EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN
Abstract
Salah satu yang menunjukkan skala kesejahteraan bagi masyarakat yaitu rumah layak huni, akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu tolok ukur menentukan standar kemiskinan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban.
Kata Kunci: Perumahan Rakyat, Evaluasi Program, Rumah Tidak Layak Huni
One shows the scale of welfare for the community, namely a liveable house, but in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for the middle to lower class. Settlement and housing problems are one of the benchmarks in determining poverty standards. The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. The Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses is an aid intended for low-income people to increase their standard of living for the better and provide welfare for the middle to lower class communities. This research uses qualitative methods with a research focus using theory (Agustino, 2017) covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency.
Keywords: Public Housing, Program Evaluation, Unworthy Houses
References
Agustino, L. (2017). Dasar- dasar Kebijakan Publik.
Bandung: Alfabeta.
Ajibola, G. M., & Sanmi, A. (2015). Housing Rehabilitation Strategy as Enabling Approach for Development of Rural Housing Poverty in Nigeria. Journal of Social Science and Humanitie, 1(1), 11– 17. https://doi.org/10.12691/wjssh-1-1-3
Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia.
Al-Rosyid, E. M. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Junal Publika, 5(5).
Arrosyid, A. H. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (studi kasus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.
Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing affordability: Beyond the income and price terms, using China as a case study. Habitat International, 47, 169–175. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.01.021
Daraba, D., Arimbi, S., Dione, F., & Niswaty, R. (2018). Implementation of Inhabitant Housing Rehabilitation Program in Improving Community Welfare. Pinisi Disrection Review, 2(1), 33–42.
Imron, A. (2019). bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Senori jebol. http://bloktuban.com/2019/11/26/bantuan-Rtlh-Di- Senori-Jebol-Begini-Kronologinya/.
Kabupaten Tuban Dalam Angka 2019. (2019). Khoirunnisa, N. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam
Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Journal of Public Sector Innovations, 4(1), 1–7.
Krisbiantoro, D., & Baihaqi, W. M. (2019). The Implementation Of Simple Additive Weighting Methode In The Selection Of Rehabilitation Fund Recipients For Uninhabitable Home. Jurnal SIMETRIS, 10(1), 309–318.
Kshetrimayum, B., & Bardhan, R. (2020). Factors Affecting Residential Satisfaction in Slum Rehabilitation Housing in Mumbai. Suistainability, 2–22.
Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424
Mahardhani, A. J. (2020). Peran Civil Society Organization (CSO) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Kabupaten Ponorogo). Journal of Public Sector Innovations, 4(2), 59–62.
Masturoh, N. D. (2019). Analisis PESTLE Dalam Strategi Peningkatan Pelayanan BATAS PETIR (Obati Sampai Tuntas Pasien Tuberkulosis MDR) Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. International Journal of Academic Research and Reflection, 5(6), 69–74.
Megawati, S., Ma’ruf, M. F., Fanida, E. H., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Strengthening Family Resilience through Financial Management Education in Facing the Covid-19 Pandemic. Journal La Bisecoman, 01(05), 08–14. https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i5.2 46
Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 473, 312–316. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067
Nisa, A. F., & Setyadharma, A. (2020). Benefit Incidence Analysis of Uninhatitable Houses Rehabilitation Program in Indonesia. ICE-BEES 2019 International Conferences on Economics,Business and Economic Education 2019, 2020, 1399–1408. https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6690
Novandric, M. D. (2015). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban). Kebijakan Dan Managemen Publik, 3(3), 147–156.
Onu, V., & A.J.C.Onu. (n.d.). Urban Residential Housing and Low-Income Earners : a Study of Makurdi Metropolis , Benue State , Nigeria. European Scientific Journal, 8(28), 231–246.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana.
Pramitha, P. P. (2019). Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga. 53(9), 1689–1699.
Profil Kemiskinan Di Jawa Timur. (2019). 45, 1–8. Sujarwani, R., Rianto, F., Matridi, R. A., & Pratiwi, S. V.
(2016). Assessing the Impact of House Rehabilitation Program to Poverty Alleviation in Riau Islands Province. Journal Of Asian Review Of Public Affairs And Policy, 1(1), 35–49.
Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka The Impact Of Household Not Worth Hundred For The Social Welfare Of Beneficiary Families In Bangka Regensi. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 44(1).
Ulu, V., & Shoclichah, N. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Warga Di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial, 4(1), 85–109.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Tentang “Setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwasanya “Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni,sarana pembinaan keluarga,cerminan harkat martabat penghuninya,serta aset bagi pemiliknya.
Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. Jurnal Pengembangan Kota, 6(1), 66–74. https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74
Wisnujati, N. S. (2017). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 17(1), 23–46. https://doi.org/10.30742/jisa.v17i1.379
Abstract Views: 972
PDF Downloads: 983
