https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/issue/feed Publika 2023-03-31T00:00:00+00:00 Trenda Aktiva Oktariyanda trendaoktariyanda@unesa.ac.id Open Journal Systems <p>Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial UNESA</p> https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47948 STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI LAYANAN SINAR (SIM PRESISI NASIONAL) DI KANTOR SATUAN LALU LINTAS POLRES KABUPATEN GRESIK 2022-07-25T10:40:41+00:00 Fitriatul Ishlahah fitriatul.18032@mhs.unesa.ac.id Trenda Aktiva Oktariyanda trendaoktariyanda@unesa.ac.id <p>Pemerintah memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum. Terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Disamping itu, pemerintah juga harus menghadapi banyak tuntutan publik yang terus meningkat dengan cara meningkatkan kualitas dari kinerja pelayanan publik. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan sebuah instansi yang juga menyediakan layanan pendaftaran dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pelayanan terkait SIM ini identik dengan pelayanan yang berbelit-belit dan prosedurnya yang rumit. Maka dari itu Polres Gresik berupaya untuk memberikan layanan yang lebih optimal melalui layanan SINAR dalam aplikasi Digital Korlantas Polri. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir akan perpanjangan SIM karena dapat dilakukan secara <em>online</em> dan juga dapat mengurangi kerumunan warga pada kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah proses strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik. Dalam melakukan analisis di penelitian ini menggunakan teori strategi meningkatkan kualitas pelayanan menurut Tjiptono yang terdiri dari 8 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan melalui layanan SINAR di Kantor Satlantas Polres Gresik cukup baik. Mulai dari pemberian pelayanan yang berkualitas, pelatihan khusus oleh Staff bidang pelayanan, hingga otomatisasi layanan SINAR yang cukup baik bahwa tetap mempertahankan tenaga manusia untuk proses pemberkasan. Saran yang dapat peneliti berikan kepada Satlantas Polres Gresik adalah lebih meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala, serta meningkatkan fitrur-fitur yang belum dapat digunakan seperti pada fiitur pendaftaran SIM baru.</p> <p><strong>Kata kunci : </strong>Pelayanan publik, strategi pelayanan, layanan SINAR</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><em>The government has an important role in providing public services to the entire community in accordance with legal provisions. There are many efforts made by the government in order to increase public trust. In addition, the government also has to face many public problems that continue to increase by improving the quality of public service performance. The Traffic Unit (Satlantas) is an agency that also provides registration and renewal services for a driving license (SIM). SIM-related services are synonymous with convoluted services and complicated procedures. Therefore, the Gresik Police seeks to provide more optimal services through the SINAR service in the National Police Korlantas Digital application. With this, people don't need to worry about adding SIM services because it can be done online and can also reduce residents in the current state of the Covid-19 pandemic. This type of research is descriptive using a qualitative approach. The focus of this research is the strategic process of service improvement through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office. In conducting the analysis in this study using the theory of strategies to improve service quality according to Tjiptono which consists of 8 indicators. The results showed that the service improvement strategy through SINAR services at the Gresik Police Satlantas Office was quite good. Starting from providing quality services, special training by service staff, to good SINAR automation services to retain human labor for the filing process. Suggestions that researchers can give to the Gresik Police Traffic Unit are to further increase the socialization thoroughly and periodically, and to increase the features that cannot be used, such as the new SIM registration feature.</em></p> <p><strong><em>Keywords: Public Service, strategic service, SINAR service</em></strong></p> 2022-07-25T10:39:42+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48784 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN 2022-07-28T15:02:22+00:00 Dea Rifani dea.18006@mhs.unesa.ac.id Suci Megawati Sucimegawati@unesa.ac.id <p>The apperances of the COVID-19 has made the government to take policies to overcome the spread of the COVID-19. The SIAK policy is an effort to optimize social distancing by the Tuban Regency government for all sub-districts in Tuban. The services provided include the management of KK, E-KTP, KIA, birth certificates, death certificates and SKPT. According to the initial results of observations, it was found that there was involvement of brokers in managing administrative documents by the community. Another problem is about the uneven socialization. This study aims to determine the implementation of population service policies through SIAK during the COVID-19 pandemic in Jatirogo District in an effort to help maximize social distancing. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The focus of the research uses Matland's theory of implementation which uses "four points" as a measure of policy effectiveness, consisting of: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy and environmental accuracy. The results of the study show that in terms of policy accuracy, is considered appropriate, where this policy is quite capable of optimizing social distancing. On the accuracy of the implementation, it was found that the completion of the document was not in accordance with the existing SOP due to network constraints, which in turn led to the practice of middlemen who were chosen by the community as a shortcut. In terms of targeting accuracy, the intervention targets were on target, although in reality SIAK could not be accessed independently by the community. The accuracy of the environment shows that there are still people who do not know about the SIAK application and choose shortcuts through brokers if the need for documents is very urgent. Suggestions from researchers are that in the future the policy makers will provide access to the community, so that they can access independently and expand socialization.</p> <p><strong>Keywords: Implementation, SIAK, COVID-19</strong></p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-28T15:02:22+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48690 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020 DI PROVINSI JAWA TIMUR 2022-07-28T16:36:02+00:00 Annisah Ristiananda annisah.17040674028@mhs.unesa.ac.id Suci Megawati sucimegawati@unesa.ac.id <p>Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal untuk merasakan jenjang sekolah.&nbsp; Kemendikbud mengatur kebijakan tentang PPDB dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang lalu oleh Pemerintah Daerah masing-masing dijadikan dasar untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA dan SMK. Sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 nyatanya masih banyak didapati permasalahan pada tahap implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan sistem PPDB tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur. Lokus penelitian ini adalah pada Provinsi Jawa Timur karena ditemukannya permasalahan yang terjadi terkait PPDB pada tahun 2020 dan memiliki kesesuaian dengan fokus yang diangkat oleh Peneliti yaitu implementasi kebijakan sistem PPDB di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model implementasi kebijakan publik milik Goggin Brown (isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan). Capaian dari penelitian telah sesuai dengan harapan peneliti dimana pelaksanaan PPDB di Jawa Timur telah berjalan dengan baik namun masih perlu adanya pengembangan sehingga PPDB dapat berjalan lebih baik lagi.</p> <p>&nbsp;Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, PPDB</p> <p>&nbsp;</p> <p>Acceptance of New Students (PPDB) is the first step to feel the school level. The ministry of education and culture set of policies about PPDB in Permendikbud No. 44 of 2019 and given the authority to the Government related to set in law respectively. The Provincial government has the authority on the Acceptance of New Students level of high school and vocational school. System PPDB in the Province of East Java in 2020 in fact, there are still many found problems at the stage of implementation. This study aims to determine the implementation of the policy system PPDB 2020 in the Province of East Java. The locus of this research is in the Province of East Java because of the discovery of the problems that occur related to PPDB in the year 2020 and have a conformity with the focus of which is appointed by the Researchers that the implementation of the policy system PPDB in the Province of East Java with the use of a model of public policy implementation belongs Goggin Brown (the content of the message, message forms, and the perception of the leadership). The outcomes of the research have been in accordance with the expectations of researchers where the implementation of PPDB in East Java has been going well but there is still need for the development of so PPDB can run better.</p> <p>Keywords: Policy Implementation, PPDB</p> 2022-07-28T16:30:03+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48620 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA MASALIMA, KECAMATAN MASALEMBU, KABUPATEN SUMENEP ) 2022-07-28T16:43:56+00:00 Fitriatul Imaniyah fitriatul.18020@mhs.unesa.ac.id Muhammad Farid Ma'ruf muhammadfarid@unesa.ac.id <p>Pemberdayaan masyarakat di Desa Masalima melalui pemanfaatan dana desa masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini terjadi karena penggunaan dana desa yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik dan bentuk partisipasi masyarakat yang masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep.&nbsp; Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun fokus dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang meliputi Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan dan Tahap Pendayagunaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Masalima kurang melaksanakan dengan baik. Pada tahap penyadaran, Pemdes Masalima tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi hanya mengadakan musyawarah saja. Tahap pengkapasitasan, tidak adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan&nbsp; kemampuan masyrakarakat. Kemudian tahap pendayagunaan, dalam hal ini Pemdes Masalima&nbsp; memanfaatkan sumberdaya yang ada terkait penggunaan teknologi. Hal tersebut digunakan dalam pembuatan SPJ yang dapat mempermudah operator desa untuk membantu sekretaris desa mulai dari penganggaran, penginputan data sesuai kode rekening dan juga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, aplikasi tersebut tidak semua bisa mengakses terlebih lagi, pemerintah desa Masalima tidak memiliki website desa untuk memberikan informasi pada masyarakat. Selain itu, masyarakat&nbsp; yang diajak &nbsp;untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan hanya sebagai peserta saja dan tidak dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi.</p> <p><strong>Kata</strong><strong> Kunci:</strong> Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat</p> <p>&nbsp;</p> <p>Community empowerment in Masalima Village through the use of village funds has not been carried out optimally. This happens because the use of village funds has not been utilized properly and the form of community participation is still lacking. This study aims to analyze and describe community empowerment through the use of village funds in Masalima Village, Masalembu District, Sumenep Regency. To achieve these objectives used qualitative research methods with a descriptive approach. Data was collected by observation, interviews, and documentation. The focus in this study focuses on three stages in the community empowerment process which include the Awareness Stage, Capacity Building and Utilization Stage. The results showed that community empowerment through Village Fund Utilization in Masalima Village was not implemented properly. At the awareness stage, the Masalima Village Government did not carry out socialization activities, only held deliberations. In the capacity stage, there are no training activities to improve the ability of the community. Then the utilization stage, in this case the Masalima Village Government utilizes existing resources related to the use of technology. This is used in making SPJ which can make it easier for village operators to help village secretaries starting from budgeting, inputting data according to account codes and can also minimize the occurrence of fraud. However, not all of these applications can access, moreover, the Masalima village government does not have a village website to provide information to the community. In addition, people who are invited to participate in the implementation of an activity are only participants and are not involved in monitoring and evaluating</p> <p><strong>Keywords: </strong>Utilization, Village funds, Community Empowerment</p> 2022-07-28T16:43:56+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48870 PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA OASE DALAM PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA KAMPUNG ONDOMOHEN KOTA SURABAYA) 2022-07-29T15:41:53+00:00 Wanda Wafiq Azizah Ghozali wanda.18067@mhs.unesa.ac.id Tjitjik Rahaju tjitjikrahaju@unesa.ac.id <p>Tourism village is one of the breakthroughs to overcome village problems in urban areas. Tourism villages have a positive impact on the quality of the environment, human resources and the economy in a sustainable manner. Ondomohen Village is one of the villages that has succeeded in becoming an educational tourism village based on environmental management, which is located in Ondomohen Magersari V RT 08, RW 07, Ketabang Village, Genteng, Surabaya City. This village collaborated with the concept of a sister village with Kampung Pintar Tembok Gede to become one management named Kampung Wisata Oase Surabaya. This study discusses the development of the Oasis Tourism Village through the perspective of community empowerment with a descriptive-qualitative approach. The focus of the research includes three processes of community empowerment which include enabling, empowering and protecting. The results showed that each stage in the community empowerment process has given positive implications, namely a change in mindset that is increasingly concerned with the environment, increasing self-confidence, creativity and productivity of residents so that they can earn additional income. However, there are things that need to be improved, namely the lack of active community participation, limited funds, optimizing local potential through training and the minimal contribution of youth in maintaining the sustainability of Ondomohen Village.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-29T15:41:53+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48877 Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Covid-19 Di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk 2022-07-29T15:59:14+00:00 Arnik Artha Monofa arnik.18007@mhs.unesa.ac.id Deby Febrian Eprilianto debyeprilianto@unesa.ac.id <p>Penyebaran Covid-19 perlu tindakan yang cepat dalam penanggulanganya, tidak banyak masyarakat yang mengetahui pentingnya vaksinasi sehingga perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan progam vaksinasi. Penelitian ini menggunakan observasional deskriptif dengan metode penelitian kualitatif melalui fenomena yang ada serta data pendukung yakni literatur, jurnal, buku bacaan. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti progam vaksin sebagai penanggulangan Covid-19 di Desa Batembat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan didasarkan indikator dari Cohen dan Uphoff (2018) yang terdiri dari: (1) partisipasi dalam mengambil keputusan, masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan melainkan keputusan berdasarkan <em>top-down </em>melalui pemerintah pusat dalam progam vaksinasi dan dilaksankan pemerintah Desa Batembat untuk masyarakat sangatlah efektif dan antusias; (2) partisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi, masyarakat sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan progam vaksinasi yang dilakukan di Desa Batembat mulai dari &nbsp;anak-anak hingga&nbsp; lansia, &nbsp;meskipun ada &nbsp;beberapa masyarakat yang &nbsp;lalai &nbsp;dalam&nbsp; melakukan protokol kesehatan dan belum mengikuti vaksin namun pemerintah tetap menghimbau mereka; (3) partisipasi dalam manfaat, pemerintah desa dan masyarakat memperoleh manfaat dari progam yang dilakukan yakni terdapat fasilitas yang mendukung dalam penanganan pandemi, selain itu penurunan angka Covid-19 setelah dilakukan progam vaksinasi dan; (4) partisipasi dalam evaluasi, progam yang dilakukan sudah berjalan sesuai tujuan yang diharapkan vaksin tahap pertama hingga ketiga. Pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan dengan baik namun, masyarakat kurang memiliki keberanian untuk melakukan suntik vaksin, sehingga perlu adanya usaha lebih dari pemdes dalam menghimbau masyarakat ikut dalam program vaksin melalui sosialisasi,edukasi, nasehat untuk progam kedepanya.</p> <p><strong>Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Desa, Progam Vaksinasi, Penanggulangan Covid</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>The spread of Covid-19 requires quick action to deal with it, not many people know the importance of vaccination, so there needs to be cooperation between the government and the community in organizing a vaccination program. This &nbsp;study &nbsp;uses &nbsp;descriptive observation with &nbsp;qualitative research &nbsp;methods&nbsp; through existing phenomena and supporting data. The results of the research conducted are based on indicators from Cohen and Uphoff (2018) which consist of: (1) participation in making decisions, the community is not involved &nbsp;in &nbsp;decision &nbsp;making &nbsp;but &nbsp;decisions &nbsp;based &nbsp;on &nbsp;top-down &nbsp;through &nbsp;the &nbsp;central &nbsp;government&nbsp; in &nbsp;the vaccination program and implemented by the Bembat Village government for the community very effective and enthusiastic; (2) participation in the implementation of vaccination, Village ranging from children to the elderly, although there are some people who are negligent in carrying out health protocols and have not followed the vaccine, the government still urges them; (3) participation in benefits, the village government and the community benefit from the program carried out, namely there are facilities that support the handling of the pandemic, in addition to the reduction in the number of Covid-19 after the vaccination program is carried out and; (4) participation in the evaluation, the program has been running according to the expected goals of the first to third stages of the vaccine. The implementation of the vaccination has been going so more efforts are needed from the village government in urging the community to participate in the vaccine program through socialization, education, and advice for future programs.</p> <p><strong>Keywords: Community Participation, Village Government, Vaccination Progam, Covid Prevention</strong></p> 2022-07-29T15:59:14+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48872 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEDUDO (SISTEM ELEKTRONIK TERPADU DESA ONLINE) DI KANTOR DESA SEKARPUTIH, KECAMATAN BAGOR, KABUPATEN NGANJUK 2022-07-29T16:05:39+00:00 Ofita Dwi Febrianti ofita.18077@mhs.unesa.ac.id Indah Prabawati indahprabawati@unesa.ac.id <p>The SEDUDO Program (An Integrated Electronic System of Online Village) is the state-management policy program of the Nganjuk Regency for online public service administration and integrated by Rural Administration Reports. The SEDUDO program aims to support effective and efficient administration services by leveraging technology in the systems of management.Identification of problems in the implementation of SEDUDO in Sekarputih Village, namely; 1) Human Resources (HR), some of which are still not optimal in the use of information technology. 2) Several local people of Sekarputih Village claimed not to know about the program.This research aims to assess the implementation of SEDUDO policy (An Integrated Electronic System of Online Village) in the case of population administration of the Sekarputih Village. The kind of research is descriptive with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques are in-depth interviews, observation, documentation, and literature studies. The research subject is Sekarputih Village Operator program, The Head of Village Government, and citizens using a SEDUDO Application. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and verification. The focus of research is to use Edward III's theory with four indicators of success - Communication, Resources, Dispositions, Bureaucratic Structure. The result of this research showed that in communication indicators haven't been going well because they haven't socialized yet. At resource indicators it still has a deficiency as to the required information as the applicant's file. The disposition indicator is had been going well, the officer does his duty and his duty according to the rules. The bureaucratic structure indicators had been going well, SOP and distribution of authority had been well carried out according to the guidelines provided.</p> <p><strong>Keywords:</strong>&nbsp;<strong>Implementation, SEDUDO, Sekarputih</strong></p> <p>&nbsp;</p> 2022-07-29T16:05:39+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48853 Analysis of the Application of Electronic Based WARAS (School Children's Archives) Service Standards in East Java Provincial Library and Archives Service During the COVID19 Pandemic 2022-07-30T20:33:02+00:00 Adelia Indah Pertiwi adelia.20098@mhs.unesa.ac.id Meirinawati Meirinawati meirinawati@mhs.unesa.ac.id <p>The deadly virus from China is known as COVID19. Agencies that implement electronic-based services are the Office of the Library and Archives of East Java Province. WARAS (School Archives Tour) is an archive service program to educate school children about the importance of maintaining and maintaining archives. The purpose of this study is to analyze the application of electronic-based WARAS service standards at the East Java Provincial Library and Archives Service during the COVID19 pandemic. The research approach used is qualitative with descriptive method. Data collection techniques consist of observation, interviews, documentation and searches contained in online data. The data analysis technique which in the end uses data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study stated that using the Decree of the Minister of Administrative Reform (Menpan Decree) No. 63 of 2003, namely: 1) service procedures, not yet implemented socialization of the registration stage to the public 2.) completion time, less effective because it is still seen from the condition of participants and the provisions of the activity time 3 ) service fees, there are no fees for activities so that participants are happy to get knowledge without spending money 4) service products, there are obstacles in the application that suddenly errors when used 5) facilities and infrastructure, wifi and signal problems are not adequate when the activity takes place 6) competence of service providers, lack of human resources and no training for service officers. Based on the results of the ongoing WARAS service research, there are obstacles to the wifi used, which is trouble and hinders the activity process. Suggestions from researchers to the Office of the Library and Archives of East Java Province to prepare a backup modem so that WARAS activities can run smoothly.</p> <p><strong></strong>Keywords:&nbsp;Public Service, Service standard, WARAS.</p> 2022-07-30T20:33:02+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48874 Analisis Penerapan Standar Pelayanan Publik Pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Surabaya 2022-08-02T13:20:36+00:00 Elga Trisna elga.20109@mhs.unesa.ac.id Meirinawati Meirinawati meirinawati@unesa.ac.id <p>Public service is a form of fulfilling the interests of civil and population registration in the form of the application of an Electronic KTP (KTP-el) so that public service standards are needed in government agencies. This study aims to describe the application of public service standards makin KTP-el at the Civil Registration Office of the City of Surabaya. This research uses descriptive method with approach Qualitatively using data collection through interview, observation and documentation techniques. The rearch subjects consisted of the Employees Civil Registration Office and the community. The analysis used by researchers of service standards according to PERMENPAN RB Number 15 of 2014 concering Guideliness Service Standards consist of identifying the requirements for each type of KTP-el service, identification of procedures with stages of Standard Operating Procedures for services, identification of time to complete each type of service, identification of the amount of fees/tariffs when receiving services, identification of service products in the form of service outputs obtained and identification of handling complaints regarding various forms of complaint management mechanisms.</p> <p>The results of the analysis show that the implementation of public services for making KTP-el has been running according to service standards guidelines but is not yet fully optimal. Judging from the identification of the requirements, it was found that the applicant still brought the requirements that were lacking and the identification time was still not maximized if the form was not available. Suggestions that can be given on the issue of requirements for service providers should disseminate information on the requirements for making KTP-el according to the needs of each type of service and for the public to use electronic media on <em>channels</em> provided by the Civil Registration Office, considering the importance of taking care of civil registration documents and suggestions for the deadline for completing the KTP-el making can provide service as promised, even if the accuracy of population input at the data center and the accuracy of completing the issuance of KTP-el for the government pays more attention to the availability of forms.</p> 2022-08-02T13:20:36+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48985 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN DI DESA KESAMBEN KULON KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK 2022-08-04T07:26:30+00:00 Siti Marofah sitimarofah@mhs.unesa.ac.id Muhammad Farid Ma'ruf muhammadfarif@unesa.ac.id <p>Pengarusutamaan gender merupakan upaya pembangunan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih terhambat oleh berbagai macam persoalan dan pengaruh faktor ketidakadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan sehingga dapat meningkatkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam membangun kepemiminan perempuan di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan tiga tahap proses pemberdayaan antara lain tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual. Hasil penelian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui program sekolah perempuan di Desa Kesamben Kulon berjalan dengan baik dengan menggunakan proses pemberdayaan yang bertahap. Tahap penyadaran telah mampu menyadarkan perempuan akan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tahap transformasi kemampuan, pemberdayaan pada tahap ini perempuan menjalani proses belajar dengan materi belajar yang ada didalam modul adil gender yaitu materi terkait gender, kesehatan reproduksi perempuan dan kepemimpinan perempuan serta peningkatan keahlian hidup.&nbsp; Tahap peningkatan kemampuandilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan dan kapasitas diri perempuan dalam pembangunan desa melalui kegiatan pemantauan terhadap program perlindungan sosial JKN BI, pendampingan perempuan dalam forum Musrenbang sebagai advokasi perempuan dalam pembangunan desa serta peningkatan keterampilan perempuan dalam menulis di koran “Gema Perempuan Pedesaan”</p> <p>Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Sekolah Perempuan</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gender mainstreaming is a development effort in achieving gender equality and justice. Women's involvement in development is still hampered by various kinds of problems and the influence of gender injustice. This study aims to describe how women's empowerment through women's school programs can increase women's participation in development, especially in building women's leadership in KesambenKulon Village, Wringinom District, Gresik Regency.the type of research used in this research is descriptive and uses a qualitative approach. The focus of this research is community empowerment by using three stages of the empowerment process, including the awareness stage, the transformation stage of capabilities, and the stage of intellectual ability improvement. The results of the study indicate that the empowerment of women through the women's school program in KesambenKulon Village went well using a gradual empowerment process. The awareness phase has been able to make women aware of the importance of gender equality and women's participation in development. The ability transformation stage, empowering at this stage, women go through the learning process with learning material that is in the gender fair module, namely materials related to gender, women's reproductive health and women's leadership as well as life skills improvement. The capacity building phase is carried out by increasing women's leadership and self-capacity in village development through monitoring activities on the JKN BI social protection program, assisting women in the Musrenbang forum as advocacy for women in village development and improving women's skills in writing in the newspaper “Gema Perempuan Desa”.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Keywords: Gender Mainstreaming, Empowerment, Women's School</p> 2022-08-04T07:26:30+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48987 INOVASI PROGRAM PELAYANAN CETAK PENGAJUAN TEKO DESO (CAK NGATESO) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JOMBANG ( STUDI KASUS PADA DESA MEGALUH) 2022-08-11T19:05:34+00:00 Khofifatus Sholihah khofifahtussholikhah@gmail.com Trenda Aktiva Oktariyanda trendaoktariyanda@unesa.ac.id <p>The Cak Ngateso Program Service Innovation (Print Pengajuan Teko Deso) is an innovation initiated by the Jombang Regency population and Civil Registration Service in Collaboration whith the Vilage Government in providing population Administrati document management services where access to services is sufficient in the village. One of the villages that what used as a pilot village was Megaluh village, Jombang Regency which implemented an Innovation for the Cak Ngateso Service Program. The Cak Ngateso service in megaluh village only serves a number of population&nbsp; administration services, such as appling for a Family Card (KK), birth and Death Certificates and Transfer Letter. The purpose of holding Cak Ngateso’s service is to facilitate services for the community. The type of research used is descriptive whith qualitative methods. The focus of the research uses the teory of component ofinnovationcapacity which consists of five indicatorsproposed by Emery et al. (2015) are as follows: Innovative Culture, Leadhership, Expert Knowledge, Stake Holder Engagement, Innovative Work Design. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. While the data analysis used in this study used 4 components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. Based on the result of the study, it was shown that implementation of the Cak Ngateso Services Innovation in Megaluh Vilage had been running quite well and hadfulfiled the five component of innovation capacity although in its implementation there were still several obstacles. Culture of Innovationhas been applied in everyday life.Leadher is ableto be a facilitator and also a motivator for his subordinates. The expert significant difficulties because they have been provided with guidance from the Dispenduk Capil of Jombang Regency. The involvement of stakeholders shows that all support the existence of the program, and the last is that the innovative design has been implemented well.</p> 2022-08-11T19:05:34+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47495 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK 2022-08-09T07:27:22+00:00 Nahdah Dzakiyyah Radwa nahdah.18028@mhs.unesa.ac.id Suci Megawati sucimegawati@unesa.ac.id <p>Abstract The implementation of public policies through the subsidized housing program is realized to meet the needs of housing and community settlements in Gresik Regency for Low-Income Communities (MBR). The purpose of this study was to determine the implementation of subsidized housing program policies for Low-Income Communities (MBR) in Driyorejo District, Gresik Regency. The focus of this research is to provide adequate housing according to the policy target in the form of subsidized housing for Low-Income Communities (MBR). The theory used in the research of the subsidized housing program uses the theory of Donald Van Meter and Van Horn (Suharsono, 2005:99) with six variables that affect implementation performance, namely: 1) Standards and policy objectives, 2) Resources, 3) Communication and activities. strengthening between organizations, 4) Characteristics of implementing agents, 5) Economic, social and political conditions, 6) Disposition of implementers. The research model used is descriptive qualitative using key informants. Data collection techniques in this study using interview techniques, documentation, literature study using purposive sampling technique. Based on the results of the study, it can be concluded that the standards and policy targets have not been able to meet the targets and targets of the subsidized housing program in Driyorejo District, resources are considered lacking in the implementation of the subsidized housing program, no supervisory office is provided, the characteristics of different implementing agents make the implementation of the subsidized housing program difficult. right on target. The economic, social and political environment becomes a problem for MBR who have low incomes and work far from the location of the subsidized housing. In the process of obtaining subsidies, the bank concerned must be more careful in selecting prospective recipients of subsidies. Suggestions for this research is that there is a need for a supervisory body for the implementation of subsidies so that they are more targeted to MBR. <br> <br>Keywords: Implementation, Policy, Housing Subsidy, Low-Income Communities (MBR)</p> 2022-08-09T07:27:22+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/49036 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020 2022-08-14T09:48:40+00:00 Verlinda Anisa Putri verlinda.18085@mhs.unesa.ac.id Muhammad Farid Ma'ruf muhammadfarid@unesa.ac.id <p>Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Potensi paling besar yang dimiliki Kota Surabaya dalam membiayai belanja daerah berasal dari pajak daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Namun pada kenyataannya besarnya realisasi pajak restoran masih belum mendekati potensi yang seharusnya diterima dinas pendapatan. Sedangkan jika dilihat dari objek pajak potensinya jauh lebih besar. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas serta kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Hasil penelitian tingkat efektivitas pajak restoran Kota Surabaya pada tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang efektif, dengan rata-rata sebesar 98,65%. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup kecil, dengan rata-rata sebesar 8,37%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.</p> 2022-08-12T19:47:41+00:00 ##submission.copyrightStatement##