Publika

INOVASI LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DESA SECARA ONLINE (LOSS DOL) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR

2024-04-22T02:30:52+00:00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar ialah instansi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Untuk memudahkan pelayanan tersebut, DPMPTSP Blitar menggagas inovasi Layanan Online Single Submission di Desa secara Online (LOSS DOL). Inovasi tersebut ialah inovasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan diterapkan di desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi LOSS DOL pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan triangulasi. Kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukan bahwa tata kelola dan inovasi LOSS DOL sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Sumber ide inovasi dari keluhan masyarakat terkait layanan perizinan yang kemudian menggerakkan kepala dinas dan staf DPMPTSP Blitar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Budaya inovasi yang menjadi dasar DPMPTSP Blitar mendapat sambutan positif dari masyarakat atas gebrakan inovasi yang dihadirkan. Kemampuan dan alat telah disiapkan secara lengkap dan memadai untuk menunjang keberhasilan inovasi. Tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan bahwa LOSS DOL bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik bidang perizinan oleh DPMPTSP Blitar. Hasilnya kemudahan mendaftarkan perizinan. Faktor pendorongnya ialah dukungan berbagai pihak dan komitmen untuk pelayanan prima. Hambatannya berupa kurangnya SDM pada pemerintah desa. Mengumpulkan data inovasi tunggal telah terintegrasi dengan persetujuan berbagai pihak.

Kata Kunci: Inovasi, LOSS DOL, Perizinan Usaha

The Department of Investment and Integrated Services One Stop Blitar District (DPMPTSP) is an agency that provides administrative services in the field licensing. To facilitate these services, DPMPTSP Blitar initiated an online single submission online service in villages (LOSS DOL). This innovation is an innovation business licensing services that integrated electronically and implemented in villages/sub-districts throughout Blitar Regency. This study aims to describe LOSS DOL innovation in DPMPTSP Blitar Regency. The type of research use descriptive with qualitative approach. Data collection through interviews, observation and triangulation. Then analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of study show that LOSS DOL's governance and innovation are accordance with the legal basis and regulations in force. The source of the innovation idea came from public complaints regarding licensing services then moved the Blitar DPMPTSP service head and staff to solve the problem. The culture innovation that forms the basis of DPMPTSP Blitar has received positive response from public for breakthrough innovations that have been presented. Capabilities and tools have prepared completely and adequately to support the success innovation. The goals, results, drivers and obstacles that LOSS DOL aims to bring public services closer to licensing by DPMPTSP Blitar. The result is ease of registering permits. The driving factor is the support of various parties and commitment to excellent service. The obstacle is the lack of human resources in the village government. Collecting single innovation data has integrated with agreement of various parties.

Keywords: Innovation, LOSS DOL, Business Licensing

INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DAN AKTA KELAHIRAN MELALUI APLIKASI NATA ANGGOTA KELUARGA UNTUK LAPORAN AKTA (NAKULA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:32:05+00:00

Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, salah satunya Dispendukcapil Kota Surabaya. Banyak inovasi yang telah diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, Salah satunya Nata Anggota Keluarga Untuk Laporan Akta (Nakula) aplikasi tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian, Diharapkan Nakula memudahkan dalam mengurus akta kematian dan akta kelahiran. Peneliti mengambil judul inovasi pembuatan akta kematian dan akta kelahiran melalui aplikasi Nakula di Dispendukcapil kota Surabaya. Dalam jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif serta dijelaskan secara analisis deskriptif. Dalam menganalisis Inovasi aplikasi Nakula peneliti menggunakan teori Taehyon Choi dan Susan Meyers Chandler (2019) yaitu : latar belakang terjadinya e-government, pendahuluan inovasi e- government yang meliputi struktur pendahuluan dan perilaku pendahuluan dan faktor implementasi e- government. Latar belakang terjadinya inovasi aplikasi Nakula yaitu perkembangan teknologi dan antrian pelayanan, pelayanan berbelit-belit, adanya calo, Sehingga Dispendukcapil Kota Surabaya meunculkan aplikasi Nakula. Struktur pendahuluan merupakan inovasi aplikasi Nakula yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan akta kematian dan akta kelahiran. Perilaku pendahuluan merupakan tindakan dilakukan untuk keberhasilan inovasi dari pihak sumber daya manusia, dalam inovasi aplikasi Nakula diberikan sebuah sosialisasi. Faktor implementasi dari aplikasi Nakula yaitu pelayan akta kematian dan akta kelahiran proses yang terlalu lama serta pelayanan yang tidak efektif di Dispendukcapil Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, Aplikasi Nakula

Public services are the responsibility of the government, one of which is the Surabaya City Population and Civil Registry Office. Many innovations have been launched by the Surabaya City Dispendukcapil, one of which is Nata Family Members for Deed Reports (Nakula). This application is used to administer birth certificates and death certificates. The researcher took the title innovation of making death certificates and birth certificates through the Nakula application at the Civil Service Office of Surabaya. The journal uses a type of qualitative research and is explained by descriptive analysis. In analyzing the Nakula application innovation, researchers use the theory of Taehyon Choi and Susan Meyers Chandler (2019), namely: the background of the occurrence of e-government, introduction to e-government innovation which includes preliminary structure and preliminary behavior and e-government implementation factors. The background to the innovation of the Nakula application is technological developments and service queues, convoluted services, the presence of middlemen, so that the Surabaya City Population and Civil Registry Office launched the Nakula application. The preliminary structure is an innovation in the Nakula application that makes it easier for the public to arrange death certificates and birth certificates. Preliminary behavior is an action taken for the success of innovation on the part of human resources, in the application innovation Nakula is given a socialization. The implementation factors of the Nakula application are the service for death certificates and birth certificates, the process is too long and the service is ineffective at the Dispendukcapil in the City of Surabaya.

Keywords: Public Service, Service Innovation, Application NAKULA

INOVASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN ONLINE (SIPPOL) DALAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

2024-04-22T02:32:20+00:00

Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat server yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKD) berkendala dikarenakan banyaknya pengguna pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur yang menggunakan secara bersamaan, membuat kinerja semakin melambat dan mengaharuskan bekerja sampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan keuangan pada akhir tahun tersebut. Sebagaimana masalah yang dirasakan oleh pegawai penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dan dampaknya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan data yang terkait dengan implementasi SIPPOL. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan dalam proses pengelolaan keuangan sebelum dan setelah adopsi SIPPOL. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPPOL memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPPOL, seperti tantangan dalam penggunaan awal aplikasi, kebutuhan akan dukungan teknis yang lebih baik, dan perubahan budaya organisasi terkait penggunaan teknologi baru. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan beberapa saran bagi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, seperti meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang PPOL, memperbaiki dukungan teknis, melakukan evaluasi dan pemantauan berkala, mengembangkan fitur dan fungsionalitas aplikasi, mempertimbangkan integrasi dengan sistem lain, serta meningkatkan keamanan data.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, SIPPOL

At the end of each month, data entry is held for reporting financial results carried out by regional officials throughout East Java Province. This makes the server located at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) constrained due to the large number of users of regional officials throughout East Java Province who use it simultaneously, making performance even slower and requiring work until outside working hours to complete the financial report at the end of the year. As a problem felt by employees, this study aims to analyze the innovation of the Online Treasury Administration Information System (SIPPOL) application and its impact in improving financial management performance at the Inspectorate of East Java Province. This research was conducted using a qualitative approach and case study method. The data used in this study were obtained through in-depth interviews with relevant parties, as well as analysis of documents and data related to the implementation of SIPPOL. Data analysis was conducted by identifying and comparing differences in the financial management process before and after the adoption of SIPPOL. This study shows that the implementation of SIPPOL has had a significant impact in improving financial management performance at the East Java Provincial Inspectorate. The study also identified some of the obstacles faced in the implementation of SIPPOL, such as challenges in the initial use of the application, the need for technical support, and the need for technical support.

Keywords: Public Service, Service Innovation, SIPPOL

EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LANGSUNG JADI SECARA ELEKTRONIK (E-PAK LADI) DI DESA CANGKRINGMALANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN

2024-04-22T02:32:42+00:00

Banyaknya keluhan terhadap administrasi kependudukan masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan meluncurkan inovasi pada administrasi kependudukan yaitu sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi Secara Elektronik (E-PAK LADI). Inovasi ini diluncurkan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Namun, dalam penerapan masih adanya permasalahan terkait waktu pelayanan yang tidak sesuai, minimnya jumlah operator dan sistem yang masih mengalami error. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara mendalam terkait efektivitas sistem E-PAK LADI di Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus peneltiian menggunakan indikator keberhasilan sistem informasi melalui jurnal “Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information System” (2016) oleh William H. Delone dan Ephraim R. McLean mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian pada indikator kualitas sistem menunjukkan bahwa E-PAK LADI telah memenuhi kriteria indikator meskipun terkadang mengalami error. Indikator kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT dan kepuasan pengguna menujukkan bahwasanya telah memenuhi kriteria dengan baik. Sementara itu, indikator penggunaan tidak dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sistem tersebut karena sistem E-PAK LADI berada di sektor publik yang bersifat mandatory. Pada indikator terakhir yaitu manfaat bersih, E-PAK LADI telah meningkatkan produktivitas dan menimbulkan efisiensi untuk pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Kata kunci : Sistem, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, E-PAK LADI

The large of complaints against population administration is still the main concern of local governments. The Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency launched an innovation in population administration, namely the Electronic Direct Population Administration Service (E-PAK LADI) system. This innovation was launched as an effort to bring services closer at the village level. However, in implementation there are still problems related to inappropriate service times, the minimum number of operators and systems that are still experiencing errors. Therefore, this study aims to find out and describe in depth the effectiveness of the LADI E-PAK system in Cangkringmalang Village, Beji District, Pasuruan Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research using information system success indicators through the journal "Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information Systems" (2016) by William H. Delone and Ephraim R. McLean includes system quality, information quality, IT organizational service quality, use , user satisfaction and net benefits. Meanwhile, data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation and literature study. The results of research on system quality indicators show that E-PAK LADI has fulfilled the indicator criteria even though it sometimes experiences errors. Information quality indicators, IT organization service quality and user satisfaction show that they have met the criteria well. Meanwhile, usage indicators cannot be used to assess the success of the system. Net benefits, E-PAK LADI has increased productivity and created efficiency.

Keyword: System, Public Service, Population Administration, E-PAK LADI

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN MANYAR SABARANGAN, KECAMATAN MULYOREJO, KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:32:54+00:00

Pelayanan merupakan upaya penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyrakat sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Kantor kelurahan merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam pelayanan, namun faktanya beberapa Masyarakat masih mengeluhkan tentang pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan. Permasalah yang dikeluhkan seperti kurang memadainya sarana prasarana yang disediakan dan kurangnya kedisiplinan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik yang ada di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan khususnya bidang administrasi negara dengan mengacu pada 5 dimensi dari Kotler dan Keller, 2016 yang meliputi : Bukti Fisik (Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiviness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Manyar Sabrangan cukup baik dari aspek Daya Tanggap (Responsiviness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy), namun dari aspek Bukti Fisik (Tangible) masih kurang memadainya alat bantu untuk menunjang kinerja pegawai, kurang luasnya ruang pelayanan dan dari aspek Kehandalan (Realibility) yaitu kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarakan hasil penelitian tersebut juga terdapat saran yaitu perlu penertiban kedisiplinan pegawai, meningkatkan motivasi kerja bagi pegawai dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kelurahan Manyar Sabrangan.

Kata Kunci: Pelayanan publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan

Service is the organizer’s effort to meet the needs of the community in accordance with the basic rules that have been established. The village office is a public service provider that has an important role in service, but in fact some people still complain about the services provided by service providers in the Manyar Sabrangan Village Office. The problems complained about include inadequate infrastructure provided and lack of employee discipline. This study aims to describe the quality of public service in the Manyar Sabrangan Village Office, especially in the field of state administration with reference to the 5 dimensions of Kotler and Keller, 2016 which include : Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, and Empathy. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the quality of service provided by Manyar Sabrangan Village employees was quite good from the aspects of Responsiviness, Assurance, and Empathy, but from the aspect of Physical Evidence (Tangible) there were still inadequate tools to support employee performance, less breadth of service space and from the Reliability aspect, namely the lack of discipline of employees in carrying out their duties and functions. Based on the result of this study there are also suggestions that it is necessary to control employee discipline, increase work motivation for employees and improve facilities and infrastructure to support the quality of population administration services in the Manyar Sabrangan Village.

Keywords: Public services, Service Quality, Population Administration

IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO

2024-04-22T02:33:32+00:00

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki dasar peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga masyarakat dari aktivitas perusahaan. Kegiatan perusahaan disinyalir dapat merusak lingkungan terlebih perusahaan yang memiliki kaitan dengan pertambangan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penyumbang minyak dan gas nasional sebesar 25% kebutuhan nasional. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang memiliki lokasi sangat dekat dengan pemukiman dan pusat kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012. Dalam hal ini, pelaksanaan program CSR oleh Pertamina EP berjalan sesuai dengan variabel implementasi kebijakan dari Marilee. S.Grindle meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun dengan beberapa catatan. Catatan tersebut memunculkan konflik pada pihak penyelenggara program CSR Pertamina EP Sukowati Field dengan pemerintah desa ring satu penerima manfaat. Saran peneliti untuk pelaksanaan program CSR kedepan adalah adanya inovasi atau program CSR yang baru juga dinantikan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung jawab sosial, Bina lingkungan

Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government.

Keywords: Implementation, Corporate social responsibility, Environment

IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SAYANG (SISTEM LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN) WARGA DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:33:43+00:00

Kemiskinan, stunting, dan kematian ibu hamil menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga melahirkan sebuah solusi berupa Aplikasi Sayang Warga (Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga) yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan hingga pengembangan sumber daya manusia serta memberikan intervensi pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran. Namun, dalam implementasinya aplikasi ini ditemui beberapa kendala, seperti masih adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam proses pendataan hingga sumber daya di lapangan yang terbatas cukup menghambat. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Aplikasi Sayang Warga di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan purposive sampling dalam pemilihan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Sayang Warga yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya berjalan dengan baik dan memudahkan pelaksanaan pelayanan publik di Surabaya menjadi lebih cepat. Namun ditemukan beberapa kendala seperti sistem digitalisasi yang masih belum optimal akibat adanya pelayanan administrasi yang dilakukan secara manual, sumber daya di bidang IT yang kurang kompeten, fasilitas sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang kurang memadai, hingga rendahnya kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaksana, menambahkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja, memberikan pelatihan teknis penggunaan aplikasi, membuatkan buku saku pedoman kerja, dan insentif yang memadai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, e-Government, Sayang Warga

Poverty, stunting, and maternal mortality have become serious problems for the Surabaya City Government, leading to a solution in the form of the Sayang Warga Application (Citizen Assistance and Protection Service System), which aims to make it easier to identify various social welfare, health problem, human resources development, and provide immediate and targeted public service interventions. However, the implementation of this application encountered several obstacles, such as the community's reluctance to participate in the data collection process and limited resources in the field. This research seeks to analyze the policy implementation of the Sayang Warga Application Program in Tembok Dukuh Surabaya Village. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation and interviews with purposive sampling in the selection of informants. The results showed that the Sayang Warga Application launched by the Surabaya City Government is running well and facilitates the implementation of public services in Surabaya to be faster. However, there are several obstacles, such as the digitalization system that is still not optimal due to the existence of administrative services that are carried out manually, resources in the IT field that are less competent, inadequate facilities and infrastructure to support work, and the low ability of implementers to convey information to the public. Surabaya City Government can provide regular socialization to all implementers, add facilities and infrastructure to support work, provide technical training on the use of applications, make a handbook of work guidelines, and provide adequate incentives.

Keywords: Policy Implementation, e-Government, Sayang Warga

IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:33:55+00:00

Administrasi kependudukan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan saat ini masih ditemukan adanya masalah diantaranya yaitu pelayanan yang lambat, administrasi yang berbelit-belit, keterbatasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program Kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada tiga indikator yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penilitian menunjukkan bahwa implementasi program kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Ripley dan Franklin yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki tetapi dalam implementasinya masih ditemukan adanya kendala yaitu Kurangnya pemahaman Ketua RT dalam Menjalankan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sehingga adanya pelimpahan tugas dalam menjalankan program Kalimasada. Adanya masalah tersebut saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya, Dispendukcapil memperbaharui sistem aplikasi dengan menambahkan menu persyaratan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman Ketua RT dalam kelengkapan berkas dokumen kependudukan, agar Ketua RT dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kalimasada

Population administration is one of the public services provided by the government. Currently, there are still problems with population administration services, including slow service, complicated administration, and time constraints. This research aims to analyze the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Village, Surabaya City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. Then it is analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research focuses on three indicators, namely compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact. The research results show that the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Subdistrict, Surabaya City has generally gone well in accordance with Ripley and Franklin's theory which includes compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact, but in its implementation there are still obstacles found, namely the lack of understanding of the Chairperson. RT in running the Klampid New Generation (KNG) application so that there is delegation of duties in running the Kalimasada program. Due to this problem, suggestions that can be given by researchers include: Dispendukcapil updating the application system by adding a menu of population document requirements and increasing the RT Head's understanding of the completeness of population document files, so that the RT Head can carry out his duties optimally.

Keywords: Implementation, Population Administration, Kalimasada

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

2024-04-22T02:34:07+00:00

Kebudayaan dan pariwisata termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah sehingga pengelolaan dan pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam rangka pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Naskah kesepakatan bersama telah ditandatangani pada tanggal 1 September 2022. Namun, terdapat masalah dalam prosesnya seperti tidak adanya regulasi, koordinasi yang terhambat, ketidakproporsionalan kerja sama serta kesulitan pengasimilasian bentuk kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait kerja sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu teori intergovernmental relations menurut Wright. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inisiasi kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Kedua daerah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek hendak mewujudkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu Panggul Little Jogja, sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ingin mengenalkan budaya khas Yogyakarta. Namun, kerja sama ini cenderung belum proporsional, baik dari segi pembiayaan maupun imbal balik serta tidak adanya peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Kemudian forum-forum formal setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama jarang dilakukan dan hanya berkomunikasi secara informal.

Kata Kunci: Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata.

Culture and tourism are included in optional government affairs for local governments so that their management and development are tailored to the conditions and potential of the region. In order to develop the field of culture and tourism, the Trenggalek Regency Government cooperates with the Provincial Government of Yogyakarta. The memorandum of understanding was signed on September 1, 2022. However, there are problems in the process such as the absence of regulations, hampered coordination, disproportionality of cooperation and difficulty assimilating the form of cooperation. Therefore, this research aims to find out and obtain a comprehensive picture of the cooperation between the Trenggalek Regency Government and the Provincial Government of Yogyakarta in developing culture and tourism in Trenggalek Regency. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are analyzed using qualitative data analysis techniques. The research focus used is the theory of intergovernmental relations according to Wright. The results showed that the initiation of cooperation from the Trenggalek District Government was welcomed by the Yogyakarta Provincial Government. Both regions have a high sense of trust in each other the Trenggalek Regency Government wants to realize the RPJMD of Trenggalek Regency in 2021-2026, namely Panggul Little Jogja, while the Yogyakarta Provincial Government wants to introduce the typical culture of Yogyakarta. However, this cooperation tends to be disproportionate, both in terms of financing and reciprocity and the absence of regional regulations on regional cooperation. Then formal forums after the signing of the Joint Agreement Script are rarely carried out and only communicate informally.

Keywords: Interregional Cooperation, Local Government, Culture and Tourism.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE LESTARI RAHAYU DESA KARANGANYAR KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2019-2020

2024-04-22T02:34:18+00:00

Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum ada ujungnya. Kabupaten Trenggalek ialah salah satu daerah yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle Lestari Rahayu Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Periode 2019-2020. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskrisptif dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter & Van Horn yang mencangkup enam variabel, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan hukum, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah Reduce-Reuse-Recycle Lestari Rahayu Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dilaksanakan belum cukup baik. Oleh karena itu, guna mewujudkan implementasi TPS3R Lestari Rahayu yang baik harus diiringi dengan kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan elemen-elemen terkait serta dibuatkannya Standar Oprasional Prosedur. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan SOP tersebut dapat menjadikan pelaksanaan pengelolaan sampah di TPS3R Lestari Rahayu berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga sesuai tujuan serta fungsi dibuatnya.

The problem of waste in Indonesia seems to have no end. The Regency of Trenggalek is one of the areas that has not yet fully implemented waste management. This research aims to analyze the implementation of community-based waste management at the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management site in Karanganyar Village, Gandusari District, Trenggalek Regency, for the period 2019-2020. The research design used is descriptive with a qualitative approach, and the data collection methods include observation, interviews, and documentary studies. This research employs the analysis of policy implementation theory by Van Meter & Van Horn, which encompasses six variables: policy standards and targets, policy resources, characteristics of implementing agents, implementer disposition, inter-organizational communication and law enforcement activities, as well as the economic, social, and political environment. The research findings indicate that the implementation of the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management policy in Karanganyar Village, Gandusari District, Trenggalek Regency, has not been carried out sufficiently well. Therefore, to achieve effective implementation of the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management, it should be accompanied by collaboration among the government, community, relevant elements, and the establishment of Standard Operational Procedures. It is expected that with the collaboration and the implementation of the SOP, waste management at the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management site can proceed effectively and efficiently, aligning with the intended goals and functions.

EVALUASI PROGRAM BANK SAMPAH SEKAR MULYA DI DESA MULYODADI, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO

2024-04-22T02:35:09+00:00

Program Bank Sampah Sekar Mulya merupakan program yang didirikan oleh warga desa agar memiliki keterampilan dalam mengolah sampah. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Bank Sampah Sekar Mulya di Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Adapun fokus penelitian ini adalah Evaluasi Program Bank Sampah Sekar Mulya di Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dengan berdasarkan 3 Indikator Evaluasi Program (Wirawan, 2011) yaitu : Proses, manfaat, dan Dampak. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer diperoleh melalui data dari Pemerintah Desa Mulyodadi, pengurus Bank Sampah Sekar Mulya, nasabah Bank Sampah Sekar Mulya, masyarakat bukan nasabah. Data sekunder berasal dari buku, internet dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara, handphone dan lembar catatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu proses belum sepenuhnya terlibat aktif dalam program bank sampah akibat keterbatasan waktu akibat rutinitas pekerjaan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah. Manfaat adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan menabung sampah. Hal positif ini dirasakan tidak hanya oleh warga, tetapi juga oleh para pengelola program. Dampak ini mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan peluang ekonomi dari daur ulang sampah meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program, disarankan agar pelaksana bank sampah melakukan sosialisasi secara merata.mengadakan pembinaan dan pelatihan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Masyarakat

The Sekar Mulya Waste Bank Program is a program founded by village residents to have skills in processing waste. The research uses descriptive qualitative methods. The research was conducted at the Sekar Mulya Waste Bank in Mulyodadi Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. The focus of this research is the Evaluation of the Sekar Mulya Waste Bank Program in Mulyodadi Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. Based on 3 Program Evaluation Indicators (Wirawan, 2011), namely: Process, benefits and impact. The data source in this research is primary data obtained through data from the Mulyodadi Village Government, the management of the Sekar Mulya Waste Bank, customers of the Sekar Mulya Waste Bank, non-customer communities. Secondary data comes from books, the internet and literature related to research. The instruments used in the research were interview guides, cellphones and note sheets. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique is carried out in several steps, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the process of not being fully actively involved in the waste bank program due to time constraints due to work routines, efforts continue to be made to increase public participation and awareness about the importance of waste management through waste banks. The benefit is improving the community's economy through waste saving activities. This positive thing is felt not only by residents, but also by program managers. This impact creates positive changes in society and the environment, including increasing public awareness of the importance of waste management and the economic opportunities from waste recycling, increasing the success rate of program implementation. It is recommended that waste bank implementers carry out socialization evenly, provide coaching and training.

Keywords: Evaluation, Program, Community

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SD INSAN MULYA KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

2024-04-22T02:35:19+00:00

Sekolah penggerak berorientasi pada inovasi dan pembelajaran karakter anak yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Fokus program sekolah penggerak yaitu pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter diawali dengan SDM yang unggul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program sekolah penggerak SD Insan Mulya di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dari empat ketepatan kebijakan. Ketepatan kebijakan berdasarkan lima intervensi berdasarkan digitalisasi sekolah dengan adanya platform-platform yang mendukung baik dari guru, sumberdaya dan sekolah, maupun dalam pembelajaran di kelas. Intervensi pengembangan sumberdaya sekolah baik dari kepala sekolah pengawas dan guru, intervensi dalam pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data dan pendampingan konsultatif asimetris. Ketepatan pelaksana yang berfokus pada guru, kepala sekolah, dan komite pembelajaran. Ketepatan target yang mengacu pada kesiapan target dalam menjalankan program sekolah penggerak. Ketepatan lingkungan yang berasal dari komunikasi lingkungan internal dan komunikasi dengan lingkungan eksternal. Dalam implementasi sekolah penggerak menemui beberapa kendala yaitu sulitnya mengalokasikan jam pelajaran karena terdapat tambahan P5, terkendalanya pemakaian chromebook dalam pembelajaran, pelaksanaan assessment yang soalnya masih dibuat secara kolektif. Peneliti memberikan saran perlu adanya penyeimbangan dan penyesuain dalam pengaturan jam pelajaran siswa, perlunya penyesuaian sarana dan prasarana yang dapat memaksimalkan kegunaan dalam pembelajaran, dan pelaksanaan assessment yang dilakukan secara mandiri dan bukan kolektif.

Sekolah Penggerak is oriented towards innovation and child character learning that matches the character of the student profile of Pancasila. The focus of the driving school program is on the development of student learning outcomes in a holistic way that includes competence (literacy and numeration) and character begun with superior SDM. The purpose of this research is to describe the implementation of the SD Insan Mulya mobilization school program in Driyorejo Gresik. The research method used is qualitative descriptive. Data collected using interview and observation techniques. The results of the research showed that the implementation of the mobilization school program in SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Gresik of four policy precision. Policy accuracy is based on five interventions based on school digitization with platforms that support both teachers, resources and schools, as well as in classroom learning. School resource development interventions from both head of supervisory school and teacher, interventions in new paradigm learning, data-based planning and assisted consultative assistance asimetris. The executive's accuracy focuses on teachers, the head of school, and the awareness committee. Target accuracy that refers to the target's readiness in running a mobility school program. The environmental accuracy derived from the communication of the internal environment and communication with the external environment. In the implementation of the mobility school encountered some obstacles, namely the difficulty of allocating lessons hours because there are additional P5, at the very least the use of chromebooks in learning, the execution of assessments on which is still made collectively. The researchers suggested that there should be a balance and adjustment in the arrangement of student hours, the need for the allocation of means and facilities that can maximize equality in the education, and the implementation of assessments carried out independently and not collectively.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

2024-04-22T02:35:30+00:00

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang tidak lazim dalam pengelolahan administrasi publik dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu tuntutan terhadap pola kepemerintahan yang baik (good Governance) sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyedian akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa prinsip good governance yang masih ditemukan kekurangannya. Harapannya penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik guna mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Good governance is an issue that is not uncommon in the management of public administration today. Along with the times, of course, demands for good governance patterns have become an obligation for good government organizers in line with the increasing level of public knowledge. These demands should be responded to by the government by making changes that are directed towards the realization of good governance. The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province. The type of research used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation study methods. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province has been running well. However, there are several principles of good governance that are still found lacking. It is hoped that the application of the principles of good governance can be implemented properly in order to achieve what is needed by the community.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LAPTOP GRATIS UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN MADIUN LOR, KOTA MADIUN

2024-04-22T02:35:44+00:00

Kebijakan bantuan laptop gratis di tingkat SD Negeri di Kota Madiun merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah guna memajukan kualitas sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan digitalisasi dan berupaya untuk memperkenalkan digitalisasi sejak di bangku SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat SD Negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada enam aspek dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; komunikasi dan aktivitas pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi; wawancara dengan informan yang menggunakan metode purposive sampling; serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lima aspek yang terpenuhi dengan baik mulai dari standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi dan aktivitas pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, serta disposisi pelaksana. Satu aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek sumber daya, dimana ditemukan laporan laptop rusak, jaringan wifi tidak stabil, dan guru yang belum memahami teknologi. Peneliti memberikan saran agar digitalisasi belajar bisa terlaksana dengan baik harus mulai memperhatikan dari aspek sumber daya manusia, pengawasan, hingga fasilitas penunjang yang baik secara menyeluruh di penjuru kota Madiun.

The free laptop support policy at the State SD level in Madiun City is a step takeb by the government to advance quality of resources it has by using digitization and striving to introduce digitization since at the SD bench. The aim of this research is to find out the implementation of the free laptop assistance policy to improve digital learning at the State SD level in Kelurahan Madiun Lor, Midiun City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research focuses on six aspects of the Van Meter and Van Horn implementation model: policy standards and objectives; resources; characteristics of implementing bodies; communications and implementing activities; social, economic, and political conditions; and enforcement dispositions. Data collection techniques are observational; interviews with informants using purposive sampling; and documentation. Data analysis techniques use the analytical model of Miles and Huberman, namely with data reduction; data presentation; and conclusion withdrawal. The results of the research show that only five aspects are well met ranging from standards and policy objectives, characteristics of implementing bodies, communications and enforcement activities, economic, social, political conditions, and implementing disposition. One aspect that has not been fully fulfilled is the resource aspect, where it was found to report corrupted laptops, unstable wifi networks, and teachers who have not yet understood technology. Researchers suggest that if learning digitization is to be implemented well, attention should start from human resource aspects, surveillance, to good support facilities thoroughly in the corner of the city of Madiun.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA SENTRA DIGITAL KETINTANG (SDK) TELKOM KETINTANG)

2024-04-22T02:35:56+00:00

The efforts of Indonesian people who are on the poverty line, especially in urban areas, are to create their own jobs. One of the many informal workers is street vendors, generally these street vendors sell in public facilities and infrastructure without complying with the rules which were converted by street vendors to sell and with the construction of the Telkom Ketintang SDK it looks neater and cleaner in terms of urban planning. This research adopts a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation. The research focus centered on the Collaborative Governance process by Ricardo S. Morse and John B. Stephens in 2012. The existence of Collaborative Governance was due to the work program of the Surabaya City Government to overcome flooding. Each party has a task, namely PT. Telkom in the form of human resources and funds to build the Telkom Ketintang SDK while the Surabaya City Government focuses on repairing culverts so they don't flood, and developing street vendors. Collaboration with PT. Telkom and the Surabaya City Government have a letter of agreement or MOU. This Collaborative Governance provides significant changes to the problems that occur. The assessment concluded that the presence of street vendors selling on the side of the highway and above water culverts caused problems, so the street vendors were relocated to culinary tourism centers; Initiation went well with the response given by the Surabaya City Government and PT. Telkom Witel South Surabaya in responding to the initiation that will be carried out; Deliberation went smoothly by discussing the basic rules of cooperation carried out by stakeholders; Implementation stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and a cooperation agreement is implemented by the stakeholders.

Upaya masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan khususnya di perkotaan adalah dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. Pekerja informal yang banyak salah satunya adalah PKL, umumnya PKL ini berjualan di sarana dan prasarana umum tanpa mematuhi aturan yang dialihfungsikan oleh PKL untuk berjualan dan dengan dibangunnya SDK Telkom Ketintang terlihat lebih rapi dan bersih dari segi perencanaan Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian berpusat pada proses Collaborative Governance yang dilakukan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Adanya Collaborative Governance karena adanya program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi banjir. Masing-masing pihak mempunyai tugas yaitu PT. Telkom berupa SDM dan dana untuk membangun SDK Telkom Ketintang sedangkan Pemkot Surabaya fokus memperbaiki gorong-gorong agar tidak banjir, dan mengembangkan PKL. Kerjasama dengan PT. Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai surat perjanjian atau MOU. Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil pengkajian menyimpulkan bahwa keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan raya dan di atas gorong-gorong menimbulkan permasalahan, sehingga PKL tersebut direlokasi ke sentra wisata kuliner; Inisiasi berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan dalam menyikapi inisiasi yang akan dilakukan; Musyawarah berjalan lancar dengan pembahasan aturan dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan; Pemangku kepentingan implementasi saling berkomitmen terhadap hasil kesepakatan dan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN ECENG GONDOK DI KELURAHAN JAMBANGAN, KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:36:07+00:00

Penguatan wilayah lokal adalah pekerjaan untuk mendorong wilayah lokal untuk berpartisipasi secara efektif dan bebas dalam mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan kawasan lokal termasuk kawasan kota memberikan program aksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah yang tepat agar latihan yang dilakukan dapat berlanjut dan berdampak nyata pada lingkungan sekitar. Penelitian ini memiliki target untuk menggambarkan penguatan kawasan lokal melalui penanganan eceng gondok di Kota Jambangan Kota Surabaya. Pemeriksaan ini menggunakan jenis eksplorasi ekspresif dengan pendekatan teknik subyektif. Kajian ini berpusat pada hipotesis penguatan kawasan lokal oleh Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 83) dimana dalam latihan penguatan kawasan terdapat tahapan-tahapan, khususnya Tahap Kesadaran dan Pengembangan, Tahap Perubahan, dan Tahap Peningkatan Kapasitas Keilmuan. Metode pemilahan informasi memanfaatkan pertemuan, persepsi, dan dokumentasi. Penyelidikan informasi diselesaikan dengan penurunan informasi, pertunjukan informasi dan berakhir. Hasil dari penyelidikan ini menemukan bahwa penguatan kawasan telah berjalan dengan baik dengan mengikutsertakan kawasan dalam penanganan eceng gondok yang dapat mempengaruhi gaya hidup tandan eceng gondok. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala seperti penataan kantor, yayasan, persiapan, surat menyurat dengan daerah setempat. Studi ini menunjukkan bahwa Kota Jambangan memiliki pilihan untuk fokus pada kebutuhan eceng gondok yang menangani pengumpulan lokal dan kerangka ekologis di kota Jambangan.

Local area strengthening is work to encourage local areas to participate effectively and freely in overcoming problems in everyday life. Strengthening local areas including urban areas provides an action program. Therefore, it is very important to take the right steps so that the exercises carried out can continue and have a real impact on the surrounding environment. This research has a target to describe the strengthening of local areas through the handling of water hyacinth in Jambangan City, Surabaya City. This examination uses a type of expressive exploration with a subjective technique approach. This study is centered on the hypothesis of local area strengthening by Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 83) wherein the area strengthening exercise there are stages, particularly the Awareness and Development Stage, the Change Stage, and the Scientific Capacity Building Stage. Information sorting methods make use of encounters, perceptions, and documentation. Information inquiry ends with information drop, information show and ends. The results of this investigation found that area strengthening had gone well by involving the area in water hyacinth management which could affect the lifestyle of water hyacinth bunches. Although in practice there are still obstacles such as office arrangements, foundations, preparations, correspondence with the local area. This study shows that the City of Jambangan has the option to focus on the needs of water hyacinth addressing the local collection and ecological framework in the city of Jambangan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SD NEGERI KANDANGAN KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO

2024-04-22T02:36:19+00:00

Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan aturan mengatasi kekerasan terhadap peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data penelitian berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Subyek penelitian ini adalah Guru dan Siswa menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan, yaitu 1) Indikator ukuran dan tujuan kebijakan, seluruh warga sekolah dapat berkolaborasi dan bekerja sama serta mendukung kebijakan sekolah ramah anak. 2) Indikator sumber daya manusia, beberapa guru menggunakan cara yang lama dalam mendisplinkan siswa.3) Indikator karakteristik agen pelaksana, terdapat koordinasi dan sinergitas dalam menyukseskan program sekolah. 4) Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana, pihak sekolah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan belajar dan tingkat kepedulian kepada murid berkebutuhan khusus. 5) Indikator Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas para pelaksana, terdapat kegiatan sosialisasi, rapat pertemuan dan kegiatan evaluasi tahunan. 6) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memberikan perlindungan kepada hak-hak anak. Oleh karena itu, dibutuhkan agenda setiap tahun sekali, kegiatan diklat, fasilitas musholla, penataan lokasi kantin yang baik dan fasilitas penunjang pembelajaran khusus berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, sekolah ramah anak dan kebijakan Pendidikan.

The Child Friendly School Policy is a rule to address violence against students. The purpose of this study is to describe the implementation of the Child Friendly School policy in SD Negeri Kandangan, Krembung District, Sidoarjo Regency. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and conclusion. Research data in the form of primary data through interviews and secondary data through documentation and other documents related to the research focus. The subjects of this study were Teachers and Students using purposive sampling techniques. The results of this study show, namely 1) Indicators of policy size and objectives, all school residents can collaborate and work together and support child-friendly school policies. 2) Human resource indicators, some teachers use the old way of disciplining students.3) Indicators of the characteristics of implementing agents, there is coordination and synergy in the success of school programs. 4) Indicators of attitudes or tendencies of the implementers, the school meets the needs and comfort of learning and the level of concern for students with special needs. 5) Interorganizational communication indicators and activities of implementers, there are socialization activities, meetings and annual evaluation activities. 6) Social, Economic and Political Environmental Indicators, creating a comfortable learning atmosphere and providing protection to children's rights. Therefore, an agenda is needed once every year, training activities, prayer room facilities, good canteen location arrangement and special learning support facilities for special needs.

Keywords: policy implementation, child-friendly school and education Policy.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN GRATIS (ROTI 7 LAPIS) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA

2024-04-22T02:36:30+00:00

Pelayanan Response Time 7 Menit Layanan Pemadaman Gratis (Roti 7 Lapis) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya merupakan percepatan response time petugas pemadam terhitung setelah menerima laporan dari Command Center 112 sampai ke lokasi kebakaran dalam upaya meminimalisir korban dan kerugian materi melalui ditetapkannya response time 7 menit. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas layanan Roti 7 Lapis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Fokus penelitian ini yaitu teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (2012) meliputi: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukan efektivitas layanan Roti 7 Lapis cukup efektif. Indikator pencapaian tujuan sudah cukup efektif, target response time 7 menit dapat tercapai dan kegiatan evaluasi sudah dijalankan berkala. Tetapi untuk kurun waktu terdapat masyarakat yang mengubungi nomor telepon darurat Command Center 112 beberapa kali baru terhubung. Pada indikator integrasi, keterlibatan stakeholder sudah optimal. Namun untuk sosialisasi dan pelaksanaan serta penyebarluasan prosedur terdapat kekurangan dan hambatan sehingga diperlukan peningkatan. Untuk adaptasi, peningkatan kemampuan personil pemadam sudah optimal. Sementara untuk ketersediaan sarana prasarana diperlukan peningkatan jumlah pos pemadam kebakaran.

7 Minutes Response Time Free Fighting Service (Roti 7 Lapis) at the Surabaya City Fire and Rescue Service is an accelerated response time for firefighters starting after receiving a report from Command Center 112 to the location of the fire in an effort to minimize casualties and material losses by determining response time 7 minutes. This research aims to describe the effectiveness of the Roti 7 Lapis at the Surabaya City Fire and Rescue Service. This type of research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation and then analyzed through data reduction, data presentation and data verification. The focus of this research is Duncan's theory of effectiveness in Steers (2012) including: goal achievement, integration and adaptation. The research results show that the effectiveness of the Roti 7 Lapis is quite effective. Indicators of goal achievement are quite effective, the target response time of 7 minutes can be achieved and evaluation activities have been carried out periodically. However, for a period of time there were people who called the emergency telephone number Command Center 112 several times before they were connected. In the integration indicator, stakeholder involvement is optimal. However, there are deficiencies and obstacles in the socialization and implementation and dissemination of procedures, so improvements are needed. For adaptation, increasing the capabilities of fire personnel is optimal. Meanwhile, to ensure the availability of infrastructure, it is necessary to increase the number of fire stations.

EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2024-04-22T02:36:41+00:00

Program KIP-K merupakan program beasiswa yang diberikan pemerintah kepada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Unesa sebagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan beasiswa KIP-K dan banyak diminati oleh calon Mahasiswa, berupaya sebaik mungkin mewujudkan tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi berkuliah. Pada pelaksanaannya Unesa mengacu pada Persesjen no. 10. tahun 2022 sebagai dasar pelaksanaan program. Unesa menerapkan seleksi melalui survei lapangan terhadap calon penerima program KIP-K, namun kenyataanya masih ditemukan mahasiswa KIP-K yang kurang layak untuk menerima program sehingga perlu dilakukan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat pencapaian tujuan dalam evaluasi penelitian menggunakan enam indikator William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan upaya unesa mewujudkan Efektivitas pelaksanaan program KIP-K dengan melakukan survei secara langsung untuk meminimalisir penipuan data. Efisiensi berupa pemanfataan SDM (pengelola) dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pemerataan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk menerima program KIP-K. Kecukupan pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai persesjen no. 10 tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup. Upaya perbaikan hasil evaluasi bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait program KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik Fakultas dalam evaluasi hasil akademik Mahasiswa KIP-K, menjalin kerjasama dengan FORMADIKSI Unesa, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K.

The KIP-K program is a scholarship program given by the government to students who have economic limitations but have good achievements to continue their studies at university. Unesa, as a state university appointed to manage the KIP-K scholarship and which is in great demand by prospective students, is trying its best to realize the government's goal of helping economically disadvantaged people attend college. In its implementation, Unesa refers to Presidential Decree no. 10. 2020 as the basis for program implementation. Unesa implements selection through field surveys of potential recipients of the KIP-K program, but in reality it is still found that KIP-K students are not worthy of receiving the program so it is necessary to evaluate the program. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Measuring the level of goal achievement in research evaluation uses William Dunn's six indicators. The research results show Unesa's efforts to realize the effectiveness of implementing the KIP-K program by conducting direct surveys to minimize data fraud. Efficiency in the form of utilizing human resources (managers) in realizing good service. Equal distribution of communities in need to receive the KIP-K program. Adequate implementation of programs that help people obtain the right to education at higher education. Responsiveness by carrying out routine evaluations per semester and if problems are encountered related to the program according to Peresjen no. 10 of 2020. Accuracy of receiving education funds and living costs. Efforts to improve evaluation results can be done by collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, preparing guidelines related to the KIP-K program, collaborating with the Faculty's academic field in evaluating the academic results of KIP-K Students, collaborating with FORMADIKSI Unesa , and increasing transparency of information and communication in the KIP-K scholarship program

INOVASI PELAYANAN SAHAJA PRIMA DISPENDUKCAPIL KABUPATEN KEDIRI (Studi di Rumah Sakit Toeloengredjo Pare)

2024-04-22T02:36:53+00:00

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting karena menyangkut hak-hak sipil dalam mendapatkan pengakuan status secara hukum, identitas warga negara dan lain sebagainya. Pelayanan administrasi kependudukan ini diselenggarakan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menghadirkan inovasi Sahaja Prima sebagai suatu solusi. Sahaja Prima Sahaja Prima merupakan suatu terobosan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kediri terutama pada penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga sehingga masyarakat Kabupaten Kediri tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian menggunakan teori inovasi faktor proses pembentukan inovasi yang dikemukakan oleh Arundel et al. 2019. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu data collection, data reduction, data display, conclusion drawing/verification. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya Inovasi Sahaja Prima ini sudah berjalan dengan baik. Dengan menggunakan aplikais Sahaja Prima ini waktu penerbitan dokumen administrasi kependudukan khususnya Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas anak menjadi lebih cepat dan praktis sehingga dengan adanya aplikasi Sahaja Prima ini masyarakat sangat terbantu dalam proses mengurus dokumen administrasi kependudukan pasca melahirkan.

Citizenship administration is an essential form of public service because it involves civil rights in obtaining legal status recognition, citizen identity and so on. This citizenship administration service is provided to fulfill the basic rights and needs of the community. Due to problems existed in the community, The Kediri Regency Population and Civil Registration Service presents the Sahaja Prima innovation as a solution. Sahaja Prima Sahaja Prima is a breakthrough for the Population and Civil Registration Service of Kediri Regency which aims to improve the quality of services to the people of Kediri Regency, especially in the issuance of Birth Certificates, Child Identity Cards and Family Cards, this make the citizens of Kediri Regency do not need to come directly to the Population and Civil Registration Service Office. This research used a qualitative descriptive research method, The research focused on the innovation theory of innovation formation process factors proposed by Arundel et al. 2019. Data analysis techniques according to Miles and Huberman was used in this research, including data collection, data reduction, data display, conclusion drawing/verification. The results of this research show that the Sahaja Prima Innovation is running well. By using the Sahaja Prima application, the time for issuing citizenship administration documents, especially Birth Certificates, Family Cards and children's Identity Cards, becomes faster and more practical so that with the Sahaja Prima application, people are greatly helped in the process of processing post-natal population administration documents.

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KELURAHAN GENTENG KOTA SURABAYA

2024-04-25T14:02:35+00:00

This examination has expect to depict the execution of the recovery program, for appalling houses (Rutilahu) in Genteng Town, Surabaya City. The qualitative descriptive approach is utilized in this study. Policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy were the four indicators used in this study, according to Richard Matland's theory. The research results show that the first indicator, namely policy accuracy in policy implementation, has been implemented well. This is proven by the fulfillment of three aspects that make up policy accuracy, namely the effectiveness of policies to solve problems, harmony between policies and problems that arise, and harmony between policies that have been determined by authorized institutions and the character of existing problems because they have been implemented in accordance with existing Rutilahu guidelines. The second indicator is that the accuracy of the implementation of the Rutilahu Program implemented in Genteng Subdistrict is in accordance with the Surabaya Mayor's regulations Number 9 of 2022 relating to technical implementation, cost design and KTPR reporting techniques. The third indicator, the accuracy of the target of the Rutilahu program which has been implemented in the Genteng sub-district, is appropriate based on 3 reference indicators, namely suitability of the target, readiness of the target, and type of policy that refers to the target. The fourth indicator, in the implementation of the Rutilahu program in Genteng sub-district, Surabaya City, is that the policy environment is able to support the implementation process well by continuing to evaluate it in the form of reports as a form of monitoring this program.

Keyword: Implementation, Policy, Rutilahu

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Rehabilitasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Genteng, Kota Surabaya. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan adalah empat ukuran yang digunakan dalam studi implementasi kebijakan oleh Richard Matland. Hasil dari studi memperlihatkan bahwa di indikator pertama, yaitu ketepatan kebijakan dalam implementasi kebijakan sudah diterapkan secara maksimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan terpenuhinya tiga aspek penyusun ketepatan kebijakan, yaitu keefektifitasan kebijakan untuk memecahkan masalah, keselarasan antara kebijakan dengan masalah yang muncul, dan keselarasan antara kebijakan yang telah ditetapkan lembaga berwenang dengan karakter masalah yang ada karena telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman Rutilahu yang ada. Indikator kedua, dalam ketepatan pelaksanaan Program Rutilahu yang diterapkan di Kelurahan Genteng telah sesuai dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 tahun 2022 berkaitan dengan teknis pelaksanaan, rancangan biaya hingga teknis pelaporan KTPR. Indikator ketiga, pada ketepatan target program Rutilahu yang telah diimplementasikan di kelurahan Genteng telah sesuai berdasarkan 3 indikator acuan, yaitu kesesuaian target, kesiapan target, dan jenis kebijakan yang mengacu pada sasaran. Indikator keempat, dalam pelaksanaan implementasi program Rutilahu di kelurahan Genteng Kota Surabaya bahwa lingkungan kebijakan mampu mendukung proses penyelenggaraan dengan baik dengan terus mengevaluasi dalam bentuk laporan sebagai bentuk monitoring program ini.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Rutilahu