PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA SEMARANG

Abstract

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah di Indonesia. Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk menekan peningkatan angka kasus penyakit DBD serta mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa di Kota Semarang. Namun pada tahun 2019, Kota Semarang termasuk kedalam 5 daerah dengan angka kasus kematian akibat penyakit DBD tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Kota Semarang, khususnya mengenai kegiatan upaya pengendalian penyakit DBD. Artikel ini disusun dengan metode penelitian library research. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori tahapan pengelolaan bencana oleh Wignyo Adiso yaitu fase perencanaan, fase pengorganisasian, fase pengoordinasian serta fase pengendalian. Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan tahapan pengelolaan bencana namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota. Terdapat 12 kegiatan pengendalian penyakit DBD namun tidak diatur mengenai waktu pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dalam tahap pengoorganisasian dan tahap pengoordinasian cenderung rendah. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan pengawasan karena masih terdapat kelurahan yang belum menerapkan Perda pengendalian penyakit DBD. Sanksi administrasi belum diterapkan karena masih belum jelas siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi dan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kata Kunci: Manajemen, Penanggulangan, Bencana.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a certain type of infectious disease that can cause outbreaks in Indonesia. Semarang City stipulates Regional Regulation Number 5 by 2010 concerning Control of Dengue Hemorrhagic Fever to reduce the increase number of dengue cases and prevent epidemic in Semarang City. However, in 2019, Semarang City was included in the 5 regions with highest death rate due to dengue disease in Central Java Province. The purpose of this article is to analyze the disaster management carried out by Semarang City Government, especially regarding the efforts to control DHF. This article is prepared using library research method. The focus of this research is using the theory of the stage of disaster management by Wignyo Adiyoso, which is the planning phase, the organizing phase, the coordination phase and the control phase. Through the result of the research, the Semarang City Government has carried out activities in the stages of disaster management but have obstacles in its implementation. Semarang City Regional Regulation Number 5 by 2010 concerning Dengue Hemorrhagic Fever Control is the man guideline in implementing disaster management in the City. There are 12 activites of DHF disease control but the timing of activites is not regulated yet. The role of community in the organizing and coordinating stages tends to be low. Semarang City Government needs to increase supervision because there are still sub-districts that have not implemented the regional regulation on controling dengue disease. Administrative sanctions have not been implemented because it is uncleare who has the authority to impose sanctions and lack of socialization by the Semarang City Government.

Keyword : Management, Prevention, Disaster