PENERAPAN APLIKASI MONITORING LELANG (MONPELA) DI BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Geraldine Jillyan Panie; Suci Megawati

doi:10.26740/publika.v11n3.p2315-2325

Geraldine Jillyan Panie S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Suci Megawati S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2315-2325

Keywords: bureaucratic reform, agent of change, overseeing auctions

Abstract

Di Indonesia sudah terjadi banyak perubahan pada sektor administrasi publik yang mana ini akan mempermudah segala bidang kehidupan khususnya bidang budaya, ekonomi dan sosial dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini menganalisis website Monitoring Lelang di dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui sebuah inovasi di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dan sekaligus menjadi informan utama karena di dalamnya terdapat agen perubahan reformasi birokrasi, dimana agen perubahan inilah yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan website Monpela. Teknik pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis melalui tahapan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilandasi oleh teori menurut Cook, Matthew dan Irwin yang terdiri dari 5 aspek yaitu 1) kepemimpinan, dalam pelaksanaan program aplikasi Monpela Pemimpin memiliki kendali atas suksesnya inovasi sampai pada tahap implementasi 2) manajemen/organisasi, dengan aplikasi Monpela tersedia informasi perencanaan tender kegiatan prioritas dengan variabel yang dapat mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu, 3) manajemen risiko, dalam pelaksannan monpela masih menemukan kendala terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia belum optimal dan cenderung bagian tertetu meminta tender didahulukan sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih dalam pelaksanaan Monpela, 4) kemampuan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Monpela ini telah dilakukan bimbingan dan teknologi dan sosialisasi serta melakukan kajian yang mendalam untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan program sesuai yang direncanakan dan 5) pemanfaatan teknologi membantu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Kata Kunci :

reformasi birokrasi, agen perubahan, monitoring lelang.

References

Akhmad, K. A., Duta, S., Surakarta, B., Mikro, K. U., & Umkm, M. (2015). No Title. 9(September), 43–54.

Artikel, I. (2018). Jurnal Mitra Manajemen ( JMM Online ). 2(2), 61–70.

At, S., Kdod, P., & Desentralisasi, K. (2020). Birokrasi ( Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah ) Anti – Bribery Management System ISO 37001 : 2016 and Bureaucratic Reform ( Case. 13–22.

Dan, B., Industri, R., Smart, M., Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Indonesia Bureaucracy And Industrial Revolution 4 . 0 : Preventing The Myth Of Smart Asn In Indonesia ’ S Bureaucratic Reform Agenda. 16(3), 313–336.

Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2(3), 767–776.

Erlina, D. (2016). Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Daerah Guna Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Selatan (Kajian Tentang Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Daya Tanggap Pada Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah). 1–148.

Jazuli, A., Penelitian, B., Hukum, K., & Indonesia, R. (2021). Manusia Dalam Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan ( Commitment Agent Of Change Ministry Of Law And Human Rights In Development Of Sustainable Integrity Zone ). 415–430.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 105 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022

Perspektif, D., & Publik, A. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. 25–37.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahub 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pemalang Implementation of the Regulation of the Head of the Land Analysis of Bureaucratic Reform to Realize Good Governance in Pemalang Regency Government. 11(3), 1033–1042. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272

Publik, J. A., & Birokrasi, R. (2018). Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia. 6(2), 9–18.

Salsabila, F., Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Prabawati, I., Sos, S., & Si, M. (n.d.). Inovasi Program Elektronik Tilang ( E-Tilang ) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort ( Polres ) Kediri.

Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). Reformasi birokrasi era informasi teknologi 1 2. 3, 8–15.

Yasa, A., Rafi, M., Rahmanto, F., & Setiawan, D. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5 . 0 di Indonesia Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5 . 0 Era in Indonesia. 20(01), 27–42.