PENEGAKAN HUKUM ATAS KEWAJIBAN MENUNJUKKAN SURAT KELENGKAPAN BERMOTOR SAAT PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN LALU LINTAS

Abstract

Kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor saat pemeriksaan di jalan merupakan salah satu komponen yang penting karena memilki korelasi dengan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan kecelakaan. Polsek Tandes memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dalam wilayahnya hukumnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab 1) Proses penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor oleh pihak Kepolisian lalu lintas dan 2) kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas saat menegakkan aturan tentang kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis sosilogis sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum kewajiban menunjukkan Surat kelengkapan bermotor masih jauh dari sempurna, yang artinya dalam implementasinya masih terdapat praktek pembayaran ilegal ditempat yang diterima oleh pihak Kepolisian Satlantas, dikatakan ilegal karena sejatinya pembayaran di tempat dapat diterima polisi apabila melauli penerbitan tilang blangko biru. 2) Terdapat beberapa kendala diantaranya penegak hukum yang masih menerima praktek pembayaran di tempat dan lebih lanjut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pola perilaku yang dihadapi saat kepolisian melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, baik pemeriksaan berkala maupun insidental

Liabilities showed Letter motorized completeness when checkpoints on the road is one important component because it has a correlation with the prevention of the crime of motor vehicle theft and accidents. Tandes Police have the authority to take action against violations of traffic that occurs in the legal area.

The purpose of this thesis to answer 1) The process of enforcement of the obligation to show a motorized completeness by the Police Then lints and 2) the constraints faced by the Traffic Police when enforcing the rules on the obligation to show a motorized rat completeness. The method used is the juridical sosilogis while data analysis techniques using qualitative descriptive.

The results of this study indicate that 1) the law enforcement obligations completeness Letter motor show is far from perfect, which means in practice its implementation is still a place of payment accepted by the Police Traffic Unit. 2) There are several constraints including law enforcement officers who are still receiving payment practices in place and further due to lack of public awareness of the patterns of behavior encountered when police checks of vehicles on the road, either periodic inspection and incidental.