IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DESA DI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( STUDI KASUS BUMDESMA KAMPUNG BATIK DI DESA KLAMPAR KEC. PROPPO KAB. PAMEKASAN)

  • Parlindungan Arief Nasution S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
  • Badrudin Kurniawan S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Keywords: Implementation, Cooperation, Batik

Abstract

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik merupakan salah satu badan usaha yang terjalin berkat kerjasama dari tiga desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Badan usaha milik desa bersama kampung batik merupakan penggabungan dari BUMDES Desa Toket, Desa Rangperang Daya, dan Desa Klampar yang bekerja sama guna mengembangkan kesamaan potensi desa yang dimiliki. Badan usaha ini menarik untuk diamati karena hasil kerjasama yang didasari dengan kesamaan potensi desa yaitu produksi batik tulis yang merupakan budaya dan ciri khas Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kerjasama dan melihat permasalahan yang ada pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan kerangka teori, penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan melalui dua aspek yaitu konten dan konteks dari kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kerjasama di BUMDESMA Kampung Batik hampir sepenuhnya memenuhi implementasi kebijakan yang baik sesuai dengan variable keberhasilan implementasi kebijakan yang disebutkan dalam teori merilee s. grindle. Namun ada satu variable yang masih belum berjalan dengan optimal. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi kepada pengelola BUMDESMA terkait peningkatan kapasitas SDM pengelola.

 

The Joint Village Owned Enterprise (BUMDESMA) Kampung Batik is one of the business entities that was established thanks to the cooperation of three villages in one sub-district in Pamekasan Regency. The village-owned business entity with the batik village is an amalgamation of the BUMDES of Toket Village, Rangperang Daya Village, and Klampar Village which work together to develop the common potential of the village they have. This business entity is interesting to observe because it is the result of cooperation based on the similarity of village potential, namely the production of written batik which is the culture and characteristic of Pamekasan Regency. This study aims to describe the implementation of cooperation policies and see the problems that exist in the Village-Owned Enterprises (BUMDESMA) Kampung Batik in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency by using the theory of policy implementation according to Grindle. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and literature study. Based on the theoretical framework, this study explains policy implementation through two aspects, namely the content and context of the policy. The results showed that the implementation of the cooperation policy in BUMDESMA Kampung Batik almost completely met the implementation of good policies in accordance with the variables of successful policy implementation mentioned in Merilee's theory. grind. However, there is one variable that is still not running optimally. This article ends with recommendations to BUMDESMA managers regarding capacity building for managing human resources.

 

References

Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. Jurnal Adminstrasi Publik, 1(1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf

Anderson, James. (2006). Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company

Bhudianto, Wahyu. (2014). KERJASAMA ANTAR DE-SA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN. Vol. 1, No. 24. https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1145941

Desa Klampar. 2017. Keputusan Kepala Desa Nomor 265 tentang Pembentukan Badan Kerjasama An-tar Desa (BKAD) Dan Bumdesa Bersama Keca-matan Proppo. Pemerintah Desa Klampar: Klampar.

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Ke-bijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Dye, Thomas R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N. J.: Prentince Hall.

Fauziah, Viviana. (2020). Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Udanawu Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Udanawu Blitar. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/17152

Firdaus, M., & Faisol, I. A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Study Kasus BUMDESMA Kampung Batik Di Desa Klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan). Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 8(2), 90–99. https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.90-99

Fitriani, Anis Matun. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sum-bergempol Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sumbergempol Tulungagung. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

https://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/12342

Grindle, Merilee S. (1980). Politics And Policy Im-plementation In The Third World. Princeton: Princeton University Press.

Handayani, Sri, Agus Suryono, dan M. Saleh Soeaidy. (2015). Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Melalui BKAD. Malang : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 1.

Kabupaten Pamekasan. 2017. Keputusan Bupati No-mor 188 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik. Pemerintah Kabupaten Pameka-san: Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan. 2017. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kampung Batik. Pemerintah Kabupat-en Pamekasan: Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan. 2017. Peraturan Bersama Kepala Desa Toket, Desa Klampar, Desa Rangperang Daya Nomor 95, 265, 221 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Bumdesa Bersama Kampung Batik. Pemerintah Kabupaten Pameka-san: Pamekasan.

Kusuma, Ardi Wira. (2018). Meningkatkan Kerjasama Siswa Dengan Metode Jigsaw Dalam Bimbingan Klasikal. Padang : Konselor. Vol. 7, No. 1.

Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Ke-bijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Ke-bijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Parson, Wayne. (1995). Public Policy, an Introduction to the theory and practice of policy analysis. Cheltenham: Edward Elgar.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Repub-lik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Ta-hun 2014, No. 23. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Repub-lik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 6. Jakarta : Sekretariat Negara.

Purnomo, Dwi. (2020). “BUMDES, BUMDESMA, UPK”

https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/BUMDES-BUMDESMA-UPK-1605247349.5761.pdf

Santoso, Meilanny Budiarti, Hadiyanto A. Rachim, Dinda Azzahra Syauqina. (2018). Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Ter-bentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas Pad-jadjaran. Sumedang : Universitas Padjadjaran. Vol. 5, No. 2.

Suhandi, A., Prastya, I.Y., Kurnianingsih, F. (2019). Kerjasama Antar Desa dalam Pengelolaan Kawasan Eko-wisata Bahari (Studi di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong. Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji, 1-15. http://repositori.umrah.ac.id/134/1/JURNAL%20ARTIKEL%20ILMIAH-AKMAL%20SUHANDI-120563201002-IAN-FISIP-2019.pdf

Wahyudi, A. (2003). Adln – perpustakaan universitas airlangga. Universitas Airlangga, Surabaya, September, 1–21. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004439.pub2.De

Published
2023-03-14
Section
Articles
Abstract Views: 240
PDF Downloads: 140