Publika https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika <p>Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial UNESA</p> en-US trendaoktariyanda@unesa.ac.id (Trenda Aktiva Oktariyanda) noerfalaqalamin@unesa.ac.id (M. Noer Falaq Al Amin) Sun, 31 Mar 2024 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 INOVASI LAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DESA SECARA ONLINE (LOSS DOL) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56816 <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar ialah instansi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Untuk memudahkan pelayanan tersebut, DPMPTSP Blitar menggagas inovasi Layanan <em>Online Single Submission </em>di Desa secara <em>Online </em>(LOSS DOL). Inovasi tersebut ialah inovasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan diterapkan di desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi LOSS DOL pada DPMPTSP Kabupaten Blitar. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan triangulasi. Kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukan bahwa tata kelola dan inovasi LOSS DOL sesuai dengan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Sumber ide inovasi dari keluhan masyarakat terkait layanan perizinan yang kemudian menggerakkan kepala dinas dan staf DPMPTSP Blitar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Budaya inovasi yang menjadi dasar DPMPTSP Blitar mendapat sambutan positif dari masyarakat atas gebrakan inovasi yang dihadirkan. Kemampuan dan alat telah disiapkan secara lengkap dan memadai untuk menunjang keberhasilan inovasi. Tujuan, hasil, pendorong, dan hambatan bahwa LOSS DOL bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik bidang perizinan oleh DPMPTSP Blitar. Hasilnya kemudahan &nbsp;mendaftarkan &nbsp;perizinan. Faktor pendorongnya ialah dukungan berbagai pihak dan komitmen untuk pelayanan prima. Hambatannya berupa kurangnya SDM pada pemerintah desa. Mengumpulkan data inovasi tunggal telah terintegrasi dengan persetujuan berbagai pihak.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Inovasi, LOSS DOL, Perizinan Usaha</p> <p>&nbsp;</p> <p>The Department of Investment and Integrated Services One Stop Blitar District (DPMPTSP) is an agency that provides administrative services in the field licensing. To facilitate these services, DPMPTSP Blitar initiated an online single submission online service in villages (LOSS DOL). This innovation is an innovation business licensing services that integrated electronically and implemented in villages/sub-districts throughout Blitar Regency. This study aims to describe LOSS DOL innovation in DPMPTSP Blitar Regency. The type of research use descriptive with qualitative approach. Data collection through interviews, observation and triangulation. Then analyzed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of study show that LOSS DOL's governance and innovation are accordance with the legal basis and regulations in force. The source of the innovation idea came from public complaints regarding licensing services then moved the Blitar DPMPTSP service head and staff to solve the problem. The culture innovation that forms the basis of DPMPTSP Blitar has received&nbsp; positive response from public for breakthrough innovations that have been presented. Capabilities and tools have prepared completely and adequately to support the success innovation. The goals, results, drivers and obstacles that LOSS DOL aims to bring public services closer to licensing by DPMPTSP Blitar. The result is ease of registering permits. The driving factor is the support of various parties and commitment to excellent service. The obstacle is the lack of human resources in the village government. Collecting single innovation data has integrated with agreement of various parties.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Innovation, LOSS DOL, Business Licensing</p> Nabella Artha Dwi Noviana, Eva Hany Fanida ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56816 Mon, 14 Aug 2023 00:00:00 +0000 INOVASI PELAYANAN AKTA KEMATIAN DAN AKTA KELAHIRAN MELALUI APLIKASI NATA ANGGOTA KELUARGA UNTUK LAPORAN AKTA (NAKULA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56800 <p style="text-align: justify; margin: 4.0pt 5.0pt 0cm 9.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;">Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah, salah satunya Dispendukcapil Kota Surabaya. Banyak inovasi yang telah diluncurkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, Salah satunya Nata Anggota Keluarga Untuk Laporan Akta (Nakula) aplikasi tersebut digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Akta Kematian, Diharapkan Nakula memudahkan dalam mengurus akta kematian dan akta kelahiran. Peneliti mengambil judul inovasi pembuatan akta kematian dan akta kelahiran melalui aplikasi Nakula di Dispendukcapil kota Surabaya. Dalam jurnal menggunakan jenis penelitian kualitatif serta dijelaskan secara analisis deskriptif. Dalam menganalisis Inovasi aplikasi Nakula peneliti menggunakan teori Taehyon Choi dan Susan Meyers Chandler (2019) yaitu : latar belakang terjadinya e-government, pendahuluan inovasi e- government yang meliputi struktur pendahuluan dan perilaku pendahuluan dan faktor implementasi e- government. Latar belakang terjadinya inovasi aplikasi Nakula yaitu perkembangan teknologi dan antrian pelayanan, pelayanan berbelit-belit, adanya calo, Sehingga Dispendukcapil Kota Surabaya meunculkan aplikasi Nakula. Struktur pendahuluan merupakan inovasi aplikasi Nakula yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan akta kematian dan akta kelahiran. Perilaku pendahuluan merupakan tindakan dilakukan untuk keberhasilan inovasi dari pihak sumber daya manusia, dalam inovasi aplikasi Nakula diberikan sebuah sosialisasi. Faktor implementasi dari aplikasi Nakula yaitu pelayan akta kematian dan akta kelahiran proses yang terlalu lama serta pelayanan yang tidak efektif di Dispendukcapil Kota Surabaya.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 4.0pt 5.0pt 0cm 9.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;"><strong>Kata Kunci: </strong>Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, Aplikasi Nakula</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 4.0pt 5.0pt 0cm 9.0pt;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify; margin: 4.0pt 5.0pt 0cm 9.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;">Public services are the responsibility of the government, one of which is the Surabaya City Population and Civil Registry Office. Many innovations have been launched by the Surabaya City Dispendukcapil, one of which is Nata Family Members for Deed Reports (Nakula). This application is used to administer birth certificates and death certificates. The researcher took the title innovation of making death certificates and birth certificates through the Nakula application at the Civil Service Office of Surabaya. The journal uses a type of qualitative research and is explained by descriptive analysis. In analyzing the Nakula application innovation, researchers use the theory of Taehyon Choi and Susan Meyers Chandler (2019), namely: the background of the occurrence of e-government, introduction to e-government innovation which includes preliminary structure and preliminary behavior and e-government implementation factors. The background to the innovation of the Nakula application is technological developments and service queues, convoluted services, the presence of middlemen, so that the Surabaya City Population and Civil Registry Office launched the Nakula application. The preliminary structure is an innovation in the Nakula application that makes it easier for the public to arrange death certificates and birth certificates. Preliminary behavior is an action taken for the success of innovation on the part of human resources, in the application innovation Nakula is given a socialization. The implementation factors of the Nakula application are the service for death certificates and birth certificates, the process is too long and the service is ineffective at the Dispendukcapil in the City of Surabaya.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 4.0pt 5.0pt 0cm 9.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; color: black;"><strong>Keywords: </strong>Public Service, Service Innovation, Application NAKULA</span></p> AR. Agusta Samudra, Eva Hany Fanida ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56800 Mon, 14 Aug 2023 00:00:00 +0000 INOVASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN ONLINE (SIPPOL) DALAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56819 <p>Setiap akhir bulan diadakan penginputan data untuk pelaporan hasil keuangan yang dilakukan oleh pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut membuat server yang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKD) berkendala dikarenakan banyaknya pengguna pejabat daerah di seluruh Provinsi Jawa Timur yang menggunakan secara bersamaan, membuat kinerja semakin melambat dan mengaharuskan bekerja sampai diluar jam kerja untuk menyelesaikan laporan keuangan pada akhir tahun tersebut. Sebagaimana masalah yang dirasakan oleh pegawai penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Perbendaharaan Online (SIPPOL) dan dampaknya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data yang digunakan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan data yang terkait dengan implementasi SIPPOL. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan dalam proses pengelolaan keuangan sebelum dan setelah adopsi SIPPOL. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPPOL memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi SIPPOL, seperti tantangan dalam penggunaan awal aplikasi, kebutuhan akan dukungan teknis yang lebih baik, dan perubahan budaya organisasi terkait penggunaan teknologi baru. Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan beberapa saran bagi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, seperti meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang PPOL, memperbaiki dukungan teknis, melakukan evaluasi dan pemantauan berkala, mengembangkan fitur dan fungsionalitas aplikasi, mempertimbangkan integrasi dengan sistem lain, serta meningkatkan keamanan data.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan, SIPPOL</p> <p>&nbsp;</p> <p>At the end of each month, data entry is held for reporting financial results carried out by regional officials throughout East Java Province. This makes the server located at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKD) constrained due to the large number of users of regional officials throughout East Java Province who use it simultaneously, making performance even slower and requiring work until outside working hours to complete the financial report at the end of the year. As a problem felt by employees, this study aims to analyze the innovation of the Online Treasury Administration Information System (SIPPOL) application and its impact in improving financial management performance at the Inspectorate of East Java Province. This research was conducted using a qualitative approach and case study method. The data used in this study were obtained through in-depth interviews with relevant parties, as well as analysis of documents and data related to the implementation of SIPPOL. Data analysis was conducted by identifying and comparing differences in the financial management process before and after the adoption of SIPPOL. This study shows that the implementation of SIPPOL has had a significant impact in improving financial management performance at the East Java Provincial Inspectorate. The study also identified some of the obstacles faced in the implementation of SIPPOL, such as challenges in the initial use of the application, the need for technical support, and the need for technical support.</p> <p><strong>Keywords: </strong>Public Service, Service Innovation, SIPPOL</p> Anis Wahyu Rizqi, Meirinawati Meirinawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56819 Mon, 14 Aug 2023 00:00:00 +0000 EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LANGSUNG JADI SECARA ELEKTRONIK (E-PAK LADI) DI DESA CANGKRINGMALANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56898 <p>Banyaknya keluhan terhadap administrasi kependudukan masih menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan meluncurkan inovasi pada administrasi kependudukan yaitu sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Langsung Jadi Secara Elektronik (E-PAK LADI). Inovasi ini diluncurkan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan di tingkat desa. Namun, dalam penerapan masih adanya permasalahan terkait waktu pelayanan yang tidak sesuai, minimnya jumlah operator dan sistem yang masih mengalami error. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara mendalam terkait efektivitas sistem E-PAK LADI di Desa Cangkringmalang Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus peneltiian menggunakan indikator keberhasilan sistem informasi melalui jurnal “Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information System” (2016)&nbsp; oleh William H. Delone dan Ephraim R. McLean mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Sementara itu teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian pada indikator kualitas sistem menunjukkan bahwa E-PAK LADI telah memenuhi kriteria indikator meskipun terkadang mengalami error. Indikator kualitas informasi, kualitas pelayanan organisasi IT dan kepuasan pengguna menujukkan bahwasanya telah memenuhi kriteria dengan baik. Sementara itu, indikator penggunaan tidak dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sistem tersebut karena sistem E-PAK LADI berada di sektor publik yang bersifat mandatory. Pada indikator terakhir yaitu manfaat bersih, E-PAK LADI telah meningkatkan produktivitas dan menimbulkan efisiensi untuk pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.</p> <p><strong>Kata kunci : </strong>Sistem, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, E-PAK LADI</p> <p>The large of complaints against population administration is still the main concern of local governments. The Department of Population and Civil Registration of Pasuruan Regency launched an innovation in population administration, namely the Electronic Direct Population Administration Service (E-PAK LADI) system. This innovation was launched as an effort to bring services closer at the village level. However, in implementation there are still problems related to inappropriate service times, the minimum number of operators and systems that are still experiencing errors. Therefore, this study aims to find out and describe in depth the effectiveness of the LADI E-PAK system in Cangkringmalang Village, Beji District, Pasuruan Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of research using information system success indicators through the journal "Information Systems Success Measurement Foundations and Trends in Information Systems" (2016) by William H. Delone and Ephraim R. McLean includes system quality, information quality, IT organizational service quality, use , user satisfaction and net benefits. Meanwhile, data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation and literature study. The results of research on system quality indicators show that E-PAK LADI has fulfilled the indicator criteria even though it sometimes experiences errors. Information quality indicators, IT organization service quality and user satisfaction show that they have met the criteria well. Meanwhile, usage indicators cannot be used to assess the success of the system. Net benefits, E-PAK LADI has increased productivity and created efficiency.</p> <p><strong>Keyword: </strong>System, Public Service, Population Administration, E-PAK LADI</p> Alya Rahma Yunita, Trenda Aktiva Oktariyanda ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56898 Fri, 01 Sep 2023 00:00:00 +0000 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN MANYAR SABARANGAN, KECAMATAN MULYOREJO, KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57118 <p>Pelayanan merupakan upaya penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyrakat sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Kantor kelurahan merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam pelayanan, namun faktanya beberapa Masyarakat masih mengeluhkan tentang pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan. Permasalah yang dikeluhkan seperti kurang memadainya sarana prasarana yang disediakan dan kurangnya kedisiplinan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan publik yang ada di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan khususnya bidang administrasi negara dengan mengacu pada 5 dimensi dari Kotler dan Keller, 2016 yang meliputi : Bukti Fisik <em>(Tangible),</em> Kehandalan <em>(Reliability),</em> Daya Tanggap <em>(Responsiviness),</em> Jaminan <em>(Assurance),</em> Empati <em>(Empathy).</em> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pegawai Kelurahan Manyar Sabrangan cukup baik dari aspek Daya Tanggap <em>(Responsiviness),</em> Jaminan <em>(Assurance), </em>dan Empati <em>(Empathy),</em> namun dari aspek Bukti Fisik <em>(Tangible) </em>masih kurang memadainya alat bantu untuk menunjang kinerja pegawai, kurang luasnya ruang pelayanan dan dari aspek Kehandalan <em>(Realibility)</em> yaitu kurang disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarakan hasil penelitian tersebut juga terdapat saran yaitu perlu penertiban kedisiplinan pegawai, meningkatkan motivasi kerja bagi pegawai dan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Kelurahan Manyar Sabrangan.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Pelayanan publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan</p> <p>&nbsp;</p> <p>Service is the organizer’s effort to meet the needs of the community in accordance with the basic rules that have been established. The village office is a public service provider that has an important role in service, but in fact some people still complain about the services provided by service providers in the Manyar Sabrangan Village Office. The problems complained about include inadequate infrastructure provided and lack of employee discipline. This study aims to describe the quality of public service in the Manyar Sabrangan Village Office, especially in the field of state administration with reference to the 5 dimensions of Kotler and Keller, 2016 which include : Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, and Empathy. This research uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the quality of service provided by Manyar Sabrangan Village employees was quite good from the aspects of&nbsp; Responsiviness, Assurance, and Empathy, but from the aspect of Physical Evidence (Tangible) there were still inadequate tools to support employee performance, less breadth of service space and from the Reliability aspect, namely the lack of discipline of employees in carrying out their duties and functions. Based on the result of this study there are also suggestions that it is necessary to control employee discipline, increase work motivation for employees and improve facilities and infrastructure to support the quality of population administration services in the Manyar Sabrangan Village.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Public services, Service Quality, Population Administration</p> Vira Pristikawati, Trenda Aktiva Oktariyanda ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57118 Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA EP ASSET 4 SUKOWATI DI DESA SAMBIROTO, KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56892 <p>Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field memiliki dasar peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga masyarakat dari aktivitas perusahaan. Kegiatan perusahaan disinyalir dapat merusak lingkungan terlebih perusahaan yang memiliki kaitan dengan pertambangan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penyumbang minyak dan gas nasional sebesar 25% kebutuhan nasional. Penelitian ini berfokus pada perusahaan Pertamina EP Asset IV Sukowati Field yang memiliki lokasi sangat dekat dengan pemukiman dan pusat kota dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati di Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tanggung jawab sosial PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012. Dalam hal ini, pelaksanaan program CSR oleh Pertamina EP berjalan sesuai dengan variabel implementasi kebijakan dari Marilee. S.Grindle meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, namun dengan beberapa catatan. Catatan tersebut memunculkan konflik pada pihak penyelenggara program CSR Pertamina EP Sukowati Field dengan pemerintah desa ring satu penerima manfaat. Saran peneliti untuk pelaksanaan program CSR kedepan adalah adanya inovasi atau program CSR yang baru juga dinantikan oleh pemerintah desa.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Implementasi, Tanggung jawab sosial,&nbsp;Bina lingkungan</p> <p>&nbsp;</p> <p>Implementation of PT Pertamina EP Asset IV Sukowati Field's corporate social responsibility program has regulatory basis in the form of Government Regulation Number 47 year 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies which is an effort by the Government of Indonesia to protect public from corporate activities. It alleged that company's activities can damage the environment, especially companies that have links with mining. Bojonegoro Regency is a national oil and gas contributing area of 25% of the national need. This research focuses on Pertamina EP Asset IV Sukowati Field which has location very close to settlements and the city center with the aim of describing the Implementation of Corporate Social Responsibility Program of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati in Bojonegoro Regency. Meanwhile, the type of research used is descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of PT. Pertamina EP Asset IV Sukowati Field has been running in accordance with existing regulations including Government Regulation Number 47 year 2012 and Bojonegoro Regency Regional Regulation Number 6 year 2012. In this case, the implementation of CSR program by Pertamina EP is in accordance with policy implementation variable from Marilee. S.Grindle covers policy content and policy environments, but with a few notes. This note led to conflict between the organizers of the Pertamina EP Sukowati Field CSR program and the beneficiary ring village government. Researchers' suggestions for implementing CSR programs in future are innovations or new CSR programs that are eagerly awaited by the village government.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Implementation, Corporate social responsibility,&nbsp;Environment</p> Rahmat Sukron Ardi Hidayat, Indah Prabawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/56892 Fri, 13 Oct 2023 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI PROGRAM APLIKASI SAYANG (SISTEM LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN) WARGA DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57430 <p>Kemiskinan, <em>stunting</em>, dan kematian ibu hamil menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga melahirkan sebuah solusi berupa Aplikasi Sayang Warga (Sistem Layanan Pendampingan dan Perlindungan Warga) yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan hingga pengembangan sumber daya manusia serta memberikan intervensi pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran. Namun, dalam implementasinya aplikasi ini ditemui beberapa kendala, seperti masih adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam proses pendataan hingga sumber daya di lapangan yang terbatas cukup menghambat. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Aplikasi Sayang Warga di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan purposive sampling dalam pemilihan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Sayang Warga yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya berjalan dengan baik dan memudahkan pelaksanaan pelayanan publik di Surabaya menjadi lebih cepat. Namun ditemukan beberapa kendala seperti sistem digitalisasi yang masih belum optimal akibat adanya pelayanan administrasi yang dilakukan secara manual, sumber daya di bidang IT yang kurang kompeten, fasilitas sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang kurang memadai, hingga rendahnya kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaksana, menambahkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja, memberikan pelatihan teknis penggunaan aplikasi, membuatkan buku saku pedoman kerja, dan insentif yang memadai.</p> <p><strong>Kata Kunci</strong>: Implementasi Kebijakan, e-Government, Sayang Warga</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poverty, stunting, and maternal mortality have become serious problems for the Surabaya City Government, leading to a solution in the form of the Sayang Warga Application (Citizen Assistance and Protection Service System), which aims to make it easier to identify various social welfare, health problem, human resources development, and provide immediate and targeted public service interventions. However, the implementation of this application encountered several obstacles, such as the community's reluctance to participate in the data collection process and limited resources in the field. This research seeks to analyze the policy implementation of the Sayang Warga Application Program in Tembok Dukuh Surabaya Village. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation and interviews with purposive sampling in the selection of informants. The results showed that the Sayang Warga Application launched by the Surabaya City Government is running well and facilitates the implementation of public services in Surabaya to be faster. However, there are several obstacles, such as the digitalization system that is still not optimal due to the existence of administrative services that are carried out manually, resources in the IT field that are less competent, inadequate facilities and infrastructure to support work, and the low ability of implementers to convey information to the public. Surabaya City Government can provide regular socialization to all implementers, add facilities and infrastructure to support work, provide technical training on the use of applications, make a handbook of work guidelines, and provide adequate incentives.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Policy Implementation, e-Government, Sayang Warga</p> Andre Saputra Budiono, Suci Megawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57430 Sat, 04 Nov 2023 00:00:00 +0000 IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57745 <p>Administrasi kependudukan merupakan salah satu dari pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan saat ini masih ditemukan adanya masalah diantaranya yaitu pelayanan yang lambat, administrasi yang berbelit-belit, keterbatasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi program Kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada tiga indikator yaitu kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penilitian menunjukkan bahwa&nbsp; implementasi program kalimasada di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Ripley dan Franklin yang meliputi kepatuhan, lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki tetapi dalam implementasinya masih ditemukan adanya kendala yaitu Kurangnya pemahaman Ketua RT dalam Menjalankan aplikasi Klampid New Generation (KNG) sehingga adanya pelimpahan tugas dalam menjalankan program Kalimasada. Adanya masalah tersebut saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya, Dispendukcapil memperbaharui sistem aplikasi dengan menambahkan menu persyaratan dokumen kependudukan dan meningkatkan pemahaman Ketua RT dalam kelengkapan berkas dokumen kependudukan, agar Ketua RT dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.</p> <p><strong>Kata Kunci&nbsp;</strong>: Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kalimasada</p> <p>&nbsp;</p> <p>Population administration is one of the public services provided by the government. Currently, there are still problems with population administration services, including slow service, complicated administration, and time constraints. This research aims to analyze the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Village, Surabaya City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this research are through interviews, observation and documentation. Then it is analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research focuses on three indicators, namely compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact. The research results show that the implementation of the Kalimasada program in Margorejo Subdistrict, Surabaya City has generally gone well in accordance with Ripley and Franklin's theory which includes compliance, smooth implementation of routine functions and the realization of the desired performance and impact, but in its implementation there are still obstacles found, namely the lack of understanding of the Chairperson. RT in running the Klampid New Generation (KNG) application so that there is delegation of duties in running the Kalimasada program. Due to this problem, suggestions that can be given by researchers include: Dispendukcapil updating the application system by adding a menu of population document requirements and increasing the RT Head's understanding of the completeness of population document files, so that the RT Head can carry out his duties optimally.</p> <p><strong>Keywords</strong>: Implementation, Population Administration, Kalimasada</p> Siti Sri Utami, Indah Prabawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/57745 Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0000 INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58073 <p>Kebudayaan dan pariwisata termasuk kedalam urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah sehingga pengelolaan dan pengembangannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Dalam rangka pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Naskah kesepakatan bersama telah ditandatangani pada tanggal 1 September 2022. Namun, terdapat masalah dalam prosesnya seperti tidak adanya regulasi, koordinasi yang terhambat, ketidakproporsionalan kerja sama serta kesulitan pengasimilasian bentuk kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait kerja sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu teori intergovernmental relations menurut Wright. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya inisiasi kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Kedua daerah memiliki rasa kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Pemerintah Kabupaten Trenggalek hendak mewujudkan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yaitu Panggul Little Jogja, sedangkan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ingin mengenalkan budaya khas Yogyakarta. Namun, kerja sama ini cenderung belum proporsional, baik dari segi pembiayaan maupun imbal balik serta tidak adanya peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Kemudian forum-forum formal setelah penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama jarang dilakukan dan hanya berkomunikasi secara informal.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah, Kebudayaan dan Pariwisata.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Culture and tourism are included in optional government affairs for local governments so that their management and development are tailored to the conditions and potential of the region. In order to develop the field of culture and tourism, the Trenggalek Regency Government cooperates with the Provincial Government of Yogyakarta. The memorandum of understanding was signed on September 1, 2022. However, there are problems in the process such as the absence of regulations, hampered coordination, disproportionality of cooperation and difficulty assimilating the form of cooperation. Therefore, this research aims to find out and obtain a comprehensive picture of the cooperation between the Trenggalek Regency Government and the Provincial Government of Yogyakarta in developing culture and tourism in Trenggalek Regency. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are analyzed using qualitative data analysis techniques. The research focus used is the theory of intergovernmental relations according to Wright. The results showed that the initiation of cooperation from the Trenggalek District Government was welcomed by the Yogyakarta Provincial Government. Both regions have a high sense of trust in each other the Trenggalek Regency Government wants to realize the RPJMD of Trenggalek Regency in 2021-2026, namely Panggul Little Jogja, while the Yogyakarta Provincial Government wants to introduce the typical culture of Yogyakarta. However, this cooperation tends to be disproportionate, both in terms of financing and reciprocity and the absence of regional regulations on regional cooperation. Then formal forums after the signing of the Joint Agreement Script are rarely carried out and only communicate informally.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Interregional Cooperation, Local Government, Culture and Tourism.&nbsp;</p> Muhammad Jawwadul Hammam Jazuli, Deby Febriyan Eprilianto ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58073 Tue, 02 Jan 2024 08:02:02 +0000 IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE LESTARI RAHAYU DESA KARANGANYAR KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2019-2020 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58166 <p>The problem of waste in Indonesia seems to have no end. The Regency of Trenggalek is one of the areas that has not yet fully implemented waste management. This research aims to analyze the implementation of community-based waste management at the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management site in Karanganyar Village, Gandusari District, Trenggalek Regency, for the period 2019-2020. The research design used is descriptive with a qualitative approach, and the data collection methods include observation, interviews, and documentary studies. This research employs the analysis of policy implementation theory by Van Meter &amp; Van Horn, which encompasses six variables: policy standards and targets, policy resources, characteristics of implementing agents, implementer disposition, inter-organizational communication and law enforcement activities, as well as the economic, social, and political environment. The research findings indicate that the implementation of the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management policy in Karanganyar Village, Gandusari District, Trenggalek Regency, has not been carried out sufficiently well. Therefore, to achieve effective implementation of the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management, it should be accompanied by collaboration among the government, community, relevant elements, and the establishment of Standard Operational Procedures. It is expected that with the collaboration and the implementation of the SOP, waste management at the Reduce-Reuse-Recycle Sustainable Lestari Rahayu waste management site can proceed effectively and efficiently, aligning with the intended goals and functions.</p> <p><strong>Keywords</strong><strong>:</strong> implementation, waste management, waste.</p> Maulana Rois Abdillah, Badrudin Kurniawan ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58166 Tue, 16 Jan 2024 00:00:00 +0000 EVALUASI PROGRAM BANK SAMPAH SEKAR MULYA DI DESA MULYODADI, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58004 <p>The Sekar Mulya Waste Bank Program is a program founded by village residents to have skills in processing waste. The research uses descriptive qualitative methods. The research was conducted at the Sekar Mulya Waste Bank in Mulyodadi Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. The focus of this research is the Evaluation of the Sekar Mulya Waste Bank Program in Mulyodadi Village, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. Based on 3 Program Evaluation Indicators (Wirawan, 2011), namely: Process, benefits and impact. The data source in this research is primary data obtained through data from the Mulyodadi Village Government, the management of the Sekar Mulya Waste Bank, customers of the Sekar Mulya Waste Bank, non-customer communities. Secondary data comes from books, the internet and literature related to research. The instruments used in the research were interview guides, cellphones and note sheets. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique is carried out in several steps, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the process of not being fully actively involved in the waste bank program due to time constraints due to work routines, efforts continue to be made to increase public participation and awareness about the importance of waste management through waste banks. The benefit is improving the community's economy through waste saving activities. This positive thing is felt not only by residents, but also by program managers. This impact creates positive changes in society and the environment, including increasing public awareness of the importance of waste management and the economic opportunities from waste recycling, increasing the success rate of program implementation. It is recommended that waste bank implementers carry out socialization evenly, provide coaching and training.</p> <p><strong>Keywords: Evaluation, Program, Community</strong></p> Mela Dwi Novita Sari, Suci Megawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58004 Tue, 16 Jan 2024 04:01:08 +0000 IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SD INSAN MULYA KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58368 <p><em>Sekolah penggerak berorientasi pada inovasi dan pembelajaran karakter anak yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Fokus program sekolah penggerak yaitu pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter diawali dengan SDM yang unggul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program sekolah penggerak SD Insan Mulya di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara dan observasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sekolah penggerak di SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dari empat ketepatan kebijakan. Ketepatan kebijakan berdasarkan lima intervensi berdasarkan digitalisasi sekolah dengan adanya platform-platform yang mendukung baik dari guru, sumberdaya dan sekolah, maupun dalam pembelajaran di kelas. Intervensi pengembangan sumberdaya sekolah baik dari kepala sekolah pengawas dan guru, intervensi dalam pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data dan pendampingan konsultatif asimetris. Ketepatan pelaksana yang berfokus pada guru, kepala sekolah, dan komite pembelajaran. Ketepatan target yang mengacu pada kesiapan target dalam menjalankan program sekolah penggerak. Ketepatan lingkungan yang berasal dari komunikasi lingkungan internal dan komunikasi dengan lingkungan eksternal. Dalam implementasi sekolah penggerak menemui beberapa kendala yaitu sulitnya mengalokasikan jam pelajaran karena terdapat tambahan P5, terkendalanya pemakaian chromebook dalam pembelajaran, pelaksanaan assessment yang soalnya masih dibuat secara kolektif. Peneliti memberikan saran perlu adanya penyeimbangan dan penyesuain dalam pengaturan jam pelajaran siswa, perlunya penyesuaian sarana dan prasarana yang dapat memaksimalkan kegunaan dalam pembelajaran, dan pelaksanaan assessment yang dilakukan secara mandiri dan bukan kolektif.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></p> <p><em>Sekolah Penggerak is oriented towards innovation and child character learning that matches the character of the student profile of Pancasila. The focus of the driving school program is on the development of student learning outcomes in a holistic way that includes competence (literacy and numeration) and character begun with superior SDM. The purpose of this research is to describe the implementation of the SD Insan Mulya mobilization school program in Driyorejo&nbsp; Gresik. The research method used is qualitative descriptive. Data collected using interview and observation techniques. The results of the research showed that the implementation of the mobilization school program in SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Gresik of four policy precision. Policy accuracy is based on five interventions based on school digitization with platforms that support both teachers, resources and schools, as well as in classroom learning. School resource development interventions from both head of supervisory school and teacher, interventions in new paradigm learning, data-based planning and assisted consultative assistance asimetris. The executive's accuracy focuses on teachers, the head of school, and the awareness committee. Target accuracy that refers to the target's readiness in running a mobility school program. The environmental accuracy derived from the communication of the internal environment and communication with the external environment. In the implementation of the mobility school encountered some obstacles, namely the difficulty of allocating lessons hours because there are additional P5, at the very least the use of chromebooks in learning, the execution of assessments on which is still made collectively. The researchers suggested that there should be a balance and adjustment in the arrangement of student hours, the need for the allocation of means and facilities that can maximize equality in the education, and the implementation of assessments carried out independently and not collectively.</em></p> <p>&nbsp;</p> Lathifah Aulia Rahmah, Suci Megawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58368 Tue, 16 Jan 2024 14:31:16 +0000 PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN PENYEDIAAN AKSES INFORMASI PUBLIK DI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58404 <p><em>Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang tidak lazim dalam pengelolahan administrasi publik dewasa ini. Seiring dengan perkembangan zaman, tentu tuntutan terhadap pola kepemerintahan yang baik (good Governance) sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyediaan akses informasi publik di Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi&nbsp; Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance pada layanan penyedian akses informasi publik di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa prinsip &nbsp;good governance yang masih ditemukan kekurangannya. Harapannya penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilaksanakan dapat diterapkan dengan baik guna mencapai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Good governance is an issue that is not uncommon in the management of public administration today. Along with the times, of course, demands for good governance patterns have become an obligation for good government organizers in line with the increasing level of public knowledge. These demands should be responded to by the government by making changes that are directed towards the realization of good governance. The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province. The type of research used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation study methods. The results of this study indicate that the application of the principles of good governance in the service of providing access to public information at the Regional Research and Innovation Agency of East Java Province has been running well. However, there are several principles of good governance that are still found lacking. It is hoped that the application of the principles of good governance can be implemented properly in order to achieve what is needed by the community.</em></p> Thomas Aquino Andry Mampo, Suci Megawati ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58404 Wed, 17 Jan 2024 16:13:00 +0000 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LAPTOP GRATIS UNTUK MENINGKATKAN PEMBELAJARAN DIGITAL TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN MADIUN LOR, KOTA MADIUN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58439 <p>Kebijakan bantuan laptop gratis di tingkat SD Negeri di Kota Madiun merupakan suatu langkah yang dilakukan pemerintah guna memajukan kualitas sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan digitalisasi dan berupaya untuk memperkenalkan digitalisasi sejak di bangku SD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat SD Negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada enam aspek dari model implementasi Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; komunikasi dan aktivitas pelaksana; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; serta disposisi pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi; wawancara dengan informan yang menggunakan metode <em>purposive sampling</em>; serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya lima aspek yang terpenuhi dengan baik mulai dari standar dan tujuan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi dan aktivitas pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik, serta disposisi pelaksana. Satu aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu aspek sumber daya, dimana ditemukan laporan laptop rusak, jaringan <em>wifi </em>tidak stabil, dan guru yang belum memahami teknologi. Peneliti memberikan saran agar digitalisasi belajar bisa terlaksana dengan baik harus mulai memperhatikan dari aspek sumber daya manusia, pengawasan, hingga fasilitas penunjang yang baik secara menyeluruh di penjuru kota Madiun.</p> <p>&nbsp;</p> <p>The free laptop support policy at the State SD level in Madiun City is a step takeb by the government to advance quality of resources it has by using digitization and striving to introduce digitization since at the SD bench. The aim of this research is to find out the implementation of the free laptop assistance policy to improve digital learning at the State SD level in Kelurahan Madiun Lor, Midiun City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research focuses on six aspects of the Van Meter and Van Horn implementation model: policy standards and objectives; resources; characteristics of implementing bodies; communications and implementing activities; social, economic, and political conditions; and enforcement dispositions. Data collection techniques are observational; interviews with informants using purposive sampling; and documentation. Data analysis techniques use the analytical model of Miles and Huberman, namely with data reduction; data presentation; and conclusion withdrawal. The results of the research show that only five aspects are well met ranging from standards and policy objectives, characteristics of implementing bodies, communications and enforcement activities, economic, social, political conditions, and implementing disposition. One aspect that has not been fully fulfilled is the resource aspect, where it was found to report corrupted laptops, unstable wifi networks, and teachers who have not yet understood technology. Researchers suggest that if learning digitization is to be implemented well, attention should start from human resource aspects, surveillance, to good support facilities thoroughly in the corner of the city of Madiun.</p> Nabila Haninda Mufidah, Tauran Tauran ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58439 Fri, 19 Jan 2024 14:58:00 +0000 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS PADA SENTRA DIGITAL KETINTANG (SDK) TELKOM KETINTANG) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58514 <p>The efforts of Indonesian people who are on the poverty line, especially in urban areas, are to create their own jobs. One of the many informal workers is street vendors, generally these street vendors sell in public facilities and infrastructure without complying with the rules which were converted by street vendors to sell and with the construction of the Telkom Ketintang SDK it looks neater and cleaner in terms of urban planning. This research adopts a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation. The research focus centered on the Collaborative Governance process by Ricardo S. Morse and John B. Stephens in 2012. The existence of Collaborative Governance was due to the work program of the Surabaya City Government to overcome flooding. Each party has a task, namely PT. Telkom in the form of human resources and funds to build the Telkom Ketintang SDK while the Surabaya City Government focuses on repairing culverts so they don't flood, and developing street vendors. Collaboration with PT. Telkom and the Surabaya City Government have a letter of agreement or MOU. This Collaborative Governance provides significant changes to the problems that occur. The assessment concluded that the presence of street vendors selling on the side of the highway and above water culverts caused problems, so the street vendors were relocated to culinary tourism centers; Initiation went well with the response given by the Surabaya City Government and PT. Telkom Witel South Surabaya in responding to the initiation that will be carried out; Deliberation went smoothly by discussing the basic rules of cooperation carried out by stakeholders; Implementation stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and a cooperation agreement is implemented by the stakeholders.</p> <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Upaya masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan khususnya di perkotaan adalah dengan menciptakan lapangan kerja sendiri. </span><span style="vertical-align: inherit;">Pekerja informal yang banyak salah satunya adalah PKL, umumnya PKL ini berjualan di sarana dan prasarana umum tanpa mematuhi aturan yang dialihfungsikan oleh PKL untuk berjualan dan dengan dibangunnya SDK Telkom Ketintang terlihat lebih rapi dan bersih dari segi perencanaan Kota. </span><span style="vertical-align: inherit;">Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. </span><span style="vertical-align: inherit;">Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Fokus penelitian berpusat pada proses Collaborative Governance yang dilakukan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Adanya Collaborative Governance karena adanya program kerja Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi banjir. </span><span style="vertical-align: inherit;">Masing-masing pihak mempunyai tugas yaitu PT. </span><span style="vertical-align: inherit;">Telkom berupa SDM dan dana untuk membangun SDK Telkom Ketintang sedangkan Pemkot Surabaya fokus memperbaiki gorong-gorong agar tidak banjir, dan mengembangkan PKL. </span><span style="vertical-align: inherit;">Kerjasama dengan PT. </span><span style="vertical-align: inherit;">Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai surat perjanjian atau MOU. </span><span style="vertical-align: inherit;">Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. </span><span style="vertical-align: inherit;">Hasil pengkajian menyimpulkan bahwa keberadaan PKL yang berjualan di pinggir jalan raya dan di atas gorong-gorong menimbulkan permasalahan, sehingga PKL tersebut direlokasi ke sentra wisata kuliner; </span><span style="vertical-align: inherit;">Inisiasi berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan PT. </span><span style="vertical-align: inherit;">Telkom Witel Surabaya Selatan dalam menyikapi inisiasi yang akan dilakukan; </span><span style="vertical-align: inherit;">Musyawarah berjalan lancar dengan pembahasan aturan dasar kerjasama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan; </span><span style="vertical-align: inherit;">Pemangku kepentingan implementasi saling berkomitmen terhadap hasil kesepakatan dan perjanjian kerja sama dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan</span></span></p> Anugerah Berliant Miadio Cantika, Deby Febriyan Eprilianto ##submission.copyrightStatement## https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58514 Thu, 25 Jan 2024 16:52:18 +0000