IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN (Studi Pada Karyawan Outsourcing Di Pabrik Gula Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo)
Abstract
Abtrak
Keberadaan karyawan outsourcing di Indonesia hingga sekarang ini masih membutuhkan banyak perhatian
dari pemerintah. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu upaya dalam
melakukan proteksi terhadap kesejahteraan karyawan outsourcing yaitu dengan diimplementasikannya
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 tentang Syarat – Syarat
Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 di PG Watoetoelis
Kabupaten Sidoarjo, dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,
sedangkan teknik pengambilan data penulis menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Selanjutnya data-data yang telah didapat akan dianalisis dengan tiga alur yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No 19 tahun 2012 dilihat dari dua variabel Merilee S Grindlee yang
memiliki dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Implementasi kebijakan outsourcing
di PG Watoetoelis Kabupaten Sidoarjo masih dalam tahap transisi yaitu masa peralihan dari peraturan
terdahulu menuju aturan baru saat ini, sehingga masih adanya beberapa kelemahan, untuk semakin
mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut maka penulis memberikan saran yaitu perlu
adanya sosialisasi agar karyawan tidak menjadi kelompok sasaran yang pasif, perlu keseriusan pihak
Pabrik Gula Watoetoelis dalam implementasi kebijakan outsourcing tersebut, perlu adanya Pengawasan
yang lebih intensif dari pihak Dinas Tenaga Kerja setempat, serta perlu adanya sanksi yang jelas bagi
pihak- pihak yang melanggar dalam implementasi kebijakan.
Kata kunci : Kebijakan publik, outsourcing.
Abstract
The existence of outsourced employees in Indonesia until now it still needs a lot of attention from the
government . So the Indonesian government issued a policy as an effort to protect the welfare of employees
doing the outsourcing is the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and
Transmigration Decree No. 19 of 2012 on Terms - Terms Transfer of work to other companies . This study
aims to describe the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration
No. 19 of 2012 in PG Watoetoelis Sidoarjo Regency , in this study, researchers used a qualitative
descriptive research , while the data collection techniques the author uses observation , in-depth interviews
, and documentation . Furthermore, the data that have been obtained will be analyzed with three grooves of
data reduction , data display , and conclusion . Implementation of research results Manpower Minister's
Regulation No. 19 of 2012 visits of two variables Merilee S Grindlee which has two variables: the content
of the policy and environmental policy . Outsourcing policy implementation in PG Watoetoelis Sidoarjo
regency is still in the transition phase is the transition from the previous to the new rules regulations at this
time , so there are still a number of weaknesses , to further support the implementation of these policies ,
the authors provide suggestions that the need for socialization so that employees do not become group
passive targets , it is necessary seriousness Watoetoelis the Sugar Factory in the implementation of the
outsourcing policy , the need for more intensive supervision of the local Department of Labor , as well as
the need for clear sanctions for those who violate the policy implementation .
Keywords : public policy , outsourcing
PDF Downloads: 22