KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA BUDI DAYA BEBEK PETELUR TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER DI DESA KEBONSARI KABUPATEN SIDOARJO

Abstract

Budi daya bebek petelur menurut Permentan NKV merupakan jenis unit usaha produk hewan yang memiliki kewajiban mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner. Hal demikian selaras dengan salah satu kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK yakni kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV serta mendeskripsikan beberapa hal yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam proses kepemilikan NKV. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di 3 (tiga) unit usaha budi daya bebek petelur yang ada di di Desa Kebonsari, Kabupaten Sidoarjo yakni UD. Adon Jaya, UD. Doa’a Bunda, dan UD. Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian kesadaran hukum pelaku usaha budi daya bebek petelur terkait kewajiban kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner menunjukkan nilai yang rendah. Beberapa hal yang menghambat pelaku usaha dalam kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah pelaku usaha merasa puas dengan keadaan saat ini, pelaku usaha memiliki karakter yang hanya mengikuti trend tanpa memahami prosedur dan persiapan yang harus dilalui, tingkat jangkauan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga faktor usia pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada bidang keilmuan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha terkait kewajiban kepemilikan NKV.