IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN KERTOMENANGGAL SURABAYA

Abstract

Reza Rahmad Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

reza.rahmad57@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan ” dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Gayungan? Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis dengan pola pikir induktif. Yaitu menganalisis data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai stageholder dinilai belum berhasil dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan, untuk dapat tercapainya implementasi kebijakan, komunikasi, transparansi, dan toleransi harus dijaga supaya tidak terjadi sikap saling tuding diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi dukungan moril maupun spirituil dalam menjaga tata tertib dan kebersihan kota. Pemkot kota Surabaya harus lebih konsisten dalam penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Gayungan District" with the formulation of the problem: First, How is the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004, on structuring and empowering street vendors in Gayungan District? The type of research used in this study is qualitative research, where data collected is obtained through observation and interviews. Then, the data obtained was analyzed using descriptive and analytical methods with inductive mindset. That is analyzing specific data and then drawing general conclusions related to the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District. From this study, it was concluded that the Surabaya City Government as a stageholder was considered unsuccessful in implementing the Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District, in order to achieve policy implementation, communication, transparency and tolerance must be maintained so that there is no mutual accusation between the two parties. In line with the conclusions above, it is expected that the role of all elements of society is to provide moral and spiritual support in maintaining city order and cleanliness. Surabaya City Government must be more consistent in structuring and empowering Street Vendors

Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors.