Implementasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) Dalam Menjamin Persalinan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Timur

  • Sarimatus Fadilah Universitas Negeri Surabaya
Keywords: Jampersal

Abstract

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintahan atau swasta untuk mencapai tujuan di pengambilan keputusan. Jampersal adalah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2011 dengan Peraturan Keputusan Menteri Nomor 256/Menkes/PER/XII Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jampersal. Program jampersal bertujuan  untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan dari penelitian Program jampersal adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program jampersal dalam menjamin pesalinan ibu dan anak di Jawa Timur. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kajian pustaka. Data terkait jampersal bersumber dari buku, makalah, jurnal dan berbagai sumber literatur lainnya. Fokus penelitian menggunakan 6 indikator dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian yang dilakukan secara literatur menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan dari program jampersal belum tercapai secara maksimal karena informasi mengenai program jampersal belum sampai ke seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program ini. Karakteristik agen pelaksana sudah cocok untuk melaksanakan program ini. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas berjalan dengan baik sehingga mampu mengantarkan program jampersal mencapai tujuannya. Lingkungan sosial menjadi penghambat program jampersal karena masih terdapat presepsi negatif masyarakat mengenai ibu yang melahirkan ke fasilitas kesehatan. Stigma masyarakat cenderung memilih dukun beranak daripada fasilitas kesehatan saat melahirkan, sementara di lingkungan politik sangat mendukung program jampersal. Meski begitu perlu adanya sosialisasi yang bersifat berkelanjutan mengenai program jampersal agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan dapat diupayakan bidan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah mengenai program jaminan persalinan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, kematian ibu dan anak, Jampersal.

References

Afandi, M. I., &Warjio.(2015). Implementasi Peraturan Daetah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik,6(2), 92-113. Retrieved from http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70.
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Achadi, E. L., Taher, A., ...& Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. The Lancet, 393(10166), 75-102.
Agustiono, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik Bandung: UNPAD, AIPIdan Puslit KP2W.
Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan; Apa, mengapa dan bagaiman. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
Anindya, K., Lee, J. T., McPake, B., Wilopo, S. A., Millett, C., &Carvalho, N. (2020). Impact of Indonesia’s national health insurance scheme on inequality in access to maternal health services: A propensity score matched analysis. Journal of global health, 10(1).
Ariyani, O. P. (2020).Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis di Kota Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 23-30.
BPS. 2004. “Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 20022003”, BPS Jakarta, Indonesia.
Dartanto, T., Pramono, W., Lumbanraja, A. U., Siregar, C. H., Bintara, H., & Sholihah, N. K. (2020). Enrolment of informal sector workers in the National Health Insurance System in Indonesia: A qualitative study. Heliyon, 6(11), e05316.
Firdaus, F. (2020). Pentingnya Membangkitkan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparatur Sipil Negara. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 31-35.
Helmizar, H. (2014). Evaluasi Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) DalamPenurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia. KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 9(2), 197-205.
Hull, V., Thapa S., & Pramoto, H. (1990) Breast feeding in the modern health sector ini Indonesia: the mother’s perspective. Sosial Science & Medicine, 30(5), 625-633.
http://www.bangkalankab.go.id / Diakses pada 03 Mei 2020.
Indonesia, R. (2009). UndangUndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indonesia.
Implementasi Program Jaminan Persalinan di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik , Pr ovinsi Jawa Timur Yasha Dinda Paramita.
Klaim Jampersal di Madiun capai 400 juta https://jatim.antaranews.com/berita/89870/klaim-jampersal-di-madiun-capai-rp400-juta (diakses 11 mei 2021).
Kementerian Kesehatan Luncurkan Dana Jampersal. (online), (www.jamsosindonesia.com). Diakses pada 05 April 2020.
Kompaspedia.kompas.id. (2020, 05 Agustus) ProvinsiJawa Timur Menjadi Pusat Kegiatan ekonomi sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi bagipeenduduk Indonesia bagian timur, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-jawa-timur(diakses Desember 14, 2020).
Maisaroh, L., & Rosdiana, W. (2020). Implementasi Progrm Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Puskesmas Pengarengan Kabupaten Sampang Madura. Publika, 8(2).
Mediamadura.com, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Diduga Manipulasi Miliaran Dana Jampersal https://mediamadura.com/2018/05/22/dinkes-sampang-diduga-manipulasi-miliaran-dana-jampersal/ (diakses Mei 10, 2021).
Notoadmodjo. (2002). Bab III Metodologi Penelitian Kriteria Inklusi.,2002, 22–29.
Pramono, M. A., & Sadewo, F. S. (2012). Analisis Kkeberadaan Bidan Desa dan Dukun Bayi di Jawa Timur. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(3), 305-313.
Putro, G. (2013). Analisis Implmentasi Kebijakan Jaminan Persalinan dalam Meningkatkan Cakupan Persalinan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2013.
Palupi, D. D., & Indawati, R. (2014).Faktor Risiko Kematian Ibu dengan Preeklampsia/Ekslampsia dan Perdarahan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 3(2), 107-113.
Puspromkes, Kemenkes RI. 2011. “Jampersal.” : 12.
Rukmini, R., Rachmawati, T., & Laksono, A. D. (2013). Analisis ImplementasiKebijakan Jampersaldi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Buletin PenelitianSistem Kesehatan, 16(2), 20844.
Riswati, Aryastami, N. K., Permana, M., Widyasari, R., & Alwi, Q. (2014).Kebijakan Persalinan Di Indonesia : Pendekatan Berbasis Budaya Untuk Meningkatkan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Perdesaan (Social Insurance for Delivery [Jampersal] Policy in Indonesia: Culture-Based Approach for Improving Delivery by Health. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 17(4), 415–424.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017).Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik,11(1), 1-12.
Rumini, R., Mikrajab, M. A., &Pratiwi, N. L. (2013).Descriptions of Midwives Attitudes on Delivery Insurance Scheme Policy in Sampang District. Buletin PenelitianSistem Kesehatan, 16(4), 20871.
Rupi’ah, S. (2021). Efektivitas Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Situbondo. Syntax, 3(4), 927.
Syafriyani, I. (2020). KualitasPelayanan Program Jampersal Melalui Sistem Klaim (Reimbursement) Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep). PUBLIC CORNER, 15(2), 38-48.
Sulaeman, E. S. (2014). Manajemen Kesehatan; Teori dan Praktik di Puskesmas.
Wahab, S.A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rinerks Cipta.
Yaniawati, Prof. DR. Hj. R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan, (April), 31.
Published
2021-07-06
Section
Articles