Publika https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika <p>Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial UNESA</p> en-US sucimegawati@unesa.ac.id (Suci Megawati) badrudinkurniawan@unesa.ac.id (Badrudin Kurniawan) Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 MANAJEMEN STRATEGI LAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI APLIKASI I-MOBIL (IJIN MUDAH, BISA PAKET, INTERAKTIF DAN LANGSUNG JADI) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40320 <p>I-MOBIL (Ijin Mudah, Bisa Paket, Interaktif dan Langsung Jadi) merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan pelayanan kemudahan pengurusan izin usaha, namun dibalik kemudahan yang digagas oleh pemerintah masih banyak masyarakat yang mengeluh perihal kesulitan akses I-MOBIL. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai manajemen strategis layanan perizinan usaha melalui aplikasi I-MOBIL Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategis menurut J. David Hunger and Thomas Wheelen. Fokus penelitian diantaranya yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategis, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, studi literature dari jurnal dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya meggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (Dalam Sugioyono) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan dengan analisis swot yakni kekuatan berasal dari sumber daya pegawai sendiri yang setiap bulan adanya monitoring, selanjutnya kelemahannya sendiri berasal dari kurangnya dana untuk peluncuran aplikasi I-MOBIL Versi II, peluang dan acaman sendiri yakni aplikasi I-MOBIL Versi II di harapkan dapat meringankan masyarakat dalam mengakses I-MOBIL untuk membuat perizinan usaha dan acaman sendiri masih banyaknya masyarakat yang gaptek akan internet. Dengan adanya ancaman tersebut maka muncul perumusan strategi untuk peluncuran aplikasi I-MOBIL Versi II ini yaitu diadakan sosialisasi dengan dinas terkait selanjutnya masuk ke pengimplementasian aplikasi I-MOBIL Versi II ini yakni fitur fiturnya di perbarui untuk memudahkan masyarakat mengakses I-MOBIL Versi II ini. Tahap terakhir yaitu Evaluasi yang dilakukan setiap bulan oleh internal pegawai DPMPTSP Kabupaten Blitar. Salah satu saran yang dapat diajukan adalah dengan memonitoring ke setiap desa yang ada di Kabupaten Blitar guna menunjang penggunaan aplikasi I-MOBIL Versi II ini.</p> <p><strong>Kata Kunci : Manajemen Strategi , Pelayanan, I-MOBIL</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>I-MOBIL (Easy Permit, Can Package, Interactive and Direct So) is an innovation of the Blitar Regency Government in an effort to improve services for the ease of obtaining business permits, but behind the convenience initiated by the government, there are still many people who complain about the difficulty of accessing I-MOBIL. This study describes the strategic management of business licensing services through the I-MOBIL application at the Investment Service and One Stop Services, Blitar Regency. The method used is descriptive qualitative. This study uses strategic management theory according to J. David Hunger and Thomas Wheelen. The research focus includes environmental observation, strategic formulation, strategy implementation, and evaluation and control using purposive sampling technique. Data collection techniques are interviews, observation, literature study from journals and documentation studies. The data analysis technique uses the Interactive Model according to Miles and Huberman (In Sugioyono) which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results showed that environmental observation with SWOT analysis, namely the strength comes from the employees' own resources who are monitoring every month, then the weakness itself comes from the lack of funds for the launch of the I-MOBIL Version II application, the opportunities and threats themselves, namely the I-MOBIL Version II application. It is hoped that it can make it easier for people to access I-MOBIL to make business licenses and the threat itself is that there are still many people who are clueless about the internet. With this threat, a strategy formulation for the launch of the I-MOBIL Version II application has emerged, namely socialization with related agencies, then entering into the implementation of the I-MOBIL Version II application, namely its features are updated to make it easier for the public to access this I-MOBIL Version II. The last stage is evaluation which is carried out every month by internal employees of DPMPTSP Blitar Regency. One suggestion that can be put forward is to monitor each village in Blitar Regency to support the use of the I-MOBIL Version II application.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Keywords: Strategic Management, Service, I-MOBIL</em></p> <p>&nbsp;</p> Erza Rizki Hidayana Putri, Meirinawati Meirinawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40320 Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0000 EFEKTIVITAS APLIKASI SICANTIK (SIDOARJO CEGAH ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANAK) PADA PUSKESMAS TAMAN KABUPATEN SIDOARJO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40077 <p>Kesehatan merupakan salah satu investasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Namun, hingga saat ini kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia masih sangat miris. Jumlah kematian ibu di Jawa Timur menduduki peringkat kedua, dan jumlah kematian anak di Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Tingginya angka kematian ibu dan anak membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meluncurkan Aplikasi SICANTIK pada bulan April tahun 2018. Namun, aplikasi tersebut memiliki hambatan, seperti tampilan data yang hanya berupa jumlah kunjungan dan jumlah ibu hamil beresiko hanya dalam bentuk grafik (belum ada data berupa <em>by name </em>dan <em>by address</em>). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas penggunaan aplikasi menurut Merwe dan Bekker (dalam Dewanti, 2017) meliputi <em>interface, navigation, content, reliability, </em>dan<em> technical.</em> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64, dengan sampel 64 responden. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dari kelima indikator yang digunakan sebagai teori penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi SICANTIK berjalan sangat efektif, meskipun terdapat sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya. Indikator <em>interface</em> memperoleh prosentase 86%. Indikator <em>navigation</em> memperoleh prosentase 86,5%. Indikator <em>content </em>memperoleh prosentase 86%. Indikator <em>reliability</em> memperoleh prosentase 85,6%. Indikator <em>technical</em> memperoleh prosentase 66%. Saran yang dapat peneliti berikan mengenai penelitian ini yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan desain tampilan dan sistem navigasi, meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil, serta memperbaiki kecepatan loading.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong><em>efektivitas aplikasi SICANTIK, angka kematian, program aplikasi SICANTIK</em></p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p><em>Health is one of the important investments in supporting economic development. However, until now the condition of health services in Indonesia is very sad. Number of maternal mortality in East Java was second ranked, and number of child mortality in East Java was first ranked. The high rate of maternal and child mortality made the District Health Office of Sidoarjo launch the SICANTIK Application in April 2018. However, this application has obstacles, such as data display which only consists of the number of visits and the number of pregnant women at risk only in graphical form (there is no data in the form of by name and by address). The type of research used is descriptive quantitative approach. This study uses the theory of effectiveness of application use according to Merwe and Bekker (in Dewanti, 2017) which includes interface, navigation, content, reliability, and technical. Data collection techniques in this study used questionnaires, interviews, observations, and documentation. The population in this study amounted to 64, with a sample of 64 respondents. This research uses saturation sampling technique. Of the five indicators used as research theory, it shows that the SICANTIK application runs very effectively, although there are a few shortcomings in its implementation. Interface indicator gets a percentage of 86%. The navigation indicator gets a percentage of 86.5%. The content indicator got a percentage of 86%. The indicator of reliability gets a percentage of 85.6%. Technical indicators get a percentage of 66%. Suggestions that researchers can give regarding this research are to improve and improve the display design and navigation system, improve the quality of services for pregnant women, and improve loading speed.</em></p> <p><strong>Keywords:</strong> <em>effectiveness of SICANTIK</em><em> application, mortality, SICANTIK application program</em></p> Miftakhul Nurul Jannah, Galih Wahyu Pradana ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40077 Fri, 18 Jun 2021 04:43:40 +0000 STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40362 <p>Badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA) adalah badan usaha milik desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) desa atau lebih secara bersama-sama. Pendirian BUMDESMA dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. BUMDESMA menjadi wadah untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan dalam mendirikan BUMDES nya sendiri. Maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk mendirikan BUMDESMA dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teori strategi pengelolaan berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh Fory A. Naway (2016) yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa BUMDesMa Sumbergempol melakukan setiap tahap-tahap strategi pengelolaan. Pengelolaan BUMDesMa Sumbergempol berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya BUMDesMa masih menemui beberapa kendala. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan evaluasi dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) minimal 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Kata kunci : Strategi Pengelolaan,&nbsp; BUMDesMa Sumbergempol.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Village-owned enterprise jointly (BUMDESMA) is a village-owned enterprise managed by more than 1 (one) village or more jointly. Establishment of BUMDESMA is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages. BUMDESMA becomes a place for villages that have limitations in establishing their own BUMDES. Then the village can collaborate with other villages to establish BUMDESMA with the aim of prospering the community. This study aims to determine the Management Strategy of the Joint Village Owned Enterprises (BUMDesMa) in Sumbergempol District, Tulungagung Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. To analyze the data obtained, researchers used management strategy theory based on its function proposed by Fory A. Naway (2016) consisting of the planning stage, the organizing stage, the implementation phase and the evaluation stage. In this study the results obtained indicate that BUMDesMa Sumbergempol conducts every stage of the management strategy. Management of BUMDesMa Sumbergempol runs well, although in its implementation BUMDesMa still faces several obstacles. However, this can be handled by evaluating at the Inter-Village Conference Meeting (MAD) at least once a year.</p> <p>Keywords : Management Strategy, BUMDesMa Sumbergempol</p> Tria Shaliha Putri, Fitrotun Niswah ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40362 Sun, 20 Jun 2021 13:50:03 +0000 IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI PROVINSI JAWA TIMUR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40542 <p>Salah satu indokator penting penunjang keberhasilan pembangunan nasional ialah masalah peratahan. Untuk meminimalisir konflik pertanahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian ATR atau BPN mengeluarkan suatu program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran sertifikat tanah di Provinsi Jawa Timur, terutama Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai data utama dalam penelitian. Menurut &nbsp;Van Meter dan Van Horn (1975) ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) hubungan antar organisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi, politik. Hasil dari penelitian ini berdasarkan dari 6 indikator diatas, bahwa program PTSL di Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahan masyarakat, perangkat desa serta kelompok masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah dan masalah terkait syarat administratif untuk mengikuti program PTSL, serta terkait masalah PPh dan BPHTB yang nilainya terlalu besar bagi sebagian masyarakat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah dengan meningkatkan koordinasi antara BPN dengan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program PTSL, dan melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat, perangkat desa, serta kelompok masyarakat terkait pentingnya program PTSL, memberikan pelatihan terkait petunjuk dan teknis pelaksanaan program PTSL.<strong><br> Kata Kunci: </strong>Pembangunan nasional, Implementasi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.</p> <p>&nbsp;</p> <p>One of the important indicators to support the success of national development is the issue of restructuring. To minimize land conflicts, one of the efforts made by the government in this case is the Ministry of ATR or BPN to issue a program, namely Complete Systematic Land Registration (PTSL) with the aim of issuing certificates on land parcels as proof of ownership of a land parcel. In this study, researchers aimed to determine how the implementation of the PTSL program as an effort to accelerate land certificate registration in East Java Province, especially Jember Regency, Jombang Regency, Kediri Regency, Sidoarjo Regency, and Tulungagung Regency. Researchers used literature study research methods using library sources as the main data in the study. According to Van Meter and Van Horn (1975) there are 6 variables that influence the success of policy implementation, namely (1) policy standards and objectives; (2) resources; (3) relationships between organizations; (4) the characteristics of the executing agent; (5) implementor disposition; (6) social, economic, political conditions. The results of this study are based on the 6 indicators above, that the PTSL program in East Java Province has been running quite well, but there are still several obstacles such as a lack of understanding of the community, village officials and community groups related to the importance of land registration and problems related to administrative requirements to participate in the program. PTSL, as well as related to PPh and BPHTB issues whose value is too large for some people. Suggestions that can be given by researchers are to improve coordination between BPN and parties involved in implementing the PTSL program, and conduct regular outreach to the community, village officials, and community groups regarding the importance of the PTSL program, provide training related to instructions and technical implementation of the PTSL program..<br><strong>Keywords: </strong>National Development, Implementation, Systematic Land Registration.</p> Jhon Dearson Parapat, Badrudin Kurniawan ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40542 Mon, 28 Jun 2021 03:42:36 +0000 STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40370 <p>Badan usaha milik desa bersama (BUMDESMA) adalah badan usaha milik desa yang dikelola lebih dari 1 (satu) desa atau lebih secara bersama-sama. Pendirian BUMDESMA dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. BUMDESMA menjadi wadah untuk desa-desa yang memiliki keterbatasan dalam mendirikan BUMDES nya sendiri. Maka desa dapat melakukan kerjasama dengan desa lain untuk mendirikan BUMDESMA dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teori strategi pengelolaan berdasarkan fungsinya yang dikemukakan oleh Fory A. Naway (2016) yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa BUMDesMa Sumbergempol melakukan setiap tahap-tahap strategi pengelolaan. Pengelolaan BUMDesMa Sumbergempol berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya BUMDesMa masih menemui beberapa kendala. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan evaluasi dalam rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) minimal 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Kata kunci : Strategi Pengelolaan,&nbsp; BUMDesMa Sumbergempol.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Village-owned enterprise jointly (BUMDESMA) is a village-owned enterprise managed by more than 1 (one) village or more jointly. Establishment of BUMDESMA is based on Law No. 6 of 2014 concerning villages. BUMDESMA becomes a place for villages that have limitations in establishing their own BUMDES. Then the village can collaborate with other villages to establish BUMDESMA with the aim of prospering the community. This study aims to determine the Management Strategy of the Joint Village Owned Enterprises (BUMDesMa) in Sumbergempol District, Tulungagung Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. To analyze the data obtained, researchers used management strategy theory based on its function proposed by Fory A. Naway (2016) consisting of the planning stage, the organizing stage, the implementation phase and the evaluation stage. In this study the results obtained indicate that BUMDesMa Sumbergempol conducts every stage of the management strategy. Management of BUMDesMa Sumbergempol runs well, although in its implementation BUMDesMa still faces several obstacles. However, this can be handled by evaluating at the Inter-Village Conference Meeting (MAD) at least once a year.</p> <p>Keywords : Management Strategy, BUMDesMa Sumbergempol</p> Tria Shaliha Putri, Fitrotun Niswah ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40370 Mon, 28 Jun 2021 00:00:00 +0000 PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40514 <p>Pemerintah kecamatan merupakan salah satu dari penyelenggara otonomi daerah. Salah satu tugas dari Pemerintah Kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Pemerintah Kecamatan kompleks dan dinamis. Hal ini juga dipicu dengan adanya kebutuhan masyarakat pada era modern ini semakin beragam. Dalam menjalankan tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tentunya Camat bersama jajaran Pemerintah Kecamatan mengalami kendala dalam melaksanakannya. Pemerintah Kecamatan juga terus berupaya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik.&nbsp; Pemerintah Kecamatan Perak sendiri sejauh ini melaksanakan pelayanan kepada pemerintahan desa juga warga pemohon dengan semaksimal mungkin. Peran Camat sebagai Pembina dan Pengawas Administrasi Pemerintahan Desa sangat penting untuk memacu perkembangan desa. Hal ini dikarenakan desa juga masih membutuhkan bimbingan dari Camat dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Perak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa didampingi oleh staf Pemerintah Kecamatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berkerjasama dengan pendamping desa yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan pembinaan secara teknis Pengawasan terkait Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan secara teknis oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dalam bentuk Konferensi dengan Perangkat Desa, khususnya Kepala Desa dengan Sekretaris Desa secara rutinan. Selain konferensi, Camat dalam melaksanakan pembinaan juga dengan memberikan fasilitas bersama dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat Perak dilakukan secara langsung dan tidak langsung.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Peran, Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>The sub-district government is one of the organizers of regional autonomy. One of the duties of the District Government is to guide and supervise the implementation of village administration in accordance with the provisions of laws and regulations governing the village. The problems that exist in implementing the District Government are complex and dynamic. This is also triggered by the increasingly diverse needs of society in this modern era. In carrying out the task of fostering and supervising the implementation of village governance, of course the Camat and the ranks of the District Government experience obstacles in implementing it. The District Government also continues to strive to ensure that village governance runs well. The Perak Subdistrict Government itself has so far provided services to the village government as well as to the petitioners as much as possible. The role of the sub-district head as supervisor and supervisor of village administration is very important to spur village development. This is because the village still needs guidance from the Camat in the implementation of Village Government Administration. The purpose of this research is to find out, analyze, and explain the role of the sub-district head in the implementation of guidance and supervision of the implementation of Village Government Administration in Perak District, Jombang Regency. The research method used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Head of the Perak Sub-District in carrying out guidance and supervision of Village Government Administration was accompanied by District Government staff, the Head of the Government Section and the Head of the Community and Village Empowerment Section also collaborated with village assistants from the Community and Village Empowerment Service to carry out technical guidance related to Administration. Village government is technically implemented by the Inspectorate of Jombang Regency. Coaching carried out by the Head of the Perak Sub-District in the form of a Conference with Village Officials, in particular the Village Head and the Village Secretary on a regular basis. In addition to conferences, the Camat in carrying out coaching also provides facilities with related agencies to increase the capacity of village officials. Supervision carried out by the Head of the Perak Sub-District is carried out directly and indirectly.</p> <p><strong>Keywords: </strong>Role, Head of Sub-District, Guidance and Supervision, Village Government Administration</p> Kismiati Ratri Ramadani, Muhammad Farid Ma'ruf ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40514 Fri, 02 Jul 2021 15:19:38 +0000 KUALITAS PELAYANAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI PELAYANAN HAK JUAL BELI DI KECAMATAN PONOROGO) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40752 <p>ABSTRAK</p> <p>Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) merupakan salah satu inovasi dibidang layanan administrasi pertanahan yang sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Larasita adalah bantuan jasa yang bersistem jemput bola ataupun <em>mobile service</em> dengan menggunakan teknologi serta kendaraan bermotor. Pelayanan ini menggunakan sistem<em> online </em>atau komputerisasi sehingga mampu melakukan <em>transfer</em> dan komunikasi data kepada <em>server </em>yang ada di setiap badan pertanahan. Penelitian ini bertujuan guna menjabarkan secara konkret bagaimana Kualitas Pelayanan Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) di Badan Pertanahan Nasional (Studi Pelayanan Hak Jual Beli di Kecamatan Ponorogo). Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dan pendekatan kuantitatif.&nbsp; Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 53 orang dari jumlah populasi 112 pelanggan dengan mengenakan teknik <em>Accidental Sampling</em>. Adapun definisi operasional variabel yakni melalui dimensi kualitas layanan menurut Hardiyansyah (2011), meliputi: bukti fisik, kehandalan, responsivitas<em>, </em>jaminan dan empati. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, angket, observasi serta dokumentasi. Sedangkan, untuk metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator <em>tangible</em>/ bukti fisik memperoleh presentase sebesar 77,92%, indikator <em>reliability</em>/kehandalan memperoleh presentase 81,98%, indikator <em>responssiveness</em>/daya tanggap memperoleh 75,34%, indikator <em>assurance</em>/jaminan memperoleh 76,69%, dan indikator <em>empathy</em>/empati memperoleh 83,69%. Secara keseluruhan kualitas pelayanan program larasita (studi pelayanan hak jual beli di kecamatan ponorogo) memperoleh presentase sebesar 78,91% yang terletak pada golongan&nbsp; “Puas atau berkualitas”.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Program Larasita, Pelayanan Hak Jual Beli, Kualitas Pelayanan</p> <p>ABSTRACT&nbsp;</p> <p>Larasita (The People's Service for Land Certificates) is one of the innovations in the field of land administration services in accordance with the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 18 of 2009 concerning Larasita within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency. Larasita is a service assistance with a ball pick-up system or mobile service using technology and motorized vehicles. This service uses an online or computerized system so that it is able to transfer and communicate data to servers in each land agency. This study aims to describe in a concretely how the Service Quality of the Larasita Program (People's Service for Land Certificates) at the National Land Agency (Study of Sale and Purchase Rights Services in Ponorogo District) is. The research method used is descriptive research and quantitative approach. This research took a sample of 53 people from a total population of 112 customers using the Accidental Sampling technique. The operational definition of variables, namely through the dimensions of service quality according to Hardiyansyah (2011), includes: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy. Data collection techniques include interviews, questionnaires, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis method used descriptive quantitative analysis. The results showed that the tangible indicator/physical evidence obtained a percentage of 77.92%, the reliability/reliability indicator obtained a percentage of 81.98%, the responsiveness indicator obtained 75.34%, the assurance indicator obtained 76.69%, and the empathy indicator got 83.69%. Overall, the quality of the Larasita program service (sales for sale and purchase rights services in Ponorogo district) obtained a percentage of 78.91% which was in the "Satisfied or quality service".</p> <p>Keywords: Larasita Program, Buying and Selling Rights Service, Service Quality</p> Mega Rouzana Auliya Rahma, Meirinawati Meirinawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40752 Sat, 03 Jul 2021 06:06:54 +0000 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA TAMAN BULAK KENJERAN DI KELURAHAN KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40814 <p>&nbsp;</p> <p>Partisipasi masyarakat akan selalu berkaitan dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Cowek menjadi prasyarat penting dalam proses pengembangan wisata. Tujuan penelitian ini membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah yaitu Partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi ketrampilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan study lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dengan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menurut Sugiyono yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel bentuk buah pikiran, masyarakat memberikan usulan dan pendapat terhadap pengembangan wisata Taman Bulak. Pada variabel bentuk pendanaan, sumbangan masyarakat terhadap pengembangan wisata. Pada variabel bentuk tenaga, masyarakat aktif dalam membantu pembangunan wisata. Pada variabel bentuk ketrampilan, masyarakat memanfaatkan ketrampilan sehingga bisa membuat produk khas daerah. Hubungan baik terjalin antara masyarakat dan DKRTH dalam bersosialisasi terhadap pengembangan wisata Taman Bulak. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi yang merata dan Kelurahan serta DKRTH mengevaluasi kinerja masing-masing dalam bersosialisasi ini.</p> <p><strong>Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Community participation will always be related to efforts to actively participate all components of society in various activities that have been planned. Active participation is the energy that drives the wheels of community activities in order to achieve a goal or to solve a problem. The community participation of Kedung Cowek Village is an important prerequisite in the tourism development process. The purpose of this study discusses community participation in the development of the Kenjeran Park Tourism in Kedung Cowek Village, Bulak District, Surabaya City. This type of research used in this research is a field study. The theory used in this research is to use the theory of Hamijoyo and Iskandar in Huraerah, namely the participation of ideas, participation of labor, participation of assets, participation of skills. This study used a qualitative method with a field study. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. As well as the data analysis technique carried out in this study is according to Sugiyono, namely by collecting data, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that in the shape of the mind variable, the community gave suggestions and opinions on the development of Taman Bulak tourism. In the variable form of funding, community contributions to tourism development. In the variable form of energy, the community is active in helping tourism development. In the skill form variable, the community makes use of the skills so that they can make local specialty products. A good relationship is established between the community and DKRTH in socializing the development of Bulak Park tourism. The suggestion in this research is that there is a need for equal outreach and the Kelurahan and DKRTH evaluate their respective performance in this socialization</em></p> <p><strong><em>Keywords: Community participation, Tourism Development</em></strong></p> Bayu Setiawan, Badrudin Kurniawan ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/40814 Tue, 06 Jul 2021 14:33:08 +0000 Implementasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) Dalam Menjamin Persalinan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Timur https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41145 <p>Implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintahan atau swasta untuk mencapai tujuan di pengambilan keputusan. Jampersal adalah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2011 dengan Peraturan Keputusan Menteri Nomor 256/Menkes/PER/XII Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jampersal. Program jampersal bertujuan &nbsp;untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan dari penelitian Program jampersal adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program jampersal dalam menjamin pesalinan ibu dan anak di Jawa Timur. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kajian pustaka. Data terkait jampersal bersumber dari buku, makalah, jurnal dan berbagai sumber literatur lainnya. Fokus penelitian menggunakan 6 indikator dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian yang dilakukan secara literatur menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan dari program jampersal belum tercapai secara maksimal karena informasi mengenai program jampersal belum sampai ke seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program ini. Karakteristik agen pelaksana sudah cocok untuk melaksanakan program ini. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas berjalan dengan baik sehingga mampu mengantarkan program jampersal mencapai tujuannya. Lingkungan sosial menjadi penghambat program jampersal karena masih terdapat presepsi negatif masyarakat mengenai ibu yang melahirkan ke fasilitas kesehatan. Stigma masyarakat cenderung memilih dukun beranak daripada fasilitas kesehatan saat melahirkan, sementara di lingkungan politik sangat mendukung program jampersal. Meski begitu perlu adanya sosialisasi yang bersifat berkelanjutan mengenai program jampersal agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan dapat diupayakan bidan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah mengenai program jaminan persalinan.</p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> Implementasi kebijakan publik, kematian ibu dan anak, Jampersal.</p> Sarimatus Fadilah ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41145 Tue, 06 Jul 2021 15:00:59 +0000 Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41392 <p>Program perluasan jangkauan pemasaran UMKM dibuat oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk menghidupkan kembali UMKM di Surabaya yang sudah lama tenggelam, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM pada Dinas Perdagangan. Hasil penelitian yang di dapat adalah siapa yang dilibatkan dalam program, yang berpartisipasi dalam program yaitu Dinas Perdagangan dan pendamping, penjahit di Jalan Patua dan sentra ukm jahit bukit barisan, masyarakat, serta petugas keamanan. Hakikat proses administrasi program, adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan mengenai sekitar Jalan Patua agar bersih dan memiliki jalan yang lebar. Serta ada persyaratan yang diperlukan penjahit agar dapat pindah ke sentra jahit bukit barisan yaitu memiliki KTP Surabaya karena mayoritas penjahit berdomisili Madura. Kepatuhan atas suatu program yaitu karena kurang strategisnya letak gedung sentra mengakibatkan para penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra ukm kembali lagi ke Jalan Patua. Efek atau dampak dari implementasi program yaitu jumlah penjahit di sentra jahit bukit barisan awalnya adalah 50 dan sekarang tersisa 11 penjahit. Untuk pengahsilan penjahit sentra ukm jahit bukit barisan mengalami penurunan drastis, dan juga ada yang tidak mendapatkan upah setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan lokasi mengalami banjir yang lumayan dangkal jika musim hujan tiba, untuk lampu penerangan jalan yang juga minim, serta kurang diperhatikan. Kemudian akses jalan yang sulit di jangkau dengan memasuki gang terlebih dahulu dan gedung sentra bersebelahan dengan TPA.</p> Merah Mega Pertiwi, Suci Megawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/41392 Fri, 09 Jul 2021 14:02:06 +0000 MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN RUMAH BAHASA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42195 <p>Rumah Bahasa merupakan program pelayanan publik dari Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan untuk mewujudkan masyarakat Kota Surabaya yang berkompeten dalam penguasaan bahasa asing agar memiliki nilai dan daya saing dalam menghadapi MEA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen strategi pengelolaan Rumah Bahasa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dianalisis dengan tahapan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara daring, dan dokumentasi dengan <em>purposive sampling</em> sebagai teknik penentuan informan. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa manajemen strategi yang diterapkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Kota Surabaya melalui program Rumah Bahasa cukup membantu kehidupan masyarakat karena partisipan merasakan adanya peningkatan kemampuan bahasa asing sebab pelatihan di Rumah Bahasa rutin menerapkan <em>practical learning</em> yang hasilnya lebih nyata dirasakan dalam kemampuan percakapan. Namun masih perlu adanya wujud penilaian yang diberikan kepada partisipan berupa sertifikat atau surat keterangan sebagai bentuk apresiasi supaya partisipan dapat melihat tingkat keberhasilan dan menilai kemampuan berbahasa asing setelah mengikuti pelatihan. Selain itu, pelaksana perlu mengadakan sosialisasi yang lebih gencar untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti pelatihan dan mengatasi perihal terbatasnya tutor pada bahasa asing tertentu.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Manajemen Strategi, Pemberdayaan Masyarakat, Rumah Bahasa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rumah Bahasa is a public service program from the Surabaya City Government which was established to realize the people of Surabaya City who are competent in mastering foreign languages so that they have value and competitiveness in facing the MEA. This study aims to describe the management strategy of the Rumah Bahasa as an effort to empower the people in the Surabaya City. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is analyzed by stages which include environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation. Data was collected using observation techniques, online interviews, and documentation using purposive sampling as a technique for determining informants. The results of the study found that the strategic manegement applied as an effort to empower the people of Surabaya City through the Rumah Bahasa program was quite helpful in people’s lives, participants felt an increase in foreign language skills because the training at the Rumah Bahasa routinely applied practical learning which results were more clearly felt in conversational skills. However, there is still a need for an assessment given to participants in the form of certificates as a form of appreciation so that participants can see the level of success and assess foreign language skills after joining the training. In addition, implementers need to conduct more intensive socialization to attract public interest to participate in training and overcome the problem of limited tutors in certain foreign languages.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Strategic Management, Community Empowerment, Rumah Bahasa.</p> Hela Marita Devila, Meirinawati Meirinawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42195 Mon, 26 Jul 2021 04:54:00 +0000 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA SUKOWIDODO KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42202 <p>COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi semua sektor kehidupan diantaranya sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor ekonomi. Untuk mencegah dampak Covid-19 yang semakin luas pemerintah membuat kebijakan yakni melalui pengalokasian Dana Desa yang diprioritaskan untuk pandemi Covid-19. Kegiatan pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yakni penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Salah satu desa yang menggunakan Dana Desa untuk Covid-19 adalah&nbsp; Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui&nbsp; implementasi Kebijakan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teori implementasi dari G. Edward III dengan mengkaji empat variabel kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa Implementasi pengalokasian dana desa untuk penanganan Covid-19 telah berjalan sesuai yang diharapkan. Pada aspek komunikasi penyampaian informasi yang dijalankan sudah cukup baik dan tersampaikan kepada masyarakat. Pada aspek disposisi pemerintah desa memiliki komitmen dan kemauan yang kuat dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia yakni masih kurang dalam memanajemen pelaksanaan program. Selain itu, struktur birokrasi yakni koordinasi antar pelaksana masih belum optimal.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Implementasi, Kebijakan , Dana Desa, Covid-19</p> <p>&nbsp;</p> <p>COVID-19 has had a significant impact on all sectors of life, including the health sector, social sector, and the economic sector. To prevent the wider impact of Covid-19, the government has made a policy, namely through the allocation of Village Funds, which are prioritized for the Covid-19 pandemic. Village Fund allocation activities are adjusted to Permendesa Number 6 of 2020, the handling of Covid-19, Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), and Village Cash Intensive Work (PKTD). One of the villages that uses the Village Fund for Covid-19 is Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques documentation, observation and interviews. The purpose of this study was to determine the implementation of the village fund policy in handling Covid-19 in Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency using the implementation theory of G. Edward III by examining four policy variables, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research based on this theory indicate that the implementation of the allocation of village funds for handling Covid-19 has gone as expected. In the aspect of communication, the delivery of information that been carried out is quite good and conveyed to the public. In the aspect of disposition, the village government has a strong commitment and will in carrying out the program. However, there are still obstacles in the aspect of human resources, the lack of program implementation management. In the bureaucratic structure, coordination between implementers, is still not optimal.</p> <p><strong>Keywords</strong>: Implementation, Policy, Village Fund, Covid-19</p> Adila Nur Azizah, Indah Prabawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42202 Mon, 26 Jul 2021 08:54:30 +0000 PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN TUNAGRAHITA MELALUI PROGRAM RUMAH HARAPAN di DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42261 <p>Peran adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya (Zulkarnain, 2015). Salah satunya adalah peran pemerintah desa dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yakni pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017: 30) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satunya adalah masyarakat di Desa Karangpatihan Kec.Balong Kab. Ponorogo dimana ada sebagian warganya dengan disabilitas tunagrahita. Sehingga mereka tidak mampu mandiri secara ekonomi karena keterbatasan intelektual dan fisik yang mereka miliki. Sejaland dengan spirit pemberdayaan, maka terbitlah usaha untuk memberdayakan tunagrahita dengan memberikan mereka ketranpilan memproduksi berbagai kerajinan dan beternak yang memiliki output ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa yang dikaji melalui fungsi pemerintah desa menurut (Rivai, 2004:53) meliputi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa secara instruktif dalam pemberdayaan tunagrahita yakni adanya perintah dari kepala desa kepada perangkatnya untuk menjadi pendamping dalam pelatihan lifeskill bagi tunagrahita yakni membuat kerajinan tangan berupa batik, keset, tasbih, beternak, kerjinan centong, dan kerjainan gantungan kunci. Peran konsultatif yakni adanya pengembangan kerajinan yang dikembangkan hasil dari konsultasi pengurus rumah harapan kepada pemerintah desa. Peran partisipasi yakni adanya partisipasi baik dari masyarakat dan perangkat desa dalam pemberdayaan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti parisipasi harta benda, keterampilan, dan pemikiran.&nbsp; Peran delegasi yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah desa kepada Bumdes Desa untuk membantu Rumah Harapan dalam penjualan hasil produk kerajinan tunagrahita. Peran pengendalian yakni usaha untuk terus menjaga eksistensi pemberdayaan melalui pembuatan keputusan strategis seperti perencanaan, dan penentuan keputusan yang dilaksanakan pihak pemberdaya dan pemerintah desa tanpa melibatkan warga tunagrahita, seperti dalam penentuan program pelatihan dan harga jual. Keseluruhan peran dalam indikator telah dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pemberdayaan tunagrahita menjadi lancar dan dapat mengantarkan tunagrahita mandiri secara ekonomi. Pelatihan di rumah harapan terus dilakukan dan mengalami pengembangan ragam keterampilan yang akan dilatihkan. Maka dari itu pembuatan jadwal yang fleksibel namun teratur serta adanya media yang dapat mengekspos hasil kerajinan ini akan membantu pemberdayaan memiliki keberlanjutan yang lebih baik.</p> Meki Wastiti, Muhammad Farid Ma'ruf ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42261 Fri, 30 Jul 2021 07:32:42 +0000 EVALUASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42555 <p>&nbsp;<em>Zoning is a procedure for admitting new students based on the area where the student lives. The process of admitting new students initially using the entrance test system. So that zoning is one example that provides opportunities for all Indonesian children without differentiating their academic abilities. This study aims to describe the evaluation of the zoning system policy for admission of new students (PPDB) at the junior high school level in the city of Surabaya. The evaluation model used has 6 indicators, namely: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency. The method used is descriptive qualitative with a literature approach (literature review) to study literature with primary sources from previous journals. The focus of the research is effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, accuracy, and efficiency in evaluating the PPDB zoning system at the junior high school level in the city of Surabaya. The results of the study, in general, the effectiveness aspect has succeeded in implementing PPDB with quite good results, in terms of the number of enthusiasts even though the community partner pathway has obstacles and the inclusive pathway has not been successful because there are schools that do not have adequate facilities. Adequacy criteria, it is considered sufficient to solve the PPDB problem that has existed so far, namely related to favorite schools and equity. The aspect of responsiveness is not according to the needs of students, that is, many give a negative response than a positive response. The aspect of accuracy with the new rules is very beneficial for schools both suburban and city schools to have an equal position. The East Java Provincial Education Office, Surabaya City Branch, needs to review the division of the PPDB area zone and hold direct socialization to the student's guardian.</em></p> <p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Evaluation, Policy, Zoning System, New Student Admission (PPDB);</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Hiskia Renaldi Setiawan, Tjitjik Rahaju ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42555 Wed, 04 Aug 2021 04:02:33 +0000 Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42637 <p>Tax collection in Gresik Regency from year to year always experiences various obstacles or obstacles. One of the obstacles experienced by Gresik Regency is that there are still people who do not have the awareness to pay taxes. This of course will cause tax arrears which will result in losses for Gresik Regency itself. Gresik Regency has a variety of potential regional taxes that are still not maximized. The industrial sector is one of several potential taxes owned by Gresik Regency. The development of industrial estates is a potential that can be developed so that later it can be used to increase regional development more optimally. The delegation of the authority to manage PBB-P2 from the central government to the local government has made the Gresik Regency government easier to optimize its potential. The existence of obstacles in the collection of PBB-P2 resulted in the less than the maximum local revenue (PAD) owned by Gresik Regency, this can be seen from the unachieved target of PBB-P2 every year. Optimization is an effort that can be used to increase the realization of PAD. The purpose of this research is to analyze what factors must be prepared in order to increase PBB-P2 in Gresik Regency.</p> Ervita Tri Irianti, Fitrotun Niswah ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42637 Sat, 14 Aug 2021 00:00:00 +0000 MANAJEMEN INOVASI PELAYANAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS PAPERLESS (SIMPLE) DI PUSKESMAS TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42690 <p><em>The&nbsp; government&nbsp; seeks&nbsp; to&nbsp; improve&nbsp; the quality of public services through innovation by utilizing information and communication technology in all fields, including the health sector. </em>Tarik <em>Health Center which is a health facility that makes an innovation, namely the Health Center Information System Paperless </em>(SIMPLE)<em>. </em>SIMPLE <em>is a software internal that is integrated in all health center services without paper passing. This innovation is motivated by the large number of patient visits and the amount of paper usage. In its implementation there are problems such as changing the mindset of employees from writing to typing, and the technical system. The purpose of this research is to describe innovation and to know the implementation of </em>SIMPLE Tarik <em>Health Center. The type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of the research uses innovation management theory from </em>Utomo <em>(2017) with five indicators, namely: idea exploration, innovation incubation, innovation dissemination/diffusion, innovation adoption/replication/modification, and innovation actualization. The results of the study show </em>SIMPLE <em>based on </em>Utomo <em>(2017), namely: First, </em>Tarik <em>Health Center creates innovations based on service problems, improving employee performance, and responding to challenges from </em>BPJS <em>(Social Security Administrative Bodies). Second, the </em>Tarik <em>Health Center prepares the infrastructure needs for internet networks, computers, and changes the mindset of employees working with a computerized system. Third, the </em>Tarik <em>Health Center conducts socialization to partners through </em>SIAP TARIK <em>(patient queuing application) which is&nbsp;</em><em>part of the </em>SIMPLE <em>program. Fourth, </em>SIMPLE <em>will be replicated to all health centers in </em>Sidoarjo <em>Regency, but it is still constrained by Covid-19. Fifth, the </em>Tarik <em>Health Center carries out monitoring and evaluation activities that are carried out every week such as upgrading the system paperless for the service needs of the </em>Tarik <em>Health Center</em></p> Muhammad Afrizal Anam, Eva Hany Fanida ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42690 Wed, 18 Aug 2021 00:43:29 +0000 SINERGI DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENATAAN KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKESINAMBUNGAN (STUDI DESA DINAS DAN DESA ADAT KALIAKAH, JEMBRANA-BALI) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42808 <p>The province of Bali with its uniqueness in village governance has two forms of villages, namely the Office Village and the Taditional Village which are regulated in the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning traditional villages, the concept of Tri Hita Karana underlies the synergy between villages in the Village government system. With the advantages and disadvantages of each village, where the Traditional Village has a strong influence on community participation while the Office Village has formal duties and authority about government administration in the village. Where based on data from the Bali Province Central Statistics Agency, 2018 related to the Village Development Index (IPD), Jembrana Regency experienced the lowest increase compared to other regencies in Bali Province. For this reason, Village development requires the influence of Traditional Villages in community participation and Village Office in affairs administrations that synergize with each other through good communication and coordination. This study uses a qualitative descriptive approach, with the determination of informants by purposive sampling, which develops into snowball sampling. The focus of the research is communication and coordination. Data analysis techniques used in this study This study uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Office Village and Traditional Village had synergized well in terms of communication and coordination as evidenced by the delivery of information, participatory and understanding between the official Village and the Traditional Village, the participation and understanding were in harmony. Each village institution has its own credibility and coordination is carried out by means of meetings or deliberation on the basis of established regulations to reach a mutual agreement between the offices in Kaliakah Village which is based on the Tri Hita Karana concept.</p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Synergy, Village Office, Village People, Tri Hita Karana, Development, Village</em></p> I Made Prastika Angga, Galih Wahyu Pradana ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42808 Fri, 03 Sep 2021 11:00:20 +0000 KOLABORASI MODEL PENTAHELIX DALAM UPAYA PENANGANAN BENCANA WABAH COVID-19 DI KABUPATEN BOJONEGORO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42842 <p>The COVID-19 plague has effected Indonesia significantly not only the health sector but also other sectors such as education, economics, sosial and culture, tourism to politics. &nbsp;The worsening climate has led Indonesia to take decision to categorize the COVID-19 plague as a national disaster poured at Keppres No. 12 years of&nbsp; 2020. Since the first case of COVID-19 breakout efforts to mitigate the COVID-19 plague have continued one of them trougt the pentahelix collaboration scheme which is an area in accordance with what was delivered by chairman of the satgas COVID-19.&nbsp; The narative calls for local government to be ready to take the leading combating the COVID-19 plague in their respective areas. Researchers are therefore interested in doing research on effort to mitigate the COVID-19 plague by using a collaborating model of&nbsp; pentahelix in Bojonegoro district. Study &nbsp;uses the combination research method of sequential explaratory model. The data analysis techniques using model presenteted by miles and huberman in qualitative stage. Whereas at &nbsp;the quantitative stage data analysis techniques use the likert scale. Research indicate that the five element of the collaborative model pentahelix contribute to effortd to mitigate the COVID-19 plague in the Bojonegoro, and Bojonegoro society which became a reasearch sample also agrees. This can be seen form a continum line showing result as follows, the grain statment 1 until 15 are located in the agreed area (S),&nbsp; &nbsp;except at the grain statement 8 located in hesitant area (RR). Grain statements 7 and 8 are statement to prove the hypothesis regarding academic contribution (teacher/educators) at the learning concept during the pandemic in an effort to mitigate the COVID-19 plague in Bojonegoro. although the results of the&nbsp; 8 statement in hasitant area&nbsp; (RR), but the role of academics elements as the concept could still be said good because at the grain statement 7 is still in the agreed area (S). So it can be concluded that academic elements (teacher/educators) have a role driving the concept of learning during the pandemic, but in implementating the concept is still cannot be said to be effective.</p> <p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Pentahgelix,&nbsp;disaster mitigation,&nbsp;COVID-19 plague.</em></p> Fikky Ardiansyah, Galih Wahyu Pradana ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42842 Thu, 09 Sep 2021 16:21:10 +0000