PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA

Bonifasius Efsiko Nugroho; Galih Wahyu Pradana

doi:10.26740/publika.v9n3.p155-166

Bonifasius Efsiko Nugroho S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Galih Wahyu Pradana S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p155-166

Keywords: The role of government, a social rehabilitation program for unfit for habitation, the city of Surabaya

Abstract

Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peran pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah menurut Siagian (2000 : 142-150) ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum, peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitas sosial RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek yaitu stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Walikota Surabaya perluh meninjau ulang pelaksanan program rehabilitasi sosial RTLH agar tepat sasaran bagi penerimaan manfaat program rehabilitasi Sosial RTLH. Pemerintah camat, lurah ikut andil mensukseskan dan memantau langsung pelaksanana program rehabilitasi RTLH kota Surabaya. Sosialisasi perlu ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi.

Kata Kunci: Peran pemerintah, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, kota Surabaya.

The country of Indonesia is ranked fourth with the most populous level in the world, has a population of 269 million. This can be seen in the population density that occurs in big cities, one of which is the city of Surabaya, where every year the population of the city of Surabaya is increasing. Along with the rapid population growth, the supply of land as a source of housing development which is the need of each individual becomes increasingly limited. The purpose of this research is to examine to provide a clear and comprehensive picture of the role of the Surabaya city government in improving the quality of life through the social rehabilitation program for unfit for habitation. The focus of this research is the role of government according to Siagian (2000: 142-150) there are five functions of the government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementation. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach where the library studies the literature which is the primary source of previous journals. Data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study can be concluded that in general, the role of the government has succeeded in implementing the RTLH social rehabilitation program in the city of Surabaya with good results seen from five aspects, namely stabilizers, innovators, modernizers, pioneers, and implementation. The Mayor of Surabaya needs to review the implementation of the RTLH social rehabilitation program so that it is right on target for receiving the benefits of the RTLH Social rehabilitation program. The government of the sub-district head and village head has contributed to the success and direct monitoring of the implementation of the Surabaya RTLH rehabilitation program. Socialization needs to be improved again by taking advantage of developments in information technology

Keywords: The role of government, a social rehabilitation program for unfit for habitation, the city of Surabaya.

References

Abidin, S.Z. 2006. Kebijakan Publik. Yogyakarta : Suara Bebas.

Adi, I.R. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Andini, I. 2013. Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik. 1(1). 36-47.

Atmoko, R. P. 2013. Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Perumahan Layak Huni (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tataruang, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Administrasi Publik. 1(4). 120-127.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2019. Data angka kemiskinan yang ada di Kota Surabaya tahun 2015-2019. Jakarta : Badan Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2019. Data jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia menurut Provinsi tahun 2018-2019. Jakarta : Badan Statistik.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan sosial. 2010. Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Kementerian Sosial RI.

Fatwa, A. W. 2019. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga). Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD).

Fauziah, F., & Esariti, L. 2020. Integrasi Gender Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Program BSPS Kecamatan Semarang Utara (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). Jurnal teknik PWK.

Heru Eriza. 2015. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Publika. 3(7).

Ishak, I., & Indayu, R. 2014. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Termasuk Jamban/Sanitasi Keluraga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun di Kecamatan Tebing Tahun 2012 (Doctoral dissertation, Riau University). Jurnal Administrasi Politik dan Sosial.

Kaloh, J, DR. 2007. Mencari bentuk otonomi daerah. Jakarta : Bineka Cipta.

Miles, Matthew B, And Michael A. Huberman. 2012. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.

Nafisa, R., & Soesilowati, E. 2020. The Effectivenes of Rehabilitation Uninhabitable House Program Service. Economics Development Analysis Journal. 9(1). 1-11.

Nurjiansyah, W. D. 2013. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik. 3(2). 169-4.

Peraturan Walikota Surabaya No.6 tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Kota Surabaya.

Roebyantho, H. & Unayah, N. 2015. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Sosio Konsepsia. 4(1). 311-330.

Siagian, S.P. 2000. Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Steinberg, F. (2007). Housing reconstruction and rehabilitation in Aceh and Nias, Indonesia— Rebuilding lives. Habitat International. 31(1). 150-166.

Ulu, V., & Sholichah, N. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Warga Di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial. 4(1). 85-109.

Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. 1(2). 196-205.