Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bojonegoro

Abstract

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pada pasal 4, mewajibkan setiap depot air minum untuk memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan berupa sertifikat laik higiene sanitasi. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang – undangan. Salah satunya pelaku usaha depot air minum di Kabupaten Bojonegoro terbukti masih belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Bojonegoro dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis/empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bojonegoro masih kurang karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha depot air minum isi ulang yaitu masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah tentang peraturan depot air minum isi ulang yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan, tenaga sanitarian puskesmas untuk pengujian sampel tidak seimbang dengan jumlah usaha depot air minum yang ada di Kabupaten Bojonegoro, paguyuban depot air minum masih banyak yang belum terbentuk di setiap kecamatan.

Minister of Health Regulation Number 43 of 2014 concerning Sanitary Hygiene of Drinking Water Depots in Article 4, requires every drinking water depot to have a business license in accordance with the legislation in the form of a sanitary hygiene certificate. In fact the implementation in the field is not always as expected by the legislators. One of them is the drinking water depot businessman in Bojonegoro Regency which is proven to still not have a sanitation hygiene certificate issued by the local District / City Health Office. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of administrative law enforcement against refill drinking water depot business licenses and analyze the constraints faced by the Bojonegoro Health Office in implementing administrative law enforcement of refill drinking water depot business permits in Bojonegoro District. This study uses a type of sociological / empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement against refill drinking water depot business permits in Bojonegoro Regency was still lacking because of the five effectiveness factors fulfilled, only two elements were legal factors and facility factors. The constraints faced by the Bojonegoro District Health Office in implementing the administrative law enforcement process for refill drinking water depot business permits are that the community still has a low level of legal awareness about the refill drinking water depot regulations issued by the health ministry, puskesmas sanitarian staff for testing samples are not balanced with the number of drinking water depot businesses in Bojonegoro Regency, there are still a lot of community organizations for drinking water depots that have not been formed in each sub-district.