IMPLEMENTASI APLIKASI DOKTER KEPENDUDUKAN ONLINE (STUDI PADA LAYANAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK)

Abstract

Abstrak

Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan kebijakan berbasis teknologi pada pelayanan administrasi kependudukan supaya tercipta kemudahan dan efisiensi. Semua daerah wajib menerapkan kebijakan tersebut dan salah satunya adalah Kabupaten Gresik. Dengan meluncurkan aplikasi Dr. Kepo pada akhir tahun 2017 Dispendukcapil Gresik menerapkan pelayanan administrasi kependudukan online yang dinamakan Dr. Kepo yang dapat diakses oleh masyarakat Gresik dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga. Dengan demikian maka diharapkan terciptanya pelayanan administrasi kependudukan secara mudah dan cepat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, purposive sampling, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Implementasi kebijakan aplikasi Dr. Kepo berdasarkan faktor yang mempengaruhi kebijakan publik menurut George C.Edward III yaitu:1) Komunikasi, Dispendukcapil Gresik menyampaikan kebijakan Dr. Kepo kepada register melalui pertemuan tatap muka rutin berdasarkan pembagian wilayah kerja.2)Sumber Daya, Dispendukcapil Gresik mengadakan Bimbingan teknologi kepada para register, menyediakan sarana informasi bagi para register berupa grup media sosial dan memfasilitasi PC serta jaringan internet kepada para register. 3) Disposisi, Implementor Dr.Kepo harus memiliki sikap yang mengetahui tugas dan disiplin masing-masing yang menjadi tanggung jawab. Komitmen, Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan tunjangan khusus senilai Rp.250.000,- dalam satu tahun melalui ADD Pemkab Gresik. 4) Struktur Birokrasi, Kebijakan aplikasi Dr. Kepo memiliki SOP yang didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik nomor 32 tahun 2016 yang menjadi pedoman pelaksanaan aplikasi Dr. Kepo dan penyelaras tindakan para register. fragmentasi, semua unit kerja instansi pelaksana kebijakan aplikasi Dr. Kepo terlibat dalam proses implementasi karena Kasi dan Staf kerjasama dan inovasi pelayanan Dispendukcapil Gresik menjadi aktor utama karena memiliki wewenang lebih dalam penyebaran tugas dan tanggung jawab kepada para implementor. Saran peneliti adalah menambah sarana sosialisasi kepada pihak eksternal, melakukan survey dan fasilitasi ulang, menambah agenda pertemuan tatap muka rutin.

Kata Kunci:Implementasi,kependudukan,online

Abstract

The Indonesian government is currently implementing a technology-based policy on population administration services to create convenience and efficiency. All regions must implement the policy and one of them is Gresik Regency. By launching Dr. Kepo application at the end of 2017 Department of Population and Civil Registration Gresik District implements an online population administration service called Dr. Kepo that can be accessed by Gresik community by using family card number. Thus it is expected to create population administration services easily and quickly. The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The research location is the Gresik Regency Population and Civil Registration Service. Data collection techniques consist of observation, interviews, purposive sampling, and documentation. The data analysis technique is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study show policy implementation of Dr. Kepo application based on factors that influence public policy according to George C.Edrwad III, namely:1.) Communication, Department of population and civil registration Gresik district conveys Dr. Kepo policy to registers through regular face-to-face meetings based on the division of work area.2)Resource, Department of population and civil registration Gresik district conducts technology guidance to registers, provides information facilities for registers in the form of social media groups and also facilitate PCs and internet networks to registers.

3) Disposition, Dr. Kepo’s Implementors must have an attitude that knows each task and discipline that is the responsibility. Commitment, Gresik District Government gives special allowance worth Rp.250.000,- in one year through gresik regional income.4) Bureaucratic Structure, application policy of Dr. Kepo has Standard Operating Procedure based on Regents Gresik Regulations number 32 of 2016 which is guideline for implementation of Dr. Kepo application and becomes align the actions of the registers. Fragmentation, work unit of the policy implementing agency of Dr. Kepo application involved in the implementation process because section chief and cooperation staff and service innovation of Department of Population and Civil Registration Gresik District becomes the main actor because it has more authority in the distribution of tasks and responsibilities to the implementers. Researchers suggestion is to add a means of socialization to external parties, conduct re-survey and facilitation and add to the agenda of routine face-to-face meetings.

Key Words: Implementation,population,online