PELAYANAN PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (STUDI PADA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA DI DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR )

Abstract

Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin strategis, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dampak krisis moneter diantaranya adalah adanya penutupan perusahaan, adanya pemutusan hubungan kerja secara besar- besaran atau adanya efisiensi tenaga kerja. Permasalahan dalam penelitihan ini adalah Bagaimana Pelayanan Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan Pelayanan Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini pada bidang hubungan industrial dan syarat kerja di dinas tenaga kerja transmigrasi dan kependudukanprovinsijawa timur. Fokus penelitian menekankan pada deskripsi tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam Ratminto dan Atik (2005:21) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan Publik harus memenuhi beberapa 8 prinsip yaitu: Kesederhanaan, kejelasan, Keamanan, Keterbukaan Efisien, Ekonomis, Keadilan, Ketepatan waktu.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen-dokumen perusahaan.Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelayanan Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Lintas Kab./Kota berdasarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 penyelenggara pelayanan publik sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sehingga masyarakat pengguna jasa khususnya perusahaan- perusahaan di Jawa Timur tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan.

Saran yang diberikan peneliti adalah perlu ditambahkan pelaksana di seksi syarat kerja, tetap senantiasa melakukan inovasi, perbaikan dan pembenahan baik dalam struktur, sitem prosedur, sumber daya manusianya dan budaya kerja, Menyempurnakan sarana dan prasarana sehingga lebih baik lagi agar dapat menunjang pelayanan pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan

Kata Kunci      : pelayanan publik, pelayanan pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan