PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI KABUPATEN BANGKALAN

Abstract

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penemuan masih adanya permasalahan TKI di Kabupaten Bangkalan yang tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa TKI mendapatkan perlindungan mulai dari masa prapenempatan hingga purna penempatan.Pada masa prapenempatan dan purna penempatan merupakan tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dalam menjamin hak-hak TKI masa prapenempatan dan purna penempatan tersebut.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentangpelaksanaan pengawasan prapenempatan dan purna penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Bangkalan danupaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan permasalahan TKI prapenempatan dan purna penempatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris.Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi.Wawancara dilakukan dengan informan kepala seksi penempatan dan produktivitas kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan, calon TKI prapenempatan dan mantan TKI purna penempatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian perlindungan TKI prapenempatan dan purna penempatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena masih terdapat poin-poin yang tidak dilaksanakan.Peran aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat kurang. Beberapaupaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan sosialisasi publik di daerah rekrut agar TKI mengetahui bagaimana cara menjadi TKI yang baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: implementasi, pengawasan, TKI , prapenempatan, purna penempatan

Abstract

This research based on fact there are problem of Indonesianmigrant worker in Bangkalan that do not get their rights as regulated in the law number 39 year 2004 regarding the placement and protection Indonesian migrant worker abroad that migrant worker get protection from pre placement until after placement. Supervision of implementation placement and protection Indonesian migrant worker in pre placement and after placement is the responsibility of Social service, manpower and transmigration for ensuring Indonesian migrant worker rights. The purpose of this research to know about implementation of preplacement and after placement of Indonesian Workers by Social Service Manpower and Transmigration in Bangkalan and the efforts made by Social Service, Manpower and Transmigration Bangkalan relating to the casespre placement and after placement.Thisresearch used descriptive qualitative method and type methodis juridical empirical. The data collection techniques using interviews and using documentation method. Interviews were conducted with informants The head section of placement and work productivity of Social Services Manpower and Transmigration Bangkalan, prospective migrants preplacement and former migrant worker after placement.This research result indicates that implementation pre placement And after placement can not be implemented properly because there is some points that not implemented.The active role of Social Service Manpower and Transmigration much less. Some efforts that Social Service Manpower and Transmigration Bangkalan made is by doing public dissemination in recruits area. They give information for the migrant workers candidates to know how to become a good migrant workers according to the right procedure.

Keywords:implementation, supervision, migrant workers, pre placement, after placement.