PENGAWASAN TERHADAP PPTKIS (PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA) OLEH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri

Abstract

PPTKIS  (Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta)  merupakan  badan  yang  diberi  wewenang
pemerintah  untuk  melakukan  penempatan  TKI  ke  luar  negeri.  Itu  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa
Timur  Nomor  2  tahun  2004.  Tapi  kenyataannya  ada  beberapa  PPTKIS  di  Jawa  Timur  yang  lalai  menjalankan  tugas
pada  pra  penempatan.  Hasilnya  ada  beberapa  TKI  yang  hak-haknya  tidak  terpenuhi  dan  PPTKIS  yang  lalai  dalam
memperpanjang ijin. Pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan khususnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menjamin hak-hak TKI terpenuhi sesuai peraturan tersebut. Tujuan
dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  pengawasan  terhadap  PPTKIS  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja,
Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada pra penempatan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sumber
datanya  menggunakan  teknik purposive  sampling  yang  dikombinasikan  dengan  teknik snowball  sampling.  Subyek
penelitiannya  adalah  pihak-pihak  yang  berkaitan  dan  terlibat  secara  langsung  dalam  kegiatan  pengawasan  terhadap
PPTKIS  pada  saat  pra  penempatan.  Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  pengawasan  terhadap
PPTKIS  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja, Transmigrasi  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa Timur pada  pra  penempatan  yang
dilihat  melalui  empat  faktor  dalam teori  pengawasan  pelaksanaan  kebijakan  publik  yaitu  pelaku  pengawasan,  standar
prosedur  operasi  (SOP)  pengawasan,  sumber  daya  keuangan  dan  peralatan  pengawasan,  serta  jadwal  pelaksanaan
pengawasan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan  terhadap  PPTKIS  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja,
Transmigrasi  dan  Kependudukan  Provinsi  Jawa  Timur  pada  pra  penempatan  belum  optimal  sebab  memiliki  beberapa
permasalahan pada empat faktor pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pertama, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS hanya melibatkan pelaku internal,
tanpa pelaku eksternal. Padahal keterlibatan pelaku eksternal ini akan membantu pemerintah untuk mengawasi PPTKIS
secara  lebih  mendalam  dengan  kondisi  jumlah  SDM  yang  minim. Kedua,  pengawasan  terhadap  PPTKIS  ini  tidak
memiliki SOP khusus untuk kegiatan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya berpijak pada arahan saat diklat dan
menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  alat  ukur  kegiatan  PPTKIS.  Tidak  adanya  SOP  membawa
dampak pada kurang jelasnya tujuan dari aktivitas program pengawasan terhadap PPTKIS dan kurang jelasnya jangka
waktu tindakan koreksi bagi PPTKIS untuk memenuhi ketentuan yang telah dilanggarnya. Ketiga, minimnya anggaran
dari APBD namun ketersediaan peralatan sudah cukup baik meskipun ada kendala pada sarana aplikasi PPTKIS online
yang penggunaannya belum optimal karena masih baru. Keempat, jadwal pengawasan sudah tidak rutin dijalankan sejak
tahun 2013 tetapi hanya dilakukan saat ada pengaduan permasalahan saja.
Kata Kunci: Pengawasan, PPTKIS, Penempatan TKI