indonesia pasca di sah-kanya UU TPKS. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan Asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks kekerasan seksual dapat diperoleh bahwa undang-undang terkait (UU PA, UU PKDRT, UU ITE dan UU Pornografi) mengatur lebih khusus. Sehingga UU TPKS sebagai pelengkap atas keksosongan hukum dari beberapa undang-undang sebelumnya. Akibat hukum dari di sah-kannya UU No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seks yaitu adanya perlindungan hukum terkait korban kekerasan seksual di Indonesia dalam ranah umum. Jika UU PKDRT khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga, UU Perlindungan Anak yang khusus mengatur bila anak menjadi korban kekerasan seksual dan UU Pornografi yang fokus dalam kejahatan kekerasan seksual dalam ranah daring/online. UU TPKS memberikan payung hukum terkait perlindungan kekerasan seksual yang tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Analisis Yuridis Menjanjikan Hasil Dengan Keuntungan Pasti Pada Produk Investasi Reksadana

Andhika Bhuana Wira Yudha, Budi Hermono — Sun, 19 Feb 2023 03:32:57 +0000

Reksadana merupakan instrumen investasi pada pasar modal dimana masyarakat/pemodal dapat menginvestasikan dananya kedalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi selain mengelola dana dari investor, juga dapat menjual dan menawarkan produk reksadananya dan harus mengacu pada aturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi karena semakin banyaknya produk reksadana yang ada di Indonesia membuat persaingan antara manajer investasi dalam mendapatkan dana dari investor. Persaingan tersebut membuat manajer investasi melakukan kecurangan dalam hal menawarkan produk reksadananya dengan menjanjikan investasi berupa keuntungan pasti (fix return). Akibatnya terjadi pembubaran reksadana atas perintah dari Otoritas jasa Keuangan karena telah melakukan pelanggaran dalam aturan pemasaran produk reksadana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memnganalisis apakah menjanjikan hasil investasi kepada investor merupakan perbuatan hukum yang dilarang dalam praktik investasi reksadana dan bentuk pertanggungjawaban manajer investasi atas pembubaran produk reksadananya oleh OJK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Menjanjikan hasil investasi berupa keuntungan pasti (fix return) produk investasi reksadana merupakan bentuk perbuatan yang dilarang karena segala jenis investasi memiliki resiko dan berfluktuasi mengikuti harga pasar sehingga imbal hasil tidak patut dijanjikan/dijamin serta dapat terjadi kerugian diluar kemampuan manajer investasi selain itu belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai larangan pemasaran dengan menjanjikan hasil investasi berupa keuntungan pasti (fix return) dan bentuk pertanggungjawaban hukum manajer investasi bertindak sebagai pihak likuidator produk reksadana yang dikelolanuya. Hasil dari likuidasi reksadana dibagikan kepada para investor reksadana secara proporsional sesuai dengan kepemilikan.

ANALISIS PUTUSAN NO. 244/PID.SUS.2020/PN BJN TENTANG PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DISERTAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA

Imelsa Alifia Prastyastuti, Indri Fogar Susilowati — Sun, 19 Feb 2023 04:44:55 +0000

Abstrak. Tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana khusus karena hukum acara dan sanksinya diatur di luar KUHAP dan KUHP. Pengulangan tindak pidana dalam KUHP menyebutkan secara spesifik pasal-pasal tertentu yang dapat diberikan pemberatan karena pelaku mengulangi tindak pidana yang sama (residivis). Akibatnya jika tindak pidana khusus di luar KUHP tidak mengatur mengenai pemberatan berupa pengulangan tindak pidana, maka pemberatan tidak dapat diberikan kepada terdakwa. Salah satu contoh kasus yaitu Putusan No. 244/Pid.Sus.2020/PN Bjn dimana hakim tidak memberikan pemberatan pada terdakwa residivis dan memvonis ringan meskipun pada putusan-putusan lainnya menerapkan hukuman yang lebih berat. Penelitian akan menjawab mengenai dasar pertimbangan hakim untuk tidak menambahkan masa pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan pengulangan pidana dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn dan akibat hukum bagi pelaku pertambangan tanpa izin dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, serta kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam Putusan No. 244/Pid.Sus/2020/PN Bjn memenuhi unsur-unsur residivis namun UU Minerba tidak mengatur mengenai residivisme sebagai lex specialis sedangkan residivisme Pasal 486-488 dalam KUHP tidak dapat diterapkan karena hanya dapat diterapkan pada delik-delik yang secara eksplisit disebutkan pada pasal tersebut. Tetapi hakim dapat menerapkan ultra petita dengan bentuk melebihi lama yang dituntut jaksa, selama ultra petita tersebut tidak melebihi ancaman pidana maksimal 5 (tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Kata Kunci: penambangan pasir tanpa izin, pidana, residivis

DINAMIKA PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PUTUSAN NOMOR 895/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM

Syefardirta Fascanti Qoba, Emmilia Rusdiana S.H., M.H. — Sun, 19 Feb 2023 04:50:53 +0000

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan dengan tidak disengaja atau bahkan tak terduga yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta benda. Penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus berpedoman pada Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Faktanya terdapat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidikan dua tahun setelah kejadian. Misalnya pada Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari lama nya penyidikan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim dan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengetahui mengapa Penuntut Umum tidak menggabungkan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim karena penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji putusan dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Penyidikan, Kecelakaan Lalu Lintas, Analisis Putusan, Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi.

KESESUAIAN PERKARA PENCURIAN DALAM PUTUSAN Nomor: 2605/Pid.B/2020/PN Sby DENGAN PENDEKATAN PROSES RESTORATIVE JUSTICE

Adinda Hilda Rachmania — Sun, 19 Feb 2023 09:22:39 +0000

Abstract

AnDecision Number 2605/Pid.B/2020/PNSby includes an indictment of Article 362 of the Criminal Code in the form of theft of a pair of shoes with a further 8 months in prison related to the second problem that the perpetrator's actions can be processed by Restorative Justice. Research on this decision aims to determine the suitability of the charges given to the defendant with the actions committed by the defendant and to find out if this decision can be processed by Restorative Justice. This study uses the Normative Juridical Research Method. The results of this study are that the indictment in decision Number: 2605/Pid.B/2020/PN Sby is not in accordance with the actions of the defendant that the indictment in this decision is subject to Article 362 of the Criminal Code while the actions of the defendant are in accordance with Article 364 of the Criminal Code. In the case of theft in Decision Number: 2605/Pid.B/2020/PN Sby It can be processed with a restorative justice approach without any 6 months imprisonment for the perpetrator. with the first argument, based on the Chief of Police Circular Letter Number SE/8/VII/2018 starting from the stage at the Investigation (Police) level, then at the Prosecution level (Prosecutor's Office) through Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 and the Judiciary level (Supreme Court) through a Director's Decree General of the General Court of the Supreme Court Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, that it can be processed with the Restorative Justice regarding the process related to all parties with an interest in certain violations meeting to be resolved jointly.

Keywords : Theft, Misdemeanor Crime, Restorative Justice

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE PERKARA NOMOR : PDM-19/SUKAMARA/EOH.2/08/2022 KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA

Dea Risma Salsabila, Pudji Astuti — Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0000

Restorative Justice is the restoration of bonds and redemption of mistakes committed by perpetrators of crimes against their victims, as well as providing opportunities for perpetrators of crimes to take direct responsibility. In terms of settlement of criminal cases that can be terminated by law, it has several classifications, namely minor crimes, cases of women who are in conflict with the law, children's cases and narcotics cases. One of the cases that can be resolved with Restorative Justice is embezzlement. Embezzlement is defined as taking possession of goods or something that is owned by another person but this action is not something against the law, but in use it is used unlawfully as if it were his own. In the case of Case Number: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, the termination of prosecution by the Prosecutor was not in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This research was conducted to examine and analyze whether cases that were terminated by law were in accordance with Article 5 Paragraph (1) letter c and Article 9 Paragraph (5) Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020.

The results obtained from research on Case Number: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, namely that it is in accordance with the concept of Restorative Justice however, is not in accordance with Article 5 Paragraph (1) letter c and Article 9 Paragraph (5) Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in terms of the terms and process of the case.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PAPUA

Rizal Rozzaka Adrianto — Sat, 25 Feb 2023 22:52:18 +0000

Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Papua, khususnya berkaitan dengan hak ulayat. Isu hukum yang dikaji adalah berkaitan dengan pengaturan hukum di daerah Papua berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum sudah diatur melalui Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota. Yang menjadi pembeda berkaitan dengan pengaturan mengenai upaya perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan daerah. Implikasi hukum terkait pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua sejatinya sudah menjamin adanya eksistensi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua. Meski begitu, pembenahan perlu dilakukan khususnya berkaitan pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua seperti: perlu pembinaan dan pendampingan mengenai pembentukan Peraturan Kampung di masing-masing kampung adat di Jayapura, perlu memastikan dan mengawal identifikasi hak ulayat dan kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Moi, serta terkait dengan penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkan SK Bupati, alangkah lebih baiknya perlu dibentuk Peraturan Bupati yang menjelaskan terkait penetapan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat di Teluk Bintuni sebelum dikeluarkannya SK Bupati. Upaya optimalisasi perlindungan dan pengakuan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua harus mengacu pada tiga tahap pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Permendagri Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan peran daerah. Selain itu, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memberikan pengakuan dan perlindungan bagi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan, Otonomi Khusus Papua.

Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional

M Nursalim, Elisabeth Septin Puspoayu, Nurul Hikmah — Mon, 27 Feb 2023 08:36:49 +0000

Konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik wilayah yang masih dipermasalahkan mengenai sebagian kepemilikannya oleh beberapa negara. Cina mengirimkan kapal penjaga pantai Cina untuk melindungi kapal nelayan Cina dalam mengambil ikan di perairan Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina mendasarkan klaim Laut Cina Selatan di perairan Laut Natuna Utara dengan dasar hak historis penangkapan ikan di masa lampau serta berpegang pada konsep nine dash line. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina telah melakukan pelanggaran hukum laut internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif dalam Hukum Laut Internasional mengenai kapal China Coast Guard (CCG) yang mendampingi kapal nelayan Cina di wilayah perairan Laut Natuna Utara, dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dapat diberikan kepada Can terhadap aktivitas perikanan kapal Cina di wilayah perairan laut Natuna Utara menurut Hukum Laut Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Cina mengirimkan kapal penjaga pantai di perairan Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk melindungi aktivitas perikanan kapal nelayan Cina. Hal ini didasarkan pada klaim hak historis penangkapan ikan nenek moyang Cina berdasarkan peta konsep nine dash line Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia. Berdasarkan perspektif hukum laut internasional yaitu UNCLOS 1982, Cina telah melakukan pelanggaran atas kedaulatan wilayah ZEE Indonesia. (2) Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh yaitu secara damai dan litigasi.

STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS/2019/PN SMN KATEGORI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Galuh Kusuma Hapsari — Fri, 31 Mar 2023 13:18:47 +0000

Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan, memenuhi, sekaligus memfasilitasi terlaksananya hak asasi manusia. Salah satunya pemenuhan terhadap hak asasi pada anak. Anak dalam praktiknya seringkali dieksploitasi sehingga anak perlu mendapatkan penegasan berupa perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara. Salah satu bukti adanya kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkualifikasi perbuatan hukum dalam Pasal 58 ayat 1 UU HAM mengenai bentuk kekerasan kepada anak, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim apakah hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan pendekatan kasus yang terdapat dalam Putusan No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Untuk memaksimalkan penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji kaidah serta norma-norma dalam hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Pasal 58 Ayat 1 UU perbuatan terdakwa yang menyuruh dan memaksa korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya sekaligus memvideo korban merupakan tindakan kekerasan sehingga hal tersebut dapat dikatatakan sebagai bentuk pengingkaran dan pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, tindakan terdakwa juga sesuai dengan Pasal 45 UU ITE mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dilihat dari adanya paksaan dari terdakwa pada korban untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuh dengan cara di video dengan sengaja.

Kata Kunci: Kekerasan anak, Pencemaran nama baik, Putusan.

Abstract

The state has the responsibility to uphold, fulfill, as well as facilitate the implementation of human rights. One of them is the fulfillment of human rights in children. In practice, children are often exploited, so children need to get confirmation in the form of legal protection guaranteed by the state. One evidence of violence against children as stated in Decision No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. The purpose of this study is to analyze and qualify legal actions in Article 58 paragraph 1 of the Law on Human Rights concerning forms of violence against children, as well as to analyze the legal considerations by judges whether this is also in accordance with Article 45 paragraph 3 of the ITE Law with the case approach contained in the Decision No. 3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. To maximize this research, the authors use normative juridical research methods to study the rules and norms in positive law in Indonesia. The approach used is the concept approach, legislation, and cases. The results of the research and discussion show that in Article 58 Paragraph 1 of the Law the act of the defendant ordering and forcing the victim to pour oil all over his body as well as taking a video of the victim is an act of violence so that this can be said to be a form of denial and a violation of children's rights. In addition, the defendant's actions were also in accordance with Article 45 of the ITE Law regarding defamation through social media which can be seen from the coercion of the defendant on the victim to intentionally splash oil all over his body by means of a video..

Keywords: Child violence, Defamation, Decision.