ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA

Abstract

Abstrak

Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta meutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada perintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.

Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat Hukum

Abstract

Jakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.

Keywords: Reclamation; Decree; Because of law