Vol. 5 No. 1 (2018)
ART 1
-
pelaksanaan kewajiban menyelesaikan perkara di pengadilan industrial dalam waktu 50 hari
AKBAR PAHLEVI ISKANDAR,
Indonesia ARINTO NUGROHO,
Indonesia 1-10
Abstract views: 65
,
PDF downloads: 294
-
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR 142/Pid.sus/TPK/2015/PN.Sby)
NISYA SEPTIK PRIANDA,
Indonesia PUDJI ASTUTI,
Indonesia 11-19 Abstract views: 376
, PDF downloads: 458
-
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA
ELISADIAH PUSPITARINI,
Indonesia TAMSIL,
Indonesia 20-33 Abstract views: 99
, PDF downloads: 155
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 0122/PDT.G/2014/PN.SBY TENTANG PETITUM YANG TIDAK JELAS DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN
INTAN MIFTAHUL JANNAH,
Indonesia TAMSIL,
Indonesia 34-41 Abstract views: 59
, PDF downloads: 93
-
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1007 K/Pdt/2014)
TIARA WAHYU PUTRI,
Indonesia INDRI FOGAR SUSILOWATI,
Indonesia 42-48 Abstract views: 450
-
PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA
ERDIANSYAH REPPY PRATAMA,
Indonesia ENY SULISTYOWATI,
Indonesia 49-62 Abstract views: 174
-
PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG JASA ANGKUTAN BUS AKDP JAWA TIMUR
ACHSANATYA UBUDINA,
Indonesia ARINTO NUGROHO,
Indonesia 63-73 Abstract views: 449
-
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO
ABDURRAHMAN FAKHRUSY,
Indonesia HANANTO WIDODO,
Indonesia 84-93 Abstract views: 304
-
Tinjauan Yuridis Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Konvoi Motor
FRYANSAH EKA PUTRA PRIYONO,
Indonesia EMMILIA RUSDIANA,
Indonesia 94-104 Abstract views: 1178
-
PROBLEMATIKA HUKUM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015)
MEGA KUSUMA DEWI,
Indonesia HANANTO WIDODO,
Indonesia 105-112 Abstract views: 45
-
Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan
ACHMAD AKBAR ROSYIDI,
Indonesia EMMILIA RUSDIANA,
Indonesia 113-121 Abstract views: 80
-
PROSES PENYELESAIAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DI POLISI RESORT KOTA SIDOARJO
ADHITYA DWINDA SAPUTRA,
Indonesia PUDJI ASTUTI,
Indonesia 122-129 Abstract views: 1462
-
PROBLEMATIKA TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0 SAMPAI 5 TAHUN
GIOVANNI RAMADHAN,
Indonesia HANANTO WIDODO,
Indonesia 130-137 Abstract views: 131
-
Analisis Yuridis Peraturan Larangan Penggunaan Merkuri Terhadap Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun
ANGGRIAWAN PUTRA RISNANTYA,
Indonesia HANANTO WIDODO,
Indonesia 138-151 Abstract views: 398
-
Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bojonegoro
DESI PUTRI ANDRIYANI,
Indonesia HANANTO WIDODO,
Indonesia 152-162 Abstract views: 231
-
PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TERKAIT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
TASYA IFTITAHUL AHSANI,
Indonesia EMMILIA RUSDIANA,
Indonesia 163-169 Abstract views: 2137
-
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA SWASTA SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DIMAS PUTRA SUGIANTORO,
Indonesia ARINTO NUGROHO,
Indonesia 170-179 Abstract views: 207
-
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
TINO IRFAN SAPUTRO,
Indonesia EMMILIA RUSDIANA,
Indonesia 180-186 Abstract views: 65
-
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
ARDIANSYAH PUTRA RAMADHAN,
Indonesia INDRI FOGAR SUSILOWATI,
Indonesia 187-198 Abstract views: 279
