Publika

Inovasi Layanan Online Single Submission di Desa Secara Online (LOSS DOL) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

2023-08-12T18:02:28+00:00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar ialah instansi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Untuk memudahkan pelayanan tersebut, DPMPTSP Blitar menggagas inovasi Layanan Online Single Submission di Desa secara Online (LOSS DOL). Inovasi tersebut ialah inovasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan diterapkan di desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi LOSS DOL pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan triangulasi. Kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukan bahwa tata kelola dan inovasi LOSS DOL sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Sumber ide inovasi dari keluhan masyarakat terkait layanan perizinan yang kemudian menggerakkan kepala dinas dan staf DPMPTSP Blitar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Budaya inovasi yang menjadi dasar DPMPTSP Blitar mendapat sambutan positif dari masyarakat atas gebrakan inovasi yang dihadirkan. Kemampuan dan alat telah disiapkan secara lengkap dan memadai untuk menunjang keberhasilan inovasi. Tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan bahwa LOSS DOL bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik bidang perizinan oleh DPMPTSP Blitar. Hasilnya kemudahan mendaftarkan perizinan. Faktor pendorongnya ialah dukungan berbagai pihak dan komitmen untuk pelayanan prima. Hambatannya berupa kurangnya SDM pada pemerintah desa. Mengumpulkan data inovasi tunggal telah terintegrasi dengan persetujuan berbagai pihak.

The Department of Investment and Integrated Services One Stop Blitar District (DPMPTSP) is an agency that provides administrative services in the field licensing. To facilitate these services, DPMPTSP Blitar initiated an online single submission online service in villages (LOSS DOL). This innovation is an innovation business licensing services that integrated electronically and implemented in villages/sub-districts throughout Blitar Regency. This study aims to describe LOSS DOL innovation in DPMPTSP Blitar Regency. The type of research use descriptive with qualitative approach. Data collection through interviews, observation and triangulation. Then analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of study show that LOSS DOL's governance and innovation are accordance with the legal basis and regulations in force. The source of the innovation idea came from public complaints regarding licensing services then moved the Blitar DPMPTSP service head and staff to solve the problem. The culture innovation that forms the basis of DPMPTSP Blitar has received positive response from public for breakthrough innovations that have been presented. Capabilities and tools have prepared completely and adequately to support the success innovation. The goals, results, drivers and obstacles that LOSS DOL aims to bring public services closer to licensing by DPMPTSP Blitar. The result is ease of registering permits. The driving factor is the support of various parties and commitment to excellent service. The obstacle is the lack of human resources in the village government. Collecting single innovation data has integrated with agreement of various parties.

INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DAN AKTA KELAHIRAN MELALUI APLIKASI NATA ANGGOTA KELUARGA UNTUK LAPORAN AKTA (NAKULA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

2023-08-13T17:55:43+00:00

Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, salah satunya Dispendukcapil Kota Surabaya. Banyak inovasi yang telah diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, Salah satunya Nata Anggota Keluarga Untuk Laporan Akta (Nakula) aplikasi tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian, Diharapkan Nakula memudahkan dalam mengurus akta kematian dan akta kelahiran. Peneliti mengambil judul inovasi pembuatan akta kematian dan akta kelahiran melalui aplikasi Nakula di Dispendukcapil kota Surabaya. Dalam jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif serta dijelaskan secara analisis deskriptif. Dalam menganalisis Inovasi aplikasi Nakula peneliti menggunakan teori Taehyon Choi dan Susan Meyers Chandler (2019) yaitu : latar belakang terjadinya e-government, pendahuluan inovasi e- government yang meliputi struktur pendahuluan dan perilaku pendahuluan dan faktor implementasi e- government. Latar belakang terjadinya inovasi aplikasi Nakula yaitu perkembangan teknologi dan antrian pelayanan, pelayanan berbelit-belit, adanya calo, Sehingga Dispendukcapil Kota Surabaya meunculkan aplikasi Nakula. Struktur pendahuluan merupakan inovasi aplikasi Nakula yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan akta kematian dan akta kelahiran. Perilaku pendahuluan merupakan tindakan dilakukan untuk keberhasilan inovasi dari pihak sumber daya manusia, dalam inovasi aplikasi Nakula diberikan sebuah sosialisasi. Faktor implementasi dari aplikasi Nakula yaitu pelayan akta kematian dan akta kelahiran proses yang terlalu lama serta pelayanan yang tidak efektif di Dispendukcapil Kota Surabaya.

Public services are the responsibility of the government, one of which is the Surabaya City Population and Civil Registry Office. Many innovations have been launched by the Surabaya City Dispendukcapil, one of which is Nata Family Members for Deed Reports (Nakula). This application is used to administer birth certificates and death certificates. The researcher took the title innovation of making death certificates and birth certificates through the Nakula application at the Civil Service Office of Surabaya. The journal uses a type of qualitative research and is explained by descriptive analysis. In analyzing the Nakula application innovation, researchers use the theory of Taehyon Choi and Susan Meyers Chandler (2019), namely: the background of the occurrence of e-government, introduction to e-government innovation which includes preliminary structure and preliminary behavior and e-government implementation factors. The background to the innovation of the Nakula application is technological developments and service queues, convoluted services, the presence of middlemen, so that the Surabaya City Population and Civil Registry Office launched the Nakula application. The preliminary structure is an innovation in the Nakula application that makes it easier for the public to arrange death certificates and birth certificates. Preliminary behavior is an action taken for the success of innovation on the part of human resources, in the application innovation Nakula is given a socialization. The implementation factors of the Nakula application are the service for death certificates and birth certificates, the process is too long and the service is ineffective at the Dispendukcapil in the City of Surabaya.

Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (Sippol) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur

2023-08-14T08:25:26+00:00

Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat server yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKD) berkendala dikarenakan banyaknya pengguna pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur yang menggunakan secara bersamaan, membuat kinerja semakin melambat dan mengaharuskan bekerja sampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan keuangan pada akhir tahun tersebut. Sebagaimana masalah yang dirasakan oleh pegawai penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dan dampaknya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan data yang terkait dengan implementasi SIPPOL. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan dalam proses pengelolaan keuangan sebelum dan setelah adopsi SIPPOL. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPPOL memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPPOL, seperti tantangan dalam penggunaan awal aplikasi, kebutuhan akan dukungan teknis yang lebih baik, dan perubahan budaya organisasi terkait penggunaan teknologi baru. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan beberapa saran bagi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, seperti meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang PPOL, memperbaiki dukungan teknis, melakukan evaluasi dan pemantauan berkala, mengembangkan fitur dan fungsionalitas aplikasi, mempertimbangkan integrasi dengan sistem lain, serta meningkatkan keamanan data.

At the end of each month, data entry is held for reporting financial results carried out by regional officials throughout East Java Province. This makes the server located at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) constrained due to the large number of users of regional officials throughout East Java Province who use it simultaneously, making performance even slower and requiring work until outside working hours to complete the financial report at the end of the year. As a problem felt by employees, this study aims to analyze the innovation of the Online Treasury Administration Information System (SIPPOL) application and its impact in improving financial management performance at the Inspectorate of East Java Province. This research was conducted using a qualitative approach and case study method. The data used in this study were obtained through in-depth interviews with relevant parties, as well as analysis of documents and data related to the implementation of SIPPOL. Data analysis was conducted by identifying and comparing differences in the financial management process before and after the adoption of SIPPOL. This study shows that the implementation of SIPPOL has had a significant impact in improving financial management performance at the East Java Provincial Inspectorate. The study also identified some of the obstacles faced in the implementation of SIPPOL, such as challenges in the initial use of the application, the need for technical support, and the need for technical support.

EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LANGSUNG JADI SECARA ELEKTRONIK (E-PAK LADI) DI DESA CANGKRINGMALANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

2023-09-01T11:03:19+00:00

Banyaknya keluhan terhadap administrasi kependudukan masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan meluncurkan inovasi pada administrasi kependudukan yaitu sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi Secara Elektronik (E-PAK LADI). Inovasi ini diluncurkan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Namun, dalam penerapan masih adanya permasalahan terkait waktu pelayanan yang tidak sesuai, minimnya jumlah operator dan sistem yang masih mengalami error. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara mendalam terkait efektivitas sistem E-PAK LADI di Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus peneltiian menggunakan indikator keberhasilan sistem informasi melalui jurnal “Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information System” (2016) oleh William H. Delone dan Ephraim R. McLean mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian pada indikator kualitas sistem menunjukkan bahwa E-PAK LADI telah memenuhi kriteria indikator meskipun terkadang mengalami error. Indikator kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT dan kepuasan pengguna menujukkan bahwasanya telah memenuhi kriteria dengan baik. Sementara itu, indikator penggunaan tidak dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sistem tersebut karena sistem E-PAK LADI berada di sektor publik yang bersifat mandatory. Pada indikator terakhir yaitu manfaat bersih, E-PAK LADI telah meningkatkan produktivitas dan menimbulkan efisiensi untuk pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Kata kunci : Sistem, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, E-PAK LADI.

The large of complaints against population administration is still the main concern of local governments. The Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency launched an innovation in population administration, namely the Electronic Direct Population Administration Service (E-PAK LADI) system. This innovation was launched as an effort to bring services closer at the village level. However, in implementation there are still problems related to inappropriate service times, the minimum number of operators and systems that are still experiencing errors. Therefore, this study aims to find out and describe in depth the effectiveness of the LADI E-PAK system in Cangkringmalang Village, Beji District, Pasuruan Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research using information system success indicators through the journal "Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information Systems" (2016) by William H. Delone and Ephraim R. McLean includes system quality, information quality, IT organizational service quality, use , user satisfaction and net benefits. Meanwhile, data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation and literature study. The results of research on system quality indicators show that E-PAK LADI has fulfilled the indicator criteria even though it sometimes experiences errors. Information quality indicators, IT organization service quality and user satisfaction show that they have met the criteria well. Meanwhile, usage indicators cannot be used to assess the success of the system. Net benefits, E-PAK LADI has increased productivity and created efficiency.

Keyword: System, Public Service, Population Administration, E-PAK LADI.

Kualitas Pelayanan Pubik Bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya

2023-10-12T05:09:08+00:00

Service is the organizer’s effort to meet the needs of the community in accordance with the basic rules that have been established. The village office is a public service provider that has an important role in service, but in fact some people still complain about the services provided by service providers in the Manyar Sabrangan Village Office. The problems complained about include inadequate infrastructure provided and lack of employee discipline. This study aims to describe the quality of public service in the Manyar Sabrangan Village Office, especially in the field of state administration with reference to the 5 dimensions of Kotler and Keller, 2016 which include : Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, and Empathy. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the quality of service provided by Manyar Sabrangan Village employees was quite good from the aspects of Responsiviness, Assurance, and Empathy, but from the aspect of Physical Evidence (Tangible) there were still inadequate tools to support employee performance, less breadth of service space and from the Reliability aspect, namely the lack of discipline of employees in carrying out their duties and functions. Based on the result of this study there are also suggestions that it is necessary to control employee discipline, increase work motivation for employees and improve facilities and infrastructure to support the quality of population administration services in the Manyar Sabrangan Village.

Keywords: Public services, Service Quality, Population Administration

Pelayanan merupakan upaya penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyrakat sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Kantor kelurahan merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam pelayanan, namun faktanya beberapa Masyarakat masih mengeluhkan tentang pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan. Permasalah yang dikeluhkan seperti kurang memadainya sarana prasarana yang disediakan dan kurangnya kedisiplinan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik yang ada di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan khususnya bidang administrasi negara dengan mengacu pada 5 dimensi dari Kotler dan Keller, 2016 yang meliputi : Bukti Fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiviness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Manyar Sabrangan cukup baik dari aspek Daya Tanggap (Responsiviness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy), namun dari aspek Bukti Fisik (Tangible) masih kurang memadainya alat bantu untuk menunjang kinerja pegawai, kurang luasnya ruang pelayanan dan dari aspek Kehandalan (Realibility) yaitu kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarakan hasil penelitian tersebut juga terdapat saran yaitu perlu penertiban kedisiplinan pegawai, meningkatkan motivasi kerja bagi pegawai dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kelurahan Manyar Sabrangan.

Kata Kunci: Pelayanan publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan.

IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO

2023-11-04T20:30:56+00:00

Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government.

Keywords: Implementation, Corporate social responsibility

IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SAYANG (SISTEM LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN) WARGA DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

2023-11-04T20:57:11+00:00

Poverty, stunting, and maternal mortality have become serious problems for the Surabaya City Government, leading to a solution in the form of the Sayang Warga Application (Citizen Assistance and Protection Service System), which aims to make it easier to identify various social welfare, health problem, human resources development, and provide immediate and targeted public service interventions. However, the implementation of this application encountered several obstacles, such as the community's reluctance to participate in the data collection process and limited resources in the field. This research seeks to analyze the policy implementation of the Sayang Warga Application Program in Tembok Dukuh Surabaya Village. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation and interviews with purposive sampling in the selection of informants. The results showed that the Sayang Warga Application launched by the Surabaya City Government is running well and facilitates the implementation of public services in Surabaya to be faster. However, there are several obstacles, such as the digitalization system that is still not optimal due to the existence of administrative services that are carried out manually, resources in the IT field that are less competent, inadequate facilities and infrastructure to support work, and the low ability of implementers to convey information to the public. Surabaya City Government can provide regular socialization to all implementers, add facilities and infrastructure to support work, provide technical training on the use of applications, make a handbook of work guidelines, and provide adequate incentives.

Keywords: Policy Implementation, e-Government, Sayang Warga