EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JAWA TIMUR
Abstract
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aktivitas dengan menggunakan modal sedikit yang berusaha pada bidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya sering memanfaatkan lokasi yang tidak diperuntukkan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak asing lagi dan menjadi sorotan publik tertama dalam permasalahan dalam bidang tata kelola ruang kota. Hal ini dikarenakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menimbulkan kesemrautan dan membuat lingkungan di sekitar tempat tersebut menjadi kumuh. Tidak hanya itu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menghambat jalannya lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Dari permasalahan tersebut munculah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yiatu Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut maka setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya. Dalam pengimplementasian kebijakan tersebut masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil evaluasi kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jawa Timur dengan menggunakan Teori menurut William Dunn. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan konstribusi informasi kepada pemerintahan Provinsi Jawa Timur bahwa masih banyak hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dan memberikan saran untuk mengatasi hambatan dalam proses pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait dengan topik penelitian seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website).
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur
References
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.12.012
Aisyah, U. (2012). Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur. Jurnal Masyarakat Dan Kebudayaan Politik, 25(1), 47–55. http://journal.unair.ac.id/MKP@pedagang-kaki- lima-membandel-di-jawa-timur-article-4274-
media-15-category-8.html
Anggraeni Permatasari, Utomo Sarjono Putro, S. N., & School. (2014). Strategic Analysis Relocating Street Vendor through 3D Negotiation Case Study: Street Vendor Surakarta, Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 115(Iicies 2013), 436–443. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.451
Ardianto, F. E. (2017). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo. Publika, 5(4).
Arfiani, R. I., & Prabawati, I. (2012). Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sidoarjo ( Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo ). 5, 1–6.
Arif Setiawan, Sarwono, M. H. (2005). Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 1(5), 10–18.
Bilqisa, C. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penatan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Sidoarjo. Politik Muda.
Dieskhe Alya Fitradella, D. W. (2020). Implementasi Kebijakan dan Realitas Penataan Pedagan g Kaki Lima di Kota Madiun. Jurnal Bumi Indonesia, 9(1), 1–12.
Eka Evita, Bambang Supriyono, I. H. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, 1(5), 943–952.
Nur Fadhilah Aniq, Dra. Margaretha Suryaningsih, M. . (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Journal of Public Policy And Management Review, 8(3).
Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, 79–93.
Purnawati, L. (2016). Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung. Jurnal Evaluasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 48–79.
Subangkit, R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pada Relokasi PKL di Sentra Ikan Bulak Kecamatan Bulak, Kota Surabaya). 7(2), 219–232.
Suci Megawati, Sulaiman Asang, H. & S. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. 2017(April), 1–2.
Sulistio, E. B. (2013). Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Birokrasi, 19(3).
T, K. B. (2016). Penataan Pedagang Kaki Lima Di Aloon- Aloon Kabupaten Jombang. Jurnal Cakrawala, 10, 113–124.
Theodorus G.J. Batlajeri, P. S. (2019). Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Trenholm. (2020). Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2018-2020. Journal of Chemical Information and Modeling, 21(1), 1–9.
Triatno Yudo Harjoko, J. A. (2012). Space Topology: Case Study of Kakilima in the Market of Kebayoran Lama, Jakarta. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 36(June 2011), 545–556. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.060
Tukiman, R. W. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 55. https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p55-58
Tukiman, T., Rosida, R., & Andarini, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Dalam Pengembangan Usaha Nugget Kerang Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2(2), 51. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p51-55
Widjajanti, R. (2016). The Space Utilization by Street Vendors Based on the Location Characteristics in the Education Area of Tembalang, Semarang. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227(November 2015), 186–193.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.061
Abstract Views: 1179
PDF Downloads: 1154
