Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Kinerja Reksadana Tahun 2015-2023
Keywords:
Local revenue, Effectiveness, Efficiency, IndependenceAbstract
Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja keuangan Kota Surabaya melalui rasio-rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah periode 2019-2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 87,97% termasuk dalam kategori kurang efektif. Rasio efisiensi PAD menunjukkan hasil sangat efisien dengan rata-rata di bawah 10% yang mengindikasikan minimnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori sedang dengan rata-rata sebesar 58,68% yang mencerminkan pola hubungan partisipatif dalam hal ketergantungan keuangan.
Downloads
References
Anynda, N. S., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah,
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah
Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Ganec Swara, 18(1), 41.
https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. (2019). LRA Kota
Surabaya 2019. Surabaya
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. (2020). LRA Kota
Surabaya 2020. Surabaya
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. (2021). LRA Kota
Surabaya 2021. Surabaya
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. (2022). LRA Kota
Surabaya 2022. Surabaya
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. (2023). LRA Kota
Surabaya 2023. Surabaya
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor
Publik. Jakarta. Salemba Empat.
Mahmudi, A. (2010). Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimasi
PAD. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 13(1), 34–46.
Mardiasmo, A. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Rismaharini, R. (2019). Tata kelola pemerintahan dan pengembangan kota: Studi
kasus Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 45-60.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Silvia Faradilla, Nurul Hanifa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Abstract views: 0
,
PDF Downloads: 0
