PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

Abstract

Pekerja rumah tangga saat ini masih belum memiliki kepastian hukum yang layak sebagai pekerja seperti pada umumnya. Terutama bagi pekerja anak yang bekerja pada pekerjaan ini menjadi tidak terjamin harkat dan martabatnya untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai pekerja maupun sebagai anak. Seringkali anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi, kekerasan, pelecehan, eksploitasi, hingga human trafficking. Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) UUD Tahun 1945, bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa urgensi perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga ialah dikarenakan anak merupakan bagian dari HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU HAM. Selain itu, terdapat kekaburan hukum pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Indonesia. Keberadaan Permenaker No. 2 tahun 2015 yang berfungsi memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga masih belum komprehensif. Adapun UUK dalam mengatur perlindungan pekerja anak hanya berlaku pada sektor pekerjaan formal. RUU PRT belum terdapat pengaturan yang mengatur lingkup pekerja anak. Upaya pemerintah Indonesia hanya melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, namun hingga saaat ini belum terdapat upaya yang mengatur mengenai batas usia minimum, jam kerja, dan sanksi maupun hukuman tegas.