TINJAUAN YURIDIS PENIADAAN UJIAN NASIONAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021

Abstract

Abstrak

Perubahan sitem pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Semakin cepatnya perubahan zaman maka sistem pendidkan juga mengikuti, seperti dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan yang berakibat kepada peniadaan Ujian Nasional atas dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ujian nasional selalu diadakan terhadap peserta didik sebagai bentuk penyelesaian satuan pendidikan tertentu atau sebagai hasil prestasi belajar. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah melakukan peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta mengkaji akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dengan membedah bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi literatur yang dianalisis secara preskriptif, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin-doktin hukum maupun padangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki menteri untuk membuat peraturan kebijakan. Adapun akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) tidak mengikat sebab penetapannya terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur.

Kata Kunci: Surat edaran, Ujian nasional, Akibat hukum.