NOVUM : JURNAL HUKUM

Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Penggelembungan Harga (Mark-Up) Biaya Operasional Perusahaan

Rena Arya Febriant, Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. — Mon, 05 Feb 2024 03:26:45 +0000

Tindak pidana penggelapan memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan jabatan menyalahgunakan kekuasaanya dengan menggunakan modus penggelembungan harga (mark-up) pada biaya operasional perusahaan. Para pelaku tindak pidana penggelapan memanfaatkan modus mark-up untuk menyamarkan tindak pidana yang sesungguhnya ia lakukan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pedoman penulisan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep mark-up pada tindak pidana penggelapan biaya operasional suatu perusahaan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberi gambaran lebih mendalam mengenai konsep mark-up dalam tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian ini yakni konsep penggelembungan harga (mark-up) yang biasa digunakan dalam lingkup ekonomi diterapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dengan cara menaikkan harga dengan nilai yang tidak wajar dan selisih antara laporan asli dengan laporan yang telah di mark-up akan digunakan untuk kepentingannya sendiri.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI

Nuraini Brillianti Fardana — Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +0000

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

Amaliah Asyamillah Syafithri — Wed, 07 Feb 2024 02:45:07 +0000

Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 (ANALISIS PUTUSAN NO 11/G/2022/PTUN.Jkt)

Moch Miftahul Hikam, Arinto Nugroho S.H.,S.Pd.,M.H. — Wed, 07 Feb 2024 02:52:08 +0000

Indonesia menerbitkan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan omnibus law. Dengan adanya omnibus law maka banyak perundang-undangan yang diubah. Perubahan tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang mengaturan mengenai upah tenaga kerja. Upah minimum diatur melalui keputusan kepala daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Gubernur No 1395 mengenai upah minimum provinsi tahun 2022. Keputusan tersebut dicabut dan dibuat kembali melalui KepGub Provinsi DKI Jakarta No 1517. Pada keputusan No. 1517, pertimbangannya tidak merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tetapi menggunakan pertimbangan sendiri untuk merespon terjadinya Covid-19. KepGub No 1517 tersebut kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke PTUN DKI Jakarta dengan perkara No.11/G/2022/PTUN.Jkt dan majelis hakim memenangkan APINDO selaku Penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan majelis hakim dalam perkara No 11/G/2022/PTUN.Jkt, akibat hukum UMP tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan akibat hukum keterlambatan penentuan batas waktu penetapan UMP. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu mempelajari dan menelaah objek penelitian yang berpijak pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus kemudian diolah kemudian proposisi disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan SK1517 memiliki persoalan. Terbitnya SK1517 tersebut beranggapan bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 91 Tahun 2020 yang kemudian menyatakan inkonstitusional bersyarat UU11/2020 maka PP36/2021 yang menjadi dasar terbitnya SK1395 sebelum digantikan oleh SK1517 menjadi tidak berlaku. Majelis hakim pertimbangannya berpendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencabut keberlakuan dari PP36/2021, kemudian majelis berpendapat bahwa SK1517 dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga layak dibatalkan.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM KASASI NOMOR 233 K / PID.SUS / 2021 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MAL PRAKTEK

Muhammad Johan Nur Al Fariz — Wed, 07 Feb 2024 02:56:28 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di Makassar dan tanggung jawab dokter yang melakukan kelalaian medis tersebut. Serta pertimbangan hukum hakim dan keputusan hakim dalam penanganan kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter kecantikan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data diambil dari penelitian kepustakaan, hukum dan data, informasi mengenai korban dan ahli hukum pidana, analisis data yang dilakukan.penggunaan menggunakan analisis data deskriptif, khusus mengkaji peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban mal praktek ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pelaku mal praktek, dalam hal ini dokter. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelanggaran profesi berupa kompensasi, baik materil maupun immateriil. Sedangkan seorang dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tiga macam kategori yaitu, mal praktek yang disebabkan atas kesalahan, mal praktek yang disebabkan atas kelalaian, dan mal praktek yang disebabkan atas kesengajaan.

Orang yang dirugikan akibat malapraktik medis memerlukan perlindungan hukum, yang menyebabkan lebih banyak kerugian atau penderitaan bagi pasien. Untuk menciptakan suatu bentuk jaminan hukum, menjamin pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah selain KUHP telah mengundangkan undang-undang di bidang kesehatan dan praktek kedokteran, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 No. 36 Tahun 2009. tentang Kesehatan.

dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang sebuah Praktik Kedokteran. Pertanggungjawaban pidana dokter atas kesalahan dan kelalaiannya di dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pertanggungjawaban pidana dokter merupakan suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana professional misconduct, apabila sesuai dengan klasifikasi deliknya.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo

Elisabeth Melanie Saraswati, Eny Sulistyowati — Wed, 07 Feb 2024 03:02:08 +0000

The phenomenon of street children working is an issue in Indonesia which is still problematic in many areas. Children are one of the groups or groups of society that are protected, so the phenomenon of street children is a quite serious issue because it is related to the fulfillment of children's rights. Education, as one of the most important rights that a child is entitled to, certainly needs to be paid attention to, especially among street children. Legal protection for the educational rights of street children who work in Sidoarjo Regency includes the implementation of Article 8 paragraph 1 of East Java Governor Regulation Number 33 of 2018 through coaching. This guidance is carried out by the Sidoarjo Regency Social Service in collaboration with the East Java Provincial Social Service through the Youth Development Social Service (UPT PSBR) as the government agency responsible for fulfilling it. This writing is included in empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of the data. The research location is in Sidoarjo Regency, precisely in Alun-Alun. The results of this research show that there are still street children in Sidoarjo Regency who experience difficulties in providing their education and that there are internal and external obstacles from the relevant government parties so that there are no limitations in providing educational rights for street children.

Keywords: Street Children, Education, Legal Protection

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES)

Valda Pramudita Erviani — Wed, 07 Feb 2024 03:04:58 +0000

One of the villages in Sidoarjo Regency, namely Bendotretek Village, is considered by many local people to be that the village's development is still lagging behind compared to the surrounding villages and village officials (individuals) are considered not optimal in disseminating village regulations so that many people who do not know about local village regulations. According to Permendagri 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations, article 26 which states "Joint Village Head Regulations are disseminated to the community of each Village." which means that the village community should know and apply village regulations that have been approved and permitted. This makes the author interested in researching the level of legal awareness of the village community regarding the formation of village regulations, so that the author knows the level of awareness of the community regarding the formation of village regulations, because village regulations have an important function in the community itself, namely as a means of ensuring justice for the community. village. . This type of research is an empirical legal research method or empirical juridical research method, which is a form of sociological legal study and can also be called a subject study, which specifically examines current legal provisions and what the facts are in society. Based on research results, the level of awareness of the Bendotretek Village community is classified as low at 27.5% because many village residents are not aware of the village regulations. Based on the conclusions drawn by the author, respondents who have legal awareness of Bendotretek village regulations are village officials and stakeholders. Meanwhile, those who do not understand village regulations are ordinary people who have no work relationship with the village and people who are indifferent to village regulations. Efforts used to increase the legal awareness of the Bendotretek village community are by increasing the dissemination of village regulations to the community and encouraging stakeholders not to forget to convey them to their community members.

Keywords: Awareness, Community, Village Regulations

HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagus Surya Dharma, Muh. Ali Masnun — Tue, 13 Feb 2024 03:35:00 +0000

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaanya

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN PENGGUNAAN GOCAR

Eryna Dian Osada, Eny Sulistyowati — Mon, 26 Feb 2024 03:32:07 +0000

Perjanjian baku berisi ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai klausula baku. UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku tertentu pada Pasal 18. Ketentuan tersebut dibuat untuk mewujudkan kedudukan yang setara dari hubungan pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan penggunaan GoCar mencantumkan klausula eksonerasi pada poin 2E. Klausula tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila mengandung pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Ketentuan penggunaan Gocar dengan asas perlindungan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Gojek kepada konsumen atas kerugian dalam hal keselamatan dalam berkendara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 2 UUPK. Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu dengan pengembalian uang atau barang/jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) dilakukan dengan adanya pembuktian atas kesalahan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab atas kesalahan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa beban pembuktian atas kesalahan merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

DAMPAK PENCABUTAN PROGRAM ASIMILASI RUMAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SURABAYA

IZAT ROLIBI PUTRA AMIN, Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. — Fri, 15 Mar 2024 00:52:56 +0000

Asimilasi rumah sendiri berdasarkan situs menpan.go.id merupakan langkah khusus yang dilaksanakan oleh pemerintahan lewat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mencegah Overcapacity di dalam lapas maupun rutan.dengan mekanisme yang dimana narapidana dapat pulang terlebih dahulu namun dengan adanya Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 maka asimilasi rumah dicabut, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah pada lapas terkait overcapacity pada lapas.Penelitian ini, seperti yang dijelaskan diatas yaitu penelitian ini berjenis penelitian hukum secara empiris, analisis secara sosiologis hukum artinya pendekatan dengan analisis terkait respon dan tanggapan yang terjadi saat sistem hukum tersebut sudah berjalan. dari pencabutan program asimilasi rumah berdasarkan pada Kepmenkumham Nomor M.HH - 186.PK.05.09 Tahun 2022 yang dimana prosesdur kembali sepeerti semula, yang artinya narapidana harus menunggu SK PB didalam lapas. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan overcapacity pada lapas. hal tersebut berdasarkan pada data jumlah narapidana yang seharusnya bisa mendapatkan asimilasi rumah namun dengan dicabutnya asimilasi rumah dan data jumlah narapidana yang masuk di lapas Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya asimilasi rumah dapat membawa dampak terhadap Lembaga pemasyarakatan dan narapidana, yang dimana narapidana dapat pulang lebih awal namun dengan catatan mennunggu SK PB dan diawasi oleh bapas, sehingga dapat mengurangi overcapacity pada lapas.serta dicabutnya asimilasi rumah maka akan menimbulkan overcapacity pada lapas.

Kata kunci : Asimilasi Rumah, Lapas, Narapidana,Hak integrasi,Sistem Pemasyarakatan.

ANALISIS YURIDIS PERKARA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN NO. 1646/PDT.G/2017/PA.MKS J.O PUTUSAN NO. 17/PDT.G/2018/PTA.MKS)

Titis Dinia Ramadani — Thu, 25 Apr 2024 02:51:14 +0000

Pemberian hak asuh anak di bawah umur ketentuannya terdapat dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam implementasinya, ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma yang menimbulkan perbedaan penafsiran Majelis Hakim dalam Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat dari perceraian dan memahami akibat hukum adanya Putusan No. 1646/Pdt.G/2017/PA.Mks J.O Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tidak cukup apabila menggunakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf a KHI, namun harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pemberian hak asuh anak di bawah umur dan mengatur hak-hak anak serta melihat bagaimana fakta dalam persidangan mengenai siapa yang berhak untuk menerima hak asuh atas anak. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak menghapuskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak walaupun hak pemeliharaan jatuh kepada Ibu. Kedua orang tua wajib memberikan kasih sayang, mendidik dan memelihara anak-anaknya serta memastikan bahwa hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PROBLEMATK KEGAGALAN PROGRAM PEMBINAAN RESIDIVIS DI LAPAS KELAS I SURABAYA

Salsabila Oktaviani, Pudji Astuti — Thu, 25 Apr 2024 02:54:20 +0000

Abstrak

Penelitian ini dialatarbelakangi adanya kenaikan jumlah residivis di LAPAS Kelas I Surabaya pada tahun 2022-2023. Peningkatan angka residivis di LAPAS Kelas I Surabaya ini mengindikasikan kegagalan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya dalam melaksanakan pembinaan bagi narapidana, sehingga mneningkatnya angka residivis. Padahal LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kegagalan pembinaan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya beserta hambatan yang terjadi di LAPAS Kelas I Surabaya dalam membina residivis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitiatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan program pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya dikarenakan pegawai LAPAS masih belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan masih terdapat kegiatan program pembinaan di LAPAS Kelas I Surabaya yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan pembinaan residivis di LAPAS Kelas I Surabaya.

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 8/PDT.G/2023/PN.MTR TENTANG PENGUASAAN TANAH WARISAN SECARA SEPIHAK

Arinta Fanda Ashiilah, Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. — Thu, 25 Apr 2024 02:57:37 +0000

Sengketa mengenai penguasaan tanah warisan secara sepihak terdapat pada putusan nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR, putusan tersebut berisikan gugatan waris yang kebetulan memiliki keterkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak memberikan dasar pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma Pasal 1365 KUH Perdata dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai apakah perbuatan penguasaan tanah warisan secara sepihak termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk itu penelitian ini berfokus untuk membahas apa dasar pertimbangan hakim dan apa akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR pada perkara penguasaan tanah warisan secara sepihak. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G/2023/PN.MTR terkait penguasaan tanah warisan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi kepustakaan dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dasar pertimbangan hakim kurang lengkap dikarenakan terdapat pertimbangan hakim yang terlewat berkaitan dengan eksepsi dan gugatan perbuatan melawan hukum termasuk dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Akibat hukum dari putusan ini bagi penggugat yaitu telah memiliki pengakuan yang sah sebagai salah satu ahli waris yang turut memiliki hak atas tanah peninggalan tersebut. Sementara bagi tergugat adalah hilangnya kekuatan SHM No. 877, dengan diputuskannya objek sengketa pada perkara ini sebagai tanah waris tergugat diharuskan untuk menyerahkan tanah tersebut untuk dilakukan proses bagi waris.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN LHOKSUKON NO 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk TENTANG SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI ALAS HAK ATAS TANAH GARAPAN DI ATAS HGU

Athaya Salma Amalina, Tamsil S.H., M.H. — Thu, 25 Apr 2024 03:00:42 +0000

Kasus Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai alas hak atas tanah garapan di atas HGU dalam Putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. Adanya penghalangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap petugas pengadaan tanah yang akan mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah garapan para penggugat, membuat penggugat merasa dirugikan karena tanah garapannya tidak bisa dilakukan pendataan sebagai tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan Waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara. Majelis hakim memutus Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan didasarkan oleh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya dari putusan Pengadilan Lhoksukon No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, secara umum pertimbangan hakim mengenai sahnya para penggugat sebagai penggarap beserta sahnya tanah garapan para penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plu Pakam ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi para penggarap selaku pihak yang menguasai tanah garapan tersebut dengan iktikad baik. Akibat hukum yang timbul dalam putusan ini yakni menyatakan sah tanah garapan para penggugat berdasarkan SKT serta mengharuskan petugas pengadaan tanah untuk mendata tanah garapan para penggugat sebagai bagian dari pengadaan tanah pembangunan waduk Krueng Keureto di Kabupaten Aceh Utara.