PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA

Abstract

Abstrak

Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya merupakan wujud kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperoleh lahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya ini bertujuan untuk melakukan pengembangan fasilitas transportasi publik di Kota Surabaya ke arah luar kota sehingga tidak terjadi pemusatan kendaraan di dalam kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Pelaksana prinsip akuntabilitas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui UPTD Terminal Kota Surabaya, serta pihak yang yang bersangkutan dalam urusan kerjasama tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Bagian Pemerintahan (Sub Bagian Kerjasama) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskripstif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya. Dengan menggunakan enam indikator yaitu Legitimasi Pembuat Kebijakan, Perilaku Moral, Responsivitas, Keterbukaan, Penggunaan Sumberdaya Secara Optimal, dan Perbaikan Efisiensi dan Efektivitas. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada kerjasama tersebut belum semua mampu dilaksanakan. Permasalahan muncul ketika defisit pendapatan yang diakui oleh pihak pengelola, menyebabkan pelaksanaan tanggungjawab lain untuk membayarkan bagi hasil ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dari tahun 2013-2018. Prinsip akuntabilitas yang belum terlaksana adalah dari segi penggunaan sumberdaya secara optimal, karena dalam isi perjanjian kerjasama (MoU) yang disepakati tidak mengatur dan melaksanakan keikutsertaan sumberdaya manusia dan lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sehingga pengelola utama dan satu-satunya adalah Pemerintah Kota Surabaya. Kerjasama yang dianggap berat sebelah oleh Pemerintah Kota Surabaya karena minimnya peran dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut. Selain itu, dari segi pelaksanaan prinsip akuntailitas yaitu perbaikan efsiensi dan efektivitas juga belum mampu dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah bagi hasil tersebut. Upaya untuk merubah isi perjanjian yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sulit dilakukan karena masing-masing pihak menuntut prosentasi bagi hasil yang berbeda. Namun dari segi legitimasi pembuat kebijakan, perilaku moral, responsivitas, serta keterbukaan masing-masing pihak pada hubungan kerjasama tersebut sudah sangat baik dan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini diakui pihak pengelola tidak mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di Terminal Purabaya.

Kata Kunci:Akuntablitas,Terminal, KAD

Abstract

Intergovernmental Networks or cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal is the realization of cooperation was conducted between The City Government of Surabaya with The District Government of Sidoarjo as an effort to The City Government of Surabaya in obtaining the land in Sidoarjo. The cooperation to manage Purabaya Terminal is aimed at the development of facilities public transport in Surabaya throughout surabaya toward out of town so does not occur centralization of vehicles in the city. The purpose of this research is to analyze the implementation of the principle of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Implementing the principle of accountability is Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Surabaya Transport Department) through the UPTD Terminal Kota Surabaya , as well as parties concerned in cooperation affairs are The District Government of Sidoarjo through The Regional Secretariat of Sidoarjo part of Government Work Unit (sub-unit of cooperation) and Financial Management and Local Assets (BPPKAD) Sidoarjo. The research method used is deskripstif research with a qualitative approach. This study focused on implementation of accountability for cooperation between the regions in the management of Purabaya Terminal. Using the six indicators of the legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, openness, use of resources optimally, and improved efficiency and effectiveness. The data collected used technique interview, observation, and study documentation .The data collection techniques used to obtain deep data from informants and the true conditions on the ground. The result showed that implimintation of accountability for the cooperation not all capable of being implemented. The problem appears while lower or deficit income recognized by the management, causing the other responsibility to pay for The District Government of Sidoarjo the not been undertaken from year 2013-2018. The accountability that have not yet done it is in terms of use of resources optimally, because in terms of cooperation (MoU) approved not regulate and implement the participation of human resources and other from The District Government of Sidoarjo so management that main and only is The City Government of Surabaya. Cooperation considered impartial by The City Government of Surabaya due to lack of the role of The District Government of Sidoarjo. In addition, in terms of implementation of the principle of accountability promised to supply for the improvement of efsiensi and effectiveness of also have not been able to be implemented in an attempt to resolve a problem for the result. However been several attempts to a matter of tuning up its terms with that is considered no appropriate for the conditions in right now it is hard to be done immediately since each of the parties demand of percentage a share of the revenue different. However from both legitimacy policymakers, moral conduct, responsiveness, and openness of each parties to the relationship has been very well and issue that unresolved until now recognized managers does not affect performance and public services in Purabaya Terminal.

Keywords: Accountability, Terminal, KAD (IntergovernmentalNetworks)