IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN SIDOARJO

Abstrak

Program BSPS menjadi salah satu program unggulan Kementerian PUPR, sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Program BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program BSPS juga dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi horn dan meter dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dari hasil penelitian didapati bahwa implementasi program BSPS yang dilaksanakan pada Kabupaten Sidoarjo terdapat kendala diberbagai sektor terutama pada kepemilikian tanah oleh warga yang masih bersinggungan dengan PT KAI. Ditemukan juga bahwasnya program BSPS ini merupakan pemanfaatan dana APBN yang ada. Dalam pemanfaatan anggaran pelaksanaan program BSPS telah maksimal meski masih terdapat beberapa hambatan. Serta dalam pemenuhan bahan bangunan guna pelaksanaan program BSPS terdapat kekurangan stok bahan bangunan dan seringkali harga bahan bangunan naik. Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat diberikan saran agar berguna untuk pelaksanaan program BSPS, adapun saran sebagai berikut : perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan terkait program BSPS oleh Dinas P2CKTR agar pemahaman program BSPS dapat diterima oleh masyarakat dan juga perlu adanya pengawasan terkait ketersediaan bahan bangunan dan juga penetapan standarisasi harga bahan bangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana anggaran yang ada.