UPAYA HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD DIKAITKAN DENGAN DATA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA SURABAYA

Abstract

Jumlah penduduk Kota Surabaya 2017 sebanyak 3.074.883 jiwa. Sedangkan data Kemendagri tercatat penduduk Kota Surabaya 2.827.892 orang. Data jumlah penduduk yang tercatat dalam Kemendagri digunakan KPU RI untuk memenuhi salah satu syarat dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Perbedaan data penduduk ini sangat berpengaruh guna menghadapi Pemilu 2019. Pengaturan mengenai Pemilu yaitu UU No.7/2017 tentang Pemilu menggunakan konsep Negara Hukum, konsep HAM, dan konsep Pemilu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum atas disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk di Kota Surabaya tentu mengakibatkan hilangnya hak konstitusional yang dimiliki setiap calon anggota DPRD, setiap masyarakat di Negara Indonesia berhak terlibat dalam pemerintahan yang merupakan perwakilan dari Parpol dan upaya hukum terhadap disparitas penetapan jumlah kursi anggota DPRD dikaitkan dengan data jumlah penduduk dengan cara proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif oleh Bawaslu. Bawaslu yang menengahi atau yang melakukan mediasi serta mempertemukan peserta Pemilu dan pihak perwakilan dari KPU, jika tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui adjudikasi. Adjudikasi dalam hal ini merupakan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu.