PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA  (Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)

Alicya Cindy Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf

doi:10.26740/publika.v9n1.p285-294

Alicya Cindy Pradana Universitas Negeri Surabaya
Muhammad Farid Ma'ruf

DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p285-294

Keywords: Guidance and Supervision, Local Government, Finance, Village, Inspectorate, Dinas PMD, BPD.

Abstract

Sumber pendapatan Desa Mojorejo pada tahun 2020 yang berjumlah Rp. 1. 880.871.300 dengan adanya rencana pembangunan pada berbagai sektor terutama pada pembangunan jalan di beberapa dusun dengan total jumlah anggaran mencapai ±Rp. 900.000.000 kemudian pembangunan gedung BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebesar Rp. 100.000.000 dan pemberdayaan masyarakat Desa Mojorejo dengan sebagian besar anggaran berasal dari DD (Dana Desa) mampu memberikan peluang berupa tindakan penimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan keuangan Desa oleh Pemerintah Derah Kabupaten Lamongan di Desa Mojorejo Kecamatan Modo khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang mana peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Lamongan memberikan dampak yang jelas terkait pengelolaan keuangan Desa Mojorejo dimana pengelolaan keuangan desa menjadi terkontrol dan disiplin melalui upaya monitoring dan evaluasi seacara langsung maupun tidak langsung.

Kata Kunci: Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah, Keuangan, Desa, Inspektorat, Dinas PMD, BPD.

Mojorejo village’s income sources in 2020 amounting to 1.880.871.300 Rupiahs with development plansin various sectors, especially in road construction in several hamlets with a total ±Rp. 900.000.000 Rupiahs and then the construction of BUMDES (Village Owned Enterprise) building of 100.000.000 Rupiahs and public empowerment with a large portion of the budget coming from Village Fund (Dana Desa) could provide opportunities in the form of irregularities in village financial management. This research was conducted to determine how the form of guidance and supervision of Village finances by the Regional Government of Lamongan Regency in Mojorejo Village, Modo District, especially in village financial management where the researcher uses a qualitative research approach and this type of descriptive research. The research result show the role of guidance and supervision by the Regional Government carried out by the Inspectorate of Lamongan Regency, the Dinas PMD Kabupaten Lamongan, and financial supervisory agencies (Inspectorate) have had a clear impact on the financial management of Mojorejo Village where the financial management becomes controlled and disciplined through direct and indirect monitoring and evaluation efforts.

Keywords: Guidance and Supervision, Local Government, Finance, Village, Inspectorate, Dinas PMD, BPD.

References

Abdin, M. (2020). Kedudukan dan Peran Warga Negara Dalam Masyarakat Multikultural. Jurnal Pattimura Civic, 1(1), 1–9.
Agung Honesta Yuristyan Sayuti, Jazim Hamidi,
M. D. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1, 1–20.
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Indonesia Corruption Watch Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018.
Amirudin, A. (2017). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(1), 26–32.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara Kajian konsep, Teori, dan Fakta Dalam Menciptakan Good Governance (B. A. Saebani (ed.)). Bandung: CV Pustaka Setia.
Fardhy, A., & Yanuardi. (2005). Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD-WP) di Kabupaten Sleman. Jurnal FIS UNY, 1–11.
Farid, M., Pradana, G. W., & Eprilianto, D. F. (2020). Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting. Journal of Advances in Economics, Business and Management Research, 125(Icpapg 2019), 216–227.
Firdaus. (2020). Pentingnya Membangun Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 31–35.
Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak, 1(2), 29–46.
Khoiriah, Siti, Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 66(1), 20–29.
Kurnia, T. S., Rauta, U., Siswanto, A., Hukum, F., Kristen, U., Wacana, S., & Tengah, J. (2017). E- Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 170–181.
Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(1), 404–420.
Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 5(2), 163–172. https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.535
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7, 83–112.
Sari, F. (2016). Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu. E-Jurnal Katalogis, 4(3), 94–106.
Satriajaya, J., & Handajani, L. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam
Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 244–261. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7052
Spi, D. A. N., Kualitas, P., Keuangan, L., Ngurah, I. G., & Suaryana, A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. E-Jurnal Akuntansi, 21(1), 643–670.
Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), 33–37.
Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2020). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy, xxxx, 106801.
Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. Forest Policy and Economics, 108(June 2018), 101863.
Zuyyin Fatchulloh Al Amin and, & Ma’ruf, M. F. (2019). Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik, 1–13.
Website Jaringan Siskeudes Online, 2019. Sistem Informasi "Siskeudes", (Online). (http://siskeudes.online/ pada Tahun 2020, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020).