ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/785/404.1.3.2/2014 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SAWOTRATAP SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 243/G/2013/PTUN.SBY.

  • EKA MURTININGSIH

Abstract

Abstrak
Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap adalah sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. yang dimenangkan oleh penggugat yaitu saudara Sundahyati, namun dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap tersebut malah tetap mengangkat saudara Sanuri yang SK Pengangkatannya telah dibatalkan sebelumnya oleh Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY., sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum dari Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. Penulis menggunakan jenis penelitian, penelitian hukum atau Legal Research guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah pertama, bahan hukum primer, kedua, bahan hukum sekunder, dan yang ketiga, bahan-bahan non-hukum. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/785/404.1.3.2/2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sawotratap sebagai wujud pelaksanaan Putusan PTUN Nomor: 243/G/2013/PTUN.SBY. adalah sah, karena tidak adanya indikasi ketidakabsahan, baik dari segi kewenangan, prosedur, substansi maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bila suatu keputusan (beschikking) itu telah sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka berakibat hukum keputusan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kepada yang memperolehnya sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.
Kata Kunci : Beschikking, Keabsahan, Akibat Hukum Keputusan, Pilkades Sawotratap.
Abstract
Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap is as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY. which was won by the plaintiff that Sundahyati, but in Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of the appointment of the Head of the Village Sawotratap instead continues to raise the SK sanuri appointment had been canceled earlier by the Administrative Court Decision No. 243 / G / 2013 / PTUN.SBY., so this study aims to determine the validity and legal effect of Sidoarjo Regent Decree No. 188/785 / 404.1.3.2 / 2014 on the Ratification of Appointment of Head of Village Sawotratap as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243 / G /2013/PTUN.SBY. The author uses this type of research, Legal Research to discover and formulate the legal arguments. This research was conducted with the approach of legislation, approach to the concept, and approach cases. The materials used are first law, the primary legal materials, second, secondary law, and the third, the ingredients are non-legal. Writer gathering material law by conducting a literature study, then analyzed to find the answer to the problem formulation. The results of this study indicate that, Sidoarjo Regent Decree No.188/785/404.1.3.2/2014 on the Ratification of Appointment of Head of Sawotratap Village as a form of implementation of the Administrative Court Decision No. 243/G/2013 PTUN.SBY. is legitimate, because there is no indication of invalidity, both in terms of authority, procedure, substance and General Principles of Good Governance. When a decision (beschikking) it was legitimate and had qualified the validity of a decision in accordance with the legislation and the Principles of Public Good Governance, the legal consequences of the decision valid and legally enforceable and binding on the acquired from the date of enactment of the decree.
Keywords : Beschikking, Validity, Decision Legal Consequences, Selection of Village Heads Sawotratap.

Published
2016-10-15
Section
ART 1
Abstract View: 105
PDF Download: 108