ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR (599/PID.B/2018/PN.JKT UTR) TENTANG PERJUDIAN

Madya Daka Lelana; Pudji Astuti

doi:10.2674/novum.v7i1.31159

Madya Daka Lelana Jurusan hukum, fakultas ilmu sosial dan hukum , universitas negeri surabaya
Pudji Astuti Jurusan hukum, fakultas ilmu sosial dan hukum , universitas negeri surabaya

DOI: https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159

Abstract

Abstrak

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Pengaturan perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (1), KUHP. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kiat pesat, Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Contohnya adalah perjudian online. pengaturan tentang perjudian online ada di Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Pengaturan tentang tindak pidana perjudian konvensional diatur di KUHP sedangkan perjudian online diatur dalam UU ITE. Setiap proses pemidanaan harus dijalankan sesuai dengan KUHAP. Salah satu prosesnya adalah penuntutan sesuai pasal 1 butir 7 KUHAP. Dalam penuntutan terdapat Penyusunan surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Sesuai dengan perbuatan dan peraturan yang berlaku agar prosesnya berjalan dengan benar dan menghasilkan putusan yang tepat tidak merugikan semua pihak. Kasus perjudian terjadi dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr kasus perjudian ini harus dibedakan antara perjudian online dan perjudian konvensional persoalannya apakah dakwaan dalam putusan sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan ? serta bagaimana konsekuensi yang terjadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan dalam putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr. Sudah sesuai dengan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Serta mengetahui bagaimana konsekuensi yuridisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan pada penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan perbuatannya karena dakwaannya pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sedangkan perbuatannya adalah pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan juga tidak sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengandung makna lex specialis derogate legi generalis perbuatan yang khusus menyampingkan perbuatan yang umum. Konsekuensi yuridisnya adalah putusan pengadilan negeri Jakarta utara nomor 599/pid.b/2018/pn.jkt utr tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap (inkrachrt van gewijsde) meskipun terdakwa dirugikan karena terdakwa seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Perjudian, Surat Dakwaan, Putusan Pidana

Abstract

Gambling is a crime that is prohibited in Indonesia. Gambling arrangements are contained in Article 303 paragraph (1), of the Indonesian Criminal Code. Along with the rapid development of technology and information, crimes are committed using computers or other electronic media. An example is online gambling. the regulation on online gambling is in Article 27 paragraph (2) of Law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions (UU ITE). The regulation of conventional gambling crime is regulated in the Criminal Code while online gambling is regulated in the ITE Law. Every criminal process must be carried out in accordance with the Criminal Procedure Code. One of the processes is prosecution in accordance with article 1 point 7 of the Criminal Procedure Code. In the prosecution there is the preparation of the indictment must be arranged carefully, clearly and completely. In accordance with applicable actions and regulations so that the process runs properly and produces the right decision does not harm all parties. Gambling cases occur in the decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt. This gambling case must be distinguished between online gambling and conventional gambling. The question is whether the charges in the decision are in accordance with the deeds and regulations? and how the consequences that occur? The purpose of this study was to determine whether the indictment in the Decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt utr. It is in accordance with the actions and regulations. And find out how the juridical consequences. This study uses a normative juridical method by using a statutory approach and a case approach. The problems in this study were analyzed prescriptive. The results of this study indicate that the indictment is not in accordance with his actions because the indictment of article 303 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code while the act is article 27 paragraph (2) of the ITE Law. The indictment is also not in accordance with Article 63 Paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code which contains the meaning of lex specialis derogate legi generalis that acts specifically to exclude general acts. The juridical consequence is the decision of the North Jakarta Court number 599 / pid.b / 2018 / pn.jkt utr is still considered valid and has permanent legal force (inkrachrt van gewijsde) even though the defendant is harmed because the defendant should get a lighter sentence according to his actions.

Keywords: Gambling, Indictment, Criminal Decision

References

Buku:
Hamzah. Andi. 1991, “Perkembangan Hukum Pidana Khusus”, Jakarta: PT Rineka Cipta.
Moeljantno, 2009, “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta. PT. Rineka Cipta
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, “Penelitian Hukum” Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
Djaja, Ermansjah, 2010, “Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi informasi dan Transaksi Elektrik :Kajian yuridis penyelesaian secara non litigasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa” Yogyakarta, Pustaka Timur
Kartono, Kartini, 2001, “Patologi Sosial” Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Chazawi, Adami, 2008, “kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana kemahiran dan keterampilan hukum membuat surat-surat penting perkara pidana dan menjalankan persidangan perkara pidana tingkat pertama” Malang, Bayumedia Publishing
Harahap, Yahya, 2014, “Pembahasan, permasalahan, dan penerapan KUHP” Jakarta. Sinar Grafika
Syamsu, Muhammad Ainul. 2016, “penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana” Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Jurnal/Artikel/Makalah:
Agustina. Shinta. 2015. “implementasi Asas lex specialis derogate Legi Generalis dalam sistem peradilan pidana” Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro Vol:44 No:4
Trisnawati Putri Ayu, Abintoro Prakoso. Sapti Prihatmini. 2015. “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Jurnal Ilmu hukum Universitas Jember Vol: 1 No:1
Kalo Syafrudin, dkk “Analisis Yuridis pembuktian tindak pidana judi online menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ” USU Law Jurnal Vol:6 No:2
Marlando. Marcy, 2011, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet” DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol:7
Wahyuningsih, Ripkah Sri, 2005 “studi analisa terhadap penyusunan surat dakwaan di kejaksaan Rembang” Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang

Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, (LN No. 7 Tahun 1974, TLN No. 3040).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (LN No. 100 Tahun 2010, TLN No. 5150).