PENERAPAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (e-PBB) OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Abstract

Abstrak  
Informasi  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  oleh  pemerintah  kepada  rakyatnya.  Sesuai  dengan
UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik  Pemerintah  pusat  dan  daerah  ikut  andil  dalam
menciptakan  inovasi  dan  bentuk-bentuk  pelayanan  secara  mudah  dan  cepat  untuk  rakyat.  Upaya  pemanfaatan
globalisasi dalam konsep Good Governance telah dijalankan Pemerintah melalui program-program Pemerintah berbasis
elektonik  atau  disebut Electronik  Government.  Bentuk  pelayanan  Pemerintah  berbasis  elektronik  salah  satunya  yaitu
inovasi  program  dalam  pembayaran  pajak.  Adapun  salah  satu  Pemerintah  Daerah  yang  telah  mengadaptasi  inovasi
program  pembayaran  pajak  berbasis electronic dalam  pelayanannya  adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten  Lamongan
dengan  Program  Pembayaran  Elektronik  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  yang  dikenal  dengan e-PBB.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini
menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Dengan  fokus  penelitian  yang  digunakan  dalam
penerapan e-PBB adalah  dengan  menganalisis  faktor  political  environment,  leadership,  planning,  stakeholders,
transparency/visibility,  budgets,  technology, dan innovation dari  Indrajit  (2002). Hasil analisis  mengenai  penerapan
pembayaran  PBB-P2  melalui e-PBB di  Kabupaten  Lamongan  sudah  berjalan  cukup  baik  meskipun  masih  terdapat
beberapa kendala dan hambatan. Hal tersebut diketahui melalui implementasi 8 elemen oleh Indrajit (2002) yaitu untuk
political environment yang bertipe TDP. Leadership dari peran Bupati dan Kepala Dispenda dalam menyusun planning  
yang  cukup  matang  dengan  bukti  program  yang  dulunya  manual  menjadi  elektronik.  Didukung  dengan stakeholder  
yaitu Bupati, Dispenda, dan instansi yang menjadi patner kerja (Bank Jatim, BRI, dan BDL).  Ditunjukkan pula bentuk
transpancy dengan  kemudahan  akses  informasi  dalam  bentuk  WEB.  Disamping  itu budget anggaran  dari  APBD  yang
sangat membantu mendukung adanya technology yang canggih meliputi database oracle 10g, sistem framework CI, dan
server  IBM  x3620.  serta  keseluruhan  semuanya  yang  berasal  dari inovation yang  kreatif  dan  harapan  jangka  panjang
menjadi seperti samsat/e-KTP keliling.
 
Kata Kunci : Good Governance , Electronik Government, e-PBB