ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 77 P/HUM/2019 TENTANG PENGUJIAN ATAS KEBERATAN PEMOHON TERHADAP KEBERADAAN PASAL 51 AYAT (2) PP NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Abstract

Hak Uji Materiil (Toetsingrecht)  terhadap Ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan terhadap Pasal 14 , Pasal 17, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem, pasal  1 angka 9, Pasal 6, 7, 24 dan 25 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Pertimbangan Hakim menyatakan kegiatan yang diperbolehkan di cagar alam dan selain yang dimaksud dinyatakan bertentangan dengan hukum. Tujuan dari  Penelitian ini untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum dari Putusan MA No 77/P.HUM/2019 terkait Keberadaan Pasal 51 Ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jenis Penelitian ini Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Kasus. Jenis Bahan hukum menggunakan bahan primer sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bahan hukum. Teknik Analisa bahan hukum menggunakan telaah dan Argumentatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Keberadaan ketentuan a quo telah melanggar ketentuan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut menyebabkan berkurang dan/atau rusaknya fungsi utama dari kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan harus ditegaskan untuk menjaga dan atau setidaknya meminimalisir dampak kerusakan dari penggunaan suatu kawasan hutan.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil, Kawasan Hutan