ANALISIS YURIDIS PENCORETAN BUKU KERAWANGAN/LETTER C OLEH KEPALA KELURAHAN TANPA DASAR PERALIHAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Abstract

Kasus yang diteliti adalah berkaitan dengan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang mencoret nama pada buku kerawangan/letter c tanpa dasar peralihan hak atas tanah. Pencoretan buku letter c tersebut tentu merugikan masyarakat karena tidak dapat mendaftarkan tanahnya apabila tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah, karena buku letter c adalah salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dari kesewenangan tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon adalah dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan nama dalam buku letter c sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan akibat hukum dari putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor:176/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nama dalam buku letter c yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Manukan tidak sesuai dengan norma pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena tidak didasari pada peralihan hak atas tanah. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor:176/PDT.G/2013 PN.Sby adalah Kembalinya kepemilikan hak atas tanah milik penggugat dan batal demi hukum tindakan Kepala Kelurahan Manukan Kulon dalam pencoretan dan penerbitan nama di buku letter c dari Penggugat kepada Perumnas.