OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GRESIK
Abstract
Tax collection in Gresik Regency from year to year always experiences various obstacles or obstacles. One of the obstacles experienced by Gresik Regency is that there are still people who do not have the awareness to pay taxes. This of course will cause tax arrears which will result in losses for Gresik Regency itself. Gresik Regency has a variety of potential regional taxes that are still not maximized. The industrial sector is one of several potential taxes owned by Gresik Regency. The development of industrial estates is a potential that can be developed so that later it can be used to increase regional development more optimally. The delegation of the authority to manage PBB-P2 from the central government to the local government has made the Gresik Regency government easier to optimize its potential. The existence of obstacles in the collection of PBB-P2 resulted in the less than the maximum local revenue (PAD) owned by Gresik Regency, this can be seen from the unachieved target of PBB-P2 every year. Optimization is an effort that can be used to increase the realization of PAD. The purpose of this research is to analyze what factors must be prepared in order to increase PBB-P2 in Gresik Regency.
Keywords: optimizatio, Local Own-Source Revenue , land and building tax
Pemungutan Pajak di Kabupaten Gresik dari Tahun ketahun selalu mengalami berbagai kendala atau hambatan. Salah satu hambatan yang dialami Kabupaten Gresik adalah masih adanya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya penunggakan pajak yang nantinya mengakibatan timbulnya kerugian bagi Kabupaten Gresik itu sendiri. Kabupaten Gresik memiliki beragam potensi pajak daerah yang masih belum maksimal, Bidang industri merupakan satu dari beberapa potensi pajak yang yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Pengembangan kawasan industri adalah potensi yang dapat dikembangkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan daerahdengan lebih optimal lagi. Pelimpahan wewenang pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah Kabupaten Gresik dapat lebih muda dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Adanya hambatan dalam pemungutan PBB-P2 mengakibatkan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, hal ini dapat terlihat dari belum tercapainya target PBB-P2 setiap tahunnya. Optimalisasi adalah upaya yang dapat dingunakan untuk meningkatkan realisasi PAD. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis apa saja faktor-faktor yang harus disiapkan agar dapat meningkatkan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Gresik.
Kata Kunci : Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak bumi dan Bangunan
References
(https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal- akuntansi/article/view/752/536 Di AksesPada 21
Oktober 2019)
Amelia, Dewi. 2016. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh UPTD Dinas Pendapatan Daerh Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. (https://www.neliti.com/publications/33012/optimal isasi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan- pedesaan-dan-perkotaan-oleh-uptd Di Akses Pada
21 Oktober 2019)
Burton, Richard. 2009. Kajian actual perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2016. Manajemen KeuanganSektorPublik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
Hartono, Harry dan Supardi, Untung. 2010. Membedah Pengelolaan Administrasi PBB dan BPHTB. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review, 1(1), 124.
Hyung Min Kim, Kyoung-Seok Jang, Youn-Kyoung Hur.
2013. The Estimation of Property Tax Capitalisation in the Korean Taxation Context. Current Urban Studies. Vol.1, No.4, 110-116.
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189
/Pmk.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
Sudrajat, A.d. (2015:194). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengethuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, vol. 2. No. 2. Desember 2015,
194.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Surjoputro, D.S dan Widodo, J.E. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Surat Teguran Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Kharisma.
Wahono, Sugeng. (2012). Teori dan Aplikasi–Mengurus
Pajak itu Mudah. Elex Media Komputin. Jakarta.
Widari, Berliana Esti. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal ilmu & Riset Manajemen, Vol. 5(10), pp.1-
17.(http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/j irm/article/view/1342/1360 Di Akses Pada 13 oktober 2019)
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/04/08/130538/ laporan-spt-usai-kpp-kejar-wajib-pajak-nakal). Di akses pada 20 November 2020
https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/07/178355/
lapor-spt-telat-wajib-pajak-bakal-disanksi Di akses pada 20
November 2020
Abstract Views: 554
PDF Downloads: 1199
